Berita Borneotribun.com: BPKP Kalbar Hari ini
Tampilkan postingan dengan label BPKP Kalbar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BPKP Kalbar. Tampilkan semua postingan

Kamis, 01 Februari 2024

Efisiensi Pengeluaran Negara Capai Rp4,601 Triliun di Kalbar

Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Rudy M. Harahap. ANTARA/Dedi
Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Rudy M. Harahap. ANTARA/Dedi
PONTIANAK - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) telah berhasil menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan memastikan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di seluruh daerah Kalbar pada tahun 2023. 

Hasilnya, kontribusi positif terhadap efisiensi pengeluaran keuangan negara mencapai Rp4,601 triliun.

"Kami di BPKP senantiasa berupaya untuk beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis," kata Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M Harahap, di Pontianak, pada hari Rabu.

Rudy menjelaskan bahwa secara keseluruhan, BPKP Provinsi Kalbar telah memberikan kontribusi positif terhadap keuangan negara/daerah sebesar Rp4,657 triliun. 

Angka tersebut terdiri dari optimalisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp2,461 miliar, efisiensi pengeluaran negara/daerah sebesar Rp4,601 triliun, dan penyelamatan keuangan negara/daerah sebesar Rp53,56 miliar.

"Selain itu, evaluasi BPKP terhadap perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di Kalbar berhasil mengungkap potensi program/kegiatan yang tidak efektif dan tidak efisien senilai Rp4,601 triliun atau 77,02 persen dari total anggaran pada lima sektor, yaitu ketahanan pangan, kemiskinan, UMKM, stunting, dan pariwisata," tambahnya.

Rudy meminta agar semua pemerintah daerah di Kalbar terus meningkatkan komitmennya dalam mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik.

"Pemerintahan yang baik dapat diwujudkan melalui implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan pengendalian korupsi," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalbar, Harisson, mengajak BPKP untuk terus bersinergi dan membimbing pemerintah daerah dalam perencanaan yang berbasis risiko dan berorientasi pada hasil.

"Kerja sama, sinergi, dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik selama ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kalimantan Barat," tambahnya.

Sumber: Antara/Dedi
Editor: Yakop

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno