Berita Borneotribun.com: Fraksi PDI Perjuangan Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Fraksi PDI Perjuangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Fraksi PDI Perjuangan. Tampilkan semua postingan

Jumat, 10 November 2023

DPRD Sekadau Menyepakati Kouta BBM Jenis Solar Bersubsidi 150 Liter per Hari untuk Serikat Sopir Sekadau

Foto : Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Ari Kurniawan Wiro Fraksi PDI Perjuangan.
SEKADAU - DPRD Kabupaten Sekadau menggelar Rapat Dengar Pendapat Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sekadau bersama Serikat Sopir Sekadau (S3) terkait sulitnya Supir mendapatkan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi di Kabupaten Sekadau serta terkait kouta BBM, bertempat di Ruang Rapat Komisi DPRD Kabupaten Sekadau. Rabu (8/11/2023).

Diwawancara usai kegiatan, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sekadau, Ari Kurniawan Wiro mengatakan, DPRD Kabupaten Sekadau telah menampung aspirasi dari Serikat Sopir Sekadau untuk disampaikan kepada pihak pengelola Pertamina.

"Rapat Dengar Pendapat ini telah menghasilkan sebuah kesepakatan dan Pada dasarnya bagaimana kita menempatkan skala prioritas terkait dengan kouta BBM bersubsidi," kata Ari Kurniawan Wiro.

"Telah disepakati kouta BBM jenis solar bersubsidi perhari 150 liter dan ada kenaikan kouta untuk Serikat Sopir Sekadau dari 80 liter ke 150 Liter," tambahnya. 


Legislator Partai PDI Perjuangan ini juga mengatakan hasil kesepakatan tersebut harus direalisasikan dengan baik, Selama kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku khususnya peraturan Internal SPBU. 

"Kita harus bersama-sama menjaga tanggungjawab sesuai kesepakatan yang ada dan pengelola SPBU juga harus bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan BBM benar-benar disalurkan sesuai skala prioritas," ujarnya. 

"Begitu juga dengan supir jangan sampai menyimpang dari aturan. jangan ada muatan yang tidak penting yang bukan mendongkrak perekonomian masyarakat," tutupnya.
 

Rabu, 05 April 2023

Gaji Nakes Honorer 3 Bulan Belum Dibayar, Ari Kurniawan Minta Pemda Bertindak

Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Fraksi PDI-P dapil satu, Ari Kurniawan Wiro, S.Kom (HR/Borneotribun).
Sekadau, Kalbar -  Anggota DPRD Kabupaten Sekadau dari Fraksi PDI-P dapil satu, Ari Kurniawan Wiro, S.Kom mengungkapkan beberapa orang tenaga kesehatan (Nakes) honorer di Kabupaten Sekadau belum dibayar gajinya oleh Pemerintah Daerah. Menurut Ari, keterlambatan pembayaran gaji nakes honorer tersebut sudah berlangsung selama tiga bulan dari awal tahun 2023.

"Dari awal tahun 2023 sampai saat ini, beberapa orang tenaga kesehatan yang honorer di Sekadau belum dibayar sama sekali," ungkap Ari kepada wartawan, Rabu (5/4/2023).

Ari menambahkan, dirinya mendapatkan informasi bahwa sejumlah tenaga kesehatan yang honorer gajinya belum dibayar. Sementara untuk tenaga kesehatan honorer lainnya Dirinya belum mengetahui, apakah udah dibayar atau belum. Menurut Ari, barangkali semuanya belum dibayar.

Terlebih lagi, kata Ari,  keterlambatan pembayaran gaji honor tersebut sangat merugikan para tenaga kesehatan yang telah bekerja keras dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Sekadau. 

"Menyangkut gaji adalah hak mereka, dan kami meminta Pemerintah Daerah segera mencari solusi dalam hal ini," ujarnya.

Ari juga mengungkapkan rasa simpatinya terhadap para tenaga kesehatan honorer yang belum menerima gaji mereka.

"Kasihan kawan-kawan dari tenaga medis yang honorer, kerja belum dibayar sampai sekarang. Sekali lagi kami berharap Pemerintah Daerah segera mengatasi masalah ini agar para nakes honorer dapat menerima gaji mereka secepatnya," pungkas Ari.

(R. Hermanto)

Selasa, 14 Februari 2023

Serap Aspirasi, Martinus Sudarno Reses Di Sekadau Bersama Wartawan

Reses Martinus Sudarno Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Fraksi PDI Perjuangan.
Sekadau, Kalbar - Dalam rangka serap aspirasi pembangunan di Kabupaten Sekadau, Martinus Sudarno Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari fraksi PDI Perjuangan gelar reses yang bertempat di Lupung Coffee Sekadau Hilir, Selasa (14/2/2023).

Berbagai masukan disampaikan oleh para wartawan dan menjadi catatan bagi Martinus Sudarno.
Aspirasi yang disampaikan menitik beratkan pada infrastruktur.

Menanggapi hal tersebut, Martinus Sudarno menyebutkan kerusakan infrastruktur kebanyakan disebabkan unit perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.

"Seharusnya sesuai aturan, setiap perusahaan perkebunan dan pertambangan memiliki akses sendiri dan jika menggunakan jalan yang ada harus ada izin. Perusahaan wajib aktif dalam perawatan, bukan hanya menggunakan. Jangan hanya mau untung saja," Ujar Sudarno.

Terkait penggunaan jalan umum dan jalan khusus, Martinus Sudarno sebut Gunas Grup dan PT MPE untuk lebih efektif dalam pemanfaatan dana CSR.

"Sengaja saya membuat inisiatif berkomunikasi dengan awak media, dan ternyata banyak sekali masukan berharga yang saya dapatkan dan bahkan belum terpikirkan oleh saya. Terimakasih rekan media kabupaten sekadau atas masukannya," Ucap Sudarno.

Kegiatan dihadiri Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten sekadau, Aloysius, awak media dan kalangan umum.

Oleh : R. Hermanto

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno