Senin, 01 Mei 2023
Sabtu, 25 Februari 2023
Presiden Temui Perwakilan Warga yang Berdemo saat Peresmian Tol Semarang-Demak
Presiden Jokowi bertemu dengan perwakilan warga di Demak, Jateng, Sabtu (25/02/2023). (Foto: BPMI Setpres) |
Senin, 20 Februari 2023
Krisis Biaya Hidup dan Meroketnya Inflasi, Ribuan Orang Berunjuk Rasa Minta Pemerintah Baru Menanggung Pemanas Ruangan Selama Musim Dingin
Ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Moldova hari Minggu (19/2) untuk memrotes lonjakan biaya hidup. |
Selasa, 14 Februari 2023
Akibat Jalan Rusak, Masyarakat 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. Kalimantan Bina Permai
Adanya Pandemi COVID-19 dan Tingginya Harga Pupuk, Dua Perusahaan di Sekadau Terlambat Bayar Gaji Karyawan
Tentang Perombakan Sistem Peradilan, Puluhan Ribu Warga Israel Berunjuk Rasa di Parlemen
ISRAEL - Puluhan ribu warga Israel turun ke jalan untuk memprotes rencana perombakan sistem peradilan yang diusulkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kritikus menilai rencana itu akan menjadikan Israel negara diktator.
Puluhan ribu warga Israel berunjuk rasa, Senin (13/2) di depan gedung parlemen Israel (Knesset), Yerusalem, untuk menentang rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merombak sistem peradilan di negara itu. Mereka mengibarkan bendera Israel sambil meniup terompet dan meneriakkan kata “demokrasi” dan “tidak pada kediktatoran” dalam unjuk rasa tersebut.
Kepada kantor berita Associated Press, Eliad Shraga, ketua Gerakan untuk Pemerintahan Berkualitas, kelompok masyarakat sipil yang mengorganisir unjuk rasa itu, mengatakan bahwa mereka berkumpul untuk mendukung Mahkamah Agung Israel dan memberi peringatan kepada Knesset.
“Kami datang untuk berunjuk rasa menentang sebuah rancangan undang-undang yang sangat agresif, yang akan mengubah Israel dari negara demokrasi liberal menjadi negara diktator fasis. Rakyat [Israel] tidak siap dan tidak mau menerima perdana menteri, yang seorang terdakwa, mencoba melarikan diri dari proses peradilan dan, demi kepentingannya, mencoba mengubah seluruh sistemnya, untuk merusak cabang peradilan, merusak Mahkamah Agung,” jelasnya.
Mantan perdana menteri Israel Yair Lapid dan Ehud Olmert ikut berunjuk rasa.
Dalam orasinya, Lapid, yang memimpin pihak oposisi, mengatakan, “Kita tidak akan bersembunyi di rumah ketika mereka mencoba mengubah Negara Israel menjadi negara diktator yang kelam dan membungkam kita. Mereka tidak akan menutup mulut kita.”
Netanyahu, yang saat ini diadili atas tuduhan korupsi yang dibantahnya, mengatakan bahwa perubahan itu diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan di dalam sistem peradilan dan mengekang para hakim aktivis yang telah melampaui batas kewenangan mereka dalam mencampuri urusan politik.
Rancangan undang-undang, yang akan memberi Netanyahu wewenang lebih besar untuk menunjuk hakim dan melemahkan kemampuan Mahkamah Agung dalam membatalkan legislasi atau regulasi yang bertentangan dengan cabang eksekutif pemerintahan, telah memicu gelombang demonstrasi di seantero Israel selama berminggu-minggu.
Pada Senin (13/2), setelah pemungutan suara, Komite Konstitusi Knesset memilih untuk mengirim bab pertama RUU tersebut ke sidang pleno untuk pemaparan pertama. Itu dilakukan setelah pada awal pertemuan, sebelum pemungutan suara, para anggota saling adu argumen dan berteriak, di mana beberapa anggota diusir secara paksa dengan teriakan “memalukan, memalukan.”
RUU itu telah mengungkap perpecahan mendalam dalam masyarakat Israel, mengadu kekuatan ekonomi dan sebagian kalangan yang lebih liberal dengan para pendukung Netanyahu dan sekutu koalisi keagamaan dan nasionalis sayap kanannya.
Menanggapi unjuk rasa di gedung parlemen, Netanyahu merilis sebuah video hari Senin. Ia menuduh lawan politiknya menghasut dan “sengaja menyeret negara ke dalam anarki.”
Namun ia juga mengisyaratkan kemungkinan kompromi.
“Saya mengimbau kepada para pemimpin oposisi: hentikan. Berhenti dengan sengaja menyeret negara ini ke dalam anarki. Kendalikan diri Anda, tunjukkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan, karena Anda melakukan yang sebaliknya. Satu lagi, sebagian besar warga Israel tidak menginginkan anarki. Mereka menginginkan dialog yang substantif dan pada akhirnya mereka ingin persatuan,” jelasnya.
Kritikus mengatakan RUU tersebut berisiko menghancurkan mekanisme check and balances atau prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara demokrasi, serta mengisolasi Israel dari dunia internasional karena pelemahan sistem peradilan, menyerahkan kekuasaan tak terkendali kepada cabang eksekutif dan membahayakan hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
Pada Minggu (12/2) malam, dalam intervensi yang jarang terjadi, kepala negara Israel, Presiden Isaac Herzog, tampil di televisi menyampaikan permohonan untuk mencapai mufakat. Ian mengatakan bahwa amarah dan kekecewaan telah membuat Israel berada di ambang “keruntuhan konstitusional dan sosial.” [rd/ka]
Oleh: Voa Indonesia
Editor: Yakop
Jumat, 09 September 2022
Polisi tangkap pengunjuk rasa tolak kenaikan BBM di Camplong Sampang
Foto ilustrasi. (Pixabay) |
Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM
Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar) |
Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar) |
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar) |
Minggu, 04 September 2022
Ratusan Mahasiswa Mamuju Demo tolak kenaikan Harga BBM
Ratusan mahasiswa di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan BBM karena dinilai akan membebani ekonomi masyarakat di Mamuju, Sabtu (3/9/2022). |
Kamis, 04 Agustus 2022
Supir dan Nelayan Lakukan Aksi Orasi Bebas Suarakan Kelangkaan Solar
Foto: Sekda Ketapang, Alexander Wilyo saat menemui massa yang melakukan orasi damai (Muzahidin/Borneotribun) |
Foto: Truk dan mobil pickup saat orasi damai di depan Kantor Bupati Ketapang, Rabu 3 Agustus 2022 (BorneoTribun/Muzahidin) |
Senin, 18 April 2022
Demonstran Sri Lanka Tuntut Keadilan bagi Pelaku Serangan Paskah 2019
Warga Sri Lanka berdemonstrasi di Kolombo untuk menuntut keadilan bagi pelaku serangan Paskah tahun 2019, pada tahun ketiga peringatan serangan itu Minggu (17/4). |
Borneo Tribun, Sri Lanka - Warga Sri Lanka berdemonstrasi selama berhari-hari di dekat kantor presiden untuk mengecam tidak adanya kemajuan dalam proses penyelidikan untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 260 orang dalam pemboman yang diilhami ISIS pada Hari Paskah tahun 2019, menambah tekanan pada pemerintah yang sedang dililit krisis ekonomi.
Para demonstran pada hari Minggu (17/4) menuntut pemerintah mengungkap apa yang mereka sebut sebagai konspirator sesungguhnya di balik serangan terhadap tiga gereja dan tiga hotel itu. Di antara korban tewas terdapat 42 warga asing dari 14 negara.
Selama delapan hari ribuan orang turun ke jalan-jalan menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa atas krisis utang terburuk yang telah menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan dan BBM di negara kepulauan di Samudera Hindia itu.
Sri Lanka berada di ambang kebangkrutan, dibebani utang luar negeri selama lima tahun ke depan sebesar 25 miliar dolar, yang hampir tujuh miliar dolar diantaranya akan jatuh tempo tahun ini saja. Sementara cadangan devisanya semakin menipis.
Pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) diharapkan akan tercapai akhir bulan ini. Pemerintah juga telah beralih ke China dan India untuk mengajukan pinjaman darurat guna membeli pangan dan BBM.
Sebagian besar kemarahan diarahkan pada Rajapaksa dan kakak laki-lakinya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, yang mengepalai klan berpengaruh yang telah berkuasa selama hampir dua dekade terakhir. [em/jm]
(YK/ER)
Kamis, 14 April 2022
Poster Gokil Saat Aksi Mahasiswa Ketapang Sindir Jalan di KKU
Poster sindiran pada Pemprov Kalbar yang dibawa Mahasiswa saat demo di DPRD Ketapang. |
Reporter Borneo Tribun Kayong Utara, Jahidin melaporkan: Poster Gokil Saat Aksi Mahasiswa Ketapang Sindir Jalan di KKU.
Borneo Tribun, Sukadana - Lebih dari seratus mahasiswa melakukan aksi ujuk rasa di halaman gedung DPRD kabupaten Ketapang pada Rabu petang 13 April 2022 semalam. Demo itu berisikan 7 point tuntutan terdiri dari 3 point tuntutan terkait isu nasional dan 4 point isu soal daerah.
Dibalik aksi gabungan mahasiswa sore itu, ada penampakan menarik yaitu satu baliho yang berisikan sindiran kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menyangkut soal jalan di Kabupaten Kayong Utara yang menjadi kewenangan Pemprov Kalbar.
"Cukup Jalan Kayong Utara Saja Yang Hancur. Jangan Negaraku," demikian tulisan yang dibawa seorang mahasiswa pada saat demo tersebut.
Poster berukuran sekitar setengah meter itu lantas menjadi viral di laman media sosial facebook dan status pesan pribadi sejumlah orang.
Sindiran lewat poster saat demo mahasiswa itu serasa mengena dengan kondisi jalan di Kabupaten Kayong Utara terutama ruas jalan Siduk - Sukadana dan Teluk Melano - Teluk Batang.
Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan saat ada di Kayong Utara dalam rangkaian kegiatan safari Ramadhan mengatakan, ruas jalan yang rusak tersebut sudah dianggarkan oleh Pemprov tahun 2022.
"Sudah kita anggarkan ditahun ini sebesar Rp 20 milyar. Rp 15 untuk ruas jalan Simpang tiga Siduk sampai ke Sukadana dan dari Sukadana sampai Teluk Batang Rp 5 milyar," kata Wagub, Senin (11/4/22).
Wagub Ria Norsan berjanji, jika kurang, Pemprov akan menambah di tahun berikutnya. "Kalaupun kurang tahun depan (2023) kita anggarkan lagi," kata dia.
Persoalan jalan di ruas-ruas itu ucap Wagub adalah tanggung jawab Pemprov karena akses utama ke kota. "Merupakan kewajiban kita jalan provinsi, itu juga jalan vital menuju ke kota kabupaten Kayong Utara," katanya.
Editor: Yokop
Senin, 11 April 2022
Polri Jaga Kesucian Bulan Ramadan saat Mengamankan Aksi Unjuk Rasa 11 April
Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. |
BorneoTribun Jakarta -- Kepada seluruh jajaran polri untuk mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022, dengan mengedepankan pendekatan humanis.
Hal itu diinstruksikan Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., saat menggelar video conference bersama seluruh jajaran baik dari tingkat Mabes Polri Polda dan Polres jajaran.
"Polri memberikan dan menjamin setiap warga negara untuk untuk menyampaikan aspirasinya atau memberikan ruang demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan humanis harus terus dilaksanakan dalam mengawal aksi demonstrasi," jelas Kapolri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Minggu (10/4).
Kapolri memastikan, Polri memiliki komitmen dalam rangka menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, kata Kapolri, Korps Bhayangkara berpegang teguh pada dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang (UU) soal kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga diberikan perlindungan secara universal.
Disisi lain, Kapolri juga menegaskan, aparat kepolisian tetap akan menjalankan tugasnya dalam memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Sebab itu, Kapolri berharap, demonstrasi 11 April besok, juga diharapkan mampu menghormati dan menjaga kesucian serta kekhusyukan umat Islam yang sedang menjalani Ibadah Puasa Ramadhan.
"Sebab itu, humanis harus terus dilaksanakan. Apalagi, karena saat ini bulan Ramadhan, kesucian dan kekhusyuan bagi umat muslim yang sedang menjalani puasa tetap harus kita perhatikan," ungkap Kapolri.
Demi semakin menciptakan situasi kamtibmas yang tetap kondusif, aman dan damai dalam demonstrasi di bulan Ramadhan, Kapolri mengimbau, baik ke kepolisian maupun peserta aksi untuk sama-sama mengantisipasi adanya penumpang gelap atau oknum yang berusaha menunggangi demonstrasi tersebut.
Menurut Kapolri, dengan adanya antisipasi penumpang gelap dari pihak kepolisian dan peserta aksi, maka aspirasi yang disampaikan bisa berjalan dan tersalurkan dengan baik tanpa adanya noise atau sumbatan komunikasi.
Dengan tidaknya adanya noise tersebut, Kapolri meyakini aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat bisa diterima dengan baik dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan.
Sebagai kaum intelektual, Kapolri juga meyakini bahwa, mahasiswa juga tidak ingin dan berharap aksinya disusupi oleh oknum yang tak bertanggung jawab.
"Sehingga penyampaian pesan ini betul-betul tersampaikan dengan jernih tidak ada noise. Dengan begitu, para pengambil keputusan, pemangku kebijakan, mendengarkan dengan jelas, kemudian segera bisa ditindaklanjuti pesan tersebut tanpa terganggu oleh noise-noise tersebut. Ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama," papar Kapolri.
Terkait penumpang gelap atau oknum yang berusaha menciderai aspirasi mahasiswa dan masyarakat, Kapolri menyatakan bahwa, kepolisian akan memberikan tindakan tegas kepada siapapun pihak yang mencoba memanfaatkan demonstrasi tersebut demi mengambil keuntungan untuk kepentingan segelintir kelompok.
"Tapi terhadap kelompok-kelompok penyusup yang akan menunggangi tolong dari rekan-rekan untuk mengawasi betul. Kalau sampai terjadi pemicu kemudian terjadi hal yang sifatnya anarkis dan kita harus melakukan penegakan hukum, tarik sampai ke atas hingga sampai tuntas dan itu semuanya akan kita proses. Karena Polri ingin gerakan mahasiswa betul-betul berjalan aman, tertib dan aspirasinya tersampaikan," tegas Kapolri.
"Sekali lagi saya imbau, mari bersama-sama kita jaga kesucian bulan Ramadhan. Sampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Semoga saudara-saudara kita umat muslim bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan lancar hingga akhir," imbau Kapolri.
(YK/HRT)
Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa minta Pemimpin Sri Lanka Didesak Mundur
Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa di luar kantor presiden saat protes di Colombo, Sri Lanka, 9 April 2022 minta Pemimpin Sri Lanka Didesak Mundur. |
BorneoTribun Jakarta -- Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa di Ibu Kota, Colombo pada Sabtu (9/4). Mereka menyerukan presiden di negara yang terjerat utang itu agar mengundurkan diri.
Para demonstran, sambil membawa bendera dan poster, menyebut Presiden Gotabaya Rajapaksa dan pemerintahannya tidak becus menangani krisis utang.
Rajapaksa tetap menolak mengundurkan diri, meski sebagian besar anggota kabinetnya telah berhenti dan sebagian anggota parlemen yang setia, memberontak.
Perkembangan itu telah mempersempit upayanya untuk berunding dengan para institusi pemberi pinjaman internasional.
Selama beberapa bulan, warga Sri Lanka mengantre untuk membeli bensin, gas, makanan dan obat-obatan. Negara itu sedang menghadapi kebangkrutan, terjerat utang asing sebesar $25 miliar atau lebih dari Rp359 triliun dalam lima tahun ke depan. [vm/ft]
Oleh: VOA Indonesia
Senin, 28 Februari 2022
Protes terhadap Invasi Rusia ke Ukraina Berkobar di Seluruh Dunia
Seorang perempuan Ukraina mengacungkan poster dalam demo memprotes invasi Rusia ke Ukraina, di Los Angeles, AS, Sabtu, 26 Februari 2022. (Foto: Richard Voge/AP) |
BorneoTribun.com - Demonstran di seluruh dunia menunjukkan dukungannya kepada rakyat Ukraina pada Sabtu (26/2). Mereka meminta pemerintah untuk berbuat lebih banyak untuk membantu Kyiv, menghukum Rusia dan menghindari konflik yang lebih luas.
Ratusan orang berunjuk rasa di bawah hujan lebat di Sydney, Australia meneriakkan "Ukraina akan menang," sementara para demonstran di Tokyo menyerukan agar Rusia dikeluarkan dari Dewan Keamanan PBB.
Ribuan orang turun ke jalan-jalan di Eropa. Demonstran, termasuk banyak diaspora Ukraina, di London, Nicosia, Berlin, Athena, Helsinki, Madrid dan Milan membungkus diri mereka dengan bendera Ukraina dan membawa poster "hentikan perang".
"Lihat saja orang-orang yang berkumpul di sini dan mereka semua ketakutan... Kami damai selama 80 tahun dan tiba-tiba, ada perang lain di Eropa," kata Stefan Pischel, yang berunjuk rasa dengan sekitar 2.500 orang di alun-alun Karlsplatz Munich.
Di Rusia, aktivis anti-perang juga menyuarakan kemarahan, mencemooh peringatan oleh pihak berwenang untuk melarang mereka melakukan protes. Polisi pada Kamis (24/2) menahan lebih dari 1.600 demonstran di Tanah Air. [vm/ft]
Oleh: VOA Indonesia
Rabu, 23 Februari 2022
Polisi Apresiasi Ratusan Sopir Truk Gelar Aksi Damai
Polisi Apresiasi Ratusan Sopir Truk Gelar Aksi Damai. |
BorneoTribun Jateng - Kapolda Jateng, Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K., memberikan apresiasi ratusan sopir truk yang menggelar aksi damai terkait dimensi truk yang diperbolehkan beroperasi di jalan raya.
Aksi damai yang digelar di depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Siliwangi itu berjalan damai. Sekitar 350 peserta aksi nampak kooperatif dan terkoordinir sehingga aksi tidak menimbulkan kemacetan jalan.
Melalui Kabidhumas Polda Jateng Kombes. Pol. Muhammad Iqbal Alqudusy, S.H., S.I.K., Kapolda Jateng menyatakan aksi damai ratusan sopir yang menolak aturan terkait Over Dimension dan Over Loading (ODOL) sudah melakukan koordinasi dengan Polri jauh beberapa hari sebelum melakukan aksi.
"Jumlah spanduk, jumlah massa, siapa koordinator aksinya sudah disampaikan ke Polri. Aksi juga berlangsung tertib dan massa peserta aksi amat kooperatif," jelas Kabid Humas Polda Jateng, Selasa (22/2/22).
Selanjutnya Kabidhumas menegaskan Polda Jateng berharap akan ada solusi terbaik bagi para awak truk tersebut. Aksi damai yang dilakukan aliasi pengemudi independen (API) itu meminta agar pemerintah dan DPR melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Para pengemudi tersebut juga mengajukan sejumlah usulan tentang dimensi yang diperbolehkan untuk beberapa jenis truk seperti truk engkel, truk tronton dan truk box.
"Mereka juga minta dibuatkan standard upah angkut barang dan perlindungan kepada pengemudi dalam perjalanan," ucapnya.
Adapun sejumlah pejabat yang menerima dan beraudiensi aksi damai tersebut diantaranya Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Drs Agus Suryo Nugroho, S.H., M.Hum., dan Kepala Dishub Provinsi Jateng HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.
"Terkait tuntutan dalam aksi damai tersebut sudah ada jalan tengah antara lain tuntutan mereka akan kami sampaikan pada pejabat berwenang. Kemudian, sambil menunggu kebijakan dari Tingkat Pusat, Dishub Provinsi Jateng tidak ada penindakan ODOL serta Operasi tetap dilaksanakan tetapi tidak ada penindakan ODOL dan sifatnya hanya sosialisasi," tutupnya.