Berita Borneotribun.com: CekFakta Hari ini
Tampilkan postingan dengan label CekFakta. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label CekFakta. Tampilkan semua postingan

Minggu, 21 Juli 2024

   Minggu, Juli 21, 2024    Comment   

Modus Penipuan Melalui WhatsApp Terus Berkembang: Hati-Hati dengan Pesan Tak Dikenal

Modus Penipuan Melalui WhatsApp Terus Berkembang: Hati-Hati dengan Pesan Tak Dikenal. (Gambar ilustrasi)
Modus Penipuan Melalui WhatsApp Terus Berkembang: Hati-Hati dengan Pesan Tak Dikenal. (Gambar ilustrasi)
JAKARTA – Modus penipuan melalui aplikasi WhatsApp terus berkembang dan semakin canggih. Pengguna perlu berhati-hati terhadap pesan singkat dari nomor tak dikenal yang berisi file mencurigakan. 

Banyak di antaranya bisa menipu pengguna untuk mengunduh dan menginstal aplikasi berbahaya yang dapat mencuri data tanpa disadari.

Sebagian besar penipuan di WhatsApp memanfaatkan file APK yang dikirim secara acak ke nomor ponsel.

Tujuan utama penipu adalah agar penerima pesan mengklik dan mendownload file tersebut, lalu tanpa sadar menginstal aplikasi jahat di ponselnya. 

Penipuan ini sering disebut dengan istilah phishing, mirip dengan kejahatan mengirim link penipuan melalui email. 

Penipu berharap penerima memberikan akses tanpa sadar ke ponselnya sehingga data atau akun finansial bisa dibajak.

Beberapa Modus Penipuan di WhatsApp yang Perlu Diwaspadai:

1. Undangan VCS

Penipu mengirim undangan video call sex (VCS) dari nomor tidak dikenal dan kemudian memeras korbannya. 

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menyebut modus ini memanfaatkan ketidaktahuan korban tentang teknologi. 

Dia menyarankan untuk berkonsultasi dengan teman yang mengerti teknologi jika menghadapi ancaman semacam ini.

2. Catut MyTelkomsel

Penipuan lain melibatkan penggunaan nama MyTelkomsel, aplikasi milik operator Telkomsel. 

Korban diminta mengklik file APK yang dikirim, kemudian memberikan izin akses ke sejumlah aplikasi, termasuk foto, video, SMS, dan akun layanan perbankan digital atau fintech.

3. Surat Tilang Palsu

Banyak warganet menerima surat tilang palsu melalui WhatsApp. Pesan ini berisi file APK berjudul 'Surat Tilang-1.0.apk'. 

Jangan pernah mengklik atau mendownload file berformat .apk dari orang tak dikenal.

4. File Undangan Nikah

Penipuan ini mengirimkan file undangan pernikahan berformat APK. Korban diminta membuka file tersebut untuk memeriksa isinya, yang ternyata adalah aplikasi berbahaya.

5. Pengumuman dari Bank

Penipuan yang berpura-pura sebagai pengumuman dari bank, menginformasikan perubahan tarif transaksi yang tidak masuk akal. 

Korban diminta mengisi formulir melalui link yang diberikan, yang kemudian mencuri data mereka.

6. Modus Kurir

Penipuan ini melibatkan chat dari seseorang yang mengaku sebagai kurir jasa pengiriman. Penipu mengirim file APK dengan nama 'LIHAT Foto Paket'. Mereka yang mengunduh file ini akan kehilangan data keuangan mereka.

7. Kuras Rekening Pakai Kode QR (Quishing)

Penipuan dengan menggunakan kode QR (quishing) juga semakin marak. Korban dipancing untuk memindai QR Code yang membawa mereka ke situs tertentu.

 Situs ini bisa melacak data pribadi korban atau mengarahkan mereka ke web palsu yang meminta kredensial login.

Cara Menghindari Penipuan di WhatsApp

Untuk menghindari penipuan ini, pengguna disarankan untuk tidak mempercayai file atau link yang dikirim dari sumber yang tidak dikenal. 

Jangan pernah mengklik atau mendownload file berformat APK dari orang tak dikenal. Selain itu, waspadai pesan yang mengandung rasa urgensi atau ancaman.

Mengaktifkan autentikasi dua faktor pada setiap akun juga sangat dianjurkan untuk menambah lapisan keamanan. 

Jangan lupa untuk keluar dari perangkat yang tidak digunakan dan selalu berkonsultasi dengan ahli atau teman yang mengerti teknologi jika menghadapi ancaman atau pesan mencurigakan. 

Tetap waspada dan berhati-hati adalah kunci untuk melindungi diri dari penipuan yang terus berkembang di aplikasi WhatsApp. (yk)

Sabtu, 18 Mei 2024

   Sabtu, Mei 18, 2024    Comment   

Mencegah Informasi Hoaks Menjelang Pilkada di Indonesia

Mencegah Informasi Hoaks Menjelang Pilkada di Indonesia. (Gambar ilustrasi)
Mencegah Informasi Hoaks Menjelang Pilkada di Indonesia. (Gambar ilustrasi)
JAKARTA – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), fenomena penyebaran informasi hoaks menjadi tantangan yang signifikan. 

Hoaks atau berita palsu dapat merusak integritas proses demokrasi, mempengaruhi persepsi publik, dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap calon dan institusi pemilu. 

Oleh karena itu, langkah-langkah preventif sangat penting untuk menjaga kelancaran dan kejujuran Pilkada. 

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah penyebaran informasi hoaks:

1. Edukasi Publik tentang Literasi Media

Peningkatan literasi media di kalangan masyarakat merupakan langkah fundamental. Literasi media membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi informasi. 

Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil bisa mengadakan seminar, workshop, dan kampanye media sosial untuk mengedukasi publik tentang cara mengenali berita palsu, memverifikasi sumber informasi, dan melaporkan konten yang mencurigakan.

2. Kolaborasi dengan Platform Media Sosial

Platform media sosial sering menjadi saluran utama penyebaran hoaks. 

Kerjasama antara pemerintah, KPU, dan perusahaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp sangat penting. 

Langkah-langkah konkret termasuk memperketat kebijakan moderasi konten, mempercepat respon terhadap laporan pengguna, dan menyediakan label verifikasi untuk konten yang telah terbukti benar atau salah.

3. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Pemerintah perlu mengimplementasikan regulasi yang tegas terkait penyebaran informasi palsu. 

Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah mengatur sanksi bagi penyebar hoaks, namun penerapannya perlu lebih dioptimalkan. 

Penegakan hukum yang efektif akan memberikan efek jera bagi pelaku dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

4. Pendirian Tim Fact-Checker Independen

Tim fact-checker independen bisa menjadi ujung tombak dalam memerangi hoaks. Tim ini bertugas memeriksa kebenaran dari berbagai informasi yang beredar di masyarakat. 

Kolaborasi dengan media massa, akademisi, dan organisasi non-pemerintah dapat meningkatkan kredibilitas dan jangkauan mereka.

Informasi yang telah diverifikasi kemudian disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial dan situs resmi.

5. Kampanye Positif oleh Calon dan Partai Politik

Calon kepala daerah dan partai politik harus berkomitmen untuk berkampanye secara positif dan transparan. 

Mereka perlu mengedukasi tim kampanye dan pendukung mereka tentang bahaya hoaks serta memastikan bahwa seluruh materi kampanye yang disebarkan telah terverifikasi. 

Komitmen ini akan membangun iklim kompetisi yang sehat dan demokratis.

6. Partisipasi Aktif dari Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan hoaks sangat penting. Publik bisa memanfaatkan layanan pelaporan hoaks yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau lembaga lainnya. 

Kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam memerangi hoaks akan memperkuat upaya preventif dari tingkat akar rumput.

7. Pengawasan dan Transparansi oleh KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap proses Pilkada. 

Penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses mengenai tahapan pemilu, daftar pemilih, dan hasil penghitungan suara akan mengurangi ruang bagi penyebaran hoaks. 

Selain itu, KPU dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya informasi yang benar dalam pemilu.

Penutup

Menghadapi tantangan penyebaran informasi hoaks menjelang Pilkada memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, platform media sosial, media massa, calon kepala daerah, maupun masyarakat umum. 

Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan komitmen bersama, kita dapat menjaga integritas dan kualitas demokrasi dalam proses Pilkada. 

Edukasi, regulasi, dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam upaya mencegah penyebaran hoaks dan memastikan Pilkada yang jujur, adil, dan damai.

Sabtu, 04 Mei 2024

   Sabtu, Mei 04, 2024    Comment   

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang
Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang.
PALEMBANG - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) memberikan pemahaman bagaimana membangun ekosistem digital Fact Checking di ruang industri media lokal daerah di Indonesia.

Hal ini terungkap dalam Workshop Building Fact Checking Ecosystem in Local Area dalam rangkaian kegiatan Kongres XII Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diselenggarakan di Kota Palembang, Sumatera Selatan 2 - 5 Mei 2024.

Tiga pembicara dan moderator yang hadir dalam workshop itu ada Wakil Ketua Umum AMSI Upi Asmaradhana, Bendum AMSI Gaib Maruto Sigit dan Wakil Sekjen AMSI Yulis Sulistyawan.

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang
Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang.
Peserta Kongres AJI yang berasal dari perwakilan 40 kota besar di Indonesia hadir bersama sejumlah mahasiswa dan tamu undangan yang hadir dalam rangkaian kegiatan yakni Indonesia Fact Checking Summit (IFCS).

Waketum AMSI Upi Asmaradhana dalam workshop itu menyampaikan bahwa rubrik Cek Fakta itu belum menghasilkan revenue dalam pengembangan bisnis media lokal.

"Cek Fakta ini kami perkenalkan di Sulawesi sejak tahun 2018. Kanal cek fakta itu masih belum terlalu dikenal. KabarMakassar.com kala itu hanya bermodalkan tenaga trainer google cek fakta," kata Upi yang juga CEO Kabar Grup Indonesia.

Namun sejak Cek Fakta diperkenalkan di Sulawesi Selatan, lanjut Upi sejumlah pemangku kebijakan pemerintah daerah akhirnya sadar jika verifikasi informasi melalui program cek fakta yang diperkenalkan kabar makassar ini penting untuk meredam ancaman misinfomrasi dan disinformasi yang tumbuh semakin besar di daerah-daerah.

"Butuh kesabaran kami memberikan edukasi tentang pendidikan cek fakta. Setelah beberapa tahun, akhirnya KabarMakassar menjadi pilar pemerintah kota Makassar untuk bermitra dengan Kabar Makassar sebagai penggagas cek fakta di timur Indonesia," ucapnya

Wasekjen AMSI Yulis Sulistyawan juga mengupas strategi pelaku industri media lokal dalam melakukan produksi cek fakta di redaksi media arus utama. 

"Produksi konten cek fakta sangat penting untuk didistribusikan secara luas. Karena outreach atau saluran-saluran cek fakta ini bisa dioptimalkan," ungkap Yulis yang juga adalah Wakil Direktur Tribunews.com.

Hal sama juga disampaikan CEO The Conversation Indonesia Prodita Sabarini mengatakan media yang dikelolanya ini tidak fokus ke cek fakta karena konten ini membutuhkan tenaga pemeriksa fakta yang tidak sedikit.

"The Conversation pada masa pemilu. Memilih cek fakta dengan melibatkan akademisi. Ternyata animo mereka untuk terlibat dalam fact checker cukup tinggi dari kalangan akademisi," ucap perempuan yang disapa Odita ini.

Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang
Cek Fakta Pilkada Serentak Jadi Perhatian Peserta Workshop Fact Checking Ecosystem in Local Media di Palembang.
Bendum AMSI Gaib Maruto Sigit yang memandu workshop ini juga tampak kewalahan membendung animo peserta workshop yang menanyakan tantangan dan peluang fact checker lokal di daerah-daerah jelang pilkada serentak mendatang.

Indonesia Fact Checking Summit merupakan forum nasional yang akan mengulas tentang tren gangguan informasi, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan dinamika ekosistem media selama Pemilu 2024. (*)

Rabu, 01 Mei 2024

Senin, 29 April 2024

   Senin, April 29, 2024    Comment   

Kapolres Sekadau: Informasi Kecelakaan Murid SDB Slamet Riyadi Tidak Benar

Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama
Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama. (Humas Polres Sekadau)
SEKADAU – Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama, menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap informasi bohong yang beredar melalui telepon dari orang tak dikenal. Pagi tadi, Senin (29/4/2024), beredar kabar bohong tentang kecelakaan murid Sekolah SDB Slamet Riyadi yang membuat panik para orang tua.

"Kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Sampai hari ini, tidak ada laporan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan murid SDB Slamet Riyadi di wilayah Kabupaten Sekadau," ujar Kapolres AKBP Nyoman Sudama.

Dijelaskan Kapolres bahwa di sepanjang Jalan Merdeka Selatan, di mana SDB Slamet Riyadi berada, terdapat beberapa sekolah lain seperti SMPK Santo Gabriel dan SMA Karya. 

"Setiap pagi pada jam keberangkatan sekolah, Polres Sekadau selalu menempatkan personel untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas guna mencegah kemacetan dan kecelakaan. Hal ini juga dilakukan di jalur utama lainnya di Kota Sekadau," jelas Kapolres.

Terkait informasi bohong yang berdedar tadi, Kapolres mengimbau masyarakat, terutama para orang tua, untuk waspada terhadap nomor telepon tak dikenal dan tidak terburu-buru mempercayai informasi yang disampaikan.

"Jika menerima telepon atau pesan dari orang tak dikenal menyampaikan tentang informasi kecelakaan dan sebagainya, mohon untuk konfirmasi kebenarannya dengan menghubungi Call Center Polri 110," imbaunya.

Sebelumnya, beberapa orang tua murid SDB Slamet Riyadi panik setelah menerima telepon dari orang tak dikenal yang menyampaikan bahwa anak mereka mengalami kecelakaan. Namun, setelah diperiksa, anak-anak mereka dalam keadaan baik-baik saja.

Ketua Komite SDB Slamet Riyadi, Aloysius Ama Kii, juga mengkonfirmasi bahwa informasi kecelakaan tersebut tidak benar. Ia mengimbau para orang tua yang mendapatkan informasi serupa agar tidak panik dan segera menghubungi pihak sekolah untuk verifikasi kebenarannya. Kepada aparat penegak hukum pihak sekolah berharap dapat mengungkap modus penipuan tersebut.

Terkait informasi bohong tersebut, lanjut Kapolres, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap informasi yang beredar, terutama yang berasal dari sumber yang belum dipastikan kebenarannya. Pastikan untuk selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi lebih lanjut," tegasnya.

Kapolres juga memberikan tips kepada masyarakat agar terhindar dari penipuan bermodus kecelakaan. Jangan panik saat menerima kabar tentang kecelakaan, terutama melalui telepon dari orang tak dikenal. Segera hubungi pihak sekolah atau keluarga terdekat untuk memastikan kebenaran informasi.

Laporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian jika terbukti sebagai penipuan. Jangan mudah tergoda untuk mentransfer uang atau memberikan informasi pribadi kepada orang tak dikenal.

"Selalu berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan yang marak terjadi. Mari kita bersama-sama memerangi penipuan dan menjaga keamanan diri serta keluarga," pungkasnya.

Minggu, 25 Februari 2024

   Minggu, Februari 25, 2024    Comment   

Fakta atau Hoaks? Video TikTok Sorakan Prabowo-Gibran Terbongkar!

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Video TikTok Sorakan Prabowo-Gibran Terbongkar!
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Video TikTok Sorakan Prabowo-Gibran Terbongkar!
JAKARTA - Sebuah video yang beredar melalui akun TikTok @achhamiri445 menampilkan kerumunan orang yang terlihat sedang memperhatikan layar besar yang menampilkan sosok Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, keduanya mengenakan baju berwarna biru dan tengah melambaikan tangan. Dalam video tersebut, terdengar sorakan dari puluhan orang yang tampak antusias saat melihat kedua tokoh tersebut.

HASIL CEK FAKTA
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa video tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 

Video tersebut sebenarnya tidak menampilkan sosok Prabowo dan Gibran di dalam layar besar tersebut. 

Penelusuran menggunakan mesin pencari menemukan video serupa yang diunggah pada laman YouTube Heart News West Country dengan judul “Fans at Ashton Gate Stadium, Bristol, celebrate England winner against Wales at Euro 2016” pada 17 Juni 2016. 

Video asli tersebut menampilkan kerumunan yang sedang menyaksikan pertandingan antara Inggris dan Wales di Euro 2016. Sorakan yang terdengar di video tersebut dipicu oleh gol yang dicetak oleh pemain Inggris, Daniel Sturridge, di masa injury time.

Lebih lanjut, melalui kanal YouTube Bristol Sport, terungkap bahwa video tersebut diambil di Independence Sports Bar, Ashton Gate Stadium, Inggris, seperti yang tertera dalam video berjudul “Welcome To Ashton Gate Stadium”. 

Dengan membandingkan lokasi yang terlihat dalam video dengan situasi di dalam Independence Sports Bar, dapat disimpulkan bahwa video yang beredar di akun TikTok tersebut sebenarnya merupakan rekaman situasi di Inggris, bukan di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa video yang diunggah oleh akun TikTok @achhamiri445 terkait kerumunan yang menyaksikan Prabowo-Gibran di Ashton Gate adalah tidak benar. 

Video tersebut telah dimanipulasi dan masuk ke dalam kategori HOAKS dengan konten yang dimanipulasi.

KESIMPULAN
Dengan demikian, video tersebut tidak dapat dipercaya sebagai representasi dari kejadian yang sesungguhnya dan disarankan untuk tidak menyebarluaskannya demi mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat.

RUJUKAN



   Minggu, Februari 25, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Pasca Kalah Pilpres, Anies Baswedan Berdialog dengan Lukisan Bung Hatta

[Cek Fakta] Pasca Kalah Pilpres, Anies Baswedan Berdialog dengan Lukisan Bung Hatta
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Pasca Kalah Pilpres, Anies Baswedan Berdialog dengan Lukisan Bung Hatta
JAKARTA - Dalam narasi dilayar video atas nama akun johan.sugioyon menuliskan, "Capres 01 Sdh Mulai Oleng. Karena Kalah Pilpres. Curhat Kpd Lukisan, Bkn Kpd Allah. SWT. Astaghfirullah…!!"

HASIL CEK FAKTA
Sebuah video yang viral belakangan ini di platform TikTok memperlihatkan potongan rekaman yang menampilkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sedang berbicara di depan lukisan Bung Hatta. Narasi yang menyertainya menyebutkan bahwa momen tersebut terjadi setelah Anies kalah dalam Pilpres 2024.

Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap sumber asli video tersebut, ditemukan bahwa cuplikan tersebut diambil saat Anies Baswedan melakukan kunjungan ke rumah kelahiran Bung Hatta di Padang pada tanggal 2 November 2023.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa potongan video tersebut tidak memiliki kaitan dengan hasil quick count Pilpres 2024. Sebaliknya, video tersebut merupakan rekaman dari kunjungan Anies Baswedan ke rumah kelahiran Bung Hatta yang telah terjadi jauh sebelum pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024.

KESIMPULAN
Klaim yang menyebutkan bahwa video tersebut terjadi sebagai dampak kekalahan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 tidaklah benar. Cuplikan tersebut jelas diambil dari momen kunjungan Anies ke rumah kelahiran Bung Hatta pada tanggal 2 November 2023.

RUJUKAN


Rabu, 21 Februari 2024

   Rabu, Februari 21, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik.
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Alumni Trisakti Solid Mendukung Jokowi Setelah Serangkaian Kritik.
JAKARTA - “trisakti bergerak melawan orang yang bikin onar di bangsa indonesia #trisakti #mahasiswa #lawan #akademik #politik #milikrakyat”

“Deklarasi alumni Trisakti pendukung Jokowi Sabtu, 2 Februari 2024 18;30 WIB Mahasiswa Trisakti Telah Deklarasi Untuk Menjaga Ke Keutuhan Bangsa Dan Negara Kami Mengecam Keras Ucapan Akademik UGM.UI.UII.Unhas.Unlam.Unand Untuk Mengajari Para Mahasiswa Nya Di ajari Cara berbicara Dan cara Berakhlak. Kami Mengutuk Keras Agar Semua Mahasiswa Netral Jangan Bikin Onar Di Negara Indonesia Saya Tau Betul UGM Itu Dukung Mahfud MD Karena Ganjar Ketua BIM.Pemilu Kali ini jangan Kau Kotori Karena Semua HAK ada pada Masyarakat Indonesia Yang menentukan Kemenangan Pemilu 2024”

“Trisakti bersama presiden kami siap membela Presiden untuk melawan mahasiswa yang ingin menjatuhkan presiden Indonesia Universitas ini sengkuni NKRI UGM.UII.UI.Unhas.Unlam.Unand. kami siap melawan akademik UGM.UI.UII.Unhas.Unlam.Unand”

Beredar tangkapan layar headline berita yang menyatakan bahwa Alumni Trisakti mendeklarasikan dukungan mereka untuk Presiden Jokowi setelah mendapat kritik dari sejumlah akademisi universitas. 

HASIL CEK FAKTA
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata tanggal publikasi berita tersebut dan catatan pada foto headline telah dimanipulasi. 

Sebenarnya, berita dengan judul yang sama telah dipublikasikan oleh Antara pada 10 Februari 2019, yang jelas tidak memiliki kaitan dengan konteks yang terjadi baru-baru ini.

Selain itu, tidak ada sumber yang valid yang dapat membenarkan klaim bahwa alumni atau mahasiswa Trisakti secara kolektif mengecam petisi yang diajukan oleh beberapa akademisi dari berbagai universitas di Indonesia dan kemudian mendukung Jokowi. 

Lebih lanjut, foto yang menampilkan sejumlah mahasiswa dengan mengenakan almamater Trisakti ternyata adalah gambar jajaran pengurus serta anggota Parlemen Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti (PMFK Usakti) periode 2020/2021. 

Gambar tersebut sudah lama tersedia di laman resmi fk.trisakti.ac.id sejak tahun 2021, dan tidak memiliki kaitan dengan situasi politik saat ini.

KESIMPULAN
Dengan demikian, klaim bahwa alumni Trisakti secara kolektif mendukung Jokowi setelah mendapat kritik dari berbagai akademisi universitas Indonesia adalah tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai Konten yang Dimanipulasi.

Faktanya, headline berita yang disebutkan telah diberitakan oleh Antara pada 10 Februari 2019, bukan pada 2 Februari 2024 seperti yang tertera pada tangkapan layar yang beredar. Ini menunjukkan adanya manipulasi pada informasi tersebut.

RUJUKAN



   Rabu, Februari 21, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka.
JAKARTA - Akhirnya Ketua “Partai NasDem” Bpk “SURYA PALOH” Menyadari, Bhw Mengusung”ANIES” Menjadi Capres Di Pemilu’2024 Merupakan Suatu “Kesalahan” Dan “Kebodohan”. 

Tenang Pak Masih Ada Kesempatan Di Thn 2029, Usung Lagi Calon Yg Populer Dan Berbobot. 

COBA ITU YG DUKUNG ANIES MAU KOMEN APA SETELAH MELIHAT VIDEO INI. Bosnya Anies Saja Bpk Surya Paloh Yg Mengusungnya Jadi Capres Menyesal. 

Bagaimana Menurut Anda….???, Masih Pantaskah Anies Menjadi Pemimpin NKRI Ini. 

Hny Org Yg Tdk Waras Yg Memilih Anies, Apalagi Stlh Tahu Bnyk Kejelekan, Dan Kebusukannya. Wassalam.”

Sebuah postingan di media sosial Facebook menyebar luas dengan klaim bahwa Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, telah mengakui kesalahan besar dan kebodohan dari keputusan partainya dalam mengusung Anies Baswedan. 

Dalam postingan tersebut, terdapat cuplikan pidato Surya Paloh yang menyampaikan, "betapa bodohnya NasDem menempatkan Calon Presiden yang tidak populer yang dianggap bertentangan dengan komitmen kebangsaan."
[Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. [Cek Fakta] Surya Paloh Mengakui Salah Langkah Dukung Anies, Permintaan Maaf Terbuka.

HASIL CEK FAKTA
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, klaim tersebut ternyata menyesatkan. Dalam video lengkap pidato Surya Paloh yang tersedia di kanal YouTube MetroTV, terlihat bahwa Surya Paloh sebenarnya sedang mendiskusikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh partai NasDem setelah keputusan untuk mendukung Anies Baswedan.

Dalam potongan yang dipergunakan dalam postingan tersebut, Surya Paloh sebenarnya hanya mengutip pernyataan dari pihak lain, dan tidak secara eksplisit mengakui bahwa mendukung Anies adalah sebuah kesalahan atau kebodohan.

KESIMPULAN
Oleh karena itu, klaim bahwa Surya Paloh menyesal mendukung Anies dan menganggapnya sebagai sebuah kebodohan adalah tidak benar dan dapat dikategorikan sebagai Konten yang Menyesatkan.

RUJUKAN




Sabtu, 17 Februari 2024

   Sabtu, Februari 17, 2024    Comment   

Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden.
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Fakta atau Hoaks? Raja Arab Saudi akan Berikan Hak Pakai Tanah Jika Anies Jadi Presiden.
JAKARTA - Keberadaan narasi yang mengklaim bahwa Raja Arab Saudi akan memberikan hak pakai tanah jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden telah menjadi perbincangan di berbagai media sosial. 

Narasi tersebut menyebutkan bahwa dengan hak pakai tanah, jemaah haji akan terbebas dari biaya akomodasi, penginapan, makan, visa, dan sebagainya, sehingga ongkos naik haji (ONH) hanya sebesar Rp 10 juta.

Salah satu akun Facebook pada Rabu (14/2/2024) menuliskan narasi yang menyebar luas:

"JANJI RAJA ARAB SAUDI BILA ANIES MENANG
Jangan heran jika Anies menang ONH 10 juta jadi kenyataan, begini penjelasannya: Bila Anies menang dan jadi Presiden RI, Raja Arab Saudi akan memberikan Hak Pakai Tanah untuk didirikan Kampung Haji Indonesia (baca Kawasan Pemukiman berupa Hotel) untuk kegiatan Ibadah Haji dan Umroh."

HASIL CEK FAKTA
Namun, Tim Cek Fakta Kompas.com melakukan penelusuran terhadap narasi tersebut dan menyimpulkan bahwa narasi tersebut tidak benar atau hoaks. 

Tidak terdapat informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi mengenai janji Raja Arab Saudi terkait pemberian hak pakai tanah.

Lebih lanjut, biaya haji untuk warga negara Indonesia (WNI) diatur melalui keputusan presiden dan dibahas bersama DPR. Komisi VIII DPR RI telah menyepakati biaya haji pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 sebesar Rp 56 juta, sementara Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disepakati sebesar Rp 93 juta.

Terkait hal ini, Abdul Wachid, dalam Rapat Panja BPIH dengan Kemenag pada tanggal 27 Oktober 2023, menyatakan bahwa biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayarkan mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, dan sebagian akomodasi di Madinah.

Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

KESIMPULAN
Dengan demikian, narasi yang menyebutkan bahwa Raja Arab Saudi akan memberikan hak pakai tanah jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden dapat disimpulkan sebagai hoaks. 

Tidak ada bukti atau informasi resmi yang mendukung klaim tersebut, dan biaya haji untuk tahun 2024 telah ditetapkan melalui proses resmi oleh pemerintah Indonesia.

RUJUKAN











Jumat, 16 Februari 2024

   Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

Koalisi CekFakta.com Periksa 56 Hoaks dan Publikasikan 107 Artikel Selama Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
JAKARTA – Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) merampungkan proses pemantauan mis/disinformasi selama hari pencoblosan 14 Februari 2024 dengan melibatkan lebih dari 100 media lokal dan nasional di seluruh Indonesia. 

Total ada 131 media lokal dan nasional yang terlibat dalam kerja besar patroli hoaks di media sosial dan aplikasi percakapan sejak pukul 05.00 hingga 20.00 waktu Indonesia bagian barat. 

Sebanyak 25 media di antaranya merupakan media mitra CekFakta.com yang sudah terlibat sejak pendirian gerakan kolaborasi ini setahun sebelum Pemilu 2019 silam. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Setiap media yang berpartisipasi mengerahkan pemeriksa fakta dari medianya yang sudah mendapatkan pelatihan intensif mengenai metode debunking dan prebunking hoaks di ranah digital sejak 2020 silam. 

Verifikasi final atas konten pemeriksaan fakta dari media mitra sebelum diunggah ke situs CekFakta.com dilakukan tim editor dari tiga organisasi pendiri: AJI, AMSI dan Mafindo. 

Artikel yang sudah dimuat di CekFakta.com bebas direpublikasi oleh semua media mitra yang tergabung dalam koalisi ini. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Sekjen AJI Indonesia, Ika Ningtyas, yang menjadi koordinator periksa fakta kolaboratif pada hari pemungutan suara menegaskan pentingnya aktivitas ini untuk membantu publik menyikapi proses pemilu. 

“Setiap kali hari H coblosan biasanya diikuti hoaks yang menargetkan pemilih dan penyelenggara pemilu. Kita perlu memonitor juga jika ada disinformasi yang dapat menyebabkan konflik,” katanya.

Dibandingkan Pemilu 2019 proses cek fakta pada Pemilu 2024 jauh lebih menantang karena di tengah dugaan kecurangan Pemilu dan tidak netralnya aparatur sipil negara sehingga pemeriksa fakta tidak bisa hanya mengandalkan sumber-sumber dari otoritas, tapi butuh verifikasi lebih mendalam ke lapangan. 

Untuk membantu publik melaporkan hoaks yang mereka terima, CekFakta.com membuka akun pengaduan atau tipline di WhatsApp nomor +62 811-1000-0579 

Ketua Umum Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, memastikan gerakan cekfakta di Indonesia juga bekerjasama intensif dengan masyarakat sipil yang mengawal proses pemilu dan lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. 

“Keterlibatan relawan antihoaks dari berbagai kota dan lintas organisasi masyarakat sipil untuk ikut memonitor isu hoaks pada hari pencoblosan sangat penting sebagai respons cepat penanganan hoaks pemilu, kita juga berkoordinasi dengan beberapa platform digital yang banyak digunakan masyarkat Indonesia supaya penanganan bisa dilakukan lebih responsif”, katanya. 

Sampai saat ini, ada 51 organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi, yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan CekFakta.com untuk menyebarkan prinsip dan konten cekfakta ke komunitas masing-masing. 

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika mengapresiasi semua media lokal dan nasional yang terlibat dalam kolaborasi cekfakta selama pemilu 2024. 

“Partisipasi yang aktif dari ratusan media anggota AMSI dalam kegiatan periksa fakta menunjukkan adanya semangat yang tinggi untuk berinovasi digital dan meningkatkan relevansi dan keterpercayaan publik pada media,” katanya. 

Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Gerakan periksa fakta kolaboratif CekFakta.com yang dikelola tiga organisasi pers: Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). (AMSI)
Selain kegiatan patroli hoaks dan periksa fakta selama hari pencoblosan 14 Februari 2024, koalisi CekFakta.com juga rutin melakukan live fact checking dalam lima kali debat calon presiden dan wakil presiden. 

Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan setiap pernyataan kandidat berdasarkan pada data dan fakta yang bisa diakses khalayak ramai. 

Seluruh rangkaian kegiatan cekfakta selama Pemilu 2024 didukung oleh Google News Initiative, yang telah mendukung kolaborasi ini sejak awal berdirinya enam tahun silam. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Communication Officer AMSI: Rudy Andanu (WA +62 815-9677-068)
   Jumat, Februari 16, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Video Viral Prabowo Berselawat Saat Kampanye

Video Viral Prabowo Berselawat Saat Kampanye
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Video Viral Prabowo Berselawat Saat Kampanye
JAKARTA - Sebuah video yang mengklaim menampilkan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, sedang berselawat selama kampanye telah menjadi viral di media sosial. Namun, menurut penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, suara Prabowo dalam video tersebut ternyata dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).

Video yang memuat klaim tersebut diposting oleh akun TikTok pada Senin (12/2/2024) dengan narasi, "Pasti kau bisa menang Kami ada disini Untukmu #allinprabowo2024 #prabowopresiden2024 #gerindra."

HASIL CEK FAKTA
Tim Cek Fakta Kompas.com menggunakan perangkat AI Voice Detector untuk memeriksa suara Prabowo dalam video tersebut. Hasilnya, suara Prabowo berselawat terdeteksi 93,25 persen dihasilkan oleh AI.

Lebih lanjut, Tim Cek Fakta melakukan penelusuran terhadap video kampanye terakhir pasangan Prabowo-Gibran di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Minggu (10/2/2024). Namun, dalam video kampanye tersebut yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, tidak terdapat momen Prabowo berselawat seperti yang terlihat dalam konten di TikTok.

KESIMPULAN
Suara Prabowo berselawat dalam video TikTok tersebut terdeteksi 93,25 persen dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Namun, dalam kenyataannya, saat kampanye terakhir di GBK, Minggu (10/2/2024), tidak ada momen Prabowo berselawat yang terjadi.

RUJUKAN




Rabu, 14 Februari 2024

   Rabu, Februari 14, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Surat Suara Tercoblos duluan Dikolom 02 Prabowo-Gibran

[CEK FAKTA] Surat Suara Tercoblos duluan Dikolom 02 Prabowo-Gibran
Gambar tangkap layar video facebook akun Alfatahroem RI.
BORNEOTRIBUN.COM - Video viral mengenai dugaan kecurangan dalam proses pemungutan suara Pilpres 2024 kembali menghebohkan media sosial. Sebuah akun Facebook dengan nama "Alfatahroem RI" menyebut bahwa insiden tersebut terjadi di TPS 54 RT 10 Desa Bojongkulur, Gunung Putri.

Menurut laporan yang disampaikan pada pukul 09.00, sudah terdapat 8 surat suara yang tercoblos pada kolom Prabowo-Gibran. Hal ini memicu kekhawatiran akan adanya upaya manipulasi dalam proses pemilihan.


HASIL CEK FAKTA
Dikutip Kompas.com (14/2/2024), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membenarkan bahwa sejumlah surat suara Pilpres 2024 di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga telah tercoblos pada kolom Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kejadian di Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang ada tercoblos, laporan cepatnya, masih laporan cepat, bahwa terjadi surat suara PPWP (pemilu presiden-wakil presiden) yang tercoblos sejumlah 8 surat suara," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, kepada wartawan pada Rabu (14/2/2024).

"Bahwa hal tersebut diketahui pada pukul 08.30 oleh 2 orang pemilih yang ingin mencoblos surat suara," ia menambahkan.

KESIMPULAN
Dalam video viral tersebut yang menunjukan suarat suara di TPS 54 RT 10 Desa Bojongkulur, Gunung Putri sebelumnya sudah tercoblos di kolom 02 Prabowo-Gibran adalah benar.

RUJUKAN


Senin, 12 Februari 2024

   Senin, Februari 12, 2024    Comment   

Cek Fakta: Klaim Tentang KPU Tak Lagi Keluarkan Undangan Fisik Pemilu 2024 Tidak Benar

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Cek Fakta: Klaim Tentang KPU Tak Lagi Keluarkan Undangan Fisik Pemilu 2024 Tidak Benar.
Konten distribusi dari halaman cekfakta.com. Cek Fakta: Klaim Tentang KPU Tak Lagi Keluarkan Undangan Fisik Pemilu 2024 Tidak Benar.
JAKARTA - Beredar di media sosial pesan berantai yang menyebut KPU tidak lagi memberikan undangan fisik untuk mencoblos dalam pemilu 2024. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 6 Februari 2024.

Berikut isi pesan berantainya:

"Just Info..pemilu 2024 (pil-leg dan pil-pres)Cek DPT Online https://cekdptonline.kpu.go.id/Masukkan NIK. akan keluar dan TPS yang haruss didatangi ditampilkan 

Sekarang *tidak dikeluarkan Undangan coblos*, tapi langsung Cek secara online saja!!!!!"

Lalu benarkah pesan berantai yang menyebut KPU tidak lagi memberikan undangan fisik untuk mencoblos dalam pemilu 2024?

HASIL CEK FAKTA
Dilansir dari Cek Fakta Liputan6.com dengan meminta penjelasan pada Komisioner KPU RI, Idham Holik. Ia menjelaskan pesan berantai itu tidak benar.

"Dalam pasal 6 peraturan KPU No.25 Tahun 2023 ayat (2), KPPS melakukan kegiatan antara lain menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Format dan waktu penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU," ujar Idham saat dihubungi Minggu (11/2/2024).

Ia juga menambahkan dalam Bab II angka 1 huruf a angka 2 dan 3 dalam Lampiran I Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024, pada halaman 10 terdapat penjelasan yang lebih rinci terkait hal tersebut. Berikut isinya:

2) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

3) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU."

"Jadi pesan berantai yang beredar yang menyebut KPU tidak memberikan undangan fisik untuk mencoblos adalah disinformasi, siapapun yang melakukan disinformasi bisa terjerat UU ITE. Peraturan KPU ini teregister di Kementerian Hukum dan HAM RI" kata Idham.

Di sisi lain website untuk memeriksa DPT secara online memang benar dan bisa diakses melalui https://cekdptonline.kpu.go.id/.

KESIMPULAN
Pesan berantai yang menyebut KPU tidak lagi memberikan undangan fisik untuk mencoblos dalam pemilu 2024 adalah tidak benar. Faktanya undangan tetap diberikan maksimal tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

RUJUKAN



Minggu, 11 Februari 2024

   Minggu, Februari 11, 2024    Comment   

[Cek Fakta] Ribuan Warga Madura dan Jawa Timur Boikot Kampanye Prabowo-Gibran

Konten distribusi dari halaman cekfakta.com.
JAKARTA - Sebuah video yang beredar dari kanal YouTube yang bernama CATATAN ISTANA menggambarkan ribuan warga Madura dan Jawa Timur turun ke jalan untuk memboikot kampanye Prabowo-Gibran. 

HASIL CEK FAKTA
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, thumbnail yang ditampilkan dalam video tersebut ternyata merupakan hasil manipulasi dari gabungan beberapa gambar. Selain itu, video tersebut hanya menampilkan beberapa cuplikan video dan gambar yang tidak mendukung klaim narasi.

Narator dalam video hanya membacakan sebuah artikel dari situs siap.viva.co.id yang berjudul "Spanduk Tolak Gibran Bermunculan di Madura: Hina Mahfud Berarti Menghina Kita" yang dipublikasikan pada 26 Januari 2024. Artikel tersebut membahas spanduk-spanduk yang menolak Gibran terkait sikapnya selama debat cawapres yang dianggap merendahkan Mahfud MD. Spanduk-spanduk tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti di Bangkalan Madura, Kota Malang, dan Kabupaten Jember.

Dengan demikian, klaim narasi yang menyatakan ribuan warga Madura dan Jawa Timur turun ke jalan untuk memboikot kampanye Prabowo-Gibran dapat dikategorikan sebagai informasi yang keliru dan termasuk dalam konten yang dimanipulasi.

KESIMPULAN
Dari hasil periksa fakta, Pekik Jalu Utomo, menyampaikan Faktanya tidak ditemukan informasi terkait ribuan warga Madura dan Jawa Timur turun ke jalan untuk memboikot kampanye Prabowo-Gibran. Selain itu, thumbnail yang ditampilkan pada video tersebut merupakan hasil manipulasi.

RUJUKAN

Selasa, 06 Februari 2024

   Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

[CEK FAKTA] Prabowo Klaim Hanya Ada 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia

Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto. (Borneotribun/Tim)
Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto. (Borneotribun/Tim)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyebut hanya ada 92 Fakultas Kedokteran (FK) di Indonesia. Hal itu dikatakannya saat menyampaikan visi misi dan program kerja dalam debat Capres yang digelar KPU RI di JCC Senayan, Minggu malam, 4 Februari 2024. 

“Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140 ribu dokter dan itu akan kita segara atasi dengan cara kita akan menambah Fakultas Kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92 (Fakultas Kedokteran) kita akan membangun 300 Fakultas Kedokteran,” kata Prabowo.

HASIL CEK FAKTA
Dikutip dari kemdikbud.go.id, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Peningkatan Kuota Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran, Program Dokter Spesialis dan Penambahan Program Studi Dokter Spesialis Melalui Sistem Kesehatan Akademik/ Academic Health System (AHS). 

“Berdasarkan data World Health Organization (WHO) dari 1000 populasi penduduk diperlukan satu dokter. Sementara itu, menurut dinas kesehatan, Indonesia baru memiliki 110 ribu dokter sehingga butuh 160 ribu lulusan kedokteran dari 92 Fakultas Kedokteran. Untuk mencapai ini kita butuh 14 tahun,” kata Menkes pada Selasa, 12 Juli 2022.

Sementara itu, dilansir dari sehatnegeriku.kemkes.go.id, Menkes menjelaskan pihaknya juga berupaya meningkatkan ketersediaan dokter spesialis. Pemenuhan ini dilakukan karena jumlah dokter spesialis masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dokter umum.

Guna mengatasi kekurangan itu, pihaknya mengungkapkan telah melakukanupaya guna meningkatkan kapasitas serta kualitas dokter spesialis khususnya untuk pelayanan jantung, yakni meningkatkan jumlah prodi. 

Dikatakan Menkes jumlah prodi yang tersedia saat ini masih jauh dari harapan. Dari 92 Fakutas Kedokteran di Indonesia, hanya Ada 20 FK yang memiliki prodi pelayanan jantung, sementara yang bisa melakukan spesialis BTKV hanya 2 prodi.

KESIMPULAN 
Klaim Prabowo hanya ada 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia adalah benar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut dari 92 Fakutas Kedokteran di Indonesia, hanya Ada 20 FK yang memiliki prodi pelayanan jantung, sementara yang bisa melakukan spesialis BTKV hanya 2 prodi.

RUJUKAN


Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno