Presiden Jokowi Kucurkan Dana Rp650 Miliar untuk Infrastruktur Kalbar

Robiantinus Hermanto    Senin, September 04, 2023    Comment   

Presiden Jokowi Kucurkan Dana Rp650 Miliar untuk Infrastruktur Kalbar

Presiden Jokowi Kucurkan Dana Rp650 Miliar untuk Infrastruktur Kalbar.

KAPUAS HULU - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat akan menerima suntikan dana sebesar Rp650 miliar dari Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang selama ini terhambat akibat keterbatasan anggaran di daerah tersebut.

"Kebijakan Presiden bertujuan untuk mengatasi kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama di daerah-daerah seperti Kabupaten Kapuas Hulu yang seringkali kekurangan dana," ungkap Basuki Hadimuljono dalam kunjungan kerjanya di Kapuas Hulu Kalimantan Barat pada Minggu (3/9).

Menurut Basuki, Presiden Joko Widodo memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan Indonesia dari daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan Inpres sebagai upaya untuk memperbaiki jalan dan jembatan di provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia, dengan total anggaran mencapai Rp14,6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.

Basuki juga menegaskan bahwa pelaksanaan Inpres ini akan diawasi oleh Kementerian PUPR guna memastikan tercapainya pembangunan infrastruktur yang berkualitas di daerah-daerah tersebut.

Selain dana Inpres, Kementerian PUPR juga telah menganggarkan sekitar Rp1,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat pada tahun 2023, termasuk proyek-proyek peningkatan jalan paralel perbatasan dan jalan paralel Kalimantan.

Beberapa proyek yang saat ini sedang dikerjakan di Kabupaten Kapuas Hulu meliputi peningkatan akses jalan Nanga Erak Kapuas Hulu Kalbar-Batas Kaltim dan pembangunan jalan paralel perbatasan yang akan menghubungkan berbagai wilayah Kalimantan Barat seperti Aruk, Entikong, Nanga Badau, dan semua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat.

"Presiden telah memerintahkan agar semua proyek ini selesai pada tahun 2024," tambah Basuki.

Basuki juga menjelaskan bahwa program Kementerian PUPR tidak hanya berfokus pada proyek infrastruktur besar, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas berbasis masyarakat, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan gedung sekolah, penyediaan sanitasi dan air bersih, serta renovasi rumah betang dan perkuatan tebing-tebing sungai.

"Kabupaten Kapuas Hulu menerima alokasi anggaran APBN yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur, dan dengan adanya dukungan Inpres, ini juga merupakan hasil dari usulan Anggaran DPR RI, khususnya dari Komisi V," pungkas Basuki.

(Tim Liputan)

Menteri PUPR Resmikan Jembatan Gantung Megah di Perbatasan Kalbar-Kaltim

Robiantinus Hermanto    Senin, September 04, 2023    Comment   

Menteri PUPR Resmikan Jembatan Gantung Megah di Perbatasan Kalbar-Kaltim

Menteri PUPR Resmikan Jembatan Gantung Megah di Perbatasan Kalbar-Kaltim.

KAPUAS HULU - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimuljono secara resmi meresmikan sebuah jembatan gantung di Sepan Desa Kereho, Kecamatan Putussibau Selatan, yang terletak di daerah perbatasan antara Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

"Mudah-mudahan masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan jembatan gantung ini dalam kehidupan sehari-hari mereka dan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Desa Kereho, Putussibau Selatan, Kapuas Hulu, pada hari Minggu.

Beliau menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah salah satu program Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk membangun seluruh wilayah, termasuk wilayah terpencil, dengan fokus pada fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti jembatan gantung yang baru saja diresmikan di Desa Kereho, Kabupaten Kapuas Hulu.

Jembatan gantung ini memiliki panjang sekitar 120 meter dan lebar 1,80 meter, dengan biaya pembangunan sekitar Rp13 miliar yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.

Menteri PUPR berharap bahwa masyarakat akan dapat memanfaatkan jembatan gantung ini dengan baik untuk membuka akses ke wilayah pedalaman.

"Jembatan ini merupakan usulan dari Ketua Komisi V DPR untuk membantu masyarakat di Desa Kereho yang merupakan salah satu wilayah pedalaman di Kalimantan Barat," ucap Menteri Basuki.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan bahwa pembangunan jembatan gantung di Desa Kereho adalah bukti nyata dari perhatian pemerintah dalam upaya memajukan infrastruktur di wilayah pedalaman.

"Jembatan gantung Sepan Kereho berada di salah satu wilayah pedalaman paling terpencil di Kalimantan Barat, dan kita harus bersyukur serta berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat," kata Lasarus.

Ia melanjutkan bahwa perhatian dari Kementerian PUPR sangat membantu dalam pembangunan di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan anggaran.

Lasarus juga menekankan bahwa di Kapuas Hulu, terdapat beberapa jembatan lain yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, termasuk jembatan gantung di Desa Nanga Nyabau.

"Kami berharap pembangunan akan terus berkelanjutan, dan kami juga mengusulkan pembangunan jembatan gantung di Nanga Nyabau," tambahnya.

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat yang telah disalurkan melalui Kementerian PUPR.

Dia menjelaskan bahwa sebelum adanya jalan dan jembatan, satu-satunya sarana transportasi adalah melalui sungai dengan biaya yang cukup tinggi. Dengan adanya akses jalan yang telah dibangun, ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam situasi darurat ketika ada warga yang sakit, dan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kami, atas nama masyarakat, ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, terutama kepada Menteri PUPR dan Ketua Komisi V DPR RI," ungkap Fransiskus.

(Tim Liputan)