Berita Borneotribun.com: Listyo Sigit Prabowo Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Listyo Sigit Prabowo. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Listyo Sigit Prabowo. Tampilkan semua postingan

Selasa, 02 April 2024

Kapolri Pastikan Pengawalan di Daerah Rawan Diberikan Kepada Pemudik

Kapolri Pastikan Pengawalan di Daerah Rawan Diberikan Kepada Pemudik
Kapolri Pastikan Pengawalan di Daerah Rawan Diberikan Kepada Pemudik.
BANTEN – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memastikan akan adanya pengawalan kepada pemudik di daerah rawan kejahatan maupun kecelakaan. Oleh karenanya, masyarakat diimbau untuk melaporkan kepada anggota di tiap pos yang ada.

"Untuk pengamanan yang disampaikan pak Menko Polhukam terkait dengan kekhawatiran, apabila masyarakat merasa di dalam perjalanannya khawatir di wilayah tertentu rawan kejahatan silahkan melapor ke pos terdekat," jelas Jenderal Sigit saat men

Menurut Jenderal Sigit, personel kepolisian akan siap 24 jam melakukan pengawalan kepada seluruh masyarakat saat melakukan perjalanan mudik di wilayah kategori rawan. Dengan begitu, masyarakat akan merasa aman dan nyaman saat melakukan perjalanan mudik. 

"Kita akan siapkan pengawalan termasuk di jalur yang banyak kecelakaan lantas di jalur lintas Sumatera. Karena kita juga mempersiapkan selain tol, tentunya ada jalur arteri,” ujar Kapolri.

Jenderal Sigit mengemukakan, sejumlah jalan yang memang berdasarkan pemetaan kerap terjadi kecelakaan terus diupayakan dilakukan perbaikan, termasuk penerangan jalan. Bahkan, diakui Kapolri, pihaknya meminta ada takbahan rambu-rambu lalu lintas, serta papan informasi dan sosialisasi. 

“Sehingga masyarakat betul-betul merasakan perjalanan mudik lancar, aman, dan selamat sampai tujuan masing-masing," ungkap Jenderal Sigit.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo bersama Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan peninjauan kesiapan mudik di penyeberangan Merak, Banten, hari ini (1/4/24). Hal itu dilakukan guna memastikan tidak ada kendala di jalur mudik Lebaran 2024.

"Kami ingin mengecek kesiapan personel, serta sarana dan prasarana, guna melayani masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran," jelas Jenderal Sigit kepada wartawan, Senin (1/5/24).

Kapolri juga meninjau Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan PT BBJ, dan Pelabuhan PT Indah Kiat. Selain itu, rombongan memastikan strategi jajaran Polda Banten bersama seluruh stakeholder terkait dalam mengatasi kepadatan arus lalu lintas.

Jenderal Sigit juga ingin memastikan betul kelancaran dan keamanan seluruh masyarakat dalam arus mudik Idulfitri 1445 hijriah. Terlebih, seluruh pelabuhan di wilayah Banten setiap tahunnya berperan vital dalam momen mudik lebaran, khususnya bagi pemudik yang hendak menuju wilayah Sumatera.

Diketahui, personel pengamanan mudik Lebaran 2024 baru akan digelar pada 3 April 2024. Terdapat sekitar 193 pemudik yang diperkirakan akan melakukan perjalanan.

Minggu, 24 Desember 2023

Kapolri Listyo Sigit Prabowo: Ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru 2024

Kapolri Listyo Sigit Prabowo: Ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru 2024
Foto: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Humas Polda Kalbar/Borneotribun)
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Dalam pesannya, Jenderal Sigit berharap perayaan ini akan menjadi penguatan bagi Indonesia.

"Saat ini, perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi momen yang mengingatkan akan kasih Allah yang memberikan kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk bangkit, terus maju, serta mengatasi segala tantangan menuju cita-cita mulia Indonesia Emas 2024," ucap Jenderal Sigit pada Sabtu (24/12/2023).

Sebagai Kapolri, Jenderal Sigit juga menyampaikan ucapan selamat kepada semua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam doanya, ia berharap agar kasih Tuhan senantiasa melindungi setiap individu.

"Dengan harapan bahwa kasih Tuhan akan selalu melingkupi jiwa setiap individu, mempersembahkan cinta kepada sesama, serta membawa kebahagiaan dalam hati, mari bersama-sama merayakan hari suci yang penuh damai dan berkah," katanya.

Senin, 26 Juni 2023

Kapolri dan Ketua Umum PSSI, Siap Berantas Mafia Sepak Bola

Kapolri dan Ketua Umum PSSI, Siap Berantas Mafia Sepak Bola.
Jakarta - Jelang penyelenggaraan Liga 1 tidak lama lagi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir telah siap memberantas praktek mafia sepak bola.

Kapolri menegaskan telah mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Sepak Bola yang telah dibentuk sejak Maret 2023. 

“Satgas Anti Mafia Sepak Bola telah dibentuk Bulan Maret, gabungan dari pusat dan daerah, ada beberapa tempat yang telah dibentuk,” ujar Kapolri dalam Konferensi Pers Kapolri Bersama Ketua Umum PSSI Terkait Investigasi Satgas Mafia Bola Berkaitan Dengan Potensi Perangkat Pertandingan Yang Terlibat Dalam Pengaturan Skor.

Konferensi Pers tersebut diselenggarakan di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (26 Juni 2023).

Listyo Sigit mengemukakan, Satgas Anti Mafia Bola tersebut memiliki struktur gabungan, yaitu perpaduan antara Satgas Pusat dan Satgas Daerah. 

“Terdapat 15 wilayah yang kami siapkan. Dari sisi penyelenggaraan sepak bola dan Satgas, pola pengamanan yang sudah kami standarisasi, tetep bisa berjalan. Sehingga tugas kami dari pengamanan yang menginginkan liga aman hingga (pengamanan) Pemilu tetap berjalan,” ungkap Kapolri.

Menjawab pertanyaan wartawan, Listyo Sigit mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan adanya indikasi pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan. Oleh karenanya, dalam waktu dekat, Kapolri akan memerintahkan Satgas Anti Mafia Bola untuk melakukan penyidikan. 

“Kami ingin mengawal agar kompetisi Liga 1, 2, 3 dapat menghasilkan kompetisi yang fair dan berkualitas, serta menghasilkan atlet berprestasi dan siap maju di laga nasional maupun internasional,” ujar Kapolri.

Akan tetapi, Listyo Sigit menegaskan, pihaknya belum dapat mengungkapkan kasus indikasi pelanggaran atau kecurangan tersebut karena Tim Satgas masih bergerak melakukan penyidikan dan pendalaman. 

“Saya sampaikan, kami membuka ruang bagi siapapun untuk melapor, berikan informasi kepada kami untuk kami dalami. Jika kita dapatkan, kami akan proses. Kalau di Polri prosesnya ya pidana. Hasil dari kita akan kami laporkan ke PSSI,” ungkap Kapolri. 

Pada kesempatan yang sama, Erick Thohir pun menegaskan bahwa Satgas Anti Mafia Sepak Bola telah dibentuk sejak bulan Maret 2023. Dia juga mengatakan bahwa penegakan hukum oleh Satgas Anti Mafia Sepak Bola merupakan instruksi Presiden Joko Widodo.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada saya dan memang searah dengan FIFA untuk menciptakan iklim yang bersih dan terciptanya tim nasional yang bisa bertanggung jawab dan meraih prestasi yang baik,” ujar Erick. (*)

Sabtu, 04 Maret 2023

Gangguan Teknis Diduga Sebabkan Kebakaran Depo Pertamina Plumpang: Kapolri Ungkap Kronologi Awal

Gangguan Teknis Diduga Sebabkan Kebakaran Depo Pertamina Plumpang: Kapolri Ungkap Kronologi Awal
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan peristiwa awal kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Ia menjelaskan bahwa kebakaran diduga disebabkan oleh gangguan teknis.

Informasi ini diperoleh dari hasil tinjauan tim investigasi gabungan dari Polri dan Pertamina. Menurutnya, pada sekitar pukul 20.00 WIB sedang terjadi pengisian BBM jenis Pertamax.

"Sementara yang bisa kita jelaskan pada saat kejadian kemarin, kurang lebih jam 20.00 sedang terjadi pengisian atau penerimaan minyak jenis Pertamax dari Balongan, diterima di Depo Plumpang," katanya di Depo Pertamina Plumpang saat dikutip dari Detikcom, Sabtu (4/3/2023).


Setelah itu, menurutnya, terjadi gangguan teknis yang menyebabkan tekanan berlebihan dan kemudian terjadi kebakaran hebat.

"Kemudian terjadi suatu gangguan teknis yang kemudian menyebabkan tekanan berlebihan, dan setelah itu terjadi kebakaran," tuturnya.

Namun, untuk mengetahui sumber pasti api, tim investigasi sedang melakukan pendalaman. Pihaknya juga terus mengumpulkan saksi-saksi dan rekaman CCTV di lokasi.

"Kemudian hal-hal yang kita perlukan yang bersifat sangat teknis, yang kemudian bisa kita jelaskan secara ilmiah tentang peristiwa yang sebenarnya, khususnya terkait dengan sumber api yang kemudian menyebabkan terjadinya kebakaran," jelasnya.

Sebelumnya, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan, menjelaskan tentang kebakaran Depo Plumpang. Berikut adalah 4 poin yang disampaikan oleh Eko:


Terjadi kebakaran di Integrated Terminal Jakarta, Plumpang pada Jumat (3/2/23) pada pukul 20.20 WIB.

Saat ini, Pertamina fokus pada penanganan kebakaran dan melakukan evakuasi terhadap pekerja dan warga di sekitar lokasi ke area yang lebih aman.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat terus berupaya maksimal menanggulangi kejadian ini.

Penyebab kejadian masih dalam proses investigasi.

Editor: Yakop

Selasa, 21 Februari 2023

Kemenpan RB RI Serahkan Penghargaan kepada Polri, Kapolri Komitmen Terus Tingkatkan Layanan Publik

Kemenpan RB RI Serahkan Penghargaan kepada Polri, Kapolri Komitmen Terus Tingkatkan Layanan Publik
Kemenpan RB RI Serahkan Penghargaan kepada Polri, Kapolri Komitmen Terus Tingkatkan Layanan Publik.
JAKARTA – Polri menerima penghargaan dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait dengan pelayanan prima dan pembangunan zona integritas di lingkungan Polri Tahun 2022.

Penghargaan dan predikat tersebut diberikan berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilakukan oleh Kemenpan RB bersama dengan kementerian dan lembaga khusus.

“Tentunya kami dari institusi Polri hari ini mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan terkait dengan pelayanan kepolisian dalam bentuk apresiasi pelayanan prima dan pelayanan terhadap zona integritas,” kata Sigit di Gedung Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa, 21 Februari 2023.

Pada tahun ini, sebanyak 47 Polresta maupun Polres meraih penghargaan pelayanan prima. Serta, 19 unit kerja yang mendapatkan kategori teladan berintegritas.

Menurut Sigit, dengan adanya penghargaan tersebut, hal ini sejalan dengan instruksi dan harapan dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terhadap institusi Polri.

Oleh karenanya, Sigit menegaskan kedepannya akan terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana harapan dari Pemerintah Indonesia.

“Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang tadi di sampaikan oleh beliau, bahwa perbaikan pelayanan publik akan kita lanjutkan untuk bisa dilaksanakan secara digital dan terintegrasi tentunya banyak macam. Kali ini dilaksanakan penilaian khusus untuk SKCK dan pelayanan SIM,” ujar Sigit.

Lebih dalam, wujud konkret peningkatan kualitas pelayanan publik, kata Sigit, saat ini Polri telah menguatkan pelayanan masyarakat secara digital. Mulai dari STNK Online, SIM Online dan penindakan pelanggaran lalu lintas (lalin) dengan mengedepankan ETLE.

“Dan ini terus menerus kita perluas. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga ketertiban berlalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan,” ucap Sigit.

Bahkan dewasa ini, kata Sigit, Polri terus mengembangkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara online.

Lebih dalam, Sigit menyebut, demi membuka ruang aspirasi dari masyarakat saat ini disiapkan Dumas Presisi Online hingga Propam Presisi Online. Dimana, masyarakat dapat memanfaatkan hal itu sebagai wadah untuk mendapatkan pelayanan secara interaktif untuk mendapatkan progres terkait dengan laporannya.

“Tentunya ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan digitalisasi. Dan tentunya kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi yang kita namakan SuperApp dalam satu genggaman,” papar Sigit.

Disisi lain, Sigit menegaskan, Polri juga akan memaksimalkan perannya untuk memberikan pelayanan terhadap publik sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh Pemerintah. Diantaranya pelayanan stunting hingga pengamanan di wilayah yang difokuskan melakukan investasi dan hilirisasi industri. Termasuk juga layanan terhadap masyarakat yang berkebutuhan khusus.

“Termasuk pelayanan terhadap interaksi khususnya masyarakat yang berdampak dan berkebutuhan khusus semua tentunya akan kami tingkatkan. Terima kasih, kami mohon koreksi dan dukungan dari masyarakat. Sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian,” tutup Sigit. (*)

Rabu, 24 Agustus 2022

Benny Singgung Kerajaan Sambo hingga usul Kapolri Diberhentikan Sementara, Ini tanggapan Legislator Nasdem dan JAKI?

Benny Singgung Kerajaan Sambo hingga usul Kapolri Diberhentikan Sementara, Ini tanggapan Legislator Nasdem dan JAKI?
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Benny K. Harman. (BorneoTribun/Yakop)
BorneoTribun Jakarta -- Untuk kelancaran penyidikan kasus kematian Brigadir J., Komisi III Fraksi P-Demokrat Benny K. Harman usulkan Kapolri dinonaktifkan atau diberhentikan sementara jika diperlukan.

Hal tersebut disampaikan Benny pada Menko Polhukam sekaligus ketua Kompolnas Mahfud MD dalam rapat Komisi III bersama Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM.

Benny juga meminta diproses apabila ada jenderal-jenderal yang terlibat.

"Itulah tadi yang saya minta, kalau jenderal semua terlibat dan pak Kapolri tidak cukup kuat mengatasi masalah ini, apa salahnya pak Kapolri dinonaktifkan sementara waktu, supaya ada penyelesaian tuntas di Mabes Polri." lanjut Benny.

Benny juga meminta penyidikan kasus kematian Brigadir J yang melibatkan tersangka Irjen Ferdy Sambo bergulir tanpa gagal fokus.

Salah satu yang disinggung adalah ucapan Mahfud MD terkait adanya kerajaan Sambo di dalam tubuh Polri.

"Jangan gagal fokus kasus Sambo ke soal Judi. Gagal fokus ke soal Judi, gagal fokus ke kerajaan Sambo," ucapnya.

"Apabila ada kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian."

Benny K Harman Minta Kapolri Dinonaktifkan Terkait Kasus Sambo, Legislator Nasdem: Subyektif Dan Emosional

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Ali. (Ho-Nasdem)
Sementara, dikutip suara.com, Rabu (24/8), Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Ali memberikan reaksi usai rekan sejawatnya yakni legislator dari Demokrat, Benny K Harman mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara dan jabatannya dialihkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

Ali menilai, pernyataan Benny terlalu emosional dan bersifat subyektif.

"Pernyataan Benny K Harman menurut saya emosional dan subyektif, karena hanya Benny saja yang hari ini bicara seperti tadi," kata Ali kepada wartawan di Jakarta dikutip Selasa (23/8/2022).

Ali mengatakan, publik tak perlu memberikan tanggapan dan membicarakan soal usulan Benny tersebut. Apalagi, Ali meyakini pernyataan Benny sama sekali tak mewakili siapa pun termasuk fraksinya.

"Itu pernyataan pribadi dia saja. Saya tidak yakin juga itu pernyataan Demokrat," katanya.

Lebih lanjut, Ali menyampaikan, emosionalnya usulan Benny tersebut sampai-sampai meminta Kapolri dinonaktifkan itu kemungkinan ditenggarai masalah hukum yang menjerat Benny sebelumnya di NTT.

Namun masalah hukum yang dihadapi Benny tersebut kekinian memang sudah selesai.

"Bisa jadi, karena beliau kita tahu ada permasalahan hukum di NTT sana. Ada kasus penamparan yang dilaporkan secara pidana dan bisa jadi itu pernyataan yang emosional karena ada hubungan denga itu. Bisa saja. Cuma yang jelas permasalahan ini sebenarnya diujung," imbuhnya.

Benny K Harman Usul Jenderal Listyo Sigit Dicopot Sementara, Yudi Syamhudi Bereaksi, Pedas

Sementara itu, dilansir jppn, Pernyataan Benny jug mendapat tanggapan dari Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) Yudi Syamhudi Suyuti.

Yudi menilai Benny tak memahami reformasi yang kini tengah dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

“Pernyataan Benny K Harman, anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat, saya pikir kurang memahami jalan reformasi yang dijalankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” kata Yudi, Selasa (23/8).

Menurut Yudi, Kapolri saat ini masih berproses dalam langkah mereformasi Polri. Upaya ini dinilai Yudi tak mudah, karena pasti mendapatkan tantangan dari internal maupun eksternal.

Oleh karena itu, menurut Yudi, apa yang dilakukan Kapolri dipandang membutuhkan dukungan seluruh pihak.

“Reformasi yang dijalankan oleh Kapolri ini tidak mudah, apalagi tentu juga masih banyak oknum personel Polri yang belum sepenuhnya ke arah reformasi di Polri. Salah satunya diduga masih ada kekuatan gangster Ferdy Sambo untuk menjadikan Polri sebagai kekuatan politik,” ujar Yudi.

"Saya yakin, Ferdy Sambo tentu juga punya relasi politik dengan kekuatan politik tertentu. Oleh karena itu, memang tidak mudah Pak Kapolri menjalankan reformasi Polri," ungkap Yudi.

Reformasi Polri yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menurut Yudi sudah dirasakan dampaknya.

Salah satunya dibuktikan melalui pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo.

Kendati di awal ada kesulitan dalam pengungkapan kasus ini karena adanya pengaruh Sambo, belakangan Kapolri melalui upayanya berhasil membongkar kejahatan dan skenario di dalamnya.

“Namun setiap langkah reformasi Kapolri jelas makin terlihat dan terasa progres. Apalagi dengan partisipasi kelompok masyarakat sipil, Menkopolhukam dan Presiden,” tegas Yudi.

Berkaca dari kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo kepada Brigadir J, rekayasa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo memang begitu sistematik.

Namun di ujungnya, kita dan masyarakat banyak justru melihat Kapolri dengan Timsus-nya mampu meluruskan dugaan kasus yang terjadi di internal Kepolisian.

“Bahkan mampu melawan rekayasa-rekayasa sistemik dari para konspirator jahat di Polri itu sendiri," ujar Yudi.

Sambo dan istri pun kini, kata dia menjadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Anggota Polri lainnya yang diduga melanggar etik maupun pidana, juga diproses dan jumlahnya terus bertambah.

Seluruh upaya yang dikomandoi Kapolri ini, menurutnya dilakukan seiring dengan reformasi Polri yang terus berjalan.

“Saya ingin menyampaikan bahwa Kapolri beserta Timsus-nya, selain sedang menyelesaikan kasus Ferdy Sambo, akan tetapi juga sedang menjalankan operasi reformasi Polri. Baik secara struktural maupun kultural sesuai style Kapolri Jenderal Sigit, yang membawa program Presisi," beber Yudi.

Menurut Yudi, sebagai bagian kelompok masyarakat sipil, kami berharap relasi Polri dengan masyarakat sipil makin diperkuat.

Ini adalah bentuk platform reformasi Polri mutakhir yang juga dijalankan hampir di seluruh negara yang demokratis, yaitu community policing.

Hal ini disebut juga reformasi sektor keamanan yang substansial. Namun, reformasi Polri juga tidak terlepas dari internalisasi kepolisiannya sendiri untuk perubahan," sambungnya.

Kapolri, kata Yudi memilih jalan kultural sebagai jalannya yang dipadukan dengan struktural dalam reformasinya. Dalam konteks ini, lanjutnya reformasi Polri harus terpimpin oleh figur yang memahami.

“Kapolri Sigit memahami hal tersebut. Dan, dengan adanya kasus Ferdy Sambo ini, tentu membawa hikmah besar untuk kepolisian. Sebab kepala geng kepolisian bayangan di tubuh Polri melakukan tindakan high profile criminal. Yaitu pembunuhan berencana. Hal ini justru membuka pintu reformasi Polri semakin lebar," tegas Yudi.

(Yakop/Suara/Jpnn)

Sabtu, 06 Agustus 2022

KOMPAN apresiasi tindakan tegas Kapolri di kasus Brigadir J

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabiwo didampingi Kabreskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto dan jajaranya menyampaikan keterangan pers update penanganan kasus tewasnya Brigadir Yosua di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8/2022) malam.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabiwo didampingi Kabreskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto dan jajaranya menyampaikan keterangan pers update penanganan kasus tewasnya Brigadir Yosua di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/8/2022) malam.

BorneoTribun Jakarta - Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI (KOMPAN) mengapresiasi tindakan tegas Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono dalam pengusutan kasus tewasnya Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Juru Bicara KOMPAN Arif Rahman Yusniadi mengatakan langkah tegas itu setelah Polri melakukan pemeriksaan terhadap puluhan personelnya, termasuk Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo terkait kasus tersebut.

“Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang memerintahkan agar kasus Brigadir J diproses secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” jelasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Hidayat menyampaikan organisasinya juga mengapresiasi langkah Kapolri yang telah memutasi sejumlah anggotanya agar penyelidikan kasus itu bisa berjalan lancar.

“Jika memang ada yang bersalah dan diproses hukum, maka harus tuntas. Kami, KOMPAN mendukung Kapolri dan Wakapolri,” katanya menegaskan.

Hidayat juga mengingatkan bahwa Kapolri pernah berjanji pada saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI tidak akan segan-segan untuk memecat langsung anggotanya yang melakukan pelanggaran.

“Ayo Pak Kapolri, ini saatnya untuk berbenah dan membersihkan Polri dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mahasiswa dan pemuda siap mendukung dan berada di belakang Kapolri Jenderal Listyo Sigit,” katanya.

Sebelumnya, pada Kamis (4/8), Listyo Sigit Prabowo menyebutkan terdapat 25 anggota Polri yang tidak profesional dalam menangani TKP tewasnya Brigadir Yosua di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Ia menyebutkan 25 personel tersebut terdiri atas tiga orang berpangkat perwira tinggi bintang satu, lima kombes, tiga AKBP, dua kompol, tujuh pama, serta lima bintara dan tamtama. Mereka berasal dari satuan Propam Polri, Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Bareskrim Polri.

Sigit mengatakan pihaknya masih mendalami apakah personel yang menghambat proses olah TKP ini diperintah oleh seseorang atau melakukannya atas inisiatif sendiri.

“Tentunya, ini sedang kami kembangkan apakah ada yang menyuruh atau inisiatif sendiri. Yang jelas proses sedang berlangsung,” kata dia.

(TMA/ANT)

Senin, 01 Agustus 2022

Polri tarik kasus Brigadir Yoshua dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim

Polri tarik kasus Brigadir Yoshua dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim
Kerabat memegang foto almarhum Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J saat pemakaman kembali jenazah setelah autopsi ulang di Sungai Bahar, Muarojambi, Jambi, Rabu (27/7/2022). Autopsi ulang yang berlangsung selama enam jam itu dilakukan atas permintaan keluarga dalam mencari keadilan dan pengungkapan kasus. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/hp.

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Bareskrim Polri mengambil alih penanganan kasus dugaan pelecehan dan penodongan senjata oleh Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J dari Polda Metro Jaya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan penanganan kasus Brigadir J sebagai terlapor ditarik ke Bareskrim Polri untuk efektivitas dan efisiensi penanganan perkara.

"Ya (ditarik) dijadikan satu agar efektif dan efisien dalam manajemen sidiknya," kata Dedi dikonfirmasi melalui pesan instan di Jakarta, Minggu.

Sebelumnya ada tiga laporan polisi terkait Brigadir J yang ditangani oleh Polri.

Dua laporan yakni dugaan pelecehan dan penodongan senjata terhadap P, istri Kadiv Propam nonaktif Irjen Pol Ferdy Sambo yang awal mulanya ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian ditarik ke Polda Metro Jaya. Penarikan kasus ini diinformasikan pada Selasa (19/7).

Kemudian laporan polisi yang dilayangkan oleh Keluarga Brigadir J melalui kuasa hukumnya tentang dugaan pembunuhan berencana pada Senin (18/7).

Kini, kedua laporan yang ada di Polda Metro Jaya ditarik ke Bareskrim Polri mulai Jumat (29/7).

Terkait dua laporan yang ditarik dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri, Dedi mengatakan penyidikan tetap melibatkan penyidik dari Polda Metro Jaya (PMJ) dan Polres Metro Jakarta Selatan masuk dalam tim penyidik tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Namun penyidik PMJ, Jaksel tetap masuk dalam tim sidik timsus," ujarnya.

Hingga hari ke 22 sejak peristiwa tewasnya Brigadir J dalam batu tembak di rumah Irjen Pol Ferdy Sambo pada Jumat (8/7) lalu, Polri belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka.

Polri menyampaikan Brigadir J tewas baku tembak dengan Bharada Richard Eliezer, rekannya sesama ajudan Kadiv Propam.

Ia diduga melakukan pelecehan dan penodongan senjata kepada P, istri Ferdy Sambo.

Dalam mengungkap kasus ini, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang beranggotakan internal dan eksternal Polri (Komnas HAM dan Kompolnas) untuk mengungkap kasus secara objektif, transparan dan akuntabel.

Kemudian, Kapolri juga menonaktifkan dua perwira tinggi dan satu perwira menengah buntut dari insiden ini.

Mereka yang dicopot dari jabatannya, yakni Irjen Pol Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam, Brigjen Pol Hendra Kurniawan dari jabatan Karo Pengamanan Internal (Paminal), dan Kombes Pol Budhi Herdy Susianto dari jabatan Kapolres Metro Jakarta Selatan.

Penyidik juga melalukan autopsi ulang atau ekshumasi terhadap jasad Brigadir J atas permintaan keluarga yang merasa janggal dengan kematian anaknya. (Antara)

Senin, 04 April 2022

Pastikan Stok Minyak Curah Tersedia, Polri Dan Kemenperin Bentuk Satgas Pengawasan Pihak Produsen

Pastikan Stok Minyak Curah Tersedia, Polri Dan Kemenperin Bentuk Satgas Pengawasan Pihak Produsen
Pastikan Stok Minyak Curah Tersedia, Polri Dan Kemenperin Bentuk Satgas Pengawasan Pihak Produsen. 


BorneoTribun Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar rapat evaluasi terkait ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng, di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2022).


Dari hasil pertemuan tersebut, Sigit memaparkan bahwa, Polri dan Kemenperin sepakat untuk membentuk satgas gabungan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di pihak produsen, distributor tingkat I hingga IV serta tingkat pengecer selama 24 jam penuh. 


"Oleh karena itu untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami bersama pak Menperin membentuk satgas gabungan. Dimana satgas gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat para produsen dan di kantor pusat juga ditempatkan personel dari kepolisian dan Kemenperin. Khususnya di beberapa produsen besar melekat selama 24 jam. Untuk mengawasi proses produksi," kata Sigit dalam konferensi pers usai melakukan evaluasi bersama Menperin di Gedung Mabes Polri. 


Dengan adanya pengawalan melekat selama 24 jam penuh itu, Sigit berharap, minyak goreng khususnya jenis curah dapat terjamin ketersediaannya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Serta, harga penjualannya pun sesuai dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah. 


"Karena memang ada kekhawatiran, keragu-raguan terkait dengan penggantian. Dan itu sudah ditegaskan bahwa, semuanya yang sudah diikat dengan kontrak badan sawit  pasti akan diberikan subsidi. Karena itu tugas dari produsen adalah bagaimana kemudian memastikan produksinya sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan. Kalau ini bisa berjalan 50 persen saja, seharusnya di pasar terpenuhi," ujar Sigit.


Oleh karena itu, Sigit menekankan, pengawasan dan pemantauan melekat selama 24 jam, pihak Polri akan mengerahkan personel dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, intelijen hingga Bhabinkamtibmas untuk melakukan pengecekan ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng curah di pasaran. 


"Di level distributor baik distributor tingkat I sampai tingkat IV, hingga pengecer akan kita turunkan personel dari Satgas Pusat, daerah, rekan-rekan intelijen, Bhabinkamtibmas untuk turun mengecek di pasar. Sehingga rangkaian proses, mulai dari produsen, distributor sampai dengan pasar betul-betul bisa kita awasi dengan baik," ucap eks Kabareskrim Polri itu.


Segala upaya dan komitmen tersebut, kata Sigit untuk menghindari adanya segelintir permasalahan terkait minyak goreng yang dari hasil evaluasi masih ditemukan. Karena itu, menurut Sigit, langkah tersebut diambil untuk menghindari segala bentuk gangguan terkait masalah ketersediaan maupun harga penjualan minyak curah di pasaran. 


Lebih dalam, Sigit menegaskan, pihak Kepolisian akan melakukan tindakan tegas kepada seluruh pihak yang mencoba memanfaatkan keadaan dengan melakukan tindakan curang serta melanggar aturan hukum. 


Menurut Sigit, dari hasil evaluasi yang disampaikan Kemenperin, ditemukan adanya modus pengemasan ulang, munculnya jenis atau merk baru yang selama ini tidak ada di pasar, memenuhi kebutuhan minyak curah untuk industri, hingga memalsukan dokumen demi mendapatkan jatah subsidi. 


"Pemerintah sudah mengambil kebijakan, memberikan subsidi, memberikan BLT. Dan saya minta pelaku usaha juga melaksanakan kewajiban dengan baik, sehingga kebutuhan masyarakat khususnya menghadapi bulan Ramadan, dimana aktivitas dan kebutuhan untuk minyak meningkat betul-betul tersedia," tutur Sigit.


Tak hanya minyak goreng curah, Sigit mengungkapkan bahwa, pihak kepolisian juga melakukan pemantauan soal ketersediaan dan stabilitas harga terkait sembako dan kebutuhan masyarakat lainnya. 


"Kedepan juga ada beberapa hal yang akan kami kerjakan. Saat ini sedang kita rapatkan terkait kebutuhan sembako yang lain termasuk juga BBM yang saat ini mulai ada fluktuasi terkait harga dan ketersediaan dilapangan," tutup Sigit.


(Yk/Er) 

Sabtu, 19 Februari 2022

Resmikan Sarpras Kepolisian dan Solo Smart City, Kapolri: Pelayanan Publik Mudah dan Tak Berbelit-Belit

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.,
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.


BorneoTribun Jawa Tengah – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., meresmikan Gedung Mako Polresta Surakarta, Gedung Satpas SIM Polres Sukoharjo, Gedung Satpas SIM Polres Wonogiri, Rusun Polresta Banyumas, Rusun Polres Demak, hingga me-launching Solo Smart City.   


Dalam kesempatan tersebut, Kapolri berharap, diresmikannya sejumlah sarana dan prasarana (sarpras) kepolisian dan Solo Smart City tersebut sejalan dengan semangat konsep Presisi terkait transformasi pelayanan publik. 


Kapolri berharap, dengan dilakukannya hal tersebut, pelayanan terhadap masyarakat akan berjalan semakin optimal. Yang paling terpenting adalah, jelas Kapolri , masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit.


"Jadi, dari rangkaian, peresmian yang kita laksanakan tadi, tentunya adalah, bagaimana tujuan kita, khususnya kami di Polri untuk wujudkan transformasi pelayanan publik. Sehingga pelayanan semakin baik dirasakan oleh Masyarakat dengan  pelayanan yang tidak berbelit-belit dan dirasakan mudah. Ini tentunya hal-hal yang kita harapkan. Kedepan, bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat," jelas Kapolri dalam kegiatan tersebut di Polresta Surakarta, Jumat (18/2/22). 


Terkait Solo Smart City, mantan Kabareskrim Polri ini menjelaskan bahwa, konsep tersebut merupakan perpaduan antara pihak Kepolisian dengan seluruh stakeholder di Pemerintah Kota Solo. 


Menurutnya, kedepan Polri dan Pemkot Solo akan berkolaborasi untuk memberikan pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. 


"Untuk kemudian bersama-sama bisa memberikan pelayanan yang bersifat Command Center, Emergency Command Center terhadap peristiwa yang terjadi dan kemudian membutuhkan pelayanan cepat," jelas mantan Kapolda Banten. 


Dengan sistem integrasi ini, jelas Kapolri , nantinya akan saling mengisi untuk segera memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan cepat. Dicontohkan apabila terjadinya aksi kriminalitas, kebakaran, dan kecelakaan. 


"Dimana masing-masing fungsi dengan satu sistem pelayanan yang ada ini kemudian terkoneksi dengan cepat. Anggota-anggota yang di lapangan melakukan langkah mulai dari mencari, mengamankan, menangkap pelaku dan secara cepat melakukan pemadaman. Ini bisa kita laksanakan dengan baik dan itu semua karena adanya kolaborasi dan integrasi yang kita laksanakan," jelas Kapolri.


Kapolri  berharap, Solo Smart City ini kedepannya akan terus ditingkatkan untuk menjadi semakin lebih baik. Serta dilakukan evaluasi dengan melakukan perbandingan konsep smart city yang ada di dunia. 


"Kita harapkan, Solo Smart city ini bisa menjadi role model yang kemudian kita replikasi, untuk kita kembangkan di kota lain. Bukan hanya tingkat kabupaten, namun juga kita kembangkan di tingkat provinsi. Nanti kedepan kita bisa kembangkan di tingkat nasional atau tingkat lebih besar. Itu tentu menjadi harapan kita. Kita mulai dari Solo Smart City," jelas Kapolri.


Kapolri menuturkan, konsep integrasi ini dilakukan di Solo, lantaran seluruh stakeholdernya telah siap untuk berkolaborasi serta bersinergi guna memberikan pelayanan masyarakat yang jauh lebih baik lagi.


"Yang paling penting adalah bagaimana kemudian Solo Smart City betul-betul sebagai bentuk pelayanan publik yang dirasakan masyarakat Solo. Sehingga membuat Solo semakin nyaman, aman dan ngangenin, sebagai destinasi wisata dan  destinasi-destinasi lain yang akan memanfaatkan Kota Solo yang telah memiliki konsep ini," jelas Kapolri.(*)

Selasa, 11 Januari 2022

Kapolri Minta Jajaran Terjun ke Lapangan untuk Dengar Aspirasi Masyarakat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

BorneoTribun Lampung - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pengarahan di Polda Lampung jajaran terkait dengan seputaran situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas), penanganan covid-19 hingga soal transformasi Polri yang Presisi. 

Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan, seluruh personel kepolisian harus mau turun ke lapangan, guna menyerap aspirasi dan harapan serta kemauan dari masyarakat. Dengan mendengar langsung keinginan dari warga, hal itu bisa dijadikan bahan evaluasi atau acuan untuk mewujudkan Korps Bhayangkara yang semakin dipercaya serta dicintai oleh warga.  

"Datang ke masyarakat dengarkan apa yang mereka inginkan. Bila perlu kumpul masyarakat tingkat Polsek, Polres, Polda. Sehingga tahu apa yang harus ditingkatkan. Akan muncul trust dari masyarakat," kata Sigit dalam pengarahannya di Polda Lampung, Selasa (11/1/2022).

Dalam hal ini, instruksi dan arahan yang diberikan bukan hanya harus dijalankan oleh Polda Lampung. Melainkan, seluruh Polda dan personel kepolisian dimanapun harus melakukan hal tersebut. 

Demi semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat, mantan Kapolda Banten itu menegaskan untuk pelayanan publik harus terus ditingkatkan menjadi jauh lebih baik. Sigit tak ingin mendengar adanya pelayanan yang tidak sesuai harapan  masyarakat. 

Sigit menyebut, dalam semangat Polri yang Presisi, pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh adanya perbedaan, dilakukan dengan cepat, ramah dan humanis. Dengan begitu, kata Sigit, kepolisian akan mendapatkan doa dan apresiasi dari warga yang mana itu akan berdampak pada organisasi Polri secara keseluruhan. 

"Layani dengan cepat pengaduan. Sehingga masyarakat mengetahui kita melakukan respons apa yang mereka keluhkan. Cek apakah itu berjalan atau belum. Karena ini tidak mudah. Mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Semua upaya tersebut, menurut Sigit, harus dikomandoi dengan sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan pengawasan sistem yang ketat untuk menghindari adanya penyimpangan oknum kepolisian yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan aturan. 

"Ini butuh suatu kepemimpinan, pengawasan sistem yang ketat. Kita tak ingin anggota kita selama ini telah bekerja keras kemudian ada masalah hanya gara-gara kita tak memberikan bimbingan. Sehingga salah jalan terpengaruh lingkungan salah terus menjadi korban. Apalagi pelanggaran itu dilakukan bersama dan terorganisir," ucap Sigit.

Masih terkait dengan strategi untuk wujudkan Polri yang diharapkan dekat dan dicintai masyarakat, menurut Sigit, semangat menuju Polri yang Presisi dapat dilakukan dengan menciptakan budaya untuk memulai berbuat baik dari hal-hal yang kecil setiap harinya, baik di level terbawah hingga paling atas. 

"Profesionalisme apabila tak didukung etik yang benar akan terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Ini dampaknya berbahaya bagi Polri. Lakukan perbaikan, apabila tak mampu bersihkan dan evaluasi. Karena banyak anggota kita yang siap kerja dan tak rela kalau institusi kita dirusak oknum yang tak bisa memahami harapan organisasi dan masyarakat," tutur Sigit.

Sigit mengatakan, di era dewasa ini mau tidak mau, Polri harus melakukan pembenahan dan perubahan untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk saat ini, Sigit menyampaikan, budaya yang kurang baik selama ini harus dihapuskan dengan mengganti kebiasaan yang jauh lebih positif. 

"Kita berbenah kenapa anggota melakukan pelanggaran apakah terkait faktor individu yaitu pemahaman terhadap spiritualnya lemah, pengaruh negatif komunitas, tak mampu menyesuaikan kondisi yang ada dan gaya hidup yang tak sesuai dengan budaya organisasi Polri atau dari faktor organisasi yaitu regulasi yang lemah, kurangnya wawasan literasi, kurang sarana dan prasarana. Budaya yang harus diperbaiki karena warisan lama mungkin sudah tak cocok. Bukan lagi anak buah layani pimpinan," papar Sigit.

Terkait penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19, Sigit memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran kepolisian yang tidak kenal lelah berada di garis terdepan dalam hal tersebut. Kendati begitu, Sigit tetap mengingatkan untuk tidak abai dan lengah, apalagi saat ini varian Covid-19, Omicron sudah masuk ke Indonesia. 

"Apa yang kita lakukan selama ini bukan pencapaian akhir, saat ini ada Omicron masuk ke Indonesia. Omicron lebih cepat lima kali walaupun tingkat fatalitas tidak setinggi varian Delta," ujar Sigit.

Oleh karenanya, Sigit meminta agar personel kepolisian untuk terus bersinergi dengan seluruh stakeholder melakukan percepatan akselerasi vaksinasi terutama pada masyarakat lanjut usia (lansia) dan anak-anak. 

"Langkah-langkah menuntaskan vaksinasi di beberapa tempat masih belum optimal. Kedua untuk antisipasi kita siapkan rumah sakit rujukan dan obat-obatan. Saat ini mumpung masih ada waktunya agar dicek kembali kesiapannya. Penguatan terhadap pemeriksaan khususnya di penyeberangan. Jemput bola agar saudara-saudara kita betul-betul sudah di vaksin karena memang peningkatan ini kalau tak bisa dikendalikan bisa jadi gelombang tiga," jelas Sigit.

Sigit juga mengingatkan soal kebijakan vaksin booster. Ia berharap, hal ini harus dijadikan kesempatan untuk semakin menguatkan atau meningkatkan imunitas akan bahaya Covid-19 bagi masyarakat. 

Dalam pengarahannya, Sigit juga menekankan soal penguatan strategi komunikasi publik, responsif terhadap peristiwa bencana alam, antisipasi konflik sosial, fenomena kejahatan konvensional, kesiapan menghadapi Pemilu, mengawal iklim investasi dan penguatan sinergitas TNI-Polri.(*) 

Sabtu, 08 Januari 2022

Polri Luncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi di Bandara Soekarno Hatta

Polri Luncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi di Bandara Soekarno Hatta
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Humas Polri)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu memberikan arahan kepada jajarannya untuk memperketat pengawasan dan penegakan protokol kesehatan (prokes) terhadap pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang masuk ke wilayah Indonesia. 

Hal ini untuk mencegah masuknya varian COVID-19 dari luar negeri, terutama varian Omicron yang saat ini tengah merebak secara global.

Menindaklanjuti arahan Kepala Negara tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meluncurkan Aplikasi Monitoring Karantina Presisi bagi pelaku perjalanan luar negeri.

“Aplikasi ini merupakan bagian tindaklanjut kami melaksanakan arahan Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat khususnya terhadap para pelaku perjalanan luar negeri yang baru kembali dan harus melakukan proses karantina,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, saat peluncuran, di Bandar Udara (Bandara) Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (06/01/2022).

Hadirnya aplikasi ini membantu proses pengawasan karantina oleh petugas kepada pelaku perjalanan luar negeri. 

Melalui Aplikasi ini, statistik dan radius jarak pengguna aplikasi dapat terukur dan difungsikan untuk melacak posisi karantina pelaku perjalanan luar negeri. 

Apabila pelaku perjalanan berada di luar jarak tempat karantina yang sudah ditentukan, maka akan ada peringatan atau notifikasi yang langsung terhubung secara sistematis.

“Aplikasi ini merupakan pengembangan hasil koordinasi dengan Kemenkes dan Kemenkumham untuk dapat memudahkan di lokasi pintu masuk masyarakat kita yang datang dari luar negeri agar bisa diawasi secara ketat dan disiplin” ujar Sigit.

Kapolri menyampaikan, penggunaan aplikasi ini akan diperkuat di pintu masuk atau entry point wilayah Indonesia, yaitu Bandara Soekarno Hatta, Bandara Juanda, Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Nunukan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Motaain.

“Pintu gerbang utama kita di bandara, pelabuhan, PLBN, bisa kita jaga karena ini pintu gerbang utama. Kalau di sini kita lemah maka risiko masuknya varian Delta dan Omicron tentunya betul-betul bisa terjadi apabila kita tidak mampu mengawasi dengan baik,” tandasnya.

Acara peluncuran ini antara lain dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Kepala BIN Budi Gunawan. 

(HUMAS KEMENKES/HUMAS POLRI/UN)

Kamis, 09 Desember 2021

Kapolri: Buku 'Bhayangkara Sejati Mengabdi tanpa henti' Jadi Renungan Polri untuk Jadi Lebih Baik

Kapolri: Buku 'Bhayangkara Sejati Mengabdi tanpa henti' Jadi Renungan Polri untuk Jadi Lebih Baik.
Kapolri: Buku 'Bhayangkara Sejati Mengabdi tanpa henti' Jadi Renungan Polri untuk Jadi Lebih Baik.
BorneoTribun Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri launching buku Persatuan Purnawirawan (PP) Polri yang berjudul 'Bhayangkari Sejati Mengabdi Tanpa Henti' di Gedung Tri Brata, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Dalam kesempatan ini, Sigit menyampaikan terima kasih atas dukungan para Purnawirawan Polri yang selama ini telah mendukung langkah Polri tetap berjalan dengan baik.

"Terima kasih atas seluruh dukungan dan support kepada kami selaku junior yang saat ini diberikan kepercayaan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai kepala kepolisian sehingga kami dapat berjalan di tengah situasi yang serba sulit, namun kami berupaya terus eksis dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Sigit dalam sambutannya.

Sigit pun menegaskan tak meragukan komitmen PP Polri mendukung Polri dalam memelihara citra dan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan Polri serta berkontribusi membangun Indonesia yang lebih baik.

"PP Polri tetap eksis berpartisipasi dan berkontribusi dalam mendukung program pembangunan nasional, berkontribusi dan berperan aktif membangun indonesia menuju Indonesia tumbuh dan peran senior-senior kami untuk institusi menunjukan bahwa PP Polri selalu ada," ujarnya.

Terkait dengan peluncuran buku, mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan bahwa banyak hal yang bisa didapatkan dari isi buku tersebut. Salah satunya merenungkan masa depan Polri agar menjadi organisasi yang semakin baik dan diharapkan oleh masyarakat.

"Buku ini merupakan remembered history dan lesson learned bagi kami dalam perjalanan Polri di masa kini dan yang akan datang," ujarnya.

Di dalam buku ini, kata Sigit, banyak sekali karya monumental dari tokoh legendaris para purnawirawan dan pahlawan Polri sehingga menjadi warisan berharga bagi anggota Polri untuk bisa menjadi teladan dari segi pemikiran dan gagasan.

Mantan Kapolda Banten ini pun mengibaratkan PP Polri dengan Polri layaknya keluarga sebagai orang tua-anak dan kakak-adik. Sebab, ilmu dan warisan dari para orang tua dan kakak, kata Sigit. Sehingga Polri bisa menjadi institusi yang tetap eksis, dipercaya dan dekat dengan masyarakat.

"Kami juga berharap mampu melakukan penegakan hukum secara profesional dan memberikan rasa keadilan di masyarakat," ujarnya.

Tak lupa, Sigit pun membeberkan capaian Polri selama kurang lebih ia memimpin Korps Bhayangkara. Dengan program yang ia buat Transformasi Menuju Polri yang Presisi dimaksudkan untuk menghadapi tantangan, perkembangan dan ancaman Polri pada saat ini. 

Sigit juga menyampaikan bagaimana Polri menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia dan dunia. Adapun langkah-langkah pengendalian mulai dari akselerasi vaksinasi hingga menjaga protokol kesehatan terus dilakukan Polri.

"Memang pandemi Covid-19 berdampak kepada kehidupan bangsa, mengakibatkan kontraksi terkait pertumbuhan ekonomi yang mau tak mau harus kita kawal," ujarnya.

Namun, Sigit menyampaikan berkat kerja keras TNI-Polri, seluruh elemen masyarakat dan tentunya PP Polri, Indonesia bisa melewati fase krisis angka Covid-19 yang sempat menyentuh angka harian 56 ribu pada Juli 2020 lalu.

"Alhamdulilah berkat kerja keras kita semua TNI-Polri, seluruh elemen masyarakat dan juga kontribusi kerja keras dari PP Polri membantu akselerasi vaksinasi hari ini kita telah mencapai angka cukup bagus dimana laju harian 250 kasus, positif rate 0,12 dan BOR 2,9 persen di bawah standar WHO," katanya.

Dengan angka Covid-19 yang mulai terkendali, Sigit menyebut Indonesia mulai melaksanakan event baik nasional maupun internasional. Hal ini membuka harapan pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat pasca digempur Covid-19 selama satu setengah tahun.

"Alhamdulilah kita sudah mengalami pertumbuhan ekonomi menuju positif. Dimana negara lain negara lain masih mengalami kontraksi. Ini semua berkat kerja keras dan dukungan para senior sehingga kami Polri dalam kondisi dan situasi di tengah ketidakpastian masih berkontribusi untuk melakukan langkah-langkah terbaik untuk masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, jenderal bintang empat ini membeberkan upaya Polri yang tetap menjadi institusi terbuka dan siap menerima kritik masyarakat agar bisa menjadi lebih baik. Salah satunya dengan menggelar lomba mural dan lomba orasi.

"Polri siap menjadi organisasi modern yang selalu membuka diri, terus berbenah memperbaiki diri dan bergerak dari zona nyaman agar kami tak tertinggal sebagai organisasi modern," katanya.

Ia pun mengucapkan syukur atas hasil survei salah satu lembaga yang menempatkan Polri menjadi institusi dengan tingkat kepercayaan publik yang cukup tinggi yakni 80,2 persen dan menjadi lembaga penegak hukum yang mendapatkan kepercayaan nomor satu. Angka ini, kata Sigit menjadi tertinggi selama perjalanan Polri.

Menurutnya, angka ini merupakan hasil kerja keras seluruh anggota Polri dan tentunya dukungan dari senior PP Polri yang terus men-support dan mendoakan Polri.

"Di satu sisi angka ini menjadi beban untuk kita terus mempertahankan dan berusaha memperbaiki," ujarnya.(*) 

Kapolri Ingin Lemdiklat Jadi "Dapur" Pencetak SDM Unggul yang Dicintai Masyarakat

Kapolri Ingin Lemdiklat Jadi "Dapur" Pencetak SDM Unggul yang Dicintai Masyarakat
Kapolri Ingin Lemdiklat Jadi "Dapur" Pencetak SDM Unggul yang Dicintai Masyarakat. 

BorneoTribun Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap bahwa Lemdiklat Polri harus menjadi "dapur" untuk mencetak sosok personel kepolisian yang memiliki kompetensi dan kualitas yang baik seperti yang diharapkan dan dicintai serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

Pernyataan itu disampaikan Sigit dalam sidang pleno Dewan Pendidikan dan Pelatihan (Wandiklat) Polri, Rabu (8/12/2021). Menurut Sigit, Wandiklat memiliki peran penting sebagai  tahap awal perumusan kebijakan yang menentukan kompetensi dan kualitas seorang prajurit Korps Bhayangkara. 

"Oleh karena itu untuk pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri yang unggul, Lemdiklat Polri menjadi kunci utama sebagai "dapur" pengolahan SDM Polri. Agar betul-betul terwujud SDM Polri yang unggul," kata Sigit dalam arahannya.

Dalam Wandiklat ini, mantan Kapolda Banten tersebut menekankan, pentingnya menerapkan tiga kompentensi, yakni, kompetensi teknis, kompetensi Leadership dan kompetensi etika. Serta tetap mengacu pada delapan standar pendidikan Polri, yaitu standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. 

"Delapan standar pendidikan ini tentunya harus kita jadikan acuan sehingga betul-betul bisa dilaksanakaan dengan baik," ujar Sigit.

Terkait tiga kompentensi, eks Kabareskrim Polri ini menegaskan harus diterapkan di seluruh pendidikan yang ada, mulai dari Pendidikan Pembentukan (Diktuk), Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) dan Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum).  

"Output yang kita harapkan, dimana mereka memiliki kompetensi teknis, kompetensi etika dan kompetensi Leadership. Sehingga betul-betul bisa dilahirkan personel Polri yang memiliki kemampuan sebagai Polri yang memiliki SDM yang mumpuni, unggul, dan profesional. Sehingga kita mampu lahirkan dan wujudkan  personel Polri yang pada saat melaksanakan tugasnya menjadi Polri yang betul-betul bisa dekat dengan masyarakat, bisa dipercaya masyarakat dan dicintai masyarakat. Ini adalah PR kita," ucap Sigit. 

Menurut Sigit, tiga kompetensi mutlak harus dimiliki oleh personel kepolisian. Sebab itu, Sigit berharap, Lemdiklat Polri menanamkan hal itu sejak awal mula pendidikan dan pelatihan dengan cara yang tepat dan proporsional. 

Dari segi pembentukan, kata Sigit, maka yang harus disajikan adalah kompetensi teknis dan kompetensi etika. Lalu, di segi pengembangan yang harus diberikan adalah kompetensi Leadership dan etika yang harus betul-betul ditanamkan. 

"Pendidikan pengembangan Dikbangspes, kompetensi teknis yang kita harapkan betul-betul bisa dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas terkini," tutur Sigit.

Dari proses pembentukan, Sigit juga menegaskan bahwa, personel kepolisian harus dapat melakukan diskresi kepolisian dan penggunaan kekuatan secara bertanggung jawab. Pasalnya, hal itu harus sesuai dengan asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas (keperluan) dan akuntabilitas.

Dalam kesempatan ini, Sigit juga mengingatkan soal harapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan SDM yang unggul dan Presisi dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Karena itu, pengembangan SDM di Korps Bhayangkara menjadi salah satu peran yang sentral. 

"Untuk itu pengembangan SDM Polri harus diperhatikan secara serius. Mulai dari rekrutmen pendidikan dan promosi harus dilakukan transparan dan akuntabel. Kemudian harus dibentuk dan diciptakan karakter sesuai dengan tugas Polri dan tentunya harus menguasai ilmu pengetahuan yang baru," tutup Sigit.(*) 

Rabu, 13 Oktober 2021

Kapolri Tekankan TNI-Polri Terus Bersinergi Wujudkan Target Vaksinasi Presiden Jokowi

Kapolri Tekankan TNI-Polri Terus Bersinergi Wujudkan Target Vaksinasi Presiden Jokowi. 

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung kegiatan serbuan vaksinasi dan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Akabri 89 di Gedung Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (13/10/2021).

Dalam kegiatan yang masih dalam rangka HUT TNI ke-76 dengan tema 'Pengabdian 33 Tahun TNI-Polri AKABRI 89' itu, mereka juga menyempatkan secara langsung untuk menyapa Kodam V/Brawijaya dan Kodam VI/Mulawarman secara virtual. 

Sigit menekankan, Indonesia sempat mengalami laju pertumbuhan Covid-19 yang cukup tinggi. Namun, kata Sigit, saat ini kasus aktif harian telah mengalami penurunan drastis berkat kerja keras dan soliditas penanganan Pandemi virus corona dari TNI, Polri, Pemda, Dinas kesehatan dan seluruh stakeholder.

"Alhamdulilah berkat kerja keras seluruh rekan-rekan semua khususnya TNI-Polri hari ini kasus harian kita sudah dibawah seribu dan ini berkat kerja keras dan soliditas TNI-Polri dan seluruh masyarakat yang tergabung dalam hal ini Dinkes, relawan dan seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam menghadapi Pandemi Covid-19," kata Sigit dalam tinjauannya. 


Disisi lain, mantan Kapolda Banten ini juga memaparkan bahwa Indonesia telah melampaui 150 juta suntikan vaksinasi. Hal itu berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun, Ia berharap, akhir tahun nanti suntikan vaksin di Indonesia bisa mencapai angka 200-250 juta. 

Sigit juga menyebut, berkat kerja keras dari seluruh pihak yang mendukung kebijakan Pemerintah, Indonesia menjadi peringkat pertama di Asia Tenggara dalam penanganan Covid-19. Namun, Sigit meminta, seluruh pihak terus melakukan upaya-upaya terkait akselerasi vaksinasi guna target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat segera terwujud. 

"Ada PR yang harus kami selesaikan bahwa memang untuk bisa mempertahankan dan mencapai terbentuknya kekebalan komunal sampai 70 persen mau tak mau kami harus melanjutkan akselerasi vaksinasi sebagaimana yang diharapkan Bapak Presiden untuk mencapai laju suntikan 2 juta dalam satu hari," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Selain itu, Sigit juga meminta kepada seluruh jajaran TNI-Polri untuk menyiapkan penanganan yang tepat bagi kontingen-kontingen perwakilan daerahnya setelah bertanding di PON ke-XX di Papua. 

"Kita tahu beberapa hari lalu ada 86 orang terkonfirmasi positif. Dan ini tentunya mereka akan kembali ke wilayah masing-masing. Dalam kesempatan ini tolong terkait dengan SOP prokes yang saat ini telah kami laksanakan, tolong betul-betul dilakukan sehingga tidak terjadi munculnya klaster baru paska-PON di wilayah rekan-rekan semua," ucap Sigit. 

Menurut Sigit, setiap wilayah harus menyiapkan tahapan protokol kesehatan karantina dengan matang. Tujuannya, agar tidak terjadinya penyebaran virus corona yang berpotensi menimbulkan lonjakan kasus harian bertambah. Hal itu juga harus dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas masyarakat. 

"Ini menjadi tantangan dan tugas bersama karena ada penurunan level yang disertai kelonggaran aktivitas masyarakat. Selalu diingatkan agar masyarakat menegakan aturan prokes secara kuat. Karena kalau tidak akan ada situasi dimana kalau kita abai angka Covid-19 naik. Oleh karena itu kita lanjutkan apa yang disampaikan Pak Presiden mengejar 2 juta vaksinasi dalam satu hari," papar Sigit.

Oleh karena itu, Sigit tak lelah menyampaikan kepada jajarannya untuk tetap melakukan sosialiasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya penerapan prokes guna mencegah pertumbuhan virus corona. 

"Tetap ingatkan masyarakat prokes yang baik. Terima kasih telah memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak karena memang aturan penurunan level harus kita laksanakan secara bertahap. Terima kasih rekan dan senior yang tergabung dalam Altar 89 terus solid, terus sinergi, kita bersatu, kita berjuang, kita pasti menang," tutur Sigit.

Dikesempatan yang sama, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi sinergitas dan soliditas TNI-Polri yang telah bekerja keras membantu Pemerintah dalam mengawal penanganan Pandemi Covid-19. 

"Bagaimana kita lihat dan saksikan bersama-sama, kita lihat sinergitas TNI-Polri yang makin solid. Dimotori oleh Altar 89, Akabri angkatan 89, kami liat sama-sama kerjasama yang sangat baik selama ini terbangun TNI-Polri. Itu berikan pesan ke kita semua bahwa kita tidak boleh biarkan kita sendirian hadapi masalah berat selama Pandemi. Kita bersyukur Covid-19 makin lama makin mereda, sekarang ini sudah landai," kata Bamsoet.


Karenanya, Bamsoet berharap, soliditas dan sinergitas TNI-Polri bisa menjadi cerminan bagi masyarakat untuk terus mau membantu Pemerintah menghadapi Pandemi virus corona. 

"Semoga soliditas TNI-Polri mendorong dan membuat kita semua terinspirasi tidak boleh berdiam diri bila melihat tetangga kita, saudara-saudara kita menghadapi masalah kesulitan akibat pandemi inilah nilai gotong royong yang diajarkan," ujar Bamsoet.

Sb: Humas Polda Kalbar

Sabtu, 25 September 2021

Kapolri Minta Forkopimda Malang Raya Pertahankan Angka Isoter dan Akselerasi Vaksinasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Malang Raya, Jawa Timur (Jatim), yang telah bekerja keras untuk mensosialisasikan penggunaan fasilitas isolasi terpusat (isoter) kepada masyarakat dan dapat menurunkan laju pertumbuhan Covid-19. 

Hal itu dikatakan Sigit saat memimpin rapat bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dengan Forkopimda wilayah Malang Raya, Jawa Timur, Sabtu (11/9/2021).

Menurut Sigit, Forkopimda Malang Raya harus mampu mempertahankan tren positif tingginya angka isoter dan terus mengoptimalkan akselerasi vaksinasi demi mempercepat target dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Apresiasi kerja keras seluruh Forkopimda wilayah Malang Raya atas upaya menggeser pasien isoman ke lokasi isoter melalui kegiatan 'Covid Hunter'. Hal ini perlu direplikasi ke wilayah lain untuk mengurangi tingkat fatalitas," kata Sigit.

Sigit memaparkan, tingkat BOR di Jawa Timur sebesar 15% lebih rendah dari batas WHO sebesar 60 persen dan BOR nasional 16 persen. Sedangkan untuk wilayah Malang Raya tingkat BOR sebesar 16 persen. Tingkat BOR di Kabupaten Malang di atas BOR Nasional sebesar 24 persen, sehingga perlu meningkatkan konversi tempat tidur rumah sakit untuk pasien Covid-19.

Mantan Kapolda Banten ini menekankan, dengan menurunya laju pertumbuhan kasus harian, maka hal itu akan diiringi dengan pelonggaran aktivitas masyarakat, yang akan berdampak pada roda perekonomian. 

Jika tak diiringi dengan pengawasan protokol kesehatan (prokes) yang ketat, kata Sigit, hal itu bisa berdampak adanya potensi kembali melonjaknya kasus Covid-19. Oleh sebab itu, Sigit mengimbau kepada Forkopimda, untuk tetap melakukan penegakan prokes di setiap lokasi aktivitas masyarakat.

Demi memastikan keselamatan warga dari virus corona saat beraktivitas, Sigit menyebut, hal itu bisa diterapkan dengan strategi pengendalian Covid-19, yakni prokes 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak), lalu 3T (Tracing, Testing dan Treatment), serta percepatan vaksinasi nasional. Selain itu, Forkopimda juga harus mengaplikasikan PeduliLindungi di setiap lokasi aktivitas warga.

"Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dan seluruh masyarakat. Untuk menurunkan level Inmendagri diperlukan strategi pengendalian Covid-19, protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta penggunaan aplikasi peduli lindungi), penguatan Testing, Tracing dan Treatment, dan akselerasi program vaksinasi nasional," papar mantan Kabareskrim Polri ini.

Terkait vaksinasi, Sigit menyebut, Forkopimda harus terus memaksimalkan dan ditingkatkan. Terutama kepada pelajar, para guru dan pihak akademi terkait lainnya. Hal itu sebagai penguatan kesiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). 

Disisi lain, Sigit meminta kepada Forkopimda Malang Raya untuk mengantisipasi adanya lonjakan aktivitas masyarakat di tempat-tempat objek wisata. Hal itu memang ada segi positif soal membangkitkan ekonomi, namun negatifnya bisa pengaruhi laju penyebaran Covid-19. Sebab itu, diperlukan pengaturan yang tepat.

"Antisipasi munculnya fenomena Revenge Travel atau masyarakat membanjiri destinasi wisata pasca-pembatasan mobilitas.  Kabupaten dengan level 2 sudah dapat membuka objek wisata sebesar 50 persen dengan prokes ketat dan aplikasi PeduliLindungi," ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit menyebut, harus ada kerjasama yang kuat dengan relawan agar dapat menambah kekuatan vaksinator. Sehingga, capaian vaksinasi di wilayah aglomerasi dapat semakin maksimal.

Lebih dalam, Sigit menyatakan, kepada Forkopimda Jawa Timur untuk melakukan pengawasan dan penjagaan ketat terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke kampung halamannya masing-masing.(*) 

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno