Cara menukar USDT TRC20 dan BTC ke kartu Visa: langkah-langkah mudah

Yakop    Selasa, September 10, 2024    Comment   

Cara menukar USDT TRC20 dan BTC ke kartu Visa: langkah-langkah mudah

Cara menukar USDT TRC20 dan BTC ke kartu Visa: langkah-langkah mudah. 

Pengantar

Koin kripto seperti USDT TRC20 dan BTC semakin populer sebagai sarana untuk menyimpan dan menggunakan aset. Saat ini, sebagian besar kapitalisasi pasar koin kripto terkonsentrasi pada Bitcoin, menurut data dari Borneotribun. Ini memberi kesempatan bagi pengguna untuk menukar koin kripto menjadi mata uang fiat dan menggunakannya untuk membayar barang dan layanan. Salah satu cara yang nyaman untuk mengonversi koin kripto adalah kartu virtual "Ultima" dari PSTNET. Mari kita lihat betapa mudahnya menukar USDT TRC20 dan BTC ke Visa menggunakan kartu ini dan apa saja kelebihannya.

Bitcoin tetap menjadi mata uang kripto terkemuka di pasar, dan prospek jangka panjangnya tetap positif, dilihat dari tindakan investor institusional besar seperti BlackRock dan MicroStrategy. Meskipun terjadi fluktuasi harga, Bitcoin memiliki potensi untuk terus tumbuh dan memperkuat posisinya. Hal ini menjadikannya aset penting bagi pengguna yang mencari investasi jangka panjang dalam koin kripto dan penggunaannya melalui alat seperti kartu virtual.

Tentang Kartu Virtual "Ultima" dari PSTNET

Layanan keuangan PSTNET menawarkan pengguna kartu kripto virtual "Ultima," yang dapat digunakan untuk pembayaran di mana saja yang menerima kartu Visa dan Mastercard. Kartu ini diterbitkan secara instan dan tidak memerlukan verifikasi (untuk top-up hingga $500). Kartu ini mendukung 3D Secure dan otentikasi dua faktor (2FA), yang menjamin keamanan pembayaran.

Konversi Koin Kripto ke Kartu "Ultima"

Untuk menukar USDT TRC20 atau BTC ke mata uang fiat melalui kartu "Ultima," ikuti beberapa langkah sederhana:

1. Daftar di platform PSTNET. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Google, Telegram, WhatsApp, Apple ID, atau email.
2. Terbitkan kartu virtual Ultima. Kartu tersedia segera setelah pendaftaran dan bisa langsung digunakan setelah diterbitkan.
3. Isi saldo kartu. Anda dapat menggunakan BTC, USDT (TRC20, ERC20), serta koin kripto populer lainnya. Layanan ini mendukung 18 koin kripto untuk top-up kartu, dan biaya top-up hanya 2% dari jumlah yang ditambahkan.
4. Konversi koin kripto ke fiat. Di dasbor pengguna, tersedia fitur untuk menukar koin kripto ke mata uang fiat, yang akan segera masuk ke kartu.

Proses ini sepenuhnya otomatis, yang membuat penggunaan kartu menjadi lebih mudah.

Keunggulan Kartu "Ultima" untuk Penukaran Koin Kripto

Keunggulan Kartu "Ultima" untuk Penukaran Koin Kripto. 

Keunggulan utama kartu "Ultima" adalah tidak adanya batasan pada top-up dan pengeluaran, yang memungkinkan pengguna mengelola aset mereka dengan mudah. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sering menukar crypto coins. Selain itu, kartu ini cocok untuk pengguna yang sering berbelanja: dengan pengeluaran bulanan yang tinggi, pengguna dapat memperoleh kartu gratis.

PSTNET memungkinkan pengguna menerbitkan kartu dalam jumlah tak terbatas, sehingga memudahkan pengelolaan pengeluaran dan penyimpanan dana menggunakan banyak kartu virtual. Semua data tentang kartu disimpan dalam ekstensi browser khusus.

Pengisian Saldo dan Penarikan Dana:

Untuk menambahkan dana ke kartu Ultima, selain USDT TRC-20/BTC, 

• Anda juga dapat menggunakan 15 koin kripto populer lainnya: ETH, BNB, XRP, TRX, BCH, USDC (Ethereum), USDC (Tron), ADA, SOL, MATIC, BUSD, LTC, DASH, dan DOGE.
• Transfer bank SEPA/SWIFT
• Kartu Visa/MasterCard lainnya

Dana dari kartu dapat ditarik dalam bentuk USDT dengan biaya 0%.

Interaksi dengan Layanan:

• Bot Telegram: untuk pemberitahuan layanan dan kode 3D Secure.
• Dukungan Teknis: Dukungan 24/7 melalui chat Telegram dan saluran lainnya.

Proyeksi Tambahan: Pertumbuhan Altcoin Setelah Stabilisasi Bitcoin

Altcoin seperti USDT TRC20 sering menunjukkan kecenderungan pertumbuhan setelah harga Bitcoin stabil, berdasarkan data terbaru. Ini adalah karakteristik penting dari pasar koin kripto yang perlu diperhatikan saat merencanakan operasi dan pengelolaan aset. Kartu virtual "Ultima" memungkinkan pengguna untuk mengonversi altcoin menjadi mata uang fiat tepat waktu, menjadikannya alat yang nyaman bagi mereka yang memantau fluktuasi harga koin kripto.

Kesimpulan

Kartu virtual "Ultima" dari PSTNET adalah alat yang praktis untuk mengonversi koin kripto menjadi uang fiat. Kartu ini mudah digunakan, aman, dan memungkinkan pengguna untuk mengelola aset mereka secara efektif tanpa batasan. Dengan dukungan untuk crypto coins seperti BTC dan USDT TRC20, serta banyak lainnya, kartu "Ultima" tetap menjadi solusi yang diminati bagi pengguna aktif aset digital.

Semarak Bulan Kemerdekaan, BRI Unit Air Upas Gelar Rangkaian Kegiatan

Redaksi    Rabu, Agustus 28, 2024    Comment   

Semarak Bulan Kemerdekaan, BRI Unit Air Upas Gelar Rangkaian Kegiatan

Semarak Bulan Kemerdekaan, BRI Unit Air Upas Gelar Rangkaian Kegiatan.

KETAPANG – Bank BRI cabang Kecamatan Air Upas Ketapang menunaikan komitmenya melalui program "BRI Enggagement 2024, Bersih Desaku". Program ini dikaitkan dengan HUT Kemerdekaan ke 79. 

Manager Bisnis Mikro mewakili  kepala BRI BO Ketapang, Haryono menyampaikan, tahun ini BRI Kantor Cabang Ketapang mengadakan acara program tersebut pada 3 desa terpilih oleh BRI Kantor Pusat Jakarta, salah satunya pada desa Sari Bekayas kecamatan Air Upas.

Semarak Bulan Kemerdekaan, BRI Unit Air Upas Gelar Rangkaian Kegiatan.

"Ini merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat terkait layanan jasa keuangan, hiburan dengan tema kearifan lokal. Serangkaian program tersebut dilakukan secara tematik dan terfokus di wilayah kerja BRI Unit Air Upas salah satunya di desa Sari Bekayas," terang Haryono, Selasa (27/08/24).

Berbagai perlombaan diantaranya, Lomba kebersihan lingkungan desa antar dusun, gerak jalan sehat berhadiah, lomba dresscode kemerdekaan terbaik, lomba penjualan terbanyak para UMKKM yang menggunakan QRIS BRI.

Menurut Haryono, saat kegiatan berlangsung setiap peserta menunjukan semangat kompetitif, namun tetap penuh kebersamaan dan kekeluargaan, menciptakan suasana yang meriah dan penuh tawa.

"Tak hanya lomba - lomba yang seru, panitia juga menyiapkan doorprize menarik, yang menambah semangat peserta. Doorprize ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada peserta yang telah berpartisipatif aktif dalam setiap kegiatan," kata Haryono. 

Kepala Desa Sari Bekayas H. Muhammad Sowam, menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran manajemen BRI BO Ketapang Unit Air Upas yang telah berkenan mendukung sebagai sponsor pada HUT RI ke -79 ini. 

"Melalui lomba - lomba ini, kami ingin menciptakan suasana yang penuh kebersamaan, selain itu, ini juga menjadi moment untuk mempererat hubungan antara  warga Sari Bekayas, dengan Keluarga Besar BRI BO Ketapang," ucapnya. 

Penulis: Muzahidin

Eratani dan Bank Sulselbar Buka Peluang Pembiayaan Hingga Rp100 Juta untuk Petani melalui KUR dan Pundi Usaha Rakyat

Redaksi    Senin, Agustus 26, 2024    Comment   

Eratani dan Bank Sulselbar Buka Peluang Pembiayaan Hingga Rp100 Juta untuk Petani melalui KUR dan Pundi Usaha Rakyat

Eratani dan Bank Sulselbar Buka Peluang Pembiayaan Hingga Rp100 Juta untuk Petani melalui KUR dan Pundi Usaha Rakyat.

Makassar –  PT Eratani Teknologi Nusantara, perusahaan agritech yang fokus pada pemberdayaan petani dari hulu ke hilir, mengumumkan kemitraan strategis dengan Bank Sulawesi Selatan dan Barat (Bank Sulselbar). 

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Dwi Zulkarnain, Direktur Kredit dan UMKM Bank Sulselbar, dan Andrew Soeherman, CEO Eratani, di Makassar. 

Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat akses permodalan bagi petani yang tergabung dalam ekosistem Eratani.

Kerja sama ini hadir di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian, terutama dalam hal akses permodalan. 

Bank Indonesia mencatat adanya pertumbuhan permintaan kredit di sektor pertanian hingga kuartal I-2024, dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru mencapai 22,9%. 

Namun, angka ini masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya, mengingat peran vital sektor pertanian dalam perekonomian nasional. 

Sektor ini masih memerlukan dukungan yang lebih besar dan berkelanjutan untuk mengatasi risiko tinggi serta kendala struktural yang terus menghambat akses permodalan yang lebih luas dan inklusif.

Andrew Soeherman, CEO Eratani, menyatakan bahwa kemitraan ini merupakan langkah penting dalam upaya Eratani untuk memberikan solusi komprehensif kepada petani. 

"Kerja sama dengan Bank Sulselbar membuka jalan bagi para petani untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Kami percaya bahwa dukungan finansial ini akan menjadi motor penggerak bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani," ujarnya.

Dwi Zulkarnain, Direktur Kredit dan UMKM Bank Sulselbar, menambahkan, "Kami sangat senang dapat berkolaborasi dengan Eratani dalam program ini. 

Bank Sulselbar berkomitmen untuk mendukung sektor pertanian sebagai pilar penting dalam perekonomian daerah. 

Dengan memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pundi Usaha Rakyat (PUR), kami berharap petani di dalam ekosistem Eratani dapat lebih optimal dalam mengembangkan usaha mereka."

Melalui fasilitas yang tersedia, petani dalam ekosistem Eratani dapat mengakses pembiayaan dengan persyaratan yang lebih ringan dan proses yang lebih cepat. 

Plafon kredit yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp1,000,000 hingga Rp100,000,000 per petani, disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dirancang berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. 

Fleksibilitas ini memungkinkan petani untuk menyesuaikan kebutuhan modal kerja mereka dengan skala usaha, baik untuk tahap budidaya maupun pengembangan usaha lebih lanjut, sehingga dapat mengoptimalkan potensi pertanian mereka.

Kemitraan ini tidak hanya diharapkan untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian, tetapi juga untuk memberdayakan petani secara berkelanjutan. 

Dengan demikian, Eratani dan Bank Sulselbar bersama-sama berkontribusi dalam memajukan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Tentang Eratani

Berdiri sejak tahun 2021, Eratani merupakan perusahaan teknologi pertanian yang menyediakan akses pendanaan, pendampingan, serta akses pasar dengan memanfaatkan penggunaan teknologi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan petani.

Melalui penyediaan ekosistem yang komprehensif dan terintegrasi dari hulu hingga hilir, Eratani saat ini telah menggandeng lebih dari 24.000 petani yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Dengan pendampingan penuh, saat ini Eratani telah membantu petani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian sebesar 29%. 

Sebagai ecosystem builder, Eratani juga telah menjalin kerja sama dengan 600 kios pertanian dan 70 penggilingan padi (Rice Milling Units). 

Di tahun 2024, Eratani telah memperoleh penghargaan sebagai Regional Winners 10th Edition ASEAN Startup Awards, Top 10 Finalist One ASEAN Startup Awards, serta Top 3 Best Agritech in the World dari G20 Digital Innovation Alliance di tahun 2023.

Pemkab Kapuas Hulu Bersama DPRD Bahas Rancangan Perda RPJPD 2025-2045

Redaksi    Kamis, Agustus 15, 2024    Comment   

Pemkab Kapuas Hulu Bersama DPRD Bahas Rancangan Perda RPJPD 2025-2045

Pemkab Kapuas Hulu Bersama DPRD Bahas Rancangan Perda RPJPD 2025-2045.

KAPUAS HULU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sedang membahas rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang sangat penting bagi masa depan daerah tersebut, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2045. 

Pembahasan ini merupakan langkah strategis untuk menentukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang di Kapuas Hulu.

"Pembahasan Perda RPJPD itu untuk menjaring aspirasi semua pihak untuk menentukan arah kebijakan pembangunan jangka panjang di Kapuas Hulu," ujar Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Mohd Zaini, saat menghadiri rapat paripurna pembahasan rancangan Perda RPJPD di Putussibau, Rabu (tanggal tidak disebutkan).

Dalam rapat tersebut, beberapa poin utama menjadi fokus pembahasan. Salah satunya adalah penajaman visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah. 

Selain itu, pembahasan juga mencakup klarifikasi serta penajaman tahapan dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan dalam jangka panjang.

Zaini menegaskan bahwa pembahasan RPJPD ini penting untuk membangun komitmen bersama antara seluruh pemangku kepentingan di Kapuas Hulu. Dengan demikian, RPJPD yang dihasilkan dapat menjadi pedoman utama dalam melaksanakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.

"Harapan kami, melalui pembahasan rancangan Perda ini, kita bisa menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan aturan serta ketentuan yang berlaku. Ini semua harus berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat dan daerah," ungkapnya.

Saat ini, infrastruktur seperti jalan dan jembatan masih menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Kapuas Hulu. 

Selain itu, sektor pendidikan, kesehatan, perikanan, dan perkebunan juga mendapat perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan jangka panjang ini.

Tak hanya itu, Zaini juga menekankan pentingnya penataan ruang, peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Kapuas Hulu. 

"Makanya dalam pembahasan rancangan Perda RPJPD ini, Pemkab Kapuas Hulu melibatkan semua pemangku kepentingan dan menyerap aspirasi agar pembangunan jangka panjang terencana dengan baik," tambahnya.

Oleh: ANTARA/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Penjabat Bupati Sanggau Hadiri Malam Undian Simpeda Nasional di Kalimantan Barat

Redaksi    Jumat, Agustus 09, 2024    Comment   

Penjabat Bupati Sanggau Hadiri Malam Undian Simpeda Nasional di Kalimantan Barat

Penjabat Bupati Sanggau Hadiri Malam Undian Simpeda Nasional di Kalimantan Barat.

SANGGAU - Penjabat Bupati Sanggau, Suherman, S.H., M.H., menghadiri acara Malam Undian Simpeda Nasional Periode-01 Tahun XXXV – 2024 yang diadakan di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat Pada Kamis, 8 Agustus 2024. 

Acara ini, yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), diikuti oleh seluruh Bank Daerah se-Indonesia dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD Kalbar) sebagai tuan rumah.

Acara dimulai dengan penyegelan mesin undian oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Pengundian dilakukan sebanyak lima kali, dengan hadiah yang sangat menarik: masing-masing 100 juta rupiah untuk empat pemenang dan hadiah utama sebesar 500 juta rupiah.

Keempat pemenang hadiah 100 juta rupiah adalah:

• Bank BJB Tndamata Untuk Negeri
• Bank Lampung
• Bank Kaltimtara
• Bank Kalbar

Sedangkan hadiah utama sebesar 500 juta rupiah diraih oleh Bank Sulselbar.

Penjabat Bupati Sanggau, Suherman, didampingi oleh Kepala Bank Kalbar Kabupaten Sanggau, Arief Abdillah, dan Pimpinan Bank Kalbar Cabang Balai Karangan, Adi Kurniawan. 

Hadir juga dalam acara tersebut Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., serta seluruh Bupati dan Walikota se-Kalimantan Barat.

Malam Undian Simpeda Nasional ini menandai momen penting dan meriah yang menegaskan komitmen ASBANDA dalam mendukung pengembangan Bank Daerah di seluruh Indonesia. Untuk Undian Simpeda Nasional berikutnya, acara akan dilaksanakan di Papua, dengan Bank Papua sebagai tuan rumah.

Rencana Kerja Pemerintah dan RAPBN Tahun 2025: Langkah-Langkah Penting Menuju Masa Depan

Redaksi    Selasa, Agustus 06, 2024    Comment   

Rencana Kerja Pemerintah dan RAPBN Tahun 2025: Langkah-Langkah Penting Menuju Masa Depan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025, di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (05/08/2024). (Foto: Humas Setkab/Djay)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus mematangkan rencana kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (05/08/2024). 

Pada kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani membahas mengenai langkah-langkah awal yang telah diambil bersama DPR melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF). Sri Mulyani menekankan bahwa postur RAPBN Tahun 2025 diperkirakan tidak akan banyak mengalami deviasi dari pembahasan dengan DPR. 

Menampung Program Prioritas

Sri Mulyani menjelaskan bahwa RAPBN Tahun 2025 akan menampung program-program prioritas yang telah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih. “Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR. Namun, karena ini adalah menampung sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini, yaitu Presiden Jokowi, bahwa APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih,” ujarnya.

Pertimbangan Lingkungan Ekonomi Makro

RAPBN Tahun 2025 juga mempertimbangkan berbagai faktor dalam lingkungan ekonomi makro, baik global maupun nasional. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan beberapa asumsi yang akan mempengaruhi pelaksanaan APBN 2025, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak, lifting minyak, serta lifting gas.

“Situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025; pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal ini, dan lifting minyak, serta lifting gas,” jelasnya.

Proses Transisi Pemerintahan yang Mulus

Menteri Keuangan juga menyoroti bahwa proses transisi pemerintahan berlangsung dengan baik, berkat komunikasi yang intens antara pemerintahan saat ini dan tim presiden terpilih. Detail program-program pun mulai ditampung dan akan dituliskan dalam nota keuangan.

RAPBN Tahun 2025 diharapkan dapat menjawab tantangan ekonomi dan mendukung program prioritas yang telah direncanakan. Dengan mempertimbangkan lingkungan ekonomi makro serta prioritas pemerintah terpilih, RAPBN ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Indonesia terus bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. 

Dengan segala persiapan dan perhatian terhadap detail, pemerintah menunjukkan komitmen dalam memastikan bahwa anggaran ini benar-benar menjadi instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Semoga langkah-langkah ini membawa manfaat besar bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Presiden Jokowi Melanjutkan Pembangunan Bank Kaltimtara di IKN

Redaksi    Sabtu, Maret 02, 2024    Comment   

Presiden Jokowi Melanjutkan Pembangunan Bank Kaltimtara di IKN

Peletakan Batu Pertama Bank Kaltimtara, Jumat (01/03/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), secara resmi melanjutkan upaya pembentukan ekosistem keuangan digital di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan melakukan serangkaian langkah strategis. 

Salah satunya adalah peletakan batu pertama pembangunan Bank Kaltimtara pada Jumat (01/03/2024). 

Tindakan ini menandai perkembangan signifikan dalam upaya memajukan sektor keuangan di Kalimantan dan merupakan bagian integral dari visi transformasi ekonomi Indonesia yang lebih luas.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembangunan Bank Kaltimtara bukan hanya sekadar langkah penting dalam memperkuat sektor keuangan di wilayah tersebut, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya transformasi ekonomi nasional yang mengarah ke arah perbankan digital. 

Beliau menyampaikan, "Memang kita konsepkan bahwa di sini adalah akan menjadi ekonomi baru, akan menjadi transformasi ekonomi Indonesia sehingga semuanya memang harus masuk ke digital banking."

Bank Kaltimtara, yang memiliki modal terbesar di antara bank-bank pembangunan daerah (BPD) di Indonesia, diharapkan dapat memainkan peran penting sebagai koordinator dalam meningkatkan kekuatan modal dan daya saing dengan membentuk konsorsium dengan BPD lain di Kalimantan.

Selain itu, Presiden juga mendorong kolaborasi antara Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Kaltimtara untuk memberikan layanan keuangan yang lebih baik, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta untuk mendukung pembangunan di daerah. 

Hal ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi Kalimantan secara keseluruhan. "Kita harapkan ekonomi di Pulau Kalimantan menjadi makin baik," tambahnya.

Mengomentari kinerja ekonomi Indonesia yang mengesankan pada tahun 2023, dengan pertumbuhan 5,05 persen dan inflasi yang terkendali di angka 2,5 persen, Presiden Jokowi menyatakan optimisme terhadap prospek ekonomi daerah dengan pembukaan infrastruktur baru. 

Termasuk di antaranya adalah penyelesaian jalan tol dari Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara yang diharapkan dapat memperpendek waktu perjalanan menjadi sekitar 40-45 menit serta pembangunan bandar udara baru yang akan meningkatkan konektivitas transportasi ke dan dari Ibu Kota Nusantara.

"Saya rasa kalau airport barunya selesai, kemudian tolnya selesai, investasi di Ibu Kota Nusantara ini akan makin baik, berkembang, dan meningkat," ungkapnya dengan optimis.

Presiden Jokowi dalam kesempatan ini didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat penting, termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono.

Turut hadir pula sejumlah tokoh penting seperti Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil. Dengan kehadiran para pemangku kepentingan ini, diharapkan pembangunan ekosistem keuangan digital di IKN dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.

BI Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Efisiensi Pengawasan

Redaksi    Jumat, Maret 01, 2024    Comment   

BI Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Efisiensi Pengawasan

BI Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Efisiensi Pengawasan. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA - Kepala Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono, mengungkapkan bahwa BI sedang memperkuat pengawasan transaksi dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Dalam pernyataannya di Jakarta pada Kamis, Dicky Kartikoyono menjelaskan bahwa BI sedang mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif dengan menggunakan teknologi AI. Dia menyebut salah satu teknologi yang saat ini tengah dikembangkan, yakni Proactive Risk Management.

"Dengan masuknya AI dalam sistem pengawasan, kami mendapatkan bantuan yang signifikan. Contohnya, teknologi Proactive Risk Management yang sedang kami kembangkan," ujar Dicky.

Dicky menegaskan bahwa pengawasan transaksi secara real-time dan deteksi penipuan juga akan ditingkatkan melalui pendekatan teknologi. Dia menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pengawasan ekosistem keuangan secara menyeluruh menjadi fokus utama BI.

Selain untuk pengawasan, teknologi kecerdasan buatan juga akan dimanfaatkan dalam sistem pembayaran. Data yang dikumpulkan dari sistem pembayaran melalui AI akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan oleh BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Konsep implementasi kecerdasan buatan dalam pengumpulan data tersebut telah kami susun, dan kami berencana untuk mengembangkan AI generatif yang dapat membantu dalam analisis," jelas Dicky.

Menurutnya, pengumpulan data menjadi hal yang penting dalam proses ini. "Semua infrastruktur sudah kami bangun, dan fokus utama kami saat ini adalah pengumpulan data," tambahnya.

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024

Redaksi    Jumat, Maret 01, 2024    Comment   

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024

Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Buka Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah 2024.

PONTIANAK - Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si., memulai Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 secara resmi di Hotel Mercure Pontianak pada Kamis (29/2/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Linda menjelaskan detail tentang cara implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Implementasi ini telah dimulai sejak proses perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2021 hingga saat ini.

“SIPD telah sepenuhnya diterapkan pada tahap perencanaan dan penganggaran oleh seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalbar. Namun, untuk tahap penatausahaan serta akuntansi pelaporan, baru 1 Pemerintah Daerah yang menerapkannya, yaitu Pemerintah Kabupaten Kayong Utara,” ungkap Linda.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat dijadikan teladan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam menerapkan tahap penatausahaan hingga akuntansi pelaporan keuangan daerah.

"Dengan demikian, kita semua harus mengamati dan memahami kebijakan ini agar APBD TA 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur sesuai jadwal dan tahapan serta dapat dipertanggungjawabkan oleh semua Pemerintah Daerah di Kalbar," kata Linda.

Dia mengajak seluruh Pemerintah Daerah Kalbar untuk bersatu dalam memahami dan membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan penatausahaan, pergeseran, dan perubahan anggaran untuk TA 2024.

"Mari kita bersatu dalam pemahaman ini, Pemerintah Provinsi Kalbar berusaha keras untuk mengelola keuangan daerah guna mencapai tujuan pembangunan daerah setiap tahunnya, dengan melakukan peningkatan dalam tata kelola serta kebijakan di bidang keuangan daerah," ajaknya.

Dia berharap bahwa Implementasi SIPD pada APBD TA 2024 di Kalbar dapat dilakukan dengan baik dan teratur untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

"Penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah harus didiskusikan bersama agar proses yang harus dilaksanakan dapat berjalan lancar dan lebih baik di masa mendatang," ujar Linda.

Linda berharap bahwa rapat koordinasi ini dapat menghasilkan rumusan dan solusi konkret untuk meningkatkan implementasi SIPD di Kalbar.

“Penerapan SIPD yang optimal akan membantu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel,” ujarnya. “Ini pada dasarnya akan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kalbar,” tandasnya.

Acara ini dihadiri oleh Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri RI, beberapa Kepala Perangkat Daerah Kalbar, dan TAPD Kabupaten/Kota se-Kalbar.

Bupati Sanggau Hadiri Pembukaan RAT CU Semandang Jaya

Redaksi    Jumat, Februari 02, 2024    Comment   

Bupati Sanggau Hadiri Pembukaan RAT CU Semandang Jaya

Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si, menghadiri pembukaan Pra Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2023 CU Semandang Jaya di Aula Hotel Harvey Sanggau.

SANGGAU - Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si, menghadiri pembukaan Pra Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2023 CU Semandang Jaya di Aula Hotel Harvey Sanggau, Kabupaten Sanggau pada Kamis (1/2/2024).

RAT CU Semandang Jaya kali ini mengusung tema "Keberlanjutan KSP CU Semandang Jaya Melalui Penguatan Keuangan, Sosial, dan Lingkungan". 

Dalam sambutannya, Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, mengungkapkan harapannya agar CU Semandang Jaya dapat terus berkembang sambil menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pengurus dan anggota.

"Saya berharap Semandang Jaya bisa berkembang dengan baik, hak dan kewajiban pengurus dan anggota harus berjalan dengan seimbang. Koperasi ini kan asetnya ada di anggota, dan begitu juga sebaliknya, dengan adanya CU itu tentu masyarakat begitu sangat terbantu," ungkapnya.

Beliau juga menyoroti manfaat kehadiran CU, terutama di Kabupaten Sanggau, yang dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka, baik yang berskala kecil maupun menengah.

"Kita berharap dengan kehadiran CU ini memberikan dampak besar terutama dalam mensejahterakan masyarakat, entah itu petani, pedagang, dan lain-lain. Kami Pemerintah Daerah tentu telah memberikan kepercayaan untuk Kabupaten Sanggau menjadi tuan rumah dalam RAT ini, karena kita tahu RAT Semandang Jaya hari ini terdiri dari 4 Kabupaten, yaitu Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Melawi," tambahnya.

Efisiensi Pengeluaran Negara Capai Rp4,601 Triliun di Kalbar

Redaksi    Kamis, Februari 01, 2024    Comment   

Efisiensi Pengeluaran Negara Capai Rp4,601 Triliun di Kalbar

Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Rudy M. Harahap. ANTARA/Dedi

PONTIANAK - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah berhasil menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan memastikan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di seluruh daerah Kalbar pada tahun 2023. 

Hasilnya, kontribusi positif terhadap efisiensi pengeluaran keuangan negara mencapai Rp4,601 triliun.

"Kami di BPKP senantiasa berupaya untuk beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis," kata Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M Harahap, di Pontianak, pada hari Rabu.

Rudy menjelaskan bahwa secara keseluruhan, BPKP Provinsi Kalbar telah memberikan kontribusi positif terhadap keuangan negara/daerah sebesar Rp4,657 triliun. 

Angka tersebut terdiri dari optimalisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp2,461 miliar, efisiensi pengeluaran negara/daerah sebesar Rp4,601 triliun, dan penyelamatan keuangan negara/daerah sebesar Rp53,56 miliar.

"Selain itu, evaluasi BPKP terhadap perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di Kalbar berhasil mengungkap potensi program/kegiatan yang tidak efektif dan tidak efisien senilai Rp4,601 triliun atau 77,02 persen dari total anggaran pada lima sektor, yaitu ketahanan pangan, kemiskinan, UMKM, stunting, dan pariwisata," tambahnya.

Rudy meminta agar semua pemerintah daerah di Kalbar terus meningkatkan komitmennya dalam mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik.

"Pemerintahan yang baik dapat diwujudkan melalui implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan pengendalian korupsi," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalbar, Harisson, mengajak BPKP untuk terus bersinergi dan membimbing pemerintah daerah dalam perencanaan yang berbasis risiko dan berorientasi pada hasil.

"Kerja sama, sinergi, dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik selama ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kalimantan Barat," tambahnya.

Sumber: Antara/Dedi

Editor: Yakop

Realisasi Belanja APBN 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu Mencapai 99,48%

Redaksi    Kamis, Februari 01, 2024    Comment   

Realisasi Belanja APBN 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu Mencapai 99,48%

Kepala KPPN Putussibau Sri Winarno. ANTARA/Teofilusianto Timotius.

KAPUAS HULU - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, mencapai 99,48 persen atau sekitar Rp1,82 triliun dari total pagu sebesar Rp1,83 triliun, demikian data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau.

"Besaran penyaluran APBN 2023 naik 219,83 persen yang ditopang penyaluran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang sejak Tahun 2023 mulai disalurkan di KPPN Putussibau," ujar Kepala KPPN Putussibau, Sri Winarno di Putussibau Kapuas Hulu, pada Rabu.

Winarno menjelaskan bahwa kinerja anggaran Tahun 2023 per triwulan menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama pada triwulan empat, baik dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara.

"Dalam triwulan empat, terjadi peningkatan yang signifikan, khususnya pada belanja barang. Ini menunjukkan indikasi masih terjadi penumpukan pelaksanaan dan pembayaran kegiatan satuan kerja di triwulan terakhir 2023," ungkap Winarno.

Dari realisasi belanja APBN 2023 sebesar 99,84 persen, belanja pemerintah pusat (kementerian/lembaga) mencapai Rp273,44 miliar atau 98,17 persen dari pagu sebesar Rp278,52 miliar. 

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah mencapai Rp1,55 triliun atau 99,71 persen dari pagu Rp1,56 triliun.

"Posisi sampai dengan akhir Tahun 2023, capaian realisasi belanja kementerian dan lembaga tertinggi adalah belanja pegawai sebesar 101,4 persen, kemudian belanja modal sebesar 95,93 persen, dan belanja barang terserap 95,79 persen," jelas Winarno.

Winarno juga menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kapuas Hulu Tahun 2023, berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah Kapuas Hulu. 

Pendapatan daerah mencapai Rp1,72 triliun atau 99,05 persen, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp1,71 miliar atau 96,59 persen.

"Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau yang sebesar 99,48 persen, maka realisasi belanja daerah APBD masih lebih rendah," tambahnya.

Sumber: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Gubernur Kalbar dan BI Optimis Atas Prospek Ekonomi 2024

Redaksi    Kamis, Februari 01, 2024    Comment   

Gubernur Kalbar dan BI Optimis Atas Prospek Ekonomi 2024

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023 sebagai pelaksana transparansi kebijakan Bank Indonesia kepada Publik dengan tema "Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional" di Ruang Mempawah Command Center (MCC), Rabu (31/1/2024).

Dalam acara tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan pentingnya transparansi publik yang diwujudkan melalui penerbitan Laporan Perekonomian Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia. 

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Ia menyatakan, "Laporan Perekonomian Indonesia ini sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang memuat evaluasi kinerja dan kebijakan Bank Indonesia di tahun 2023 serta proses perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia di tahun 2024."

Perry Warjiyo juga menekankan bahwa koordinasi dan transparansi kepada publik merupakan komitmen BI untuk mencapai kredibilitas kebijakan, independensi, koordinasi, dan transparansi. 

Ia juga menyebut tentang kolaborasi erat antara Pemerintah dan BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta kerja sama dengan asosiasi sistem pembayaran, Perbanas, dan dunia usaha.

Dalam pemaparannya, Perry Warjiyo menyoroti tiga poin utama terkait capaian kinerja perekonomian di tahun 2023. 

"Pesan pertama adalah bersyukur atas kinerja kita di 2023, optimis atas prospek 2024, dan tetap waspada. Kedua, komitmen BI untuk terus memperkuat bauran kebijakan yang dilakukan di 2023. Dan yang ketiga adalah komitmen kami untuk terus memperkuat koordinasi, sinergi, kolaborasi. Dengan itulah kita bisa melangkah ke depan dengan optimis dan waspada," imbuhnya.

Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023 di Kalimantan Barat

Redaksi    Kamis, Februari 01, 2024    Comment   

Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023 di Kalimantan Barat

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023. 

Acara ini bertujuan untuk menjalankan transparansi kebijakan Bank Indonesia kepada publik dengan tema "Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional" di Ruang Mempawah Command Center (MCC) pada Rabu (31/1/2024).

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Dalam kesempatan ini, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan pentingnya penerbitan laporan perekonomian Indonesia sebagai bentuk transparansi publik Bank Indonesia, yang diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah sesuai dengan UUD PP2K.

Menurut Perry Warjiyo, "Laporan Perekonomian Indonesia ini sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang memuat evaluasi kinerja dan kebijakan Bank Indonesia di tahun 2023 serta proses perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia di tahun 2024. Komitmen kami bahwa independensi itu kami perkuat dengan konsistensi, sehingga setiap bulan kami menyelenggarakan rapat Dewan Gubernur dan kita evaluasi setiap mingguan konsistensi pelaksanaan kebijakan."

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Gubernur BI juga menekankan bahwa koordinasi dan transparansi kepada publik adalah komitmen BI untuk mencapai kredibilitas kebijakan, independensi, koordinasi, dan transparansi. 

Selain itu, kolaborasi erat antara Pemerintah dan BI dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta dengan asosiasi-asosiasi sistem pembayaran, Perbanas, dan dunia usaha.

Perry Warjiyo juga menyoroti tiga poin utama terkait capaian kinerja perekonomian di tahun 2023, "Pesan pertama adalah bersyukur atas kinerja kita di 2023, optimis atas prospek 2024, dan tetap waspada. Kedua, komitmen BI untuk terus memperkuat bauran kebijakan yang dilakukan di 2023. Dan yang ketiga adalah komitmen kami untuk terus memperkuat koordinasi, sinergi, kolaborasi. Dengan itulah kita bisa melangkah ke depan dengan optimis dan waspada."

Sri Mulyani: Stabilitas Keuangan Indonesia Tetap Terjaga di Tengah Tantangan Global

Redaksi    Kamis, Februari 01, 2024    Comment   

Sri Mulyani: Stabilitas Keuangan Indonesia Tetap Terjaga di Tengah Tantangan Global

Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Komite Stabilitas Sistem Keuagan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/01/2024). (Foto: Humas Kemenkeu)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggarisbawahi bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan IV tahun 2023 tetap terjaga, meskipun dihadapkan pada risiko perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian di pasar keuangan dunia. 

Menurutnya, tahun 2024 menjadi titik kunci dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlangsung. 

Pertumbuhan ekonomi yang solid dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga telah menjaga laju ekonomi domestik dalam kondisi yang sangat tangguh.

"Dalam keseluruhan tahun 2023, kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik tetap terjaga dengan baik, mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Menkeu saat berbicara dalam Konferensi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta pada Selasa (30/01/2024).

Sebelumnya, Menkeu yang juga menjabat sebagai ketua KSSK, bersama dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), telah mengadakan rapat rutin KSSK pertama tahun 2024 pada hari Senin (29/01/2024).

Dalam pertemuan tersebut, disepakati untuk terus memperkuat koordinasi, sinergi, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global di tahun 2024. Mereka juga menyatakan kewaspadaan terhadap kondisi dan dinamika ekonomi domestik serta potensi hambatan yang mungkin timbul.

"Perlambatan pertumbuhan ekonomi global terjadi seiring ketidakpastian yang semakin meluas di antara negara-negara. Bank Dunia, dalam Laporan Prospek Ekonomi Global yang dirilis pada Januari 2024, memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari 3% pada tahun 2022 menjadi hanya 2,6% year on year di tahun 2023, dan diperkirakan akan melemah kembali menjadi 2,4% pada tahun 2024," paparnya.

Namun demikian, indikator-indikator makroekonomi seperti tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan cadangan devisa menunjukkan adanya stabilitas. 

Semua faktor ini saling terkait dan sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing ekspor, dan mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan Indonesia.

Memasuki triwulan terakhir tahun 2023, Menkeu menunjukkan bahwa tanda-tanda keberlanjutan dari aktivitas ekonomi domestik Indonesia masih terlihat. 

Tren positif terlihat dari terus berkembangnya Indeks Manufaktur PMI Indonesia, pertumbuhan konsumsi listrik yang tinggi di sektor bisnis dan industri, serta kelangsungan dari Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Penjualan Riil yang terus terjaga. 

Dengan demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi tetap berada di kisaran 5%. 

Selain itu, tingkat pengangguran juga menurun menjadi 5,32% dan angka kemiskinan mencapai 9,36%.

Secara keseluruhan, indikator-indikator makroekonomi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik, didukung oleh berbagai faktor termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang tepat.

"Konsumsi masyarakat tetap kuat, didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali. Penurunan tingkat pengangguran juga menjadi hal yang positif, serta peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang aktif selama tahun 2023 sebagai penyerap kejutan yang terus memelihara daya beli masyarakat kita. Investasi juga menunjukkan tren positif terutama sejak triwulan pertama tahun 2023, sejalan dengan percepatan penyelesaian berbagai proyek strategis nasional," tambah Menkeu.

Pasar Waspadai Kebijakan Bank Sentral AS, Rupiah Terkerek

Redaksi    Selasa, Januari 30, 2024    Comment   

Pasar Waspadai Kebijakan Bank Sentral AS, Rupiah Terkerek

Petugas menunjukkan uang dolar AS dan uang rupiah di salah satu kantor cabang PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Jakarta, Selasa (31/1/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom/pri. (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada awal perdagangan di Jakarta, Selasa, menguat seiring pasar mewaspadai kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed ke depan.

Kurs rupiah terhadap dolar AS dibuka meningkat empat poin atau 0,03 persen menjadi Rp15.806 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.810 per dolar AS.

"Ada peluang penguatan rupiah tapi mungkin tidak besar. Pelaku pasar masih mewaspadai hasil The Fed di Kamis dini hari nanti," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra kepada ANTARA di Jakarta.

Ariston menuturkan rupiah kemungkinan masih berkonsolidasi di kisaran Rp15.800 terhadap dolar AS. Pagi ini indeks dolar AS terlihat bergerak sedikit melemah menjadi 103,4 dibandingkan pagi sebelumnya sebesar 103,6.

Ada ekspektasi berkembang di pasar bahwa pernyataan The Fed mungkin akan lebih dovish atau sudah menghilangkan kemungkinan kenaikan suku bunga acuan di 2024 pada pengumuman hasil keputusan rapat kebijakan moneter.

Di sisi lain, ketegangan geopolitik global masih membayangi pergerakan pasar keuangan. Konflik yang setiap saat memanas bisa mendorong pelaku pasar masuk kembali ke aset aman di dolar AS dan emas.

Potensi penguatan rupiah terhadap dolar AS ke kisaran support Rp15.800 per dolar AS, dengan potensi pelemahan ke kisaran Rp15.850 per dolar AS hari ini.

Sumber: Antara/Martha Herlinawati S

Editor: Yakop