Wagub Kalbar Komitmen Turunkan Stunting Di Angka 17 Persen Tahun 2023

Redaksi    Rabu, Oktober 19, 2022    Comment   

Wagub Kalbar Komitmen Turunkan Stunting Di Angka 17 Persen Tahun 2023

Pontianak, Kalbar - Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 merupakan upaya untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Hal tersebut dikarenakan angka stunting yang dinilai semakin tinggi pada masyarakat. 

Stunting sendiri adalah masalah gizi kronis yang terjadi pada anak dan disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang yang mengganggu pertumbuhan sang anak seperti pertumbuhan tinggi badan dan kemampuan kognitif sang anak.

Prevalensi stunting di Indonesia tergolong sangat tinggi, karena masih berada pada angka 24.4% pada Tahun 2022. Oleh karena angka yang mengkhawatirkan tersebut, pencegahan stunting saat ini masih merupakan salah satu tujuan yang difokuskan oleh Pemerintah Indonesia.

"Jadi kita sudah punya komitmen berdasarkan peraturan Presiden no 72 Tahun 2021, untuk Nasional itukan harus turun di angka 14 persen dan untuk Kalimantan Barat stunting saat ini di angka 29,8 persen dan harus turun di angka 17 persen di Tahun 2023," harap Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Barat saat menghadiri acara pendampingan terpadu percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (19/10/2022).

Kemudian adapun penekanan dari Pusat bahwa setiap daerah Kabupaten/Kota harus berkomitmen dalam penanganan serta menuntaskan stunting serta aksi nyata kita (Pemerintah Daerah) untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting di setiap daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Wagub Kalbar mengajak seluruh stakeholder untuk memperkuat komitmen dalam penurunan stunting baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan secara gotong royong.

"Mari kita bersama-sama untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan Nasional dari 24 persen harus turun di angka 14 persen di Tahun 2024."

"Mudah-mudahan dengan kita bekerja bersama-sama dan saling bahu - membahu agar target ini dapat tercapai dengan catatan semua stakeholder," harap Ria Norsan.

Sebagai informasi, salah satu arahan Presiden dalam Rapat terbatas tentang Percepatan Penurunan Stunting pada tanggal 11 Januari 2022 adalah agar Kementerian/Lembaga fokus melakukan percepatan penurunan stunting di 12 Provinsi Prioritas, yaitu pada Provinsi yang prevalensi stunting tertinggi dan Provinsi dengan jumlah anak balita stunting terbanyak yang salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat telah menyepakati untuk melakukan pendampingan khusus kepada 12 Provinsi Prioritas.

Kegiatan ini turut dihadiri, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP. Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan, Kemenko PMK, Jelsi Marampa, SKM, MK3. Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden, Abdul Muis. Bupati ,Wali Kota atau yang mewakili di 6 Wilayah yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas.

(ian/irf)

Sumber Gambar dan Konten: Adpim Pemprov Kalbar

Sinergitas Dharma Wanita Persatuan Dalam Penurunan Stunting

Redaksi    Rabu, Oktober 19, 2022    Comment   

Sinergitas Dharma Wanita Persatuan Dalam Penurunan Stunting

Pontianak, Kalbar - Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Hj. Lismaryani Sutarmidji, membuka acara pertemuan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat dengan tema "Peningkatan Peran Dharma Wanita Persatuan di Era Digital dalam Penurunan Angka Stunting di Kalimantan Barat" di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (18/10/2022).

Pertemuan kali ini membahas pembangunan di bidang kesehatan di Kalimantan Barat yang merupakan salah satu isu strategis yaitu masalah stunting, hal ini tentunya menjadi peluang sekaligus tantangan dalam keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan.

Seperti kita ketahui, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh dan gagal pada perkembangan anak usia balita (Bawah Lima Tahun) dikarenakan kekurangan gizi kronis yang menyebabkan anak menjadi terlalu pendek di usianya. Stunting juga menyebabkan tinggi badan anak dibawah rata-rata yang menyebabkan kurangnya tingkat intelegensi anak yang dapat berdampak kepada kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu upaya pencegahan. Dengan jumlah balita stunting pada Tahun 2021 sebesar 24,4 persen menyebar di seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat sehingga stunting masih merupakan masalah kesehatan yang perlu ditangani secara serius, terintegrasi dan berkolaborasi dengan seluruh elemen terkait. 

"Sebagai pengurus DWP, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, saya berharap para istri ASN dapat menjadi role model dalam semua aspek kegiatan yang dilaksanakan yang nantinya dapat mengurangi kasus stunting di Kalimantan Barat dan bisa mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu, 14 persen angka stunting di Tahun 2024", ungkap Hj. Lismaryani Sutarmidji.

Selanjutnya Penasehat DWP Provinsi ini meminta kepada Ketua DWP Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat untuk gencar mensosialisasikan salah satu upaya pencegahan stunting yang perlu di implementasikan yakni penerapan 1.000 hari pertama kehidupan, dimana masa ini merupakan periode emas pemberian asupan gizi yang dimulai dari anak dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun agar mendapatkan nutrisi dan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

"DWP sebagai organisasi besar memiliki peran yang strategis guna membantu Pemerintah dalam penurunan kasus stunting dengan menjadi agen atau Role Model pola asuh baik khususnya di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kantor", jelas Penasehat DWP Prov Kalbar.

Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa latar belakang dari terselenggaranya kegiatan ini merupakan upaya dalam membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan ikut serta berkontribusi dalam penurunan angka stunting di Kalimantan Barat.

"Latar belakang kegiatan ini, sebagai istri dari Aparatur Sipil Negara kita ingin ikut membantu dan berkontribusi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penurunan angka stunting di Kalimantan Barat," terang Ketua DWP Provinsi Kalbar.

(ian/irf)

Sumber Gambar: Adpim Pemprov Kalbar

Tekan Angka Stunting, Kubu Raya Gerakkan Kader Posyandu

Redaksi    Rabu, Oktober 19, 2022    Comment   

Tekan Angka Stunting, Kubu Raya Gerakkan Kader Posyandu

Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan. (Ho-Prokopim Setda Kubu Raya)

Kubu Raya, Kalbar - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan optimistis stunting di Kubu Raya tahun 2022 bisa kembali turun ke angka enam persen. 

Tak hanya itu, ia yakin dengan digerakkannya 496 ketua kader Posyandu di Kubu Raya, semua ibu hamil bisa diperiksakan dan bayi balita bisa ditimbang dengan baik. 

“Sebanyak 496 ketua kader Posyandu, kalau ditotal keseluruhan, sekitar kurang lebih 2.500 kader yang tersebar di sembilan kecamatan."

"Ini merupakan langkah untuk melakukan penguatan dan konsolidasi agar dengan strategi 'kepung bakul' Posyandu bisa berkolaborasi hingga tingkat bawah,” kata Muda Mahendrawan usai menghadiri Temu Kader Kesehatan di Qubu Resort Kubu Ray, Selasa (18/10) pagi. 

Muda memaparkan, di tahun 2019 angka stunting sebesar 23,60 persen, di tahun 2020 turun menjadi 13,40 persen, dan tahun 2021 stunting Kabupaten kubu Raya kembali turun 5,5 persen menjadi 7,9 persen. 

“Saya meyakini, 2022 ini optimistis angka stunting enam persen. Stunting ini lebih banyak dipengaruhi faktor psikis. Jika semua bisa digerakkan, peduli, dan merasa diperhatikan, maka stunting di Kubu Raya akan jauh lebih turun lagi,” katanya. 

Muda mengungkapkan berdasarkan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) Desember 2021, jumlah balita pendek dan sangat pendek di Kabupaten Kubu Raya sebesar 7,9 persen. Angka tersebut berada di bawah target nasional yaitu 14 persen.  

“Ini merupakan pencapaian yang sangat baik dan menandakan bahwa kita sudah on the track dalam upaya menuju zero stunting," jelasnya. 

Muda menyatakan kader Posyandu diandalkan paling depan karena posisinya paling dekat dengan masyarakat, terutama dalam keseharian. 

“Kader ini mengetahui kondisi ibu hamil dan bayi balita sehingga dilakukan gerak cepat untuk mengantisipasinya. Bahkan untuk mengantisipasi itu, kami wajibkan setiap desa memiliki USG portable. Jadi kita tahu dari mulai hamil hingga melahirkan,” harap Muda. 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Marijan mengatakan pertemuan dengan 496 ketua kader Posyandu yang tersebar di 20 puskesmas dan 9 kecamatan bertujuan untuk merevitalisasi peran dan tugas Posyandu dalam menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi/balita (AKB). 

“Dengan adanya pertemuan ini, semua kader kesehatan bisa melakukan langkah percepatan untuk menurunkan AKI, AKB, gizi buruk, dan stunting,” katanya. 

Marijan juga berharap para kader posyandu bisa mengawal seribu hari pertama kehidupan (HPK) dan ibu hamil dengan memberikan makanan tambahan.  

“Makanya saya meminta kader kesehatan agar bisa mengetahui ibu hamil yang ada di desa dan dusun, sehingga langkah awal untuk menurunkan AKI dan AKB, gizi buruk, dan stunting ini bisa sedini mungkin dideteksi. Di antaranya yaitu melalui program Selasa-Jumat (Salju) terpadu,” katanya. 

Dia menambahkan, Salju Terpadu merupakan program untuk mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan. 

“Dengan sistem jemput bola, di hari Selasa dilakukan pelayanan kesehatan keluarga. Seperti pemeriksaan ibu hamil, balita, imunisasi, pemberian vitamin, KB, kandungan, dan persalinan. Sedangkan di hari Jumat diberikan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penyakit menular dan tidak menular,” ucapnya.

(Ian/Syamsul)

Wagub Kalbar Pantau Kondisi Anak Berisiko Stunting Serta Serahkan Bantuan Sembako dan Uang Tunai di Ketapang

Redaksi    Sabtu, Oktober 08, 2022    Comment   

Wagub Kalbar Pantau Kondisi Anak Berisiko Stunting Serta Serahkan Bantuan Sembako dan Uang Tunai di Ketapang

Wagub Kalbar Pantau Kondisi Anak Berisiko Stunting Serta Serahkan Bantuan Sembako dan Uang Tunai di Ketapang. (BorneoKetapang/Adpim Pemprov Kalbar)

Ketapang, Kalbar - Usai membuka kegiatan Rapat Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Penandatanganan Komitmen Bersama TPPS Kabupaten Ketapang Tahun 2022 dengan tema "Cegah Stunting Dengan Kerja Nyata" di Hotel Aston Ketapang pada hari Jumat (7/10/2022), Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. selaku Ketua TPPS melihat kondisi anak yang berisiko stunting serta memberikan bantuan paket sembako dan uang tunai.

Saat berbincang kepada orang tua anak berisiko stunting, Wakil Gubernur Kalimantan Barat juga berpesan kepada orang tua yang sedang hamil maupun setelah melahirkan untuk selalu menjaga pola makan yang sehat dan bergizi.

Wagub Kalbar Pantau Kondisi Anak Berisiko Stunting Serta Serahkan Bantuan Sembako dan Uang Tunai di Ketapang. (BorneoKetapang/Adpim Pemprov Kalbar)

Selain itu, kata Wagub, wajib memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anak yang berisiko stunting hingga usia 2 tahun. 

Wagub Kalbar juga mengajak masyarakat untuk memahami apa itu stunting. Kondisi anak yang berisiko stunting yaitu anak yang baru lahir beratnya kurang dari 2,5 Kg dan panjang kurang dari 48 cm. 

Dikatakannya, hal ini berdampak pada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, sehingga pertumbuhan anak tidak proporsional untuk usianya. 

Selanjutnya dalam penanganan stunting diharapkan untuk kerjasama yang baik, mulai dari tingkat Pemerintah Daerah, TNI/Polri sampai hingga ke tingkat desa.

"Saya yakin jika kita kerja keroyokan target penurunan stunting di Kabupaten Ketapang akan terwujud. Kabupaten Ketapang saat ini berada di Peringkat ke 2 terbaik setelah Singkawang dengan capaian 23 persen. Kemudian target yang akan dicapai kemudian di Tahun 2024 nanti targetnya harus mampu menurunkan di angka 14 persen," ungkap Ria Norsan.

Wagub Kalbar Pantau Kondisi Anak Berisiko Stunting Serta Serahkan Bantuan Sembako dan Uang Tunai di Ketapang. (BorneoKetapang/Adpim Pemprov Kalbar)

Sesuai dengan arahan Presiden RI untuk menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya dengan mengerahkan semua potensi yang ada untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Barat dari 29,8 persen (Berdasarkan data SSGI Tahun 2021) dan 17,07 persen pada Tahun 2024 (Berdasarkan data e-PPGBM Tahun 2021).

Dalam kegiatan ini, Wagub Kalbar didampingi Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, H. Farhan, S.E., M.Si. Plt. Sekda Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si. Kepala BKKBN Provinsi Kalbar, Muslimat, S.Sos., M.Si. Pimpinan Cabang Bank Kalbar Kabupaten Ketapang, Nurmanto, Jajaran Forkopimda Kabupaten Ketapang serta Tim Kesehatan Satgas Penanganan Stunting Kabupaten Ketapang.(ian/irf)

Sanggau Capai 3.754 Kasus Stunting pada Triwulan Pertama 2021

Redaksi    Jumat, April 16, 2021    Comment   

Sanggau Capai 3.754 Kasus Stunting pada Triwulan Pertama 2021

Bupati Sanggau, Paolus Hadi, S.IP, M.Si.

BORNEOTRIBUN SANGGAU – Bupati Sanggau, Paolus Hadi, S.IP, M.Si memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi tentang Penurunan Angka Stunting dan Rencana Aksi Tahun 2021-2022 yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor BAPPEDA Sanggau, Kamis (15/4/2021).

Kepala Bidang Promosi Kesehatan (Promkes) Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori mengungkapkan data jumlah kasus stunting di Kabupaten Sanggau, untuk Tahun 2020 sebanyak 3.111 kasus dari sasaran balita 44.230 atau 28,50 persen dari jumlah sasaran.

Sementara Tahun 2021 Triwulan I (Januari, Februari, Maret) ada sekitar 3.754 balita yang mengalami stunting atau 21,74 persen dari sasaran 39.861.

“Entri data yang masuk baru 35,34 persen. Nanti kita tunggu sampai akhir tahun,” ujar beliau.

Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi tentang Penurunan Angka Stunting dan Rencana Aksi Tahun 2021-2022.

Bupati Sanggau Paolus Hadi S.IP. M.Si usai memimpin Rakor menyampaikan cukup tingginya angka stunting di Kabupaten Sanggau dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya soal gizi. Oleh karenanya harus ada intervensi soal itu.

“Kalau bicara gizi maka itu terkait Dinas Kesehatan. Kemudian dukungan lain bagaimana gizi itu bisa baik, termasuk unsur makanan yang tersedia, juga akses atau kemudahan masyarakat memperoleh gizi itu”, ungkap Bupati Sanggau.

Menangani stunting, Bupati Sanggau menyampaikan harus dilakukan secara terencana dan baik, terutama persoalan data. Oleh karena itu, data ini harus sinkron dengan kondisi real di lapangan sehingga memudahkan langkah dan strategi menurunkan angka stunting.

“Harus ada langkah strategis. Stunting bisa dilihat dan diukur di masyarakat melalui Posyandu salah satunya. Untuk Sanggau dari 885 Dusun baru 600 Dusun yang sudah memiliki Posyandu. Oleh karena itu kita akan dorong setiap Dusun memiliki Posyandu,” ungkap beliau.

Kemudian, lanjutnya, sasaran strategis untuk menurunkan angka stunting ini adalah melalui pendidikan anak usia dini (PAUD).

“Kita punya PAUD yang masih terdaftar secara Dapodik sebanyak 200 lebih, artinya belum semua dusun. Dengan adanya PAUD ini anak-anak yang mengalami stunting bisa di intervensi pertumbuhannya. Saya juga mendorong Dasawisma kita ini karena Dasawisma ikut berperan menurunkan angka stunting. Ibu-ibu bisa memberikan asupan makanan yang sehat dan bergizi,” ungkap beliau.

Yang tak kalah pentingnya adalah keterlibatan dunia usaha. Melalui CSR mereka bisa membantu menurunkan angka stunting. Misalnya dengan memberikan makanan atau minuman bergizi melalui program CSRnya.

“Artinya ini harus menjadi gerakan bersama untuk menurunkan angka stunting,” harap Bupati Sanggau.

Kegiatan yang di inisiasi oleh BAPPEDA Sanggau itu dihadiri juga Kepala BAPPEDA Ir Yulia Theresia, Ketua TP PKK Ny Arita Apolina, Plt Kepala Dinas Kesehatan Ginting, Kadis Kominfo, Joni Irwanto, Diretur RSUD M.Th Djaman dr. Edy Suprabowo, Kepala Dinsos P3AKB Sanggau, Aloysius Yanto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau Soedarsono, Kadis Perindagkop dan UM Sanggau Syarif Ibnu Marwan, OPD terkait dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Sanggau.

(LIBER/RIZKY KURNIYAWAN)