Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga

Redaksi    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menggelar kegiatan Capacity Building terkait strategi pengendalian inflasi daerah untuk Semester II Tahun 2024. Acara ini diadakan di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis, 26 September 2024.

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, memberikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID yang telah berperan penting dalam menjaga inflasi di Kalbar tetap terkendali. Pada bulan Agustus 2024, inflasi di Kalimantan Barat tercatat sebesar 1,47%, melandai dibandingkan bulan Juli 2024 yang mencapai 1,58%. Ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, yaitu 2,5±1%.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.

“Saya mengucapkan terima kasih atas sinergi dari TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota, serta komitmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Berkat kerja sama yang solid, kita mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan ketidakpastian politik yang bisa memicu inflasi global,” ujar Harisson.

Lebih lanjut, Harisson juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sempat berkunjung ke Pasar Mawar di Pontianak. Saat itu, Presiden mengecek harga bawang merah di pasar tersebut, dan hasilnya harga terbilang sangat terjangkau. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harga di Kalbar sudah berjalan baik.

“Fakta bahwa harga bawang di Kalbar hampir sama dengan harga di Pulau Jawa menunjukkan keberhasilan kita dalam menjaga stabilitas harga,” jelasnya.

Harisson juga menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan strategi 4K, yaitu: 

1. Keterjangkauan harga,  
2. Ketersediaan bahan pokok,  
3. Kelancaran distribusi, dan  
4. Komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan (stakeholder).

“Strategi ini sangat penting untuk terus dijaga demi stabilitas inflasi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Capaian Deflasi di Kalimantan Barat

Dalam kesempatan tersebut, Harisson membeberkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan deflasi sebesar 0,25% pada Agustus 2024 (mtm). Ini lebih dalam dari rata-rata deflasi historis pada Agustus selama tiga tahun terakhir yang sebesar 0,10%. Deflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan harga makanan, minuman, tembakau (seperti daging ayam, bawang merah, tomat, sawi hijau, dan udang basah), serta penurunan tarif angkutan udara setelah puncak liburan.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.

Namun, inflasi tetap terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman di restoran, terutama untuk komoditas air kemasan dan kopi bubuk. Hal ini didorong oleh tingginya aktivitas masyarakat di warung-warung kopi, khususnya di Pontianak.

“Melalui Capacity Building ini, saya ingin mengingatkan pentingnya memahami penyebab inflasi di setiap daerah agar penanganannya bisa dilakukan dengan cepat dan tepat,” tutup Harisson.

Operasi Pasar HUT RI ke-79, Upaya Pemprov Tekan Inflasi dan Menjaga Stabilitas Harga

Redaksi    Kamis, Agustus 15, 2024    Comment   

Operasi Pasar HUT RI ke-79, Upaya Pemprov Tekan Inflasi dan Menjaga Stabilitas Harga

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar operasi pasar di Pasar Kemuning, Pontianak Selatan.

PONTIANAK - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar operasi pasar di Pasar Kemuning, Pontianak Selatan. 

Acara ini tidak hanya untuk merayakan kemerdekaan, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi di Kalbar.

Penjabat Ketua PKK Kalbar, Windy Prihastari Harisson, menjelaskan bahwa operasi pasar ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang dirancang untuk merayakan HUT RI sekaligus menanggulangi isu ekonomi lokal yang krusial, seperti inflasi di Kalbar. 

"Operasi pasar ini menjadi salah satu cara kami memperingati kemerdekaan sekaligus mengatasi tantangan ekonomi seperti inflasi. Sejak awal tahun ini, kami telah melakukan 80 operasi pasar di berbagai kabupaten dan kota se-Kalbar," ujar Windy di Pontianak, Selasa.

Harga Lebih Rendah, Masyarakat Lebih Terbantu

Dalam operasi pasar tersebut, Pemprov Kalbar menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. 

Misalnya, gula yang biasanya dijual seharga Rp18.000 per kilogram di pasar umum, dalam operasi pasar ini ditawarkan hanya Rp15.000 per kilogram. 

Langkah ini diharapkan bisa langsung meringankan beban masyarakat, terutama dalam hal biaya kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga memberikan sembako gratis kepada warga yang lahir di bulan Agustus. 

Ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus bantuan kepada masyarakat agar mereka bisa merasakan dampak positif dari perayaan kemerdekaan ini.

Komitmen Berkelanjutan untuk Menjaga Kesejahteraan Masyarakat

Windy Prihastari Harisson menambahkan bahwa Pemprov Kalbar berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial seperti ini secara berkelanjutan. 

Hal ini diharapkan bisa membantu masyarakat sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi di Kalbar.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan aksi sosial seperti ini. Harapannya, langkah-langkah ini dapat meringankan beban masyarakat dan mendukung upaya pengendalian inflasi di Kalbar," katanya.

Pemerintah Berikan Insentif Fiskal bagi Daerah yang Kendalikan Inflasi

Redaksi    Rabu, Agustus 07, 2024    Comment   

Pemerintah Berikan Insentif Fiskal bagi Daerah yang Kendalikan Inflasi

Penyerahan secara simbolis insentif fiskal bagi daerah, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, di Jakarta, Senin (05/08/2024). (Foto: Humas Kemenkeu)

Jakarta - Pemerintah kembali mengapresiasi daerah-daerah yang berhasil menjaga stabilitas harga barang dengan memberikan insentif fiskal. Penyerahan insentif ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama dengan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, yang mewakili Menteri Keuangan, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Jakarta, Senin (5/08/2024).

Menurut Wamenkeu, insentif fiskal ini dirancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan inflasi di tingkat daerah. 

"Untuk daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasinya menjadi relatif rendah, maka dikucurkanlah insentif fiskal di tahun anggaran berjalan," ujarnya.

Penghargaan untuk Daerah yang Mampu Mengendalikan Inflasi

Sejak tahun 2023, pemerintah telah mendesain dana insentif daerah dengan memperhatikan inflasi di setiap kabupaten, kota, dan provinsi. 

Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) sangat penting untuk memastikan inflasi tetap terkendali.

Wamenkeu mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah meluncurkan berbagai program untuk menjaga kestabilan harga, termasuk memberikan subsidi dan kompensasi. 

Di sisi lain, peran pemda sangat penting untuk memantau kondisi lapangan dan ketersediaan barang di pasar.

Memastikan Harga yang Wajar di Pasaran

"Memastikan harga yang di pasar adalah harga yang wajar dan tidak berfluktuasi terlalu cepat adalah peran serta dari pemerintah daerah," kata Wamenkeu. 

Ia menekankan pentingnya pengawasan jalur distribusi dan infrastruktur agar dapat membantu menurunkan harga barang.

Selain itu, Wamenkeu meminta kepala daerah untuk memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di atas lima persen. 

Program-program dari pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Beli

Wamenkeu juga berharap kepala daerah dapat memperhatikan perkembangan dunia usaha di daerah masing-masing, terutama yang bergerak dalam produksi barang dan jasa untuk menyerap tenaga kerja. 

"Dari pemerintah pusat, kami menggunakan APBN sehingga bisa bersinergi membantu perekonomian, membantu masyarakat, rumah tangga, dan dunia usaha," tambahnya.

Pada tahun 2024, jumlah daerah penerima insentif fiskal pengendalian inflasi meningkat menjadi 50 daerah per periode, dibandingkan dengan 33 daerah pada tahun sebelumnya. 

Dari jumlah tersebut, 36 daerah atau sekitar 72 persen merupakan daerah baru yang belum pernah menerima penghargaan kategori pengendalian inflasi pada tahun 2023.

Peluang Besar bagi Daerah untuk Mendapat Insentif

"Ada 14 daerah yang pernah menerima. Artinya, daerah-daerah ini sudah tahu kunci-kuncinya inflasi. Yang menjadi daerah penerima baru, tolong pelajari kunci-kunci itu supaya besok-besok bisa dapat lagi," tandas Wamenkeu.

Dengan adanya insentif fiskal ini, diharapkan daerah-daerah dapat terus berusaha menjaga stabilitas harga barang agar inflasi tetap terkendali, sehingga ekonomi nasional dapat terus bertumbuh dan masyarakat semakin sejahtera. 

Pemberian insentif fiskal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi. 

Dengan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah, diharapkan inflasi dapat terkendali dan perekonomian Indonesia semakin kuat.

Kolaborasi Kota Pontianak dan Pemkab Kubu Raya untuk Pengendalian Inflasi Daerah

Redaksi    Selasa, Agustus 06, 2024    Comment   

Kolaborasi Kota Pontianak dan Pemkab Kubu Raya untuk Pengendalian Inflasi Daerah

Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian meneken MoU kerja sama pengendalian inflasi berbasis di kawasan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kini menjalin kerja sama strategis untuk mengendalikan inflasi berbasis kawasan. 

Kerja sama ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat di wilayah ini.

Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, menjelaskan pentingnya menjaga stabilitas inflasi demi kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. 

"Penurunan inflasi yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi petani karena harga pangan terus merosot sementara biaya produksi melonjak naik," ungkap Ani Sofian dalam sebuah pernyataan di Pontianak, Senin. 

"Penting untuk menjaga keseimbangan inflasi agar petani tetap terdorong untuk mengembangkan produksi mereka dan memastikan ketersediaan pangan."

Langkah-langkah Pengendalian Inflasi

Dalam upaya mengendalikan inflasi, Pemerintah Kota Pontianak telah mengadopsi beberapa langkah strategis, termasuk rutin melaksanakan operasi pasar atau gerakan pasar murah. 

Pasar murah ini dinilai efektif dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok dan menjaga ketersediaan barang di pasaran. 

Selain itu, koordinasi dengan para distributor juga dilakukan untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok saat terjadi kelangkaan.

Komunikasi dengan masyarakat juga menjadi prioritas untuk mencegah kepanikan ketika terjadi kekurangan stok bahan pokok. 

"Sosialisasi untuk mengajak masyarakat berbelanja secara bijak sangat penting," tambah Ani Sofian. 

Selain itu, ia menekankan bahwa Kota Pontianak bergantung pada kabupaten sekitar, khususnya Kabupaten Kubu Raya, dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok.

"Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan tercipta stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok yang memadai bagi masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya," jelasnya.

Sinergi Regional untuk Pengendalian Inflasi

Sementara itu, Pj Bupati Kubu Raya, Kamaruzzaman, mengungkapkan bahwa selain bekerja sama dengan Pemkot Pontianak, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Pemkab Mempawah dalam upaya pengendalian inflasi daerah berbasis kawasan. 

Menurutnya, sinergi ini diharapkan dapat memperkuat pengendalian inflasi di ketiga daerah tersebut, mengingat hubungan erat antara Kabupaten Kubu Raya sebagai pemasok utama bahan pokok dan Kota Pontianak sebagai pusat konsumsi.

"Kami melakukan kerja sama ini untuk saling memberikan penguatan," jelas Kamaruzzaman. 

Kamaruzzaman juga menambahkan bahwa lebih dari separuh komoditas bahan pokok di Kota Pontianak berasal dari Kabupaten Kubu Raya, sehingga sinergi dalam pengelolaan komoditi sangat penting.

"Dalam bahasa sederhana, inflasi itu berkaitan dengan ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif," terangnya. 

"Hari ini, kami duduk bersama untuk menentukan pemetaan melalui kerja sama dan kesepakatan terkait pengendalian inflasi," tambahnya.

Lebih lanjut, Kamaruzzaman menekankan pentingnya memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau, yang dibarengi dengan daya beli masyarakat.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. 

Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, tantangan inflasi dapat diatasi bersama.

Operasi Pasar Murah: Upaya Pengendalian Inflasi di Kabupaten Sekadau

Redaksi    Senin, Juli 08, 2024    Comment   

Operasi Pasar Murah: Upaya Pengendalian Inflasi di Kabupaten Sekadau

Operasi Pasar Murah: Upaya Pengendalian Inflasi di Kabupaten Sekadau.

SEKADAU - Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Sanggau menggelar operasi pasar murah di Desa Seberang Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, Selasa (9/7/2024), . Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi daerah di Kabupaten Sekadau.

Operasi pasar murah ini menyediakan bahan pokok seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng kemasan dengan total sebanyak 1120 paket. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau, Novita, menyampaikan, “Ada 2 jenis paket yang kita jual dalam operasi pasar kali ini. Paket pertama seharga Rp95.000 terdiri dari beras SPHP 5kg, gula pasir 1kg, dan minyak goreng kemasan 1 liter. Sedangkan paket kedua berisi beras SPHP 5kg dan beras premium 5kg seharga Rp130.000.”

Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, menjelaskan bahwa operasi pasar ini bertujuan sebagai upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Sekadau, khususnya di Desa Seberang Kapuas. "Kami berharap, dengan adanya kegiatan ini, inflasi di daerah kita bisa dikendalikan dan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari intervensi pemerintah daerah terhadap pangan murah ini," ujar Subandrio.

Ia juga menambahkan bahwa stok yang dibawakan cukup banyak, sehingga diharapkan seluruh penduduk Seberang Kapuas bisa mendapatkan paket murah ini. "Kami berpesan agar masyarakat tetap tertib, karena stok yang dibawakan cukup banyak. Informasi dari Kepala Desa Seberang Kapuas menyebutkan ada lebih dari seribu kepala keluarga di desa ini, jadi semua pasti bisa kebagian paket murah ini," tutupnya.

Manfaat Operasi Pasar Murah

Operasi pasar murah ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, kegiatan ini juga membantu mengendalikan harga bahan pokok di pasar, sehingga inflasi bisa ditekan. Dengan tersedianya beras, gula, dan minyak goreng kemasan dengan harga yang lebih murah, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Operasi pasar murah yang digelar di Desa Seberang Kapuas ini merupakan langkah konkret dari pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Dengan adanya dukungan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau dan Perum Bulog Cabang Sanggau, diharapkan kegiatan ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Sekadau.

Mari kita dukung upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan membantu masyarakat mendapatkan beras dan bahan pokok lainnya dengan harga yang terjangkau!

Pj Gubernur Kalimantan Barat Ungkap 4 Langkah Atasi Inflasi

Redaksi    Minggu, Februari 25, 2024    Comment   

Pj Gubernur Kalimantan Barat Ungkap 4 Langkah Atasi Inflasi

Pj Gubernur Kalbar meninjau harga bahan pokok di Pasar Alianyang Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, telah mengumumkan empat langkah strategis untuk mengendalikan laju inflasi di provinsi tersebut, yang mencakup berbagai aspek, termasuk momen penting dalam kalender keagamaan.

"Untuk jangka panjang, kami telah menerapkan program pasar penyeimbang dan memperbaiki tata niaga guna mempersingkat rantai distribusi, sehingga mengurangi biaya angkutan dan meningkatkan nilai tambah pada komoditas pangan," ujar Harisson di Pontianak, Sabtu lalu.

Dia juga menyoroti langkah-langkah lain, termasuk meningkatkan ketersediaan pasokan pangan melalui program penanaman padi, sayuran, dan intensifikasi budidaya ikan di tingkat rumah tangga serta dukungan pada petani dengan pemberian pupuk dan peralatan pertanian.

"Dalam jangka menengah hingga panjang, kami juga mengusulkan penyusunan rencana pangan terintegrasi di seluruh wilayah untuk memastikan pasokan yang stabil antar daerah dan waktu," tambahnya.

Harisson juga menegaskan pentingnya kelancaran distribusi, termasuk pemantauan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), serta upaya memperbaiki infrastruktur untuk mengurangi dampak banjir, terutama di daerah sentra produksi.

"Langkah keempat yang kami lakukan adalah meningkatkan komunikasi efektif antara seluruh kabupaten/kota untuk menyelaraskan upaya pengendalian inflasi, terutama menjelang momen-momen penting dalam kalender keagamaan," katanya.

Harisson juga menyoroti beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi, seperti daging ayam dan transportasi udara, serta peran Bulog Divre Kalbar dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Dalam konteks ini, Harisson menekankan pentingnya koordinasi antara TPID pusat dan daerah dalam mengoptimalkan logistik pangan dan mengacu pada langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah pusat.

Menanggapi lonjakan penumpang dan harga tiket menjelang Tahun Baru Imlek/Cap Go Meh, TPID Provinsi telah meminta PT. Angkasa Pura II Bandara Supadio Pontianak untuk mengambil tindakan yang diperlukan, seperti menambah frekuensi penerbangan dan jam operasional.

Harisson juga memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kalbar, yang menunjukkan bahwa beberapa komoditas seperti daging ayam dan cabai merah menjadi pendorong utama inflasi.

"Kita perlu fokus pada daerah dengan IPH tertinggi dan mengintensifkan langkah-langkah pengendalian inflasi di sana," tegasnya.

Dia juga memberikan apresiasi kepada pimpinan daerah, terutama di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, yang telah bekerja keras untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi di wilayah mereka.

Gubernur Kalbar Ungkap Ancaman Kenaikan Harga, Ada Solusi?

Redaksi    Selasa, Februari 13, 2024    Comment   

Gubernur Kalbar Ungkap Ancaman Kenaikan Harga, Ada Solusi?

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kalbar, Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si., serta Kepala Biro Perekonomian Setda Kalbar, Harry Ronaldi Mahaputrawan, S.E., M.M., turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan terkait Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., melalui zoom meeting di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, pada Senin (12/2/2024).

Setelah Rakor melalui zoom meeting, PJ Gubernur Kalbar mengungkapkan bahwa Mendagri menekankan pentingnya menjaga kestabilan harga bahan pokok agar tidak mengalami kenaikan yang signifikan di pasaran.

Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan terkait Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

"Dampak dari cuaca ekstrem seperti El Niño dan faktor lainnya dapat memengaruhi masa tanam atau panen, yang mengakibatkan gagal panen di beberapa wilayah. Oleh karena itu, kita harus terus memastikan ketersediaan stok bahan pokok," ungkapnya.

Diketahui, saat ini terdapat peningkatan harga bahan pokok di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, khususnya harga beras premium dan bawang merah.

"Kami akan melakukan inspeksi mendadak ke distributor-distributor untuk mencegah penimbunan bahan pokok di gudang mereka," tegas PJ. Gubernur.

Selain inspeksi mendadak, Harisson juga mengumumkan bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Barat akan terus menggelar Operasi Pasar Pangan Murah.

“Kami akan tetap melaksanakan operasi pasar. Pemerintah mensubsidi harga bahan pokok sehingga harganya lebih terjangkau. Meskipun program bantuan sosial (Bansos) akan dihentikan menjelang pemilu, namun operasi pasar akan terus berlanjut. Dengan subsidi pemerintah, harga bahan pokok akan tetap terjaga agar tidak melonjak tinggi," terangnya.

Harisson berharap dengan langkah-langkah tersebut, harga bahan pokok di Kalimantan Barat dapat segera stabil dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

550 Paket Sembako Disalurkan ke Masyarakat Singkawang

Redaksi    Kamis, Februari 01, 2024    Comment   

550 Paket Sembako Disalurkan ke Masyarakat Singkawang

Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

SINGKAWANG - Dalam rangka penekanan angka inflasi, setelah memberikan sosialisasi tentang pemilih pemula kepada siswa SMKN 2 Singkawang, Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. menggerakkan aksi nyata dengan menyalurkan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang pada Rabu (31/1/2024).

Bersama Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, ia menyerahkan bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. 

Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Tak hanya itu, dalam semangat kolaborasi yang baik, Bank Kalbar serta PT. Jamkrida Kalbar juga ikut memberikan kontribusi dengan menambah jumlah sembako yang disalurkan.

Bantuan sembako ini diharapkan dapat meringankan beban bagi masyarakat yang membutuhkan, yang dikaitkan dengan beberapa faktor seperti konflik internasional dan cuaca ekstrem.

“Perang di berbagai negara seperti Rusia-Ukraina, konflik Israel-Palestina, dan pertempuran antara Houthi melawan Amerika Serikat dan Inggris, meskipun geografisnya jauh, namun berdampak pada kenaikan harga barang pokok dan BBM di wilayah kita. 

Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Ditambah lagi dengan ketidakpastian iklim yang menyebabkan proses pertanian terganggu, dari penanaman hingga panen, mengakibatkan stok beras dan kebutuhan pangan menipis. 

Hal ini mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok kita,” ujar Harisson.

Ia juga menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk hadir di setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

“Presiden berpesan kepada kita untuk membantu masyarakat dalam kesulitan mereka. Oleh karena itu, kita diminta untuk turun ke lapangan secara rutin, melihat langsung kondisi masyarakat, dan memberikan bantuan untuk meringankan beban mereka,” tambahnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang telah ikut serta bersama Pemprov Kalbar dalam memberikan bantuan sembako kepada masyarakat.

“Kami menerima 200 paket sembako dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar melalui Pemerintah Pusat. Selain itu, ada juga bantuan sebanyak 50 paket dari Jamkrida dan 300 paket dari Bank Kalbar. Sehingga total keseluruhan bantuan yang disalurkan mencapai 550 paket. Kami juga menyerahkan bantuan KUR dan KUM Peduli dari Bank Kalbar,” terang Harisson.

Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Bantuan yang berisi bahan pokok tersebut diharapkan dapat menjadi penopang bagi masyarakat yang membutuhkan dalam beberapa hari ke depan.

“Semoga permasalahan ini dapat teratasi, dan kami berkomitmen untuk terus melakukan gerakan-gerakan positif seperti ini bersama para pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Kalbar Siapkan 26 Kali GPM untuk Kendalikan Inflasi

Redaksi    Selasa, Januari 30, 2024    Comment   

Kalbar Siapkan 26 Kali GPM untuk Kendalikan Inflasi

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Herti Herawati (ANTARA/Dedi)

PONTIANAK - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Herti Herawati, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 26 kali kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) selama tahun 2024 dengan tujuan mengendalikan inflasi daerah.

"Sebanyak 26 kali GPM telah diselenggarakan. Sumber dana untuk GPM berasal dari APBN dan APBD Provinsi Kalbar. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah," ujarnya di Pontianak, pada hari Selasa.

Herawati menjelaskan bahwa terdapat 14 titik GPM yang belum melibatkan pemerintah kabupaten atau kota di Kalbar. 

Dengan demikian, total GPM yang telah dijadwalkan selama tahun 2024 mencapai 40 kali.

"Dengan adanya GPM ini, pengalaman dari tahun sebelumnya menunjukkan dampak yang signifikan dalam pengendalian inflasi. Oleh karena itu, kegiatan ini terus dilakukan," katanya.

Menurutnya, melalui GPM, selain mengendalikan inflasi, juga memberikan akses pasar dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Ini terjadi karena adanya subsidi dan pasokan barang langsung dari agen.

"Sebagaimana yang tercantum dalam nama kegiatan GPM, harga pangan strategis yang disediakan berada di bawah harga pasar. Hal ini mendekatkan pasar kepada masyarakat dan menawarkan harga yang lebih murah. Dengan demikian, daya beli dapat meningkat dan inflasi daerah dapat terkendali," ujarnya.

Berdasarkan catatan inflasi di Kalbar pada tahun 2023, dengan adanya GPM dan kerja sama lintas sektor antara instansi atau pihak-pihak terkait lainnya, baik dalam TPID maupun inisiatif lainnya, mampu menjaga inflasi tetap rendah, hanya sebesar 2,02 persen (year on year/yoy), dan angka tersebut merupakan yang terendah di Kalimantan dengan Kalbar masuk dalam empat provinsi terendah secara nasional.

"Mulai dari sebelumnya, saat ini, dan di masa mendatang, semua pihak bergerak bersama untuk memantau perkembangan harga, stok barang, distribusi, serta berbagai tindakan nyata lainnya. Upaya ini terus ditingkatkan melalui sinergi dan kolaborasi," paparnya.

Sumber: Antara/Dedi

Editor: Yakop

Strategi Kota Pontianak Tekan Inflasi Lewat Operasi Pasar

Redaksi    Selasa, Januari 30, 2024    Comment   

Strategi Kota Pontianak Tekan Inflasi Lewat Operasi Pasar

Kegiatan Operasi Pasar di Kantor Camat Pontianak Utara, Senin (29/1/2024) (ANTARA/Prokopimda PTK)

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, terus mengintensifkan langkah operasi pasar guna menekan laju inflasi di daerah tersebut. 

Operasi pasar tersebut ditargetkan untuk mencakup enam kecamatan di Kota Khatulistiwa tersebut, sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi yang sedang dilakukan.

"Pemerintah Kota Pontianak, melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag), saat ini sedang melakukan operasi pasar murah di enam titik yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pontianak," ujar Pejabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, dalam keterangannya di Pontianak pada hari Senin.

Ani Sofian menambahkan bahwa meskipun tidak ada gejolak harga yang signifikan, operasi pasar murah ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah. 

"Saya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan berbelanja di pasar murah yang kami sediakan. Program ini akan mencakup semua kecamatan di Kota Pontianak," paparnya.

Dia juga menjelaskan bahwa sejumlah komoditas pokok akan dijual dengan harga terjangkau, termasuk beras premium, telur, minyak goreng, tepung, susu, ayam broiler, dan beberapa produk pangan lainnya. 

Pemerintah setempat telah menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia serta sektor swasta untuk melaksanakan program ini.

"Beberapa pihak telah berpartisipasi dalam penjualan komoditas tersebut, antara lain Hypermart, Bulog, Bank Kalbar, BPR Khatulistiwa, Kios KTI, dan PT Lestari Niaga Khatulistiwa," tambahnya.

Bagi warga Kota Pontianak yang berminat untuk berbelanja, mereka dapat langsung mendatangi lokasi operasi pasar sesuai jadwal yang telah ditentukan, tanpa perlu menggunakan kupon atau alat lainnya. 

"Ketersediaan barang akan disesuaikan dengan kuota yang ada," tutup Ani Sofian.

Jadwal operasi pasar di Kota Pontianak dimulai pada Senin (29/1/2024) di Kantor Camat Pontianak Utara, dilanjutkan pada Selasa (30/1) di Kantor Camat Pontianak Timur, Rabu (31/1) di Kantor Camat Pontianak Barat, Kamis (1/2) di Kantor Camat Pontianak Kota, Senin (5/2) di Kantor Camat Pontianak Selatan, dan Selasa (6/2) di Kantor Camat Pontianak Tenggara. Operasi pasar dilaksanakan mulai pukul 08.00 hingga 14.00.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemkot Pontianak bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pontianak tampaknya telah memberikan hasil yang memuaskan. 

Kota Pontianak berhasil masuk dalam daftar 10 kota dengan tingkat inflasi terendah sepanjang bulan Desember 2023, yakni sebesar 2,09 persen.

Sumber: Antara/Dedi

Editor: Yakop

Pj. Gubernur Harisson Optimis Inflasi Kalbar Terus Terkendali

Redaksi    Kamis, Desember 28, 2023    Comment   

Pj. Gubernur Harisson Optimis Inflasi Kalbar Terus Terkendali

Foto: Rakor Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (27/12/2023).

Rakor ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Tomsi Tohir yang dilaksanakan di ruang Sasana Bakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat. Rakor Inflasi ini diikuti Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes., turut dihadiri oleh beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

Pada kesempatan itu, Inspektur Jenderal Kemendagri mengatakan bahwa pada tahun yang baru ke depan kelak kita dapat berkaca pada rakor pengendalian inflasi yang dilaksanakan pada rakor hari ini untuk antisipasi lonjakan persentase inflasi di daerah - daerah tertentu agar tidak melebihi target yg ditetapkan. Lanjutnya dia berharap untuk para narasumber berfokus dalam pembahasan terkait kenaikan beberapa bahan pokok tertentu. Dan ia juga berharap inflasi pada bulan desember ini tidak melebihi target maksimal yang sudah ditentukan.

"Kita memiliki harapan besar pertama berkaitan dengan persiapan untuk tahun baru, tentunya kita berkaca pada hari ini untuk daerah daerah tertentu dalam mengantisipasi lonjakan inflasi. Kemudian untuk bahan pokok yang naik para narasumber fokus disitu saja jadi dapat fokus beberapa item saja. Kita berharap bulan desember ini yang sebentar lagi akan berakhir tidak melebihi daripada 3%," imbuhnya.

Direktur Statistik Harga Windhiarso Putranyo menjelaskan, dalam lima tahun terakhir selalu terjadi inflasi pada bulan Desember yang tingkat inflasi bulan desember lebih tinggi dibanding bulan November. Dan diharap untuk waspada kenaikan harga beberapa komoditas menjelang natal dan tahun baru, diantaranya tarif angkutan udara, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan daging ayam ras.

"Berdasarkan perkembangan inflasi secara historis dan pantauan IPH hingga minggu ke-3 Desember, bawang merah, cabai merah, cabai rawit dan telur ayam ras berpotensi mengalami inflasi pada bulan Desember," ungkapnya.

Adapun 10 kabupaten/ kota dengan kenaikan IPH tertinggi diantaranya Minahasa Selatan 9,28%, Minahasa 9,43%, Bolaang Mongondow 9,32%, Donggala 8,88%, Tomohon 8,87%, Minahasa Utara 8,23%, Bolaang Mongondow Timur 7,72%, Halmahera Selatan 7,53%, Kepulauan Sangihe 7,43%, Bitung 7,22%.

Foto: Rakor Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indek Kenaikan Harga turun sebesar 7% poin. Dari 60,77% kab/kota di pulau Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Banyu Asin dengan nilai IPH 4,56%. Sedangkan dari 86,52% kab/kota di Pulau Jawa yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Malang dengan nilai IPH 4,22%. 77,11% kab/kota di luar Pulau Ja w dan Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Minahasa Selatan dengan nilai IPH 9,59%.

"Perkembangan harga beberapa komoditas sampai dengan minggu ke-3 Desember tahun 2023 diantaranya Cabai Merah per Kg secara nasional naik 11,50%, cabai rawit naik 14,79%, bawang merah naik 13,96%, telur ayam ras naik 0,88% dan gula pasir naik 3,77%," tutupnya.

Dikesempatan berbeda pada sesi wawancara Harisson menyampaikan bantahan terkait pemberitaan atas statement Anies Baswedan. Dirinya membantah pernyataan calon presiden (Capres) nomor urut 1 tersebut mengenai tingginya harga bahan pokok (bapok) di Pasar Flamboyan Pontianak. Harisson menilai pernyataan Anies tersebut keliru yang tidak didasari dengan data dan fakta yang ada.

"Kita memastikan bahwa harga sejumlah bahan pokok stabil menjelang tahun baru. Bahkan rata-rata harga bapok di pasar cenderung turun dan stabil dari harga sebelumnya," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bahwa secara Nasional Provinsi Kalimantan Barat berada di urutan ke-3 dengan angka inflasi terendah. Selain itu Harisson menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat rutin melakukan rapat secara Nasional yang diadakan setiap minggunya. Selain itu kita juga rutin melakukan pemantauan di pasar-pasar tradisional. Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dimana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag-ESDM) dan Dinas Ketahanan Pangan, hampir setiap hari selalu melakukan pemantauan harga bapok. 

"Data terkait inflasi tingkat Nasional, Kalbar adalah 3 Provinsi dengan tingkat inflasi terendah di bawah Papua dan Aceh. Saya juga rutin turun langsung melakukan pengecekan harga bapok di 14 kabupaten kota. Setiap kunjungan kerja (kunker), turun langsung ke pasar tradisional, dan itu menjadi agenda wajib, itu semua untuk mengetahui perkembangan harga yang ada," tegasnya.

Sebagai informasi, Indeks perkembangan Harga (IPH) sebagai Proxy Inflasi pada pencatatan tanggal 18-22 Minggu ke-3 Desember Tahun 2023, Prov. Kalbar berada di angka 1,30%, komoditi dengan andil perubahan harga terbesar yaitu daging ayam ras 0,70%, bawang merah 0,19%, udang basah 0,15%. Kenaikan IPH terbesar di Kalbar adalah Kab. Kuburaya 3,316%, Kab Melawi 2,966% dan Kab Mempawah 2,220%.

Foto: Rakor Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Ruang Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalbar. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Terakhir, ia menyampaikan terkait bahan pokok penting yang ada di Kalbar cukup stabil dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Dan Pemprov Kalbar juga tetap mengantisipasi akan terjadinya inflasi pada momen perayaan Natal dan tahun baru 2023 ini agar tidak berimbas terjadinya kenaikan inflasi pada bulan berikutnya.

"Bahwa hasil pemantauan untuk komoditi penyebab inflasi seperti bahan pokok penting itu cenderung stabil dan ada beberapa komoditi yang turun. Jadi dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru stok bahan pokok masyarakat di Kalbar itu aman, sebagai pembanding dari tahun sebelumnya. Kita tetap mengantisipasi akan terjadinya inflasi dan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk langkah yang akan diambil saat terjadi nya inflasi," tutupnya.(ais)

Angka Inflasi Kalbar di Akhir Tahun 2022 Tak Melebihi Angka Inflasi Nasional

Redaksi    Selasa, September 20, 2022    Comment   

Angka Inflasi Kalbar di Akhir Tahun 2022 Tak Melebihi Angka Inflasi Nasional

Gubernur Sutarmidji memprediksi angka inflasi Kalbar di akhir tahun 2022 tidak melebihi angka inflasi nasional, yakni sebesar 5%-5,2%, asalkan semua stakeholder bersinergi untuk mencegah inflasi.

Acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalbar 2022. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) melakukan sinergitas antar lembaga terkait serta data yang akurat untuk mengendalikan inflasi.

Hal itu disampaikan H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Gubernur Kalimantan Barat, saat memberikan sambutan di acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Kalbar 2022, Selasa (19/9/2022).

Acara ini diselenggarakan Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat (TPID Prov Kalbar) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.

Seluruh Bupati/Wali Kota di Kalbar, jajaran Forkopimda Prov Kalbar, akademisi, turut hadir di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov Kalbar.

Melanjutkan sambutan, H. Sutarmidji mengatakan melalui data yang akurat, pemerintah daerah bersama TPID bisa melakukan pemetaan gejolak inflasi di setiap daerah di Kalbar. 

“Pertama, data. Kedua, koordinasi. Dengan koordinasi, kita bisa memprediksi dan mengantisipasi untuk menjaga inflasi,".

Inflasi akan terjadi jika semua pihak lengah dan membiarkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan persediaan di lapangan.

Oleh sebab itu, Sutarmidji juga menekankan semua stakeholder agar bersama-sama menjaga berbagai komponen yang bisa meningkatkan angka inflasi di suatu daerah. 

Bahan pokok beras merupakan salah satu komponen bahan pokok penyumbang inflasi cukup besar.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kalbar menjaga produksi beras dan mengawasi pendistribusiannya.

“Komponen-komponen apa saja yang harus kita jaga sebagai penyumbang inflasi besar, seperti beras yang menjadi penyumbang inflasi sebesar 74%. Maka, ketersediaan beras harus dijaga supaya angka inflasi tidak terlalu dalam,” jelas H. Sutarmidji.

Kabupaten Sintang merupakan daerah yang mendapat perhatian khusus karena mengalami peningkatan inflasi year-on-year di atas 7,39%.

Meskipun terjadi deflasi sekitar -0,96% pada bulan Agustus 2022.

“Angka inflasi tinggi di Sintang disebabkan rendahnya produksi bahan pokok. Komponen-komponen itu datangnya dari luar Sintang, yang berarti biayaya besar atau mahal. Kemudian, jumlah pasokan komponen tidak menentu, kadang banyak kadang tidak," jelas Gubernur Kalbar.

Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan meningkat di waktu tertentu, namun tetap menimbulkan inflasi.

Kabupaten Sintang bukan penghasil beras, tetapi Kabupaten Melawi merupakan penghasil beras. 

"Kabupaten Melawi juga harus jaga itu. Alhamdulilah, ada Gudang Bulog di sana, sehingga bisa menjadi penyeimbang harga,” ujar H. Sutarmidji.

Beliau memprediksi angka inflasi Kalbar di akhir tahun 2022 tidak melebihi angka inflasi nasional, yakni sebesar 5%-5,2%, asalkan semua stakeholder bersinergi untuk mencegah inflasi.

"Kita masih bisa membuat deflasi di bulan Oktober 2022 atau November 2022. Tetapi, ada hari besar keagamaan di bulan Desember,” tutur Gubernur Kalbar.

Selain itu, Pemprov Kalbar akan menggelar Operasi Pasar yang dimaksudkan bisa menekan kenaikan harga komponen-komponen yang bisa memicu kenaikan inflasi.

“Bansos dan Operasi Pasar akan menjadi program tahunan Pemprov Kalbar dalam mengendalikan inflasi,” tutup H. Sutarmidji. (aws)

Tekan Inflasi, Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Ragu Gunakan Dak & Dau

Redaksi    Selasa, September 13, 2022    Comment   

Tekan Inflasi, Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Ragu Gunakan Dak & Dau

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (BorneoTribun/Ho-Indonesia Maju)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah untuk tidak ragu menggunakan dana transfer daerah untuk menekan dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Jokowi menyebut penyesuaian harga BBM akan berdampak besar pada inflasi.

Jokowi mengatakan, kepala daerah harus paham dengan inflasi dan apa dampak yang ditimbulkan jika inflasi tinggi. 

Sehingga, Jokowi memerintahkan melalui Surat Edaran Mendagri dan Peraturan Menteri Keuangan untuk menggunakan 2 persen Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum untuk bantuan kepada masyarakat.

“Di situ disampaikan bahwa 2 persen dari Dana Transfer Umum, artinya Dana Alokasi Umum (DAU) kemudian juga Dana Bagi Hasil (DBH), ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen,” jelas Jokowi pada rapat dengan Kepala Daerah di Istana Negara dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/9/2022).

Lebih lanjut, Mantan Walikota Solo ini menegaskan bahwa kepala daerah jangan ragu menggunakan anggaran tersebut dalam membantu kebutuhan masyarakat. Pasalnya, kebijakan tersebut telah dikoordinasikan dengan seluruh instansi terkait agar bisa dijalankan secara maksimal.

“Kemarin saya kira sudah juga bertemu dengan Jaksa Agung, dengan Kapolri, dengan BPKP. Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada, karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga SE dari Menteri Dalam Negeri,” jelas Jokowi.

Jokowi menuturkan, penggunaan DAK dan DAU harus dikawal oleh masing-masing kepala daerah agar tidak melenceng dari niat awal membantu mensyarakat. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan telah menyediakan payung hukum, tinggal implementasi lapangan yang harus dikawal.

“Payung hukumnya sudah jelas. Asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan, karena penyesuaian harga BBM yang minggu yang lalu baru kita sampaikan,” tutup Jokowi. (yk/im)

Tekan Inflasi, Gubernur Kalbar Imbau Perusahaan Memberikan CSR Berupa Bahan Pangan

Redaksi    Selasa, September 13, 2022    Comment   

Tekan Inflasi, Gubernur Kalbar Imbau Perusahaan Memberikan CSR Berupa Bahan Pangan

Layar pengarahan Presiden RI secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, memberikan pengarahan tentang pengendalian inflasi kepada seluruh kepala daerah di Indonesia, Senin (12/9/2022).

Gubernur Kalimantan Barat, Hj. Sutarmidji, S.H., M.Hum., didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., hadir mendengarkan pengarahan Presiden RI secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Dalam pengarahan yang disampaikan, Presiden RI menginstruksikan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota bersama-sama pemerintah pusat membantu masyarakat yang terdampak karena kenaikan penyesuaian harga BBM.

Layar pengarahan Presiden RI secara virtual di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)

"Oleh sebab itu, saya minta kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, agar daerah bersama-sama, bersama-sama bekerja seperti saat kita bekerja secara serentak mengatasi COVID-19. Saya yakin, Insya Allah, kita lakukan itu, sehingga inflasi di tahun ini bisa dikendalikan," ungkap H. Joko Widodo.

Usai mendengar pengarahan Presiden, H. Sutarmidji juga menyampaikan beberapa hal terkait penanganan inflasi di Provinsi Kalimantan Barat, terutama Bantuan Sosial (Bansos) berupa sembako kepada masyarakat.

"Saya menghimbau CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Barat untuk memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar perusahaan mereka karena itu lebih efektif," himbau Sutarmidji.

Terkait pengendalian inflasi, kata Sutarmidji, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Disperindag ESDM Prov Kalbar menggelar Operasi Pasar (OP). 

Kemudian, Pasar Murah juga sudah dilaksanakan di pasar-pasar, seperti di Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sintang, dengan melihat harga komoditi jenis apa yang naik.

"Saya masih menunggu laporan dari BPS. Minggu pertama ini bahan pangan jenis apa yang menyebabkan inflasi. Maka, bahan pangan itu yang akan kita subsidi. Untuk telur ayam, kita akan jual telur dibawah harga pasar," tutup Gubernur Kalbar.

Berita berjudul Tekan Inflasi, Gubernur Kalbar Imbau Perusahaan Berikan CSR Berupa Bahan Pangan di rilis Adpim Pemprov Kalbar, Irf. (pian)

Tekan Inflasi Kenaikan BBM, Pemprov Kalbar Bantu Warga Kota Pontianak

Redaksi    Senin, September 12, 2022    Comment   

Tekan Inflasi Kenaikan BBM, Pemprov Kalbar Bantu Warga Kota Pontianak

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak – Sebagai bentuk reaksi cepat dalam pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat gencar memberikan Bantuan Sosial (Bansos) berupa bahan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Penyerahan Bansos yang akan didistribusikan ke seluruh wilayah Kalimantan Barat diawali dengan  6 kecamatan di wilayah Kota Pontianak dengan dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum.

Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sintang, merupakan 3 daerah yang menjadi tolak ukur penghitungan inflasi di Kalimantan Barat.

Sebanyak 2.000 paket bahan pangan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di 6 kecamatan yang ada di Kota Pontianak.

Kecamatan Pontianak Tenggara dan Pontianak Selatan menjadi 2 kecamatan pertama yang warganya diberikan bantuan sosial bahan pangan ini, Jumat (9/9/2022)

Sebanyak 250 paket bahan pangan diberikan kepada masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara dan 300 paket bahan pangan di Kecamatan Pontianak Selatan.

Gubernur Kalbar juga menjabarkan isi dari paket bahan pangan yang untuk meringankan beban masyarakat sekaligus pengendalian inflasi dari kenaikan/penyesuaian Bahan Bakar Minyak (BBM), yakni beras, gula pasir, minyak goreng kemasan, mie instan, dan bawang merah. 

"Pemprov Kalbar memberikan bantuan, begitu juga dengan di desa. Semua itu untuk pengendalian inflasi. Daripada uang negara digunakan untuk membayar subsidi minyak atau BBM sebesar-besarnya namun tidak bisa melakukan kegiatan lain. Itu yang membuat keadaan semakin parah," .

Hari Sabtu tanggal 10 September 2022, penyerahan Bansos pangan dilanjutkan. Kali ini warga yang berdomisili di Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Kota menjadi target penerima bansos.

Sebanyak 350 paket bahan pangan diberikan kepada masyarakat Kecamatan Pontianak Kota dan 400 paket diberikan kepada masyarakat Kecamatan Pontianak Barat.

"Hari ini Pemprov Kalbar menyerahkan 400 paket bahan pokok kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di wilayah Kecamatan Pontianak Barat. Sebelumnya, Pemprov Kalbar juga sudah menyerahkan Bansos kepada masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Selatan. Insya Allah, hari Minggu (11/9/2022) kami juga akan memberikan bantuan serupa kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur,” jelas H. Sutarmidji. 

Kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak Timur merupakan 2 kecamatan terakhir penyaluran Bansos Bahan Pangan di Kota Pontianak, Minggu (11/9/2022).

Masing-masing kecamatan menerima bantuan sebanyak 350 paket bahan pangan, total 700 paket diberikan Pemprov Kalbar kepada warga di kedua kecamatan tersebut.

Penyerahan Bantuan Sosial Bahan Pangan ini merupakan salah satu program Pemprov Kalbar untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan akibat dampak dari inflasi karena penyesuaian harga BBM. 

H. Sutarmidji mengharapkan Pemerintah Kota Pontianak juga mempunyai program serupa untuk mengendalikan inflasi dan meringankan beban masyarakat. 

“Sesuai arahan pemerintah pusat, 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) harus digunakan untuk pengendalian inflasi. Saya memilih program bantuan sembako dan operasi untuk masyarakat yang membutuhkan. Memang belum semua, tetapi kita memilih orang yang betul-betul membutuhkan. Untuk siapa saja yang berhak menerima, kami serahkan kepada Camat berdasarkan kriteria tertentu agar tidak sembarangan dan tepat sasaran,”.

Gubernur Kalbar dan Wagub Kalbar juga akan melakukan kunjungan kerja untuk turun langsung memantau penyerahan bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Bengkayang. Dilanjutkan dengan Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, hingga ke Kabupaten Kapuas Hulu.

Pemprov Kalbar akan menyalurkan 15.000 paket bahan pangan ke seluruh wilayah Kalimantan Barat.

“Setelah itu akan dilakukan evaluasi. Misal, ketika angka inflasi mengkhawatirkan, kami berikan bantuan yang sama, ditambah dengan operasi pasar yang sudah  kita lakukan di Pasar Flamboyan, Pasar Teratai, dan pasar-pasar lainnya. Kami akan melihat komoditi apa yang harganya sedang naik sesuai situasi di lokasi tersebut," tutup H. Sutarmidji.

Selama 3 hari menyerahkan bantuan sosial bahan pangan di 6 kecamatan di Kota Pontianak, Gubernur Kalbar didampingi Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Heronimus Hero, M.Si.,  Direktur Bank Kalbar, Rokidi, S.E., M.M., dan Camat di 6 lokasi penyerahan Bandos Bahan Pangan.

(yk/pian/adpim)

Gubernur Kalbar Kembali Serahkan Bansos Kepada Masyarakat

Redaksi    Senin, September 12, 2022    Comment   

Gubernur Kalbar Kembali Serahkan Bansos Kepada Masyarakat

Warga menerima bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., kembali menyerahkan Bantuan Sosial (Bansos) yang merupakan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pengendalian Inflasi di Kantor Camat Pontianak Utara dan Kantor Camat Pontianak Timur, Minggu (11/9/2022). 

Adapun paket sembako yang diberikan sejumlah 700 paket, dengan masing-masing mendapatkan 350 paket.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat mengatakan bahwa ini merupakan salah salah satu program dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan karena dampak dari inflasi yang diakibatkan dari penyesuaian harga BBM. Program yang kedua yaitu pasar murah.

"Alhamdulillah, kita berupaya menekan harga telur jangan sampai lebih dari 30 ribu. Kemudian beras yang 5 kg itu 56 ribu, sekarang kita jual 45 ribu saja supaya harga beras tidak naik. Untuk saat ini harga beras masih tergolong stabil. Kita tidak tahu seperti apa kedepannya tetapi pemerintah terus berupaya untuk menekan harga supaya tidak naik," kata Mantan Walikota Pontianak 2 Periode ini.

Warga menerima bantuan sembako dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Sutarmidji juga mengharapkan agar Pemerintah Kota juga mempunyai program serupa, ada 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU)  yang harus  dialokasikan untuk pengendalian inflasi.

"Nah, saya memilih program bantuan sembako dan pasar murah ini bagi yang membutuhkan. Memang belum semua, tetapi kita memilih orang yang betul betul membutuhkan, kami serahkan kepada Camat dan ada kriterianya, tidak sembarangan."

"Pontianak Timur dan Pontianak Utara masih membutuhkan sentuhan dari sisi ekonomi dan sisi lainnya sehingga diharapkan lebih digiatkan lagi," tutur Gubernur Kalbar.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Kegiatan ini juga turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero, S.P., M.Si., Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Windy Prihastari, S.STP., M.Si., serta Direktur Utama  Bank Kalbar Rokidi S.E., M.M.

(pian/rfa)