Profesor Zainal Asikin Laporkan Dugaan Korupsi di Bank NTB Syariah ke Polda NTB

Redaksi    Rabu, Januari 31, 2024    Comment   

Profesor Zainal Asikin Laporkan Dugaan Korupsi di Bank NTB Syariah ke Polda NTB

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Mataram Profesor Zainal Asikin. ANTARA/Dhimas B.P.

NTB - Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Mataram, Profesor Zainal Asikin, telah mengambil langkah serius dengan melaporkan dugaan kasus korupsi yang diduga terjadi di Bank Nusa Tenggara Barat Syariah ke Polda NTB.

"Ada beberapa poin yang kami laporkan. Pertama, laporan tentang kredit bermasalah dengan total nilai Rp24 miliar," ujar Prof. Asikin di Mataram, pada hari Selasa.

Menurut Prof. Asikin, ada kecurigaan akan adanya pelanggaran prosedur terhadap pembayaran kredit, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank NTB Syariah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, dalam laporannya, Prof. Asikin juga menyoroti masalah terkait proyek fisik dalam pembangunan Kantor Pusat Bank NTB Syariah di Jalan Udayana, Kota Mataram.

"Ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2,4 miliar sesuai dengan temuan BPK. Kerugian ini termasuk proyek pembangunan 12 kantor cabang pembantu, dengan pembangunan kantor pusat sebagai yang terbesar," tambahnya.

Masalah korupsi lainnya yang disorot dalam laporan tersebut adalah terkait dengan penggunaan dana sponsorship oleh Bank NTB Syariah. Prof. Asikin menekankan pentingnya penyelidikan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sponsorship yang tidak jelas.

"Banyak dana sponsorship yang pertanggungjawabannya tidak jelas," katanya.

Salah satu contohnya adalah dana sebesar Rp5 miliar untuk acara MXGP Samota di Pulau Sumbawa. Prof. Asikin menegaskan pentingnya pihak penegak hukum untuk menyelidiki laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Dengan mengajukan laporan ini, Prof. Asikin berharap pihak penegak hukum dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas, mengingat Bank NTB Syariah merupakan salah satu BUMD yang penting bagi pendapatan daerah.

"Harus diusut tuntas, kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan. Bank daerah harus sehat, dan perlu mendapat perawatan," tegas Prof. Asikin.

Lebih lanjut, Profesor yang memiliki keahlian di bidang hukum bisnis ini mengungkapkan bahwa laporan juga telah disampaikan ke Kejati NTB, tidak hanya ke Polda NTB.

Jika aparat penegak hukum serius menindaklanjuti laporan tersebut, ia siap untuk memberikan data lebih lengkap terkait dengan dugaan korupsi ini.

"Jadi, laporan ini hanya langkah awal karena masih banyak data yang belum saya sampaikan," jelasnya.

Berkaitan dengan laporan yang disampaikan ke Polda NTB, Prof. Asikin mengkonfirmasi telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dengan nomor: B/49/l/RES.3.3/2024/Ditreskrimsus, tanggal 18 Januari 2024.

Namun, Kombes Pol. Nasrun Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB, saat dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan tersebut.

"Belum ada laporan yang masuk kepada kami, belum ada informasi tersebut. Jika ada, kami akan memberitahukan perkembangannya," ungkapnya.

Sumber: Antara/Dhimas Budi Pratama

Editor: Yakop

Wabendum Timnas Anies-Muhaimin Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi

Redaksi    Rabu, Januari 31, 2024    Comment   

Wabendum Timnas Anies-Muhaimin Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi

Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Rajiv memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/1/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya

JAKARTA - Wakil Bendahara Umum (Wabendum) dari Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), yang bernama Rajiv, menyatakan keyakinannya bahwa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan bersikap profesional dalam memeriksanya terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Rajiv, setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada hari Selasa, menyatakan, "Merasa politik? Saya no comment, biar masyarakat yang menilai, tapi saya yakin tim penyidik menjadi profesional. 

KPK profesional, kita doakan, insya Allah," ujar Rajiv di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta, Rajiv diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam sesi pemeriksaan, Rajiv mengakui bahwa penyidik mengajukan sekitar 10 pertanyaan padanya. "Terkait ini di luar biodata ada berapa, ya? Ada 10 kali, ya," ucap Rajiv.

Sebelumnya, Rajiv telah dipanggil oleh KPK pada Jumat (26/1), namun ia tidak dapat hadir pada waktu itu. 

"Jadi di-reschedule-kan hari Selasa karena ada halangan. Sebagai warga negara, kita hadir. Ada beberapa poin yang ditanya oleh tim penyidik, sudah kita jelaskan, sejelas-jelasnya," ucap dia.

KPK telah menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta (MH), pada Jumat, 13 Oktober 2023, dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. 

Kasus ini melibatkan juga Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono (KS), yang ditahan lebih dahulu pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Dugaan korupsi di Kementan diduga terjadi ketika SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024. 

SYL dituduh melakukan pemungutan dan penerimaan setoran dari ASN internal Kementan untuk kepentingan pribadi, termasuk keluarga intinya, dari tahun 2020 hingga 2023.

SYL memerintahkan KS dan MH untuk melakukan penarikan uang dari unit eselon I dan II, baik dalam bentuk tunai, transfer rekening bank, maupun pemberian barang atau jasa.

KPK menduga adanya paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, dengan ancaman mutasi atau penghentian jabatan. 

Uang yang diterima oleh SYL, KS, dan MH digunakan untuk keperluan pribadi SYL, termasuk pembayaran cicilan kartu kredit, mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta perawatan wajah keluarga.

KPK juga menemukan aliran dana dari SYL ke Partai NasDem, serta penggunaan uang untuk ibadah umrah. 

Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sumber: Antara/Fath Putra Mulya

Editor: Yakop

Kejaksaan Negeri Bengkayang Sita Aset Duta Palma Group

Robiantinus Hermanto    Jumat, Januari 06, 2023    Comment   

Kejaksaan Negeri Bengkayang Sita Aset Duta Palma Group

Penyitaan Aset Duta Palma Group yang beroperasi di Kabupaten Bengkayang.

Bengkayang, Kalbar - Telah dilakukan proses penetapan Hakim yaitu Penyitaan Aset Duta Palma Group yang beroperasi di Kabupaten Bengkayang dalam kasus tindak pidana korupsi, Pemberian Izin Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu dengan terdakwa (SD) oleh Jaksa Penuntut Hukum (JPU), Satuan Tugas Khusus (Satgasus), Jaksa Agung Muda (JAM), Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI yang di wakili Gusti M Sophan Syarif.,SH dengan dukungan kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkayang yaitu Syahrul Sya'ban.,SH dan Faris Cahyono,SH,.selaku Staf Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat. 

"Penyitaan tersebut dilakukan dalam tahap persidangan/penuntutan sesuai dengan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta dengan nomor. 02/Pen.Pid.Sus/TPK /XII /2022/PN Jkt Pusat," Ujar Kepala Kejaksaan melalui kepala seksi intelijen Kejaksaan Negeri Bengkayang Syahrul Sya'ban.,SH saat Konferensi pers di Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023) sekitar pukul 14:00 Wib kemarin.

Adapun Aset yang dilakukan penyitaan adalah sebagai berikut ;

a. 1 (Satu) Tanah perkebunan beserta bangunan diatasnya an. PT. Bukit Jagoi Indah di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2022.

b. 1 (Satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan diatasnya an. PT. Bukit Jagoi Indah di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2023;

c. 1 (Satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan diatasnya an. PT. Darmex  Plantation di Desa Tempapan dan Desa Godang Damar, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2004;

d. 1 (Satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan diatasnya an. PT. Mitra Daya Permai di Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2004;

e. 1 (Satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan diatasnya an. PT. Ledo Lestari di Desa Kumba,Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2004;

f. 1 (Satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan diatasnya an. PT. Ledo Alam Raya di Desa Sekadong, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2005;

g. 1 (Satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan diatasnya an. PT. Mitra Wawasan di Desa Songgoriuk dan Desa Danti di Kecamatan Seluas dan Kecamatan Seluas, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2002;

h. 1 (Satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan diatasnya an. PT. Aset Pasific Internasional di Desa Seikda, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2010;

i. 1 (Satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan diatasnya an. PT. Bengkayang Subur di Desa Serangkat, Desa Belimbing, Desa Rodaya, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar dan Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2004;

j. 1 (Satu) bidang tanah perkebunan beserta bangunan diatasnya an. PT. Dumai Inti Utama di Desa Malo Jelayan, Dusun Bongkang, Desa Puteng, Desa Telidik, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat diperoleh terdakwa pada tahun 2006;

Setelah dilakukan pendataan Berita acara Pelaksanaan Penetapan Penyitaan, Selanjutnya Jaksa Penuntut Hukum melakukan penitipan kepada Pihak Manajemen sehingga Operasional perkebunan dapat bekerja normal tanpa mengorbankan nasib para karyawan, namun tetap berada dibawah pengawasan Kejaksaan RI hingga mendapatkan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap.

"Sebelumnya,Tim Jaksa Penyidik Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Jaksa Agung Muda (JAM) Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI pada tahap penyidikan telah melakukan penyitaan Aset Dulta Palma di Wilayah Kabupaten Bengkayang di Antaranya : 

a. 1 (Satu) bidang Tanah dan Bangunan Kebun PT. Ceria Prima I;

b. 1 (Satu) bidang Tanah dan Bangunan Kebun PT. Ceria Prima II;

c. 1 (Satu) bidang Tanah dan Bangunan Kebun PT. Ceria Prima III;

d. 1 (Satu) bidang Tanah dan Bangunan Kebun PT. Wirata Daya II;

Oleh : Rinto Andreas

Editor : R. Hermanto