Berita Borneotribun.com: Demo Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Demo. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Demo. Tampilkan semua postingan

Senin, 01 Mei 2023

Demo Buruh Depan Kantor Bupati Ketapang

Demo Buruh Depan Kantor Bupati Ketapang.
Demo Buruh Depan Kantor Bupati Ketapang.
Ketapang - Puluhan orang buruh di Ketapang orasi di pagar depan kantor Bupati. Orasi tersebut dimulai sekitar pukul 10 wiba dalam rangka memperingati Hari Buruh Sedunia atau may day yang jatuh tepat hari ini, Senin 1 Mei 2023.

Demo tersebut dikawal puluhan personil polisi, TNI dan satpol-PP Ketapang. Demo itu diterima sejumlah pejabat daerah seperti Kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Asisten Bupati bidang Kesra.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nugroho Widyo Sistanto mengatakan, dalam menyampaikan aspirasi adalah hak semua orang dalam menyampaikan aspirasinya.

Demo Buruh Depan Kantor Bupati Ketapang.
Demo Buruh Depan Kantor Bupati Ketapang.
"Pemkab mengucapkan selamat hari buruh hari ini ya. Serikat buruh sedang sampaikan aspirasi mereka. Itu hak semua orang menyampaikan spirasi," katanya, Senin 1 Mei 2023 di halaman depan Kantor Bupati Ketapang. 

Tuntutan buruh Ketapang menurut Nugroho salah satunya adalah pencabutan Undang-undang cipta kerja atau omnibus law.  

"Ya, yang saya dengar hanya itu (tuntutan buruh)," ujar Nugroho.

Ditanya soal sengketa buruh berawal dari hal seperti pembayaran upah dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) ataupun soal Pemutusan Kerja Sepihak, Kadis Nakertran itu menjawab perusahaan harusnya taat pada regulasi yang ada. 

"Ada mekanismenya yang harus (wajib) di ikuti oleh seluruh pihak, baik perusahaan dan buruh. Posisi pemerintah dalam hal ini berada ditengah jika ada persoalan antara buruh dan perusahaan," kata Nugroho Widyo Sistanto. 

Oleh: Muzahidin

Sabtu, 25 Februari 2023

Presiden Temui Perwakilan Warga yang Berdemo saat Peresmian Tol Semarang-Demak

Presiden Temui Perwakilan Warga yang Berdemo saat Peresmian Tol Semarang-Demak
Presiden Jokowi bertemu dengan perwakilan warga di Demak, Jateng, Sabtu (25/02/2023). (Foto: BPMI Setpres)
JAKARTA - Dalam perjalanan menuju lokasi peresmian Jalan Tol Semarang-Demak di Gerbang Tol Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (25/02/2023), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melihat sejumlah kelompok masyarakat membentangkan spanduk yang bertuliskan aspirasi mereka.

Merespons aksi masyarakat tersebut, Presiden meminta Asisten Ajudan Presiden Kompol. Syarif Muhammad Fitriansyah untuk mengundang perwakilan dari kelompok masyarakat tersebut untuk berdialog.

“Nanti undang tiga orang perwakilan,” ucap Presiden kepada Syarif saat itu.

Usai peresmian, Presiden pun bertemu dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut. Saat pertemuan, perwakilan masyarakat menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan pencairan ganti rugi lahan mereka yang terdampak.

Dalam keterangan terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Presiden Jokowi juga telah memerintahkan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan hal tersebut.

“Kalau bisa selesai dalam waktu dekat, tidak berlarut-larut. Presiden memerintahkan kepada saya dan Bapak Mensesneg untuk segera diselesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat rugi menunggu,” kata Hadi.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan bahwa BPN setempat akan mengawal dan mendampingi masyarakat dalam proses pencairan tersebut. Hadi juga menargetkan pada minggu ini permasalahan tersebut bisa selesai.

“Minggu ini saya kira sudah selesai. Tadi Kepala BPN juga sudah saya panggil untuk menyupervisi, mendampingi ke pengadilan kemudian uang segera diserahkan,” lanjutnya.

Sementara itu, perwakilan masyarakat yang bertemu dengan Presiden, Fathoni, mengaku bersyukur atas pertemuannya dengan Presiden Jokowi hari ini. Menurutnya, melalui pertemuan ini, permasalahan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat telah menemukan titik terang.

“Dengan rawuh-nya (kedatangan) Bapak Presiden, ini menjadi solusi buat kami. Tadi Bapak Presiden sudah menjanjikan insyaallah selesai, tidak ada masalah,” ujar Fathoni.

(BPMI SETPRES/UN)

Senin, 20 Februari 2023

Krisis Biaya Hidup dan Meroketnya Inflasi, Ribuan Orang Berunjuk Rasa Minta Pemerintah Baru Menanggung Pemanas Ruangan Selama Musim Dingin

Krisis Biaya Hidup dan Meroketnya Inflasi, Ribuan Orang Berunjuk Rasa Minta Pemerintah Baru Menanggung Pemanas Ruangan Selama Musim Dingin
Ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Moldova hari Minggu (19/2) untuk memrotes lonjakan biaya hidup.
MOLDOVA - Ribuan orang berunjuk rasa di ibu kota Moldova hari Minggu (19/2). Mereka menuntut pemerintahan baru yang pro-Barat untuk menanggung sepenuhnya tagihan pemanas ruangan mereka selama musim dingin di tengah krisis biaya hidup dan meroketnya inflasi.

Unjuk rasa itu digelar oleh sebuah kelompok yang baru terbentuk, bernama Gerakan untuk Rakyat, dan didukung oleh anggota Partai Shor yang bersahabat dengan Rusia dan menduduki enam dari 101 kursi di parlemen negara bekas Soviet itu.

Sebagian pengunjuk rasa yang berkumpul di Chisinau menuntut pengunduran diri presiden negara itu, dengan meneriakkan “Ganyang Maia Sandu!”

Krisis Biaya Hidup dan Meroketnya Inflasi, Ribuan Orang Berunjuk Rasa Minta Pemerintah Baru Menanggung Pemanas Ruangan Selama Musim Dingin

Sebagian lain mengangkat poster-poster dengan wajah beberapa pemimpin dan politisi Moldova yang disandingkan dengan rumah-rumah besar dan mobil-mobil mewah.

“Mereka punya jutaan. Kami mati kelaparan,” kata mereka.

Puluhan pengunjuk rasa tandingan yang propemerintah pun berkumpul di dekat mereka untuk mendukung pemerintahan Maia Sandu.

“Mereka semua menyukai euro dan uang, mereka semua menyukai jalanan yang bagus, tapi mereka mendukung Shor!” kata seorang perempuan.

Pada 13 Februari lalu, Sandu memaparkan apa yang ia klaim sebagai dugaan plot oleh Moskow untuk menggulingkan pemerintahannya untuk menempatkan negara itu “di bawah kendali Rusia,” dan untuk menggagalkan kemungkinan negara itu bergabung dengan Uni Eropa suatu hari nanti.

“Melalui tindak kekerasan, terselubung protes yang disebut oposisi, pergantian kekuasaan di Chisinau akan dipaksakan,” katanya. “Dalam menjalankan rencana tersebut, para penyusunnya mengandalkan beberapa kekuatan dari dalam, khususnya kelompok-kelompok kriminal seperti formasi Shor dan semua turunannya.”

Rusia dengan keras membantah klaim tersebut.

Serangkaian unjuk rasa antipemerintah yang digagas oleh Partai Shor mengguncang Moldova musim gugur lalu karena krisis energi yang parah melanda negara itu setelah Rusia mengurangi secara drastis pasokan gas alam.

Hampir secara bersamaan, pemerintah Moldova meminta Mahkamah Konstitusi negara itu untuk menyatakan Partai Shor ilegal.

Kantor kejaksaan antikorupsi negara itu menuduh demonstrasi-demonstrasi tersebut sebagiannya didanai Rusia.

Partai Shor pada hari Minggu menuduh pihak berwenang mengerahkan ribuan polisi “untuk menggagalkan demonstrasi dan menghentikan orang-orang memasuki” ibu kota.

Ketua Partai Shor, Ilan Shor, adalah seorang oligarki Moldova yang saat ini mengasingkan diri di Israel.

Ia terlibat dalam kasus pencurian bank senilai $1 miliar dan belum lama ini disebut bekerja untuk kepentingan Rusia dalam daftar sanksi Departemen Luar Negeri AS. [rd/ka]

Oleh: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Selasa, 14 Februari 2023

Akibat Jalan Rusak, Masyarakat 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. Kalimantan Bina Permai

Akibat Jalan Rusak, Masyarakat di 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. Kalimantan Bina Permai
Akibat Jalan Rusak, Masyarakat di 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. Kalimantan Bina Permai.
SEKADAU, KALBAR - Akibat Jalan Rusak, Masyarakat di 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. KBP dan menghentikan aktivitas perusahaan sementara.

Dalam hal ini, Kepolisian Resor Sekadau melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa masyarakat perwakilan 5 desa di Kecamatan Belitang Hulu yang berlangsung di PT. Kalimantan Bina Permai (KBP), Selasa (14/2/2023).

Pengamanan dilakukan sejak massa menggelar orasi di kantor PT. KBP untuk menyampaikan beberapa tuntutan terkait kondisi jalan yang rusak sehingga menyulitkan akses transportasi kendaraan roda dua dan empat.

Kapolres Sekadau AKBP Suyono, S.I.K, S.H, M.H mengungkapkan, pengamanan dilakukan untuk menjaga dan memelihara kondusifitas. Sekitar 159 personel atau 1/2 kekuatan dilibatkan dalam pengamanan ini.

"Pengamanan yang kami berikan sesuai dengan standar operasional prosedur. Kepada personel berulang kali disampaikan agar tetap mengedepankan sikap humanis di lapangan," tutur Kapolres Sekadau.

Akibat Jalan Rusak, Masyarakat di 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. Kalimantan Bina Permai
Akibat Jalan Rusak, Masyarakat di 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. Kalimantan Bina Permai.
Dalam unjuk rasa yang berlangsung sejak siang hingga sore tersebut, masyarakat perwakilan 5 desa mengajukan tuntutan adat terhadap pihak perusahaan karena sebelumnya sudah berjanji akan memperbaiki jalan namun belum terealisasi.

Selain itu, masyarakat menyegel kantor PT. KBP dan menghentikan aktivitas perusahaan sementara waktu sampai tuntutan mereka terkait perbaikan kerusakan jalan segera terpenuhi.

Akibat Jalan Rusak, Masyarakat di 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. Kalimantan Bina Permai
Akibat Jalan Rusak, Masyarakat di 5 Desa di Belitang Hulu Segel Kantor PT. Kalimantan Bina Permai.
Di tempat yang sama, Kapolres Sekadau memberikan apresiasi berkenaan unjuk rasa yang berjalan aman, tertib dan tidak anarkis. Ini menandakan masyarakat sangat kooperatif dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam menyuarakan aspirasinya.

"Terima kasih pula kepada pihak TNI, Muspika, perangkat desa serta beberapa pihak yang turut hadir dalam mendukung proses pengamanan sehingga berjalan dengan baik tanpa adanya suatu kendala," ungkapnya.

(Yakop/Mul)

Adanya Pandemi COVID-19 dan Tingginya Harga Pupuk, Dua Perusahaan di Sekadau Terlambat Bayar Gaji Karyawan

Gambar ilustrasi. Adanya Pandemi COVID-19 dan Tingginya Harga Pupuk, Dua Perusahan di Sekadau Terlambat Bayar Gaji Karyawan.
SEKADAU, KALBAR - Para karyawan di dua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sekadau, mengeluhkan nasib mereka yang tak jelas. Sebab akhir-akhir ini, perusahaan terlambat membayar gaji.

Pihak perusahaan pun terus mengurangi jumlah karyawan. Dua perusahaan ini memiliki areal konsesi di Kecamatan Nanga Mahap.

PT Landak Bhakti Palma (LBP) bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Kemudian, PT Mahap Bhakti Jaya (MBJ) di bidang perkebunan karet.

Kedua perusahaan ini berada di dalam group yang sama, yakni PT Kayan Patria Pratama (KPP).

Adanya Pandemi COVID-19 dan Tingginya Harga Pupuk, Dua Perusahan  di Sekadau Terlambat Bayar Gaji Karyawan
Audiensi dengan Anggota DPRD Kabupaten Sekadau.
Perwakilan karyawan mendapat dukungan dari enam kepala desa (kades) di wilayah Kecamatan Nanga Mahap.

Mereka mendampingi para karyawan melakukan audiensi untuk menyampaikan keluhan itu ke gedung DPRD Sekadau, Senin kemarin (13/02/2023).

Ketua DPRD Sekadau, Radius Effendy, memimpin pertemuan ini. Para anggota dewan lintas fraksi, kepala dinas terkait, Polsek, dan Koramil Nanga Mahap juga hadir.

Begitu pula dengan kedua perusahaan, PT LBP dan PT MBJ, mengutus masing-masing seorang manager dalam audiensi ini. Mereka adalah Nikolaus Nyoyon mewakili PT LBP dan Daniel Ali dari PT MBJ.

Satu di antara perwakilan karyawan PT LBP, Sukirman Junaidi, mengatakan, perusahaan melakukan pengurangan hari kerja. Pembayaran gaji pun terlambat. Juga ada pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan.

Karyawan lainnya, Edeng, mengaku, telah menyerahkan lahannya kepada perusahaan.

Namun, pihak perusahaan tidak serius menggarapnya sehingga tidak ada kejelasan sampai saat ini.

Perwakilan kedua perusahaan mengakui adanya masalah finansial saat ini, sebabnya terjadi keterlambatan pembayaran gaji karyawan. Upaya pengembangan perusahaan pun ikut terimbas.

Adanya Pandemi COVID-19 dan Tingginya Harga Pupuk, Dua Perusahan  di Sekadau Terlambat Bayar Gaji Karyawan
Audensi dengan DPRD Kabupaten Sekadau.
Adanya pandemi COVID-19 dituding sebagai puncak permasalahan. Semakin parah lagi dengan tingginya harga pupuk dan peralatan kerja yang mempengaruhi perputaran uang perusahaan.

Pihak perusahaan juga menyebut, lahan yang petani lepaskan belum tergarap karena terbatasnya pendanaan.

Anggota DPRD Sekadau, Hasan, meminta perusahaan tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut.

Karena secara ekonomi akan merugikan Kabupaten Sekadau sebagai wilayah investasinya.

“Tujuan perusahaan hadir untuk mensejahterakan masyarakat Sekadau. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,” kata Hasan.

 (yk/bd)

Tentang Perombakan Sistem Peradilan, Puluhan Ribu Warga Israel Berunjuk Rasa di Parlemen

Tentang Perombakan Sistem Peradilan, Puluhan Ribu Warga Israel Berunjuk Rasa di Parlemen
Warga Israel memprotes rencana pemerintah baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan, di luar Knesset, parlemen Israel, di Yerusalem, Senin, 13 Februari 2023. (AP/Ohad Zwigenberg)

ISRAEL - Puluhan ribu warga Israel turun ke jalan untuk memprotes rencana perombakan sistem peradilan yang diusulkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kritikus menilai rencana itu akan menjadikan Israel negara diktator.

Puluhan ribu warga Israel berunjuk rasa, Senin (13/2) di depan gedung parlemen Israel (Knesset), Yerusalem, untuk menentang rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merombak sistem peradilan di negara itu. Mereka mengibarkan bendera Israel sambil meniup terompet dan meneriakkan kata “demokrasi” dan “tidak pada kediktatoran” dalam unjuk rasa tersebut.

Kepada kantor berita Associated Press, Eliad Shraga, ketua Gerakan untuk Pemerintahan Berkualitas, kelompok masyarakat sipil yang mengorganisir unjuk rasa itu, mengatakan bahwa mereka berkumpul untuk mendukung Mahkamah Agung Israel dan memberi peringatan kepada Knesset.

“Kami datang untuk berunjuk rasa menentang sebuah rancangan undang-undang yang sangat agresif, yang akan mengubah Israel dari negara demokrasi liberal menjadi negara diktator fasis. Rakyat [Israel] tidak siap dan tidak mau menerima perdana menteri, yang seorang terdakwa, mencoba melarikan diri dari proses peradilan dan, demi kepentingannya, mencoba mengubah seluruh sistemnya, untuk merusak cabang peradilan, merusak Mahkamah Agung,” jelasnya.

Mantan perdana menteri Israel Yair Lapid dan Ehud Olmert ikut berunjuk rasa.

Dalam orasinya, Lapid, yang memimpin pihak oposisi, mengatakan, “Kita tidak akan bersembunyi di rumah ketika mereka mencoba mengubah Negara Israel menjadi negara diktator yang kelam dan membungkam kita. Mereka tidak akan menutup mulut kita.”

Netanyahu, yang saat ini diadili atas tuduhan korupsi yang dibantahnya, mengatakan bahwa perubahan itu diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan di dalam sistem peradilan dan mengekang para hakim aktivis yang telah melampaui batas kewenangan mereka dalam mencampuri urusan politik.

Rancangan undang-undang, yang akan memberi Netanyahu wewenang lebih besar untuk menunjuk hakim dan melemahkan kemampuan Mahkamah Agung dalam membatalkan legislasi atau regulasi yang bertentangan dengan cabang eksekutif pemerintahan, telah memicu gelombang demonstrasi di seantero Israel selama berminggu-minggu.

Pada Senin (13/2), setelah pemungutan suara, Komite Konstitusi Knesset memilih untuk mengirim bab pertama RUU tersebut ke sidang pleno untuk pemaparan pertama. Itu dilakukan setelah pada awal pertemuan, sebelum pemungutan suara, para anggota saling adu argumen dan berteriak, di mana beberapa anggota diusir secara paksa dengan teriakan “memalukan, memalukan.”

RUU itu telah mengungkap perpecahan mendalam dalam masyarakat Israel, mengadu kekuatan ekonomi dan sebagian kalangan yang lebih liberal dengan para pendukung Netanyahu dan sekutu koalisi keagamaan dan nasionalis sayap kanannya.

Menanggapi unjuk rasa di gedung parlemen, Netanyahu merilis sebuah video hari Senin. Ia menuduh lawan politiknya menghasut dan “sengaja menyeret negara ke dalam anarki.”


Namun ia juga mengisyaratkan kemungkinan kompromi.

“Saya mengimbau kepada para pemimpin oposisi: hentikan. Berhenti dengan sengaja menyeret negara ini ke dalam anarki. Kendalikan diri Anda, tunjukkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan, karena Anda melakukan yang sebaliknya. Satu lagi, sebagian besar warga Israel tidak menginginkan anarki. Mereka menginginkan dialog yang substantif dan pada akhirnya mereka ingin persatuan,” jelasnya.

Kritikus mengatakan RUU tersebut berisiko menghancurkan mekanisme check and balances atau prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara demokrasi, serta mengisolasi Israel dari dunia internasional karena pelemahan sistem peradilan, menyerahkan kekuasaan tak terkendali kepada cabang eksekutif dan membahayakan hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

Pada Minggu (12/2) malam, dalam intervensi yang jarang terjadi, kepala negara Israel, Presiden Isaac Herzog, tampil di televisi menyampaikan permohonan untuk mencapai mufakat. Ian mengatakan bahwa amarah dan kekecewaan telah membuat Israel berada di ambang “keruntuhan konstitusional dan sosial.” [rd/ka]


Oleh: Voa Indonesia

Editor: Yakop

Jumat, 09 September 2022

Polisi tangkap pengunjuk rasa tolak kenaikan BBM di Camplong Sampang

Polisi tangkap pengunjuk rasa tolak kenaikan BBM di Camplong Sampang
Foto ilustrasi. (Pixabay)
BorneoTribun, Sampang - Aparat kepolisian Polres Sampang, Jawa Timur, Kamis, menangkap sebanyak 11 orang pengunjuk rasa yang menyuarakan penolakan kenaikan bahan minyak (BBM) di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina, Camplong, Sampang.

"Satu di antara 11 orang yang diamankan ini telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kapolres Sampang AKBP Arman dalam keterangan pers yang disampaikan di Mapolres Sampang, Kamis.

Kapolres menjelaskan, polisi terpaksa mengamankan pengunjuk rasa karena mereka menggelar aksi di lokasi objek vital nasional.

Sesuai ketentuan, sambung dia, hal itu menyalahi aturan tentang penyampaian pendapat di muka umum.

Menurut Arman, sesuai dengan ketentuan sebagaimana di diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 pasal 9 ayat 2 huruf a yang disebutkan bahwa objek vital nasional tidak diperbolehkan melakukan unjuk rasa dalam radius 500 meter dari pagar luar.

"Para pengunjuk rasa ini tidak mengindahkan hal itu, meski petugas kami di lapangan telah menyampaikan ketentuan itu," katanya.

Tidak hanya itu, para pengunjuk rasa tersebut juga tidak menyampaikan pemberitahuan ke Mapolres Sampang mengenai rencana kegiatan yang hendak digelar di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina, Camplong, Sampang.

Polisi, ujar dia, juga sudah memberikan peringatan agar para pengunjuk rasa membubarkan diri, setelah petugas memfasilitasi perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka ke pihak Pertamina.

"Setelah kita berikan tiga kali peringatan akhirnya kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan, mereka melanggar Pasal 218 KUHP atau 50 KUHP junto UU Nomor 9 tahun 1998 ancaman hukuman empat bulan dua Minggu," tuturnya

Dalam kesempatan itu, Arman juga menjelaskan, tindakan tegas polisi dalam mengamankan pengunjuk rasa tersebut tanpa kekerasan, sehingga kesebelas orang yang ditangkap tidak mengalami luka-luka sedikitpun.

Pernyataan Arman sama seperti yang disampaikan korlap aksi Syaiful Bahri.

"Memang benar tidak ada kekerasan, akan tetapi bagi kami penangkapan ini merupakan tindakan represif, karena kami hanya menyampaikan aspirasi," katanya.

Para pengunjuk rasa berasal dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sampang dan Pamekasan. (*)

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM
Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
BorneoTribun Pontianak - Ratusan massa menggelar aksi damai dalam menyampaikan aspirasinya yang tergabung dalam kelompok Cipayung untuk menolak kenaikan harga BBM.

Aksi damai ini digelar di Halaman depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalbar, Kamis (8/9/2022).

Terik matahari tak menyurutkan semangat mereka untuk menyampaikan aspirasi.  Masa mulai memasuki kawasan halaman Kantor Gubernur sekitar pukul 12 siang. 

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM
Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
Adapun tuntutan tersebut yakni menolak kenaikan BBM, mendesak pemprov untuk mengawasi distribusi BBM agar tepat sasaran, mendesak untuk memberantas mafia BBM, menaikkan Upah Minimum Provinsi Kalbar, pemangkasan / efisiensi anggaran diperuntukkan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas harga bahan pangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., berkenan menerima orasi yang disampaikan oleh para mahasiswa. 

Harisson berterima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasi dengan bijak dan aman untuk berdialog berkenaan dengan kenaikan harga BBM yang ditetapkan pada 3 September 2022 lalu.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)
Dikatakan Harisson, Pemerintah Provinsi tetap akan terus melaporkan dan menyampaikan aspirasi saudara- saudara dari mahasiswa ke Pemerintah Pusat terhadap penolakan kenaikan BBM ini. Namun, kata Harisson, keputusan tetap di Pemerintah Pusat. 

"Kita (Pemprov Kalbar) akan menganggarkan 2% dari dana DAU. Selanjutnya untuk mengantisipasi inflasi dan kenaikan harga bahan pangan serta kebutuhan lainnya dengan menggelar operasi pasar murah bagi masyarakat yang terdampak", jelas Harisson di hadapan para mahasiswa.

(Pian/Adpim)

Minggu, 04 September 2022

Ratusan Mahasiswa Mamuju Demo tolak kenaikan Harga BBM

Ratusan Mahasiswa Mamuju Demo tolak kenaikan Harga BBM
Ratusan mahasiswa di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan BBM karena dinilai akan membebani ekonomi masyarakat di Mamuju, Sabtu (3/9/2022).
BorneoTribun, Mamuju - Ratusan mahasiswa di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat melakukan aksi demo dan menduduki SPBU sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM karena dinilai akan membebani ekonomi masyarakat.

Para mahasiswa yang tergabung dalam Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) kabupaten Mamuju, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamuju, melakukan aksi demo di jalan simpang lima Kali kota Mamuju, Sabtu (3/9/2022).

Para mahasiswa tersebut kemudian bergerak menuju Jalan Ir Haji Juanda dan menduduki sebuah SPBU di wilayah tersebut sebagai bentuk penolakan kenaikan BBM, kemudian membentangkan spanduk bertuliskan Evaluasi kepemimpinan Presiden Jokowi".

"Kenaikan BBM melukai hati masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum pulih akibat dampak pandemi COVID-19, justru kenaikan BBM terjadi dan akan membawa dampak besar atas kenaikan bahan pokok," kata Ketua PMII Cabang Mamuju, Syamsuddin.

Ia mengatakan pemulihan ekonomi masyarakat dan upaya menjaga stabilitas ekonomi bangsa akan terganggu dengan naiknya BBM, dan akan membuat ekonomi masyarakat terbebani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Hajat hidup orang banyak akan memburuk dan akan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia, dengan kenaikan BBM ini," katanya.

Menurut dia, perputaran roda ekonomi masyarakat juga terganggu dan terbebani dengan kenaikan BBM, seharusnya pemerintah memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi bukan justru menaikkan harganya serta memberantas mafia BBM.

Sementara itu juru bicara FPPI Mamuju, Irfan Nur Herianto mengatakan pemerintah harus menunda kenaikan BBM, karena rakyat tidak siap dengan segala konsekuensi ekonomi yang dihadapi.

"Pemerintah diminta menunda kenaikan BBM dan semestinya pemerintah era Presiden Jokowi harus fokus membangun ekonomi bangsa di segala sektor untuk peningkatan kesejahteraan rakyat," katanya.

Usai melakukan aksinya mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian.

(fh/ant/yk)

Kamis, 04 Agustus 2022

Supir dan Nelayan Lakukan Aksi Orasi Bebas Suarakan Kelangkaan Solar

Supir dan Nelayan Lakukan Aksi Orasi Bebas Suarakan Kelangkaan Solar
Foto: Sekda Ketapang, Alexander Wilyo saat menemui massa yang melakukan orasi damai (Muzahidin/Borneotribun)
Borneo Tribun Ketapang, Kalbar - Ratusan orang buruh dan nelayan plus Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Ketapang lakukan aksi demo damai di depan kantor Bupati Ketapang jalan Jenderal Sudirman. Aksi mereka dimulai sekitar pukul 14.00 Wib pada Rabu (03/02/22). 

Mereka menyuarakan kelangkaan BBM terutama jenis solar subsidi yang sudah terjadi sejak beberapa waktu terakhir ini. 

Meski suasana hujan gerimis saat itu, para demonstran tetap bertahan sambil membawa sejumlah poster berisikan tuntutan mereka. Nampak ratusan mobil truk dan pickup berjajar rapi di sepanjang ruas jalan Sudirman tersebut.
Foto: Truk dan mobil pickup saat orasi damai di depan Kantor Bupati Ketapang, Rabu 3 Agustus 2022 (BorneoTribun/Muzahidin)


Polisi melakukan penutupan jalan dan mengalihkan arus lalu lintas, baik dari arah kantor bupati Ketapang menuju jalan jenderal S Parman ataupun dari jalan MT Haryono depan tugu Tsanawiyah Negeri. 

Sekretaris Daerah Ketapang Alexander Wilyo yang menemui para pendemo menyampaikan keadaan ini sudah terjadi di seluruh negeri. Pemkab katanya tidak tinggal diam atas masalah ini, akan bekerja sesuai aturan dan kewenangan masing-masing. 

"Kami juga telah melakukan rapat. Pada hari ini kita akan menghadirkan Pertamina dan Hiswana migas untuk bisa memberikan pernyataan," kata Alexander Wilyo. 

Setelah itu, Alex meminta perwakilan massa masuk ikut rapat bersama pihak yang dihadiri oleh Perwakilan Pertamina rayon IV, kepolisian, Pemkab Ketapang.

Perwakilan massa menyampaikan 7 point pernyataan. Diantaranya, meminta bupati mencabut surat edaran bupati nomor 451/0593/Distamben -B tanggal 15 Maret 2011 tentang pengisian BBM memakai surat rekomendasi. 

Alasannya karena menjadi dalih terjadinya aksi penyelewengan BBM solar subsidi ditambah hampir seluruh kecamatan di Ketapang telah mempunyai SPBU terkecuali kecamatan Hulu Sungai dan kecamatan Jelai Hulu. 

Berikutnya mendesak Pertamina mencabut izin SPBU nelayan yang kedapatan melakukan penyelewengan solar subsidi yang bekerjasama dengan oknum tertentu. 

Reporter : Muzahidin

Senin, 18 April 2022

Demonstran Sri Lanka Tuntut Keadilan bagi Pelaku Serangan Paskah 2019

Demonstran Sri Lanka Tuntut Keadilan bagi Pelaku Serangan Paskah 2019
Warga Sri Lanka berdemonstrasi di Kolombo untuk menuntut keadilan bagi pelaku serangan Paskah tahun 2019, pada tahun ketiga peringatan serangan itu Minggu (17/4).


Borneo Tribun, Sri Lanka - Warga Sri Lanka berdemonstrasi selama berhari-hari di dekat kantor presiden untuk mengecam tidak adanya kemajuan dalam proses penyelidikan untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 260 orang dalam pemboman yang diilhami ISIS pada Hari Paskah tahun 2019, menambah tekanan pada pemerintah yang sedang dililit krisis ekonomi.


Para demonstran pada hari Minggu (17/4) menuntut pemerintah mengungkap apa yang mereka sebut sebagai konspirator sesungguhnya di balik serangan terhadap tiga gereja dan tiga hotel itu. Di antara korban tewas terdapat 42 warga asing dari 14 negara.


Selama delapan hari ribuan orang turun ke jalan-jalan menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa atas krisis utang terburuk yang telah menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan dan BBM di negara kepulauan di Samudera Hindia itu.


Sri Lanka berada di ambang kebangkrutan, dibebani utang luar negeri selama lima tahun ke depan sebesar 25 miliar dolar, yang hampir tujuh miliar dolar diantaranya akan jatuh tempo tahun ini saja. Sementara cadangan devisanya semakin menipis.


Pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) diharapkan akan tercapai akhir bulan ini. Pemerintah juga telah beralih ke China dan India untuk mengajukan pinjaman darurat guna membeli pangan dan BBM.


Sebagian besar kemarahan diarahkan pada Rajapaksa dan kakak laki-lakinya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, yang mengepalai klan berpengaruh yang telah berkuasa selama hampir dua dekade terakhir. [em/jm]


(YK/ER)

Kamis, 14 April 2022

Poster Gokil Saat Aksi Mahasiswa Ketapang Sindir Jalan di KKU

Poster Gokil Saat Aksi Mahasiswa Ketapang Sindir Jalan di KKU
Poster sindiran pada Pemprov Kalbar yang dibawa Mahasiswa saat demo di DPRD Ketapang.


Reporter Borneo Tribun Kayong Utara, Jahidin melaporkan: Poster Gokil Saat Aksi Mahasiswa Ketapang Sindir Jalan di KKU.


Borneo Tribun, Sukadana - Lebih dari seratus mahasiswa melakukan aksi ujuk rasa di halaman gedung DPRD kabupaten Ketapang pada Rabu petang 13 April 2022 semalam. Demo itu berisikan 7 point tuntutan terdiri dari 3 point tuntutan terkait isu nasional dan 4 point isu soal daerah.


Dibalik aksi gabungan mahasiswa sore itu, ada penampakan menarik yaitu satu baliho yang berisikan sindiran kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menyangkut soal jalan di Kabupaten Kayong Utara yang menjadi kewenangan Pemprov Kalbar.


"Cukup Jalan Kayong Utara Saja Yang Hancur. Jangan Negaraku," demikian tulisan yang dibawa seorang mahasiswa pada saat demo tersebut. 


Poster berukuran sekitar setengah meter itu lantas menjadi viral di laman media sosial facebook dan status pesan pribadi sejumlah orang. 


Sindiran lewat poster saat demo mahasiswa itu serasa mengena dengan kondisi jalan di Kabupaten Kayong Utara terutama ruas jalan Siduk - Sukadana dan Teluk Melano - Teluk Batang. 


Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan saat ada di Kayong Utara dalam rangkaian kegiatan safari Ramadhan mengatakan, ruas jalan yang rusak tersebut sudah dianggarkan oleh Pemprov tahun 2022.


"Sudah kita anggarkan ditahun ini sebesar Rp 20 milyar. Rp 15 untuk ruas jalan Simpang tiga Siduk sampai ke Sukadana dan dari Sukadana sampai Teluk Batang Rp 5 milyar," kata Wagub, Senin (11/4/22). 


Wagub Ria Norsan berjanji, jika kurang, Pemprov akan menambah di tahun berikutnya. "Kalaupun kurang tahun depan (2023) kita anggarkan lagi," kata dia. 


Persoalan jalan di ruas-ruas itu ucap Wagub adalah tanggung jawab Pemprov karena akses utama ke kota. "Merupakan kewajiban kita jalan provinsi, itu juga jalan vital menuju ke kota kabupaten Kayong Utara," katanya.


Editor: Yokop

Senin, 11 April 2022

Polri Jaga Kesucian Bulan Ramadan saat Mengamankan Aksi Unjuk Rasa 11 April

Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si
Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.


BorneoTribun Jakarta -- Kepada seluruh jajaran polri untuk mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022, dengan mengedepankan pendekatan humanis. 


Hal itu diinstruksikan Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., saat menggelar video conference bersama seluruh jajaran baik dari tingkat Mabes Polri Polda dan Polres jajaran. 


"Polri memberikan dan menjamin setiap warga negara untuk untuk menyampaikan aspirasinya atau memberikan ruang demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan humanis harus terus dilaksanakan dalam mengawal aksi demonstrasi," jelas Kapolri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Minggu (10/4).


Kapolri memastikan, Polri memiliki komitmen dalam rangka menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, kata Kapolri, Korps Bhayangkara berpegang teguh pada dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang (UU) soal kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga diberikan perlindungan secara universal.


Disisi lain, Kapolri juga menegaskan, aparat kepolisian tetap akan menjalankan tugasnya dalam memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).


Sebab itu, Kapolri berharap, demonstrasi 11 April besok, juga diharapkan mampu menghormati dan menjaga kesucian serta kekhusyukan umat Islam yang sedang menjalani Ibadah Puasa Ramadhan. 


"Sebab itu, humanis harus terus dilaksanakan. Apalagi, karena saat ini bulan Ramadhan, kesucian dan kekhusyuan bagi umat muslim yang sedang menjalani puasa tetap harus kita perhatikan," ungkap Kapolri. 


Demi semakin menciptakan situasi kamtibmas yang tetap kondusif, aman dan damai dalam demonstrasi di bulan Ramadhan, Kapolri mengimbau, baik ke kepolisian maupun peserta aksi untuk sama-sama mengantisipasi adanya penumpang gelap atau oknum yang berusaha menunggangi demonstrasi tersebut. 


Menurut Kapolri, dengan adanya antisipasi penumpang gelap dari pihak kepolisian dan peserta aksi, maka aspirasi yang disampaikan bisa berjalan dan tersalurkan dengan baik tanpa adanya noise atau sumbatan komunikasi. 


Dengan tidaknya adanya noise tersebut, Kapolri meyakini aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat bisa diterima dengan baik dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan.


Sebagai kaum intelektual, Kapolri juga meyakini bahwa, mahasiswa juga tidak ingin dan berharap aksinya disusupi oleh oknum yang tak bertanggung jawab. 


"Sehingga penyampaian pesan ini betul-betul tersampaikan dengan jernih tidak ada noise. Dengan begitu, para pengambil keputusan, pemangku kebijakan, mendengarkan dengan jelas, kemudian segera bisa ditindaklanjuti pesan tersebut tanpa terganggu oleh noise-noise tersebut. Ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama," papar Kapolri. 


Terkait penumpang gelap atau oknum yang berusaha menciderai aspirasi mahasiswa dan masyarakat, Kapolri menyatakan bahwa, kepolisian akan memberikan tindakan tegas kepada siapapun pihak yang mencoba memanfaatkan demonstrasi tersebut demi mengambil keuntungan untuk kepentingan segelintir kelompok. 


"Tapi terhadap kelompok-kelompok penyusup yang akan menunggangi tolong dari rekan-rekan untuk mengawasi betul. Kalau sampai terjadi pemicu kemudian terjadi hal yang sifatnya anarkis dan kita harus melakukan penegakan hukum, tarik sampai ke atas hingga sampai tuntas dan itu semuanya akan kita proses. Karena Polri ingin gerakan mahasiswa betul-betul berjalan aman, tertib dan aspirasinya tersampaikan," tegas Kapolri.


"Sekali lagi saya imbau, mari bersama-sama kita jaga kesucian bulan Ramadhan. Sampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Semoga saudara-saudara kita umat muslim bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan lancar hingga akhir," imbau Kapolri.


(YK/HRT)

Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa minta Pemimpin Sri Lanka Didesak Mundur

Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa di luar kantor presiden saat protes di Colombo, Sri Lanka, 9 April 2022 minta Pemimpin Sri Lanka Didesak Mundur
Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa di luar kantor presiden saat protes di Colombo, Sri Lanka, 9 April 2022 minta Pemimpin Sri Lanka Didesak Mundur.


BorneoTribun Jakarta -- Ribuan warga Sri Lanka dan pemuka agama Kristen berunjuk rasa di Ibu Kota, Colombo pada Sabtu (9/4). Mereka menyerukan presiden di negara yang terjerat utang itu agar mengundurkan diri.


Para demonstran, sambil membawa bendera dan poster, menyebut Presiden Gotabaya Rajapaksa dan pemerintahannya tidak becus menangani krisis utang.


Rajapaksa tetap menolak mengundurkan diri, meski sebagian besar anggota kabinetnya telah berhenti dan sebagian anggota parlemen yang setia, memberontak.


Perkembangan itu telah mempersempit upayanya untuk berunding dengan para institusi pemberi pinjaman internasional.


Selama beberapa bulan, warga Sri Lanka mengantre untuk membeli bensin, gas, makanan dan obat-obatan. Negara itu sedang menghadapi kebangkrutan, terjerat utang asing sebesar $25 miliar atau lebih dari Rp359 triliun dalam lima tahun ke depan. [vm/ft]


Oleh: VOA Indonesia 

Senin, 28 Februari 2022

Protes terhadap Invasi Rusia ke Ukraina Berkobar di Seluruh Dunia

Protes terhadap Invasi Rusia ke Ukraina Berkobar di Seluruh Dunia
Seorang perempuan Ukraina mengacungkan poster dalam demo memprotes invasi Rusia ke Ukraina, di Los Angeles, AS, Sabtu, 26 Februari 2022. (Foto: Richard Voge/AP)


BorneoTribun.com - Demonstran di seluruh dunia menunjukkan dukungannya kepada rakyat Ukraina pada Sabtu (26/2). Mereka meminta pemerintah untuk berbuat lebih banyak untuk membantu Kyiv, menghukum Rusia dan menghindari konflik yang lebih luas.


Ratusan orang berunjuk rasa di bawah hujan lebat di Sydney, Australia meneriakkan "Ukraina akan menang," sementara para demonstran di Tokyo menyerukan agar Rusia dikeluarkan dari Dewan Keamanan PBB.


Ribuan orang turun ke jalan-jalan di Eropa. Demonstran, termasuk banyak diaspora Ukraina, di London, Nicosia, Berlin, Athena, Helsinki, Madrid dan Milan membungkus diri mereka dengan bendera Ukraina dan membawa poster "hentikan perang".


"Lihat saja orang-orang yang berkumpul di sini dan mereka semua ketakutan... Kami damai selama 80 tahun dan tiba-tiba, ada perang lain di Eropa," kata Stefan Pischel, yang berunjuk rasa dengan sekitar 2.500 orang di alun-alun Karlsplatz Munich.


Di Rusia, aktivis anti-perang juga menyuarakan kemarahan, mencemooh peringatan oleh pihak berwenang untuk melarang mereka melakukan protes. Polisi pada Kamis (24/2) menahan lebih dari 1.600 demonstran di Tanah Air. [vm/ft]


Oleh: VOA Indonesia

Rabu, 23 Februari 2022

Polisi Apresiasi Ratusan Sopir Truk Gelar Aksi Damai

Polisi Apresiasi Ratusan Sopir Truk Gelar Aksi Damai
Polisi Apresiasi Ratusan Sopir Truk Gelar Aksi Damai.

BorneoTribun Jateng - Kapolda Jateng, Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K., memberikan apresiasi ratusan sopir truk yang menggelar aksi damai terkait dimensi truk yang diperbolehkan beroperasi di jalan raya.


Aksi damai yang digelar di depan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Siliwangi itu berjalan damai. Sekitar 350 peserta aksi nampak kooperatif dan terkoordinir sehingga aksi tidak menimbulkan kemacetan jalan.


Melalui Kabidhumas Polda Jateng Kombes. Pol. Muhammad Iqbal Alqudusy, S.H., S.I.K., Kapolda Jateng menyatakan aksi damai ratusan sopir yang menolak aturan terkait Over Dimension dan Over Loading (ODOL) sudah melakukan koordinasi dengan Polri jauh beberapa hari sebelum melakukan aksi.


"Jumlah spanduk, jumlah massa, siapa koordinator aksinya sudah disampaikan ke Polri. Aksi juga berlangsung tertib dan massa peserta aksi amat kooperatif," jelas Kabid Humas Polda Jateng, Selasa (22/2/22).


Selanjutnya Kabidhumas menegaskan Polda Jateng berharap akan ada solusi terbaik bagi para awak truk tersebut. Aksi damai yang dilakukan aliasi pengemudi independen (API) itu meminta agar pemerintah dan DPR melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Para pengemudi tersebut juga mengajukan sejumlah usulan tentang dimensi yang diperbolehkan untuk beberapa jenis truk seperti truk engkel, truk tronton dan truk box.


"Mereka juga minta dibuatkan standard upah angkut barang dan perlindungan kepada pengemudi dalam perjalanan," ucapnya.


Adapun sejumlah pejabat yang menerima dan beraudiensi aksi damai tersebut diantaranya Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Drs Agus Suryo Nugroho, S.H., M.Hum., dan Kepala Dishub Provinsi Jateng HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.


"Terkait tuntutan dalam aksi damai tersebut sudah ada jalan tengah antara lain tuntutan mereka akan kami sampaikan pada pejabat berwenang. Kemudian, sambil menunggu kebijakan dari Tingkat Pusat, Dishub Provinsi Jateng tidak ada penindakan ODOL serta Operasi tetap dilaksanakan tetapi tidak ada penindakan ODOL dan sifatnya hanya sosialisasi," tutupnya.

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno