Indonesia dan Digital Cooperation Organization: Menuju Keseimbangan Digital

Redaksi    Selasa, Mei 28, 2024    Comment   

Indonesia dan Digital Cooperation Organization: Menuju Keseimbangan Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (baris ketiga sebelah kiri) saat menghadiri pertemuan bilateral dengan Digital Cooperation Organization (DCO) di Jenewa, Swiss.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekonomi digital untuk menekan kesenjangan ekonomi dan digitalisasi baik di Indonesia maupun negara-negara berkembang.

Hal itu dikatakannya saat menghadiri pertemuan bilateral dengan Digital Cooperation Organization (DCO) di Jenewa, Swiss, Senin.

"Indonesia adalah negara besar yang terdiri belasan ribu pulau. Sebuah tantangan besar bagi kami dalam membangun ekonomi digital. Kami berkomitmen untuk no one left behind," kata Budi Arie dalam rilis pers, Senin.

Indonesia, kata dia, bahkan telah meluncurkan e-government pada hari ini di Jakarta.

Menteri Budi Arie dan tim juga menekankan pentingnya kebersamaan memajukan negara-negara berkembang di kawasan Selatan dunia atau Global South.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DCO Deemah Al Yahya menjelaskan bahwa DCO terus mendorong serta mengembangkan digitalisasi juga ekonomi digital di banyak negara.

Dia menceritakan tantangan-tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang di Afrika dan Timur Tengah.

“Kami juga berkomitmen dalam mendorong partisipasi serta kontribusi perempuan dalam digital ekonomi,” ujar Deemah.

Dia lantas mengundang Budi Arie untuk menghadiri General Assembly DCO yang akan diadakan di Amman, Yordania, pada Februari 2025.

Budi Arie menimpali dengan balik mengundang Deemah untuk menghadiri peresmian Pusat Data Nasional buatan Pemerintah RI pada akhir Agustus nanti di Cikarang.

Pertemuan tersebut membahas akselerasi dan keberlanjutan ekonomi digital di Indonesia dan dunia.

Pertemuan itu digelar pukul 10.00 waktu setempat di Geneva International Convention Center (CICG).

Budi Arie bersama sejumlah delegasi Kemenkominfo bertemu Sekretaris Jenderal DCO Deemah Al Yahya dan tim.

Budi Arie didampingi Direktur Jenderal Pengendalian Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto Wayan Toni Supriyanto serta Staf Khusus Menkominfo, Sarwoto, Dedy Permadi, Daniel Hutagalung, dan Jobpie Sugiharto.

Pj Gubernur Kalbar paparkan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kalbar

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Pj Gubernur Kalbar paparkan Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kalbar

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., menghadiri acara Outlook Perekonomian Tahun 2024. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., menghadiri acara Outlook Perekonomian Tahun 2024 dengan tema "Penguatan Fondasi Transformasi Ekonomi, " sesuai dengan tahap pertama pada Rancangan Akhir RPJPN 2025 - 2045 dan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 Kalimantan Barat,” di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (7/2/2024).

"Presiden Jokowi pada Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 yang dilaksanakan pada 22 Desember 2023 lalu mengungkapkan Ekonomi Outlook 2024 Indonesia sangat optimis karena melihat kinerja ekonomi kita dan optimis karena situasi politik yang dingin menjelang Pemilu 2024. Yang penting, konsisten kerja keras, kerja sinergis antara Pemerintah dan Swasta, dan kerja yang berkelanjutan. Optimisme Presiden ini juga seharusnya dapat dijadikan sebagai motivasi bagi daerah untuk Cutlook ekonominya di Tahun 2024," ucapnya.

Selanjutnya ia menyampaikan kondisi perekonomian Kalbar pada Tahun 2023 yang berhasil mengendalikan inflasi. Akan tetapi  untuk Tahun 2024, ia mengingatkan untuk waspada mengingat inflasi bulan Januari 2024 sebesar 0,56%. Hal ini disebabkan Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara yang sejak Tahun 2024 masuk menjadi Kabupaten yang diukur tingkat inflasinya selain Kota Pontianak, Sintang dan Singkawang.

“Kondisi perekonomian Kalimantan Barat sendiri pada Tahun 2023 telah berhasil mengendalikan inflasi, dimana inflasi Kalimantan Barat sebesar 2,02 persen (year on year) dibawah rata-rata nasional sebesar 2,06 persen (year on year) dan menjadi 10 Provinsi dengan inflasi terendah nasional. Namun untuk tahun 2024 kita harus tetap waspada mengingat inflasi bulan Januari 2024 sebesar 0,56 persen (month to month). Terutama untuk Kabupaten Ketapang yang sejak Tahun 2024 masuk menjadi Kabupaten yang diukur tingkat Inflasinya, dimana pada bulan Januari 2024 mengalami inflasi 4,31% (year on year). Inflasi yang tidak terkendali akan mengurangi daya beli masyarakat dan bisnis, sehingga Inflasi yang tinggi dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mengalami perlambatan pada Tahun 2023, dimana tumbuh sebesar 4,46% atau turun dibandingkan pada periode yang sama Tahun 2022 sebesar 5,07%. 

"Hal ini dipengaruhi dengan terkontraksinya pertumbuhan sektor pertambangan sebesar -15,81% dan di sisi PDRB pengeluaran ekspor barang dan jasa Kalbar terkontraksi sebesar 23,93%) terutama dengan adanya kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah khususnya bauksit (mulai 10 Juni 2023) dan dampak El Nino terhadap sektor pertanian khususnya tanaman pangan," ucapnya.

Hal-hal tersebut tentunya akan menjadi tantangan sekaligus peluang pertumbuhan ekonomi 2024 dan pondasi transformasi ekonomi sampai dengan 2045.

Lanjutnya, ia menyebutkan tantangan pertama, melakukan hilirisasi Sumber Daya Alam Kalbar melalui industrialisasi yang inklusif (tidak ada yang tertinggal), cepat tumbuh dan berkelanjutan. Dimana sebagaimana nasional, mengalami stagnasi industri bahkan cenderung menurun kontribusinya pada PDRB, sejak lebih dari satu dekade terakhir. 

"Industri Kalimantan Barat Tahun 2023 mempunyai kontribusi dalam PDRB sebesar 15,65%, (sebagai pembanding kontribusi tahun 2005 sebesar 20,23%, Tahun 2010 sebesar 17,13%, tahun 2015 sebesar 15,78%, dan tahun 2020 sebesar 16,24%) (Sumber BPS Kalbar 2024)," tekannya.

Kedua ia menambahkan, bagaimana kesiapan infrastruktur penunjang industri terutama energi baru dan terbarukan (EBT) untuk hilirisasi SDA Provinsi Kalimantan Barat. 

“Terutama untuk hilirisasi alumina menjadi aluminium yang membutuhkan energi sangat besar (untuk produksi 1 ton aluminium dari alumina perlu energi listrik 14.000 kwh). Selain pemenuhan energi dalam jangka pendek-menengah untuk mempercepat hilirisasi CPO menjadi turunannya," tambahnya.

Ketiga, ia menyebut industrialisasi tidak hanya di daerah yang dekat dan atau punya akses ke pelabuhan laut dan sungai, tetapi juga daerah yang mempunyai akses secara baik ke terminal barang/pelabuhan darat di perbatasan Negara misalnya daerah yang punya akses ke Terminal Barang Entikong dan Terminal Barang yang sedang dibangun lainnya di perbatasan Kalbar-Sarawak, Malaysia.

Kemudian menurutnya, tantangan terakhir bagaimana industrialisasi tidak hanya sebatas hilirisasi SDA untuk orientasi ekspor saja tetapi juga menumbuhkembangkan industri manufaktur lainnya.

"Perlunya menumbuhkembangkan industri manufaktur lainnya, itu untuk substitusi impor sehingga Kalimantan Barat tidak terlalu bergantung kepada barang impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan ekonomi Kalimantan Barat lebih terdiversifikasi yang juga akan lebih banyak menyediakan lapangan usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat dan dunia bisnisnya," harapnya.

Sebelum menutup sambutan tak lupa ia memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada narasumber dan peserta yang hadir pada kegiatan tersebut, menurutnya ini sangat bermanfaat dan berguna dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

"Saya apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Narasumber yang akan menyampaikan materi dan peserta yang akan memberikan masukan atau tanggapan pada kegiatan ini sehingga Outlook Ekonomi pada hari ini dapat berguna untuk masukan penyusunan kebijakan ekonomi di daerah baik bagi penyusunan RPJPD Provinsi Kalbar Tahun 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2025 serta masukan kebijakan industri dan energi nasional 2025-2029," tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Pejabat dari Kementerian Perindustrian RI sekaligus sebagai Narasumber yang saat ini diwakili Kepala Biro Perencanaan, Pejabat  dari Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus sebagai Narasumber yang diwakili oleh Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Profesor Dr. Eddy Suratman, SE., MA., Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat dan juga selaku Narasumber, Pimpinan Perbankan dan Lembaga Keuangan Provinsi Kalbar, Kakanwil Bea Cukai, Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Kalbar dan tamu undangan lainnya.(ais)

Instruksi Presiden 6/2019 Ditetapkan untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan

Redaksi    Jumat, Februari 02, 2024    Comment   

Instruksi Presiden 6/2019 Ditetapkan untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan

Deputi Bidang Perekonomian Satya Bhakti Parikesit memberikan sambutan pada DKT mengenai implementasi RAN KSB, Kamis (01/02/2024), secara daring. (Foto: Humas/Jay)

JAKARTA - Sekretariat Kabinet (Setkab) menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun (DKT) atau yang dikenal dengan focus group discussion (FGD) untuk mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) Tahun 2019-2024. 

Diskusi ini, yang merupakan seri I dan diselenggarakan secara daring, menghadirkan beragam narasumber termasuk Deputi Bidang Investasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari; Direktur Pangan dan Pertanian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jarot Indarto; serta akademisi dan tim ahli dari Tim Pelaksana Daerah Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (TPD RAP KSB) Sumatera Utara, Diana Chalil.

"Rangkaian kegiatan FGD ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk bekerja secara sistematis dalam kerangka policy cycle berdasarkan evidence based guna penyempurnaan terhadap instrumen kebijakan RAN KSB yang baru ke depan yang akan kita dorong," ujar Deputi Bidang Perekonomian, Setkab, Satya Bhakti Parikesit saat membuka diskusi.

Bhakti menekankan pentingnya komoditas kelapa sawit sebagai penopang subsektor perkebunan Indonesia dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

"Ekspor kelapa sawit dan turunannya sebesar 35,16 miliar Dolar AS atau 12,7 persen terhadap total ekspor nonmigas pada tahun 2022. Kelapa sawit juga menyerap 16,2 juta orang tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, menciptakan kemandirian energi baru terbarukan biodiesel dengan pemanfaatan untuk pasar domestik mencapai 12,2 juta kiloliter pada tahun 2023," ungkapnya.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan reputasi produk kelapa sawit Indonesia di pasar global dengan fokus pada penatakelolaan perkebunan yang ramah lingkungan.

"Arahan tersebut menjadi dasar diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, sebagai wujud komitmen konkret Presiden serta bentuk konsolidasi kebijakan, program, dan kegiatan perkelapasawitan nasional yang terserak di berbagai kementerian lembaga pada pemerintah pusat dan di berbagai OPD [organisasi perangkat daerah] pada pemerintahan daerah penghasil sawit," tambahnya.

Meskipun demikian, Bhakti mengakui bahwa banyak pekerjaan yang belum terselesaikan menjelang berakhirnya pelaksanaan Inpres RAN KSB pada 2024. 

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelangsungan kebijakan ini.

Bhakti berharap hasil dari diskusi ini akan menjadi landasan bagi penyusunan rekomendasi kebijakan terkait penyelesaian pelaksanaan RAN KSB periode 2019-2024 serta kelangsungan RAN KSB di masa yang akan datang.

“Masukan narasumber dan partisipasi aktif peserta FGD menjadi penting guna mencapai kualitas rekomendasi kebijakan presisi, guna menjawab berbagai isu terkait pelaksanaan Inpres RAN KSB yang existing serta menyempurnakan rencana kebijakan RAN KSB yang akan datang,” tandasnya.

DKT ini diikuti oleh 85 peserta yang terdiri dari pegawai dan pejabat di lingkungan Setkab serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.

Gubernur Kalbar dan BI Optimis Atas Prospek Ekonomi 2024

Redaksi    Kamis, Februari 01, 2024    Comment   

Gubernur Kalbar dan BI Optimis Atas Prospek Ekonomi 2024

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023 sebagai pelaksana transparansi kebijakan Bank Indonesia kepada Publik dengan tema "Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional" di Ruang Mempawah Command Center (MCC), Rabu (31/1/2024).

Dalam acara tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan pentingnya transparansi publik yang diwujudkan melalui penerbitan Laporan Perekonomian Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia. 

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat dan Sekda Kabupaten Mempawah menghadiri secara virtual Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia 2023. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Ia menyatakan, "Laporan Perekonomian Indonesia ini sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang memuat evaluasi kinerja dan kebijakan Bank Indonesia di tahun 2023 serta proses perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia di tahun 2024."

Perry Warjiyo juga menekankan bahwa koordinasi dan transparansi kepada publik merupakan komitmen BI untuk mencapai kredibilitas kebijakan, independensi, koordinasi, dan transparansi. 

Ia juga menyebut tentang kolaborasi erat antara Pemerintah dan BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta kerja sama dengan asosiasi sistem pembayaran, Perbanas, dan dunia usaha.

Dalam pemaparannya, Perry Warjiyo menyoroti tiga poin utama terkait capaian kinerja perekonomian di tahun 2023. 

"Pesan pertama adalah bersyukur atas kinerja kita di 2023, optimis atas prospek 2024, dan tetap waspada. Kedua, komitmen BI untuk terus memperkuat bauran kebijakan yang dilakukan di 2023. Dan yang ketiga adalah komitmen kami untuk terus memperkuat koordinasi, sinergi, kolaborasi. Dengan itulah kita bisa melangkah ke depan dengan optimis dan waspada," imbuhnya.

Hibah USAID Ber-IKAN: Dana USD2,3 Juta untuk Pengembangan Perikanan

Redaksi    Kamis, Januari 25, 2024    Comment   

Hibah USAID Ber-IKAN: Dana USD2,3 Juta untuk Pengembangan Perikanan

Kegiatan lokakarya program hibah USAID Ber-IKAN di Pontianak, Kamis (25/1/2024) (ANTARA/Rendra Oxtora)

PONTIANAK - Ketua Pokja Dirjen Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Fery Sutyawan, mengumumkan bahwa KKP dan USAID Bersama Kelola Perikanan (USAID Ber-IKAN) telah mengadakan lokakarya untuk program hibah USAID Ber-IKAN.

"Program hibah USAID Ber-IKAN ini ditujukan untuk seluruh Organisasi Non-Pemerintah (LSM), Organisasi Berbasis Masyarakat (CBO), Institusi Penelitian/Universitas, Asosiasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi perikanan (KUB), perusahaan sektor swasta, dan entitas lain yang memenuhi syarat dengan total dana hibah USD2,3 juta USD untuk pengembangan kapasitas dan keberlanjutan perikanan, yang terfokus pada pemberdayaan perempuan, organisasi lokal, komunitas perikanan skala kecil, masyarakat adat serta kelompok minoritas lainnya," ujar Fery saat membuka lokakarya program hibah USAID Ber-IKAN di Pontianak, Kamis.

Menurutnya, USAID Ber-IKAN terus berkomitmen untuk melindungi keanekaragaman hayati laut Indonesia melalui pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. 

Program tersebut merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID Indonesia.

"Program Hibah USAID Ber-IKAN mengalokasikan pendanaan untuk memajukan pengelolaan perikanan berkelanjutan sesuai dengan tujuan utama program. Peluang pendanaan ini bertujuan untuk mendorong upaya kolaboratif di tingkat provinsi dan memberikan solusi yang efektif dalam menjawab tantangan di tingkat masyarakat pesisir, dan secara langsung berkontribusi pada upaya Indonesia dalam mengelola perikanannya secara berkelanjutan dalam memitigasi dampak dari perubahan iklim," ungkapnya.

Hibah tersebut akan mendukung empat tujuan utama, yaitu memperkuat Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk mendukung pengawasan perikanan, memfasilitasi registrasi kapal dan implementasi logbook untuk perikanan skala kecil, memberdayakan komunitas nelayan skala kecil dalam usaha perikanan berkelanjutan, dan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan tangkapan sampingan dan pelaporan spesies laut yang langka, terancam punah, dan dilindungi.

"Penerima hibah yang berhasil akan mendapatkan dukungan keuangan untuk implementasi proyek, bantuan teknis dan pendampingan, akses ke jaringan ahli dan mitra, serta peluang untuk mempromosikan hasil dan dampak proyek kepada khalayak yang lebih luas," tambahnya.

Frans Zeno, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, berharap semua pihak yang hadir pada lokakarya tersebut bisa berkolaborasi dalam menjalankan program tersebut agar semua program yang dibuat bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Frans Zeno menekankan bahwa kolaborasi yang solid antara berbagai pemangku kepentingan merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan program.

Program hibah USAID Ber-Ikan sendiri dirancang untuk meningkatkan sektor kelautan dan perikanan, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

"Melalui dukungan finansial dan teknis dari USAID, program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir," katanya.

Frans Zeno juga menekankan bahwa partisipasi aktif dari seluruh pihak, termasuk instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

"Kami percaya bahwa dengan sinergi antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta, kita dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan," tambahnya.

Seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor kelautan dan perikanan, kehadiran program hibah USAID Ber-Ikan diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Antara/Rendra Oxtora

Kebijakan Publik: Dinamika Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Regional

Redaksi    Sabtu, Desember 30, 2023    Comment   

Kebijakan Publik: Dinamika Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Regional

Foto: Kepala seksi PDMS KPPN Putussibau, Sopani.

KAPUAS HULU – Indonesia yang memiliki cakupan wilayah yang luas dengan keberagaman geografis dan ekonomi memerlukan sebuah kebijakan publik yang tepat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tersebar secara merata. 

Dalam hal ini kebijakan yang diambil baik itu kebijakan ekonomi dan fiskal regional menjadi salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan pembangunan yang menyeluruh dan konstan. 

Kebijakan publik yang menjadi sebuah faktor kunci dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan sebuah negara. Salah satu bagian dalam kebijakan publik yaitu kebijakan ekonomi dan fiskal regional. 

Kebijakan ekonomi dan fiskal regional ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan menunjukan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia di berbagai daerah. 

Dalam hal ini, kebijakan ekonomi dan fiskal regional harus ditinjau secara seksama sehingga membuat kebijakan – kebijakan menjadi penting untuk memahami bagaimana pengelolaan sumber daya dan arah pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di berbagai daerah berlangsung. 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan tingkat salah satu contohnya adalah pengembangan sektor – sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi sehingga tercipta lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. 

Contohnya yaitu dengan mengidentifikasi kelebihan sebuah wilayah yang dapat dikembangkan dan didukung oleh pemerintah. 

Pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ekonomi tertentu seperti perkebunan, pertanian, pariwisata dan manufaktur.

Kebijakan fiskal regional berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki tujuan sebagai pembangunan ekonomi. 

Pemerintah daerah atau pemerintah setempat dapat menggunakan kebijakan fiskal seperti pajak dan penganggaran keuangan untuk mendorong investasi dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. 

Pemberian insentif pajak atau subsidi kepada perusahaan – perusahaan yang telat berinvestasi di daerah setempat menunjukan bahwa kebijakan fiskal ini menjadi salah satu langkah efektif agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ditingkat regional. 

Pada kebijakan fiskal regional melibatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang merata. 

Pemerintah daerah dapat menggunakan kebijakan ini untuk memberikan insentif atau menarik investasi ke wilayah itu. 

Penganggaran atau pengalokasian anggaran dapat menjadi hal penting dalam kebijakan fiskal regional, dengan penganggaran yang tepat maka pemerataan pembangunan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Penyusunan anggaran yang tepat dapat mendorong tingkat investasi dan pendidikan di daerah setempat. 

Pemerintah daerah juga harus menjaga keseimbangan antara pemasukkan dan pengeluaran agar tidak terjadi defisit yang dapat menyebabkan kerugian dari kebijakan yang telah dibuat sebelumnya dan dapat terus berkelanjutan.

Namun penerapan kebijakan ekonomi dan fiskal regional tidak selalu berjalan dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, contohnya adalah koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, pendistribusian yang merata, dan juga penanganan dampak sosial dan lingkungan. 

Kerjasama yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sejalan agar tidak terjadi kebijakan yang bertentangan satu sama lain dan dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. 

Hal lain yang harus diperhatikan adalah transparansi dan akuntabilitas dalam hal pengelolaan kebijakan. Partisipasi dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat memperlihatkan bahwa kebijakan yang akan dan telah diterapkan dapat memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan memberikan dampak yang positif kedepannya. 

Transaparansi dan partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam hal keberhasilan penerapan kenbijakan ekonomi dan fiskal regional. Transparansi menunjukan bahwa kebijakan yang telah diterapkan dapat dimengerti dan diawasi oleh masyarakat saat penerapannya. 

Dengan melibatkan masyarakat dalam hal pengambilan keputusan sebelum penerapan kebijakkan membuat pemerintah memiliki pengetahuan atas kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. 

Keikutsertaan masyarakat dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat atas kebijakkan yang telah dirancang dan juga lebih berkomitmen dalam proses penerapannya. 

Contoh yang dapat diamati dari kebijakan ekonomi yaitu pemerintah membuat program Peningkatan Perekonomian Daerah (PPD) yang dimana program ini memiliki maksud untuk menggerakkan perekonomian di berbagai daerah, terutama daerah yang berada di luar pulau Jawa, dengan memberikan kebijakan yang berupa insentif yang bertujuan untuk menarik perusahaan – perusahaan agar dapat berinvestasi di daerah tertentu. 

Insentif ini berupa pembebasan pajak dan lainnya. Selain kebijakan ekonomi kebijakan fiskal juga turut andil dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimana program ini bertujuan untuk mendukung proyek – proyek infrastruktur dan pengembangan sektor – sektor yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian. 

Dengan adanya Dana Alokasi Khusus ini memberikan pemerintah setempat agar dapat mengalokasikan dana atau anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas setempat. 

Contoh dari penerapan Dana Alokasi Khusus ini adalah pembangunan infrastruktur transportasi dan pendidikan di beberapa daerah di Indonesia.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa kebijakan ekonomi dan fiskal regional adalah alat yang sangat krusial dalam pembentukan perubahan ekonomi dan kesejahteraan mayarakat. 

Lewat kebijakan yang tepat guna , pemerintah dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. 

Untuk mencapai hal – hal berikut diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, pemertaaan pembagian sumber daya yang adil, dan juga transparansi dan keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

Oleh karena itu kebijakan publik dapat menjadu faktor penting dalam perkembangan dan peningkatan tingkat ekonomi kedepannya.

Penanganan Kenaikan Konsumsi BBM dan LPG di Wilayah Kalimantan

Redaksi    Rabu, Desember 20, 2023    Comment   

Penanganan Kenaikan Konsumsi BBM dan LPG di Wilayah Kalimantan

Foto: Petugas Pertamina regional Kalbar mensortir tabung gas LPG 10 kilogram di SPBE (ANTARA/HO-Pertamina Kalbar)

PONTIANAK - Dalam rangka menghadapi peningkatan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) menjelang Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, PT Pertamina Patra Niaga di Regional Kalimantan telah mengaktifkan Posko Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru. 

Posko ini beroperasi dari tanggal 15 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024, bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok dan penyaluran BBM serta LPG di wilayah tersebut.

Menurut Arya Yusa Dwicandra, Area Manager Communication, Relations & CSR Patra Niaga Kalimantan, diperkirakan terjadi peningkatan konsumsi BBM jenis gasoline (Pertamax Turbo, Pertamax, dan Pertalite) sebesar 3,9 persen, BBM jenis gasoil (Dex Series dan Biosolar) sebanyak 1,1 persen, LPG sebesar 4,6 persen, dan Avtur sebesar 0,9 persen dari rata-rata normal harian di wilayah Kalimantan.

Estimasi kenaikan konsumsi di Provinsi Kalimantan Barat juga disampaikan, dengan peningkatan sebesar 5,5 persen untuk BBM jenis gasoline, 1,3 persen untuk BBM jenis gasoil, dan 2,5 persen untuk LPG. 

Namun, konsumsi Avtur diperkirakan mengalami penurunan sebesar 13,6 persen dari rata-rata normal harian.

Patra Niaga memproyeksikan peningkatan permintaan BBM dan LPG sepanjang Satgas Natal Tahun Baru 2023-2024 di wilayah Kalimantan. Peningkatan ini diperkirakan sebesar 3,9 persen untuk BBM jenis gasoline, 1,1 persen untuk BBM jenis gasoil, 4,6 persen untuk LPG, dan 0,9 persen untuk Avtur.

Selain itu, Pertamina menyiagakan 85 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalur padat kendaraan dan wisata di beberapa wilayah jalur potensial, termasuk 25 SPBU di Kalimantan Timur, 15 SPBU di Kalimantan Barat, 12 SPBU di Kalimantan Tengah, 2 SPBU di Kalimantan Utara, dan 31 SPBU di Kalimantan Selatan. Semua SPBU ini akan beroperasi selama 24 jam.

Pertamina juga menjamin ketersediaan stok dengan melakukan build up sejak H-7 dan menyiagakan 199 Agen LPG di seluruh wilayah Kalimantan. Meskipun diperkirakan terjadi kenaikan konsumsi, Patra Niaga menekankan bahwa stok BBM dan LPG serta Avtur di seluruh Kalimantan dalam keadaan aman, dengan ketahanan stok rata-rata antara 9-11 hari akumulatif.

Arya Yusa Dwicandra mengajak masyarakat untuk tidak panik terkait kondisi stok BBM dan LPG. 

Dia menyebutkan bahwa kendala teknis, seperti distribusi laut yang dipengaruhi oleh cuaca buruk, dapat menyebabkan keterlambatan pasokan, dan meminta dukungan dari instansi dan aparat pemerintah untuk memperlancar distribusi BBM.

Pertamina telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, BPH Migas, Kepolisian, Jasa Marga, TNI, dan PT Telkom Indonesia, guna memastikan kelancaran distribusi energi kepada masyarakat selama musim Natal dan Tahun Baru. 

Masyarakat dapat menghubungi Pertamina melalui kontak 135 atau aplikasi MyPertamina untuk informasi lebih lanjut terkait proses bisnis dan kegiatan Satgas Natal-Tahun Baru.

Sumber: Antara/Rendra Oxtora

TPN Ganjar-Mahfud: Ekonomi biru belum serius digarap Jokowi

Redaksi    Senin, November 13, 2023    Comment   

TPN Ganjar-Mahfud: Ekonomi biru belum serius digarap Jokowi

TPN Ganjar-Mahfud: Ekonomi biru belum serius digarap Jokowi.

JAKARTA – Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud), Chico Hakim memandang sektor ekonomi biru belum tergarap secara baik selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Widodo). Ia menyebut situasi itu ironis lantaran Jokowi mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Cita-cita ini (poros maritim dunia) sungguh bagus, namun dalam perjalanannya tidak terwujud bahkan bisa dibilang stagnan atau tertatih tatih-tanpa kemajuan yang berarti dari tahun ke tahun," ucap Hakim kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/11/2023).

Ekonomi biru bakal jadi salah satu misi yang ingin diwujudkan Ganjar-Mahfud jika terpilih jadi capres-cawapres. Sebagaimana tertuang dalam dokumen visi-misi mereka, setidaknya ada 8 program unggulan Ganjar–Mahfud yang disiapkan untuk mewujudkan misi tersebut.

Pertama, mengakselerasi 11 potensi maritim, semisal mendorong potensi perikanan tangkap, mendongkrak produksi perikanan budidaya, membangun industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, menangkap potensi pertambangan dan energi di laut, dan memperkuat potensi sumber daya alam nonkonvesional.

Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi. Ketiga, tata kelola laut yang inklusif dan berkelanjutan. Keempat, program maritim unggul (MU) yang utamanya mendorong peningkatan konektivitas maritim. Kelima, membangun industri galangan kapal. Keenam, mendorong industri perikanan dan hasil laut. Ketujuh, mengatasi pencemaran laut. Terakhir, meningkatkan potensi wisata maritim.

Hakim mengatakan Ganjar-Mahfud menjadikan ekonomi biru sebagai salah program andalan berkaca pada luasnya wilayah lautan Indonesia. Namun, potensi ekonomi dari laut itu minim sumbangsihnya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. 

"Kami memilih fokus yang prioritas pada ekonomi biru karena melihat fakta bahwa sebagai negara yang 77% wilayahnya adalah lautan ini belum mampu mengkapitalisasinya sebagai ujung tombak PDB. Angka 7,6% (PDB dari sektor maritim) sangat kecil dibandingkan potensi yang ada," kata Hakim. 

Wilayah pesisir dan laut Indonesia mengandung potensi ekonomi yang luar biasa besar, baik SDA terbarukan, SDA tak terbarukan, dan jasa-jasa lingkungan. Nilainya diperkirakan sekitar 1,4 triliun dollar AS per tahun atau 1,5 kali PDB Indonesia. Potensi SDA tersebut bisa menciptakan lapangan kerja bagi 45 juta orang. 

Namun demikian, menurut Hakim, pemanfaatan potensi ekonomi kelautan itu masih sangat rendah. Salah satu indikatornya ialah rendahnya gelontoran anggaran untuk sektor kelautan. Itu menyebabkan distribusi pendapatan dari sektor kelautan juga tidak meningkat. 

"Permasalahannya bukan pada cita-cita, tapi pada keseriusan dalam upaya mewujudkannya. Tercermin pada tidak adanya penekanan tentang ketahanan laut Indonesia di APBN dari tahun ke tahun," ujar Hakim.

Hakim berkata dalam mengoptimalkan misi ekonomi biru, Ganjar-Mahfud bakal memulainya dengan menggali potensi-potensi yang paling mudah dijangkau dan dikapitalisasi, seperti memasifkan budidaya rumput laut di berbagai daerah. 

"Rumput laut yang hanya butuh tak sampai jarak puluhan meter dari pantai untuk melakukan budi daya. Artinya, investasi yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan sangat mungkin direalisasikan segera dan serentak di banyak wilayah," ucap Hakim.

Dalam dalam acara "Sarasehan 100 Ekonom Indonesia", Rabu (8/11) lalu,  Ganjar mengatakan bahwa saat ini pengelolaan ekonomi maritim masih belum maksimal. Indonesia, kata dia, masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Vietnam. 

"Padahal, ada potensi ekonomi lain seperti budidaya. Bicara rumput laut saja di kedalaman 15 meter itu pantai kita bisa bikin. Ada nilai ekonomi besar kalau digali," jelas mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu. 

Ganjar ingin pengembangan ekonomi nantinya berorientasi ke laut. Ia melihat ekonomi maritim ini bisa menjadi masa depan ekonomi Indonesia. "Dari laut sampai turunanya disiapkan sampai industri. Masa mau nangkap ikan, enggak ada cold storage? BBM enggak ada? Maka, perhatian harus dibagi," kata dia.

Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Pelaku Usaha di Kabupaten Sanggau

Robiantinus Hermanto    Selasa, Oktober 31, 2023    Comment   

Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Pelaku Usaha di Kabupaten Sanggau

Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Pelaku Usaha di Kabupaten Sanggau.

SANGGAU – Dalam rangka implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PKN II) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agus Sukanto, S.Hut melakukan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Pelaku Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah Melalui Aplikasi SIMPEL pada hari ini Senin (30/10/2023) bertempat di Hotel Garden Palace Sanggau.

Kegiatan Sosialiasi ini dihadiri oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, Pelaku Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah Baik Perusahaan maupun Pelayanan Kesehatan dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Andi Massoeng,S.Hut, M.Si dari PT. Antam Tbk dan dari PT. Tri Anugerah Jaya Borneo serta dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Ir. Kukuh Triyatmaka, MM

Dalam Sambutannya Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau menyampaikan bahwa pelaporan pelaksanaan RKL-RPL bagi pelaku usaha kegiatan wajib Amdal dan UKL-UPL atau Dokumen yang dipersamakan lainnya merupakan kewajiban pemrakarsa/penanggung jawab usaha/kegiatan.

Kewajiban pelaporan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pemegang izin lingkungan berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota.

Atas hal diatas Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau sangat mendukung dengan kegiatan ini yang merupakan proyek perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau sehingga diharapkan proyek perubahan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka memantau ketaatan pemegang izin di Bidang Lingkungan Hidup.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau Agus Sukanto, S.Hut melaporkan bahwa peserta kegiatan ini terdiri dari pelaku usaha perbengkelan, pergudangan, pelaku usaha pengelolaan kelapa sawit dan pelayanan Kesehatan yang kewenangannya berada di Kabupaten Sanggau.

Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau menyampaikan ucapan kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. (**)

Bupati Sambas Salurkan 126 Mesin Kapal Baru Demi Kemakmuran Nelayan Pemangkat

Robiantinus Hermanto    Senin, Oktober 16, 2023    Comment   

Bupati Sambas Salurkan 126 Mesin Kapal Baru Demi Kemakmuran Nelayan Pemangkat

Bupati Sambas Salurkan 126 Mesin Kapal Baru Demi Kemakmuran Nelayan Pemangkat.

SAMBAS - Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Satono memberikan bantuan sebanyak 126 unit mesin kapal baru untuk mendukung peningkatan hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Pemangkat.

Dalam sebuah pernyataan resmi, Bupati Satono mengungkapkan, "Janji saya beberapa waktu yang lalu untuk memberikan bantuan mesin kapal baru kepada nelayan di Kecamatan Pemangkat telah terwujud. Saya dengan senang hati menyerahkan sebanyak 126 unit mesin kapal baru ini. Mesin-mesin baru ini akan memberikan dorongan positif untuk meningkatkan pendapatan nelayan."

Satono menjelaskan bahwa setiap mesin kapal memiliki kapasitas sebesar 7 tenaga kuda atau di bawah 5 gross ton. Dengan bantuan ini, diharapkan bahwa pekerjaan para nelayan akan menjadi lebih efisien, dan hasil tangkapan mereka akan meningkat secara signifikan.

Seiring berjalannya waktu, nelayan di Kecamatan Pemangkat sangat mengharapkan adanya bantuan mesin kapal baru. Akhirnya, kebutuhan ini dapat diakomodasi melalui Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.

"Bantuan ini merupakan realisasi dari apa yang menjadi impian dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sambas akan terus berupaya dan berkomitmen untuk membantu nelayan agar mereka dapat mengoptimalkan hasil tangkapan mereka," kata Bupati.

Ia menekankan bahwa sektor perikanan memiliki peran penting dalam menyumbang pendapatan negara, dan program bantuan ini akan berdampak positif dalam meningkatkan sektor perikanan di daerah tersebut.

"Dengan mesin-mesin kapal baru ini, kami berharap dapat memberikan semangat baru bagi para nelayan yang berusaha menangkap ikan di perairan sekitar Pemangkat," tambahnya.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan di Gedung Pancasila, Pemangkat, dengan hadirnya Kepala Dinas Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas, Hendy Wijaya, serta pejabat terkait lainnya, anggota Forkopimcam, dan para Kepala Desa di seluruh Kecamatan Pemangkat. (**)

Petani Kelapa Sawit Kalbar Berharap Harga TBS Mengalami Kenaikan

Robiantinus Hermanto    Minggu, Agustus 27, 2023    Comment   

Petani Kelapa Sawit Kalbar Berharap Harga TBS Mengalami Kenaikan

Petani Kelapa Sawit.

PONTIANAK - Petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Kalimantan Barat (Kalbar) mengemukakan harapan mereka terhadap kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani.

Ketua ASPEKPIR Kalbar, Marjitan, menyatakan bahwa saat ini harga TBS kelapa sawit di wilayah Kalbar mencapai angka tertinggi sekitar Rp2.000 per kilogram. Namun, ia mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu harga per kilogram TBS kelapa sawit pernah mencapai puncak tertinggi di kisaran Rp4.000. Oleh karena itu, Marjitan berharap adanya intervensi kebijakan yang dapat mendorong kenaikan harga yang signifikan.

Marjitan menjelaskan bahwa komoditas kelapa sawit telah menjadi ciri khas dan sumber pendapatan utama di Kalbar, selain sektor pertambangan. Para petani secara langsung menggarap komoditas ini, sehingga fluktuasi harga seperti saat ini berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.

"Kami berharap agar pemerintah dan semua pihak terkait dalam industri kelapa sawit dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah ini," ujar Marjitan di Pontianak, Kalbar.

Sebelumnya, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalbar merilis data terbaru mengenai harga TBS kelapa sawit untuk periode III Agustus 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa harga TBS kelapa sawit pada umur pohon 10-20 tahun mencapai Rp2.257 per kilogram, sementara harga Crude Palm Oil (CPO) mencapai Rp10.431 per kilogram.

Heronimus Hero, Kepala Disbunnak Kalbar, menjelaskan bahwa harga TBS kelapa sawit di wilayah tersebut masih relatif stabil jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Meskipun beberapa kenaikan harga terjadi dalam beberapa periode sebelumnya, perubahan tersebut belum menunjukkan dampak signifikan.

Heronimus Hero mengingatkan bahwa hampir semua harga komoditas perkebunan saat ini mengalami fluktuasi, termasuk harga kelapa sawit.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa harga TBS kelapa sawit yang berlaku di pasaran dipengaruhi oleh harga CPO dunia. Dalam konteks ini, Hero menyarankan agar para petani tetap mempertahankan kualitas kelapa sawit yang dihasilkan.

Hero juga menekankan bahwa harga CPO dunia dipengaruhi oleh kualitas yang diharapkan oleh pembeli internasional, seperti standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas dan aspek ramah lingkungan dalam budidaya kelapa sawit.

"Kualitas budi daya kelapa sawit di Kalbar, terutama di kebun mandiri, harus dijaga agar kualitas CPO meningkat. Apabila pasar dunia, termasuk Eropa, menerima kelapa sawit kita dengan baik, maka harga yang diterima oleh para petani juga akan meningkat. Oleh karena itu, mari kita jaga kualitas dan komitmen terhadap lingkungan, karena isu ini juga memiliki dampak yang signifikan," tegas Hero.

(Redaksi)

Presiden Jokowi Berhenti di Tengah Perjalanan, Temukan Masalah Harga Gabah dan Pupuk dari Para Petani

Redaksi    Selasa, Maret 07, 2023    Comment   

Presiden Jokowi Berhenti di Tengah Perjalanan, Temukan Masalah Harga Gabah dan Pupuk dari Para Petani

Presiden Jokowi berbincang dengan para petani ketika melintasi Jalan Lingkar Baru Soreang, Jawa Barat, Senin (06/03/2023). (Foto: BPMI Setpres/Kris)

JAKARTA - Setelah meninjau Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin (06/03/2023), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Joko Widodo bersama rombongan kembali ke Kota Bandung.

Di luar agenda yang direncanakan, ketika melintasi Jalan Lingkar Baru Soreang, Presiden Jokowi meminta berhenti saat melihat sejumlah petani yang sedang memanen padi.

Setelah itu, Presiden turun dari mobil dan menghampiri para petani tersebut untuk berbincang sejenak sambil mengecek langsung kondisi padi yang dipanen saat itu.

"Berapa harga gabah basah, berapa harga gabah kering, udah tadi ketemu dan masih tinggi," jelas Presiden dalam keterangannya.

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa harga gabah kering yang diungkapkan oleh petani tersebut berada di angka Rp6.000 per kilo. Mendengar hal itu, Presiden menilai harga tersebut masih tergolong baik.

"Ya baik dong kalau enam ribu (Rupiah), hanya dikejar oleh harga pupuk yang tinggi yang dikeluhkan," ucapnya.

Selain masalah harga gabah, petani juga menyampaikan aspirasinya tentang kesulitan mereka dalam mendapatkan pupuk. Ani, misalnya, menilai harga pupuk saat ini masih tergolong mahal.

"Pupuknya susah, baru-baru ini ada lagi, tapi harganya masih mahal," ucap Ani.

Setelah berbincang dengan para petani, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanan menuju Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta.

Editor: Yakop

Menteri BUMN Erick Thohir Akui Kalbar Berpotensi Besar Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Redaksi    Minggu, Februari 05, 2023    Comment   

Menteri BUMN Erick Thohir Akui Kalbar Berpotensi Besar Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Menteri BUMN Erick Thohir Akui Kalbar Berpotensi Besar Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Pontianak, Kalbar - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Kalimantan Barat (Kalbar) mempunyai potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Kebijakan pemerataan ekonomi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini. Kalbar potensial menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," ujarnya saat menjadi pembicara kuliah umum di Kampus Universitas Tanjungpura Pontianak, Sabtu.

Erick mengatakan realisasi investasi di Indonesia pada 2021 tercatat sebesar Rp 1.207 triliun atau 100,6 persen dari target awal yang sebesar Rp 1.200 triliun. Berbeda dengan sebelumnya yang mana terpusat di Pulau Jawa, realisasi investasi di luar Pulau Jawa kini justru lebih dominan dengan mencapai 53 persen.

Menteri BUMN Erick Thohir Akui Kalbar Berpotensi Besar Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

"Kalbar pun harus memanfaatkan momentum ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk Kalbar, kita akan membangun pelabuhan, namun industrial estate-nya ada tidak," ujar dia.

Erick menyampaikan pertumbuhan ekonomi tak akan ada artinya juga tidak berdampak pada pembukaan lapangan bagi masyarakat sekitar. Dia menilai kehadiran kawasan industri akan memperkuat ekosistem dari infrastruktur hingga sumber daya potensial yang dimiliki Kalbar.

Pemerintah, lanjut Erick, pun telah dengan tegas untuk terus meningkatkan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Erick mengatakan setiap daerah, termasuk Kalbar harus mampu mencari dan mengeluarkan potensinya yang berbeda dengan wilayah lain.

"Dengan disetopnya (ekspor) bauksit pada Juni, turunan nomor satunya ada smelter dan lain-lain, sama ketika kita ambil alih Freeport turunannya apa, smelter, tidak hanya peran dari BUMN tapi juga swasta. Bapak Presiden kemarin sudah bilang, ayo dong masing-masing daerah punya carbon copy, keunikan masing-masing, tidak semua dari nikel atau bauksit, nah itu. jangan berpangku tangan pada pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah juga harus mampu," ucap dia.

Menteri BUMN Erick Thohir Akui Kalbar Berpotensi Besar Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Erick menyampaikan setiap pembangunan tentu memerlukan proses dan konsistensi. Ia mencontohkan pengembangan nikel sejak 2017 yang baru terlihat pada lima tahun kemudian. Untuk itu, Erick selalu menekankan pentingnya keberlanjutan dalam setiap pembangunan yang dampaknya akan dirasakan seluruh masyarakat.

"Ini lah yang saya bilang, melanjutkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia harus terus terjadi, tapi terkadang, ganti pemimpin, ganti kebijakan, ini yang terjadi. Makanya kita harus ganti kultur, menghargai kebijakan yang ada, jangan semuanya salah," kata Erick.

Pewarta : Dedi/Antara

Editor : Yakop

Polsek Sekadau Hilir, Koramil dan Sat Pol PP Lakukan Pengamanan Operasi Pasar

Robiantinus Hermanto    Kamis, Desember 08, 2022    Comment   

Polsek Sekadau Hilir, Koramil dan Sat Pol PP Lakukan Pengamanan Operasi Pasar

Operasi pasar yang berlangsung di komplek Gereja St. Petrus dan Paulus.

Sekadau, Kalbar - Polsek Sekadau Hilir menerjunkan personelnya dalam rangka pengamanan operasi pasar yang berlangsung di komplek Gereja St. Petrus dan Paulus di Jl. Merdeka Selatan desa Sungai Ringin, Kamis (8/12/2022).

Operasi pasar diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Sekadau. 

Pengamanan tersebut dilakukan bersama Koramil Sekadau Hilir dan Sat Pol PP guna mendukung ketertiban dan kelancaran kegiatan menjelang perayaan Natal 2022 dan tahun baru 2023.

Kapolsek Sekadau Hilir Iptu Kuswiyanto mengungkapkan, pengamanan diberikan sejak awal hingga berakhirnya operasi pasar mengingat antusiasme warga yang datang untuk membeli kebutuhan pokok.

Operasi pasar tersebut menjual komoditi atau kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari harga pasar diantaranya gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, mentega dan susu kental manis.

"Adapun pengamanan yang dilakukan bersama Koramil dan Sat Pol PP merupakan wujud sinergitas dalam menjaga dan memelihara situasi yang aman dan tertib," terang Kapolsek.

Ia mengungkapkan, pengamanan akan terus dilakukan dalam gelaran kegiatan serupa sebagai upaya pemeliharaan kamtibmas menjelang perayaan Natal 2022 dan tahun baru 2023.

Oleh : Mul/Humas Polres Sekadau

Editor : R. Hermanto 

Genjot Inflasi Daerah, Disperindagkop Bengkayang Operasi Pasar

Robiantinus Hermanto    Sabtu, Desember 03, 2022    Comment   

Genjot Inflasi Daerah, Disperindagkop Bengkayang Operasi Pasar

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang Dr. Yan,M.Si.

Bengkayang, Kalbar - Dalam rangka mengendalikan inflasi daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengadakan Operasi Pasar Murah di halaman Kantor Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Sabtu (02/12/2022) Pagi Wib.

Kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Bengkayang Dr. Yan.,M.Si menerangkan kepada media ini di sela-sela kegiatan,  operasi pasar murah ini adalah yang ke delapan kalinya di kabupaten Bengkayang.

Kegiatan ini adalah dari pemerintah provinsi Kalimantan barat melaui dinas perindustrian perdagangan dan SDM untuk mendistribusikan beras jenis premium sebanyak 8 Ton serta kebutuhan lainnya seperti minyak goreng, Susu, Bawang merah, Bawang putih, Tepung terigu dan gula pasir.

"Ini lokasi yang ke delapan kalinya untuk melayani masyarakat kecamatan bengkayang, kecamatan teriak, kecamatan lumar dan kecamatan sungai betung. Semua anggaran dari pemerintah provinsi provinsi kalimantan barat," Kata Yan.

Kepala Dinas Disperindag Kabupaten Bengkayang Dr. Yan juga menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten bengkayang khususnya hanya bisa memfasilitasi dari kegiatan operasi pasar tersebut. Dan kegiatan operasi pasar akan diadakan kembali pada tanggal 13 Desember 2022 mendatang khusus untuk yang akan merayakan hari raya natal.

"Dalam rangka untuk menekan lajunya inflasi di daerah khususnya kabupaten bengkayang diadakan operasi pasar ini. Sementara ini dari pemerintah kabupaten bengkayang hanya memfasilitasi dan  menyediakan tempat," Ungkapnya.

Yan juga berterima kasih kepada pemerintah provinsi kalimantan barat yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat di kabupaten bengkayang.

"kita menghimbau kepada masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Bengkayang terutama beras. Sebab beras ini sangat sensitif, pengaruhnya dengan inflasi. Mari kita kurangi konsumsi beras dengan beralih ke jagung, Ubi kayu dan lainnya serta memanfaatkan pekarangan rumah guna membantu pemerintah dalam menekan lajunya inflasi," Tandasnya.

Oleh : Rinto Andreas

Editor : R. Hermanto 

Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Insan Muda Mandiri

Robiantinus Hermanto    Jumat, Desember 02, 2022    Comment   

Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Insan Muda Mandiri

Pembentukan Koperasi Insan Muda Mandiri (KAMI) di Kopita.id yang terletak di pantai Marina Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng.

Bantaeng, Sulsel - Bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kepala Bidang Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan  Kabupaten Bantaeng menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Insan Muda Mandiri (KAMI) di Kopita.id yang terletak di pantai Marina Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Jumat sore (2/12/2022). 

Kepala Bidang Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan  Kabupaten Bantaeng, Junaedi yang bertindak sebagai pengarah mengatakan harapannya terhadap Koperasi Insan Muda Mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Saya mengharapkan dengan terbentuk Koperasi Insan Muda Mandiri bisa menjadi wadah bagi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Koperasi Insan Muda Mandiri bisa lebih berkembang dan maju bila anggota koperasi aktif dan berpartisipasi dalam pengembangan unit-unit usaha yang ada di koperasi tersebut," Ujarnya.

Junaedi juga menjabarkan fungsi dari anggota koperasi dalam membesarkan koperasi.

Menurutnya, ada tiga fungsi dari anggota  koperasi dalam membesarkan koperasi yaitu : 

1. Sebagai pemilik, karena anggota koperasi yang memiliki aset atau kekayaan di dalam koperasi berupa simpanan-simpanan dan aset lainnya, 

2. Sebagai konsumen, karena anggota koperasi secara nyata sebagai pangsa pasarnya koperasi yang diharapkan aktif berpartisipasi dalam semua unit usaha yg ada di koperasi, dan 

3. Anggota koperasi aktif dalam memberikan saran dan masukan yang positif demi kemajuan koperasi.

Dikesempatan yang sama Riswandi Haris selaku Ketua Koperasi Insan Muda Mandiri menyampaikan Koperasi Insan Muda Mandiri berdiri atas inisiatif dari para pemuda dan tokoh masyarakat Desa Papanloe.

"Koperasi Insan Muda Mandiri berdiri atas inisiatif para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Papanloe. Koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan-pengembangan usaha, peningkatan UMKM dan lainnya," Ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Wawan ini juga menyampaikan harapannya supaya kehadiran Koperasi Insan Muda Mandiri ini mampu mendorong pelaku-pelaku usaha dan UMKM di Desa Papanloe untuk terus maju. 

"Dengan berdirinya Koperasi Insan Muda Mandiri, Kami berharap supaya kehadiran Koperasi ini mampu mendorong pelaku-pelaku usaha dan UMKM di Desa Papanloe untuk terus maju. Dan juga Kami berharap dapatnya dukungan baik dari instansi Pemerintah Kabupaten Bantaeng maupun instansi atau pihak-pihak Swasta yang ada di Kabupaten Bantaeng," Harap Wawan.

Sebelum acara kegiatan ditutup, Riswandi Haris mewakili Koperasi Insan Muda Mandiri menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan serta Yayasan Bantaeng Lestari Sejahtera selaku pembina dari koperasi tersebut.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tokoh masyarakat Desa Papanloe mulai dari tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh-tokoh masyarakat yang berasal dari kalangan pedagang, UMKM dan lainnya. 

Oleh : Irwan

Editor : R. Hermanto