Komisioner Bawaslu Laporkan 2.760 TPS Rawan di Kalbar

Redaksi    Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

Komisioner Bawaslu Laporkan 2.760 TPS Rawan di Kalbar

Logo Bawaslu. Komisioner Bawaslu Laporkan 2.760 TPS Rawan di Kalbar.

SEKADAU - Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat (Kalbar), Faisal Riza, mengungkapkan bahwa lembaganya telah melakukan pemetaan terhadap tempat pemungutan suara (TPS) yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam pendistribusian logistik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Pemetaan tersebut melibatkan semua pengawas hingga di tingkat desa/kelurahan. Hasil pemetaan menunjukkan sekitar 2.760 TPS di Kalbar yang tergolong rawan dalam pendistribusian logistik Pemilu dari total 17.626 TPS di seluruh Kalbar," kata Faisal Riza di Pontianak, Senin.

Menurut Faisal, sebanyak 15 persen dari jumlah total TPS di Kalbar diidentifikasi sebagai rawan pendistribusian logistik, yang setara dengan sekitar 2.760 TPS.

Faisal menjelaskan bahwa TPS yang termasuk dalam kategori rawan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kriteria. 

Pertama, TPS yang terletak di daerah dengan akses internet terbatas, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam distribusi informasi. 

Kedua, TPS yang berada di lokasi terpencil atau sulit dijangkau. 

Ketiga, TPS yang rentan terhadap bencana banjir atau longsor.

"Keempat, TPS yang sulit dijangkau melalui sarana transportasi darat, misalnya harus melewati jalur laut, sungai, atau hutan," jelasnya.

Selain itu, Bawaslu juga telah melakukan pengawasan terhadap aspek keamanan guna memastikan logistik dapat didistribusikan dengan aman dan tidak tercecer.

"Kami melakukan pengawasan terhadap distribusi logistik untuk dilaporkan kepada KPU agar langkah-langkah antisipatif dapat diambil," ujar Faisal.

Wartawan: Antara/Rendra Oxtora

Editor: Yakop

Ketua Bawaslu Kalbar: Komitmen Menolak Politik Uang di Pemilu 2024

Redaksi    Senin, September 04, 2023    Comment   

Ketua Bawaslu Kalbar: Komitmen Menolak Politik Uang di Pemilu 2024

Ketua Bawaslu Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat.

PONTIANAK – Ketua Bawaslu Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat, menegaskan komitmen untuk menolak politik uang dari partai politik selama Pemilu 2024.

Dia menyatakan bahwa Bawaslu akan mengawasi tahapan pemilu dengan ketat, mendorong penyelenggara pemilu untuk mematuhi aturan dan keyakinan mereka.

Hidayat juga mengumumkan rencana pembentukan sekolah kader pengawasan untuk menilai kualifikasi calon kader pengawasan pemilu.

Bawaslu Kalbar akan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan dan mendorong pembentukan Desa Awas di kampung masing-masing.

Selain itu, Hidayat mengajak masyarakat dan pihak terkait untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan mewujudkan suasana pesta demokrasi yang riang gembira.

Dia menyoroti pentingnya menghormati perbedaan dalam kompetisi pemilu tersebut.

Hidayat juga menekankan bahwa Pemilu 2024 akan menjadi momen demokrasi terbesar dalam sejarah, mencakup pemilihan anggota legislatif dari berbagai tingkatan hingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dia berharap seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di Kalbar akan bekerja sama untuk menjalankan pemilu yang adil dan damai, mengingat keterbatasan sumber daya manusia dalam penyelenggara pemilu.

Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Kalbar Teken MoU dengan AMSI

Redaksi    Minggu, November 20, 2022    Comment   

Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Kalbar Teken MoU dengan AMSI

Bawaslu Kalbar Teken MoU dengan AMSI Kalbar. (AMSI Kalbar)

Pontianak – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat menjalin Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengawasan Pemilu 2024 dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Kalbar dengan ditandai penandantangan MoU atau nota kesepahaman, Minggu (20/11/2022).

Penandantangani langsung dilakukan Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah dengan Ketua AMSI Kalbar, Kundori didampingi Sekretaris AMSI Muhlis Suhaeri dan Bendahara AMSI Sahat Tinambunan di salah satu Hotek di Pontianak disela acara Rapat Koordinasi SDM dan Teknis Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bawaslu Kalbar Teken MoU dengan AMSI Kalbar. (AMSI Kalbar)

“Kami berharap dengan MoU dengan tiga lembaga yakni AMSI, AJI dan IJTI.  Mudah-mudahan bisa diikuti sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten dan kota untuk menindaklanjuti kerjasama dengan lembaga organisasi tersebut. Agar nantinya pengawasan partisipatif dalam menghadapi penyelengaraan pemilu. Salah satu dalam upaya pencegahan,” ungkap Ruhermansyah didampingi Anggota Bawaslu, Faisal Riza.

Menurut Ruhermansyah, adapun diantara ruang lingkung nota kesepahatamn meluputi Bimbingan Teknis Peliputan dan Publikasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Penyampaian informasi awal dugaan pelanggaran.

“Kemudian melakukan peliputan dan Publikasi tentang pengawasan pemilu dan menggalang upaya pengawasan melalui Publikasi media yang memenuhi standar jurnalistik yang baik,” papar Ruhermansyah.

Sementara itu, Ketua AMSI Wilayah Kalbar, Kundori menyambut baik program Bawaslu Kalbar yang melakukan kolaborasi dengan organisasi media dan jurnalis dalam rangka mengawal proses Pemilu 2024.

“Kami AMSI siap mengawal dalam melakukan pengawasan partisipatif dalam pemilu. AMSI sendiri secara nasional sudah secara terprogram terlibat dalam mensukseskan pemilu salah satunya dalam program cekfakta dengan maraknya hoaks atau berita bohong dalam momen pemilu,” kata Kundori.

Seperti diketahui, selama ini tim CekFakta secara kolaborasi terus bekerja menangkal informasi bohong (hoax), khususnya menjelang perhelatan pemilu 2024, karena berdasarkan survei Kementerian Komunikasi dan Informatika 2021, konten politik adalah saluran yang paling besar berisi berita palsu.

Tim CekFakta terdiri dari beragam kelompok organisasi dan perusahaan yaitu Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan didukung Google News Initiative dan Cekfakta.com.

Oleh: AMSI Kalbar