Berita Borneotribun.com: AHY Hari ini
Tampilkan postingan dengan label AHY. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label AHY. Tampilkan semua postingan

Selasa, 24 September 2024

Di Tengah Semarak HANTARU 2024, Menteri AHY Ungkap Kementerian ATR/BPN Berhasil Selamatkan Rp5,71 T Kerugian Negara dari Kejahatan Pertanahan

Di Tengah Semarak HANTARU 2024, Menteri AHY Ungkap Kementerian ATR/BPN Berhasil Selamatkan Rp5,71 T Kerugian Negara dari Kejahatan Pertanahan
Di Tengah Semarak HANTARU 2024, Menteri AHY Ungkap Kementerian ATR/BPN Berhasil Selamatkan Rp5,71 T Kerugian Negara dari Kejahatan Pertanahan.
Jakarta - Di tengah semarak peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan sudah banyak target program kementerian yang tercapai. Salah satunya, dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pertanahan. Dengan semangat, ia menyampaikan hal ini di hadapan jajarannya dalam Upacara Peringatan HANTARU 2024 pada Selasa (24/09/2024). 

“Kementerian ATR/BPN terus melakukan pencegahan timbulnya kejahatan pertanahan. Hasilnya, kita berhasil mengungkap dan menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp5,71 trilliun,” ujar Menteri AHY di Kementerian ATR/BPN, Jakarta 

Ia mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN menggandeng banyak pihak sebagai upaya pencegahan kejahatan pertanahan. “Dalam hal pencegahan timbulnya kejahatan pertanahan yang dilakukan mafia tanah, Kementerian ATR/BPN terus melakukan sinergi dan kolaborasi melalui 4 (empat) pilar, yaitu dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dan Badan Peradilan,” terang Menteri AHY. 

Berkat sinergi dan kolaborasi, dalam tahun 2024 ini saja, beberapa kasus kejahatan pertanahan yang dilakukan mafia tanah di Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan Jawa Tengah berhasil diungkap. “Selain potensi kerugian negara yang berhasil kita selamatkan, hal ini juga merupakan bukti keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat,” pungkas Menteri AHY.

Adapun hadir mengikuti Upacara Peringatan HANTARU 2024, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; undangan yang hadir dari mitra Kementerian ATR/BPN; para purnabakti yang menerima penghargaan; dan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (AR/PHAL)

Peringatan HANTARU 2024, Menteri AHY Ungkap 117,9 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar, Beri Nilai Tambah Ekonomi Rp6.721 Triliun

Peringatan HANTARU 2024, Menteri AHY Ungkap 117,9 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar, Beri Nilai Tambah Ekonomi Rp6.721 Triliun
Peringatan HANTARU 2024, Menteri AHY Ungkap 117,9 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar, Beri Nilai Tambah Ekonomi Rp6.721 Triliun.
Jakarta - Pada Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) yang dilangsungkan Selasa (24/09/2024), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku inspektur upacara mengungkapkan sejumlah capaian program kerja, salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun.

"Alhamdulillah, kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari yang semula capaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 ini atau naik 250% dalam tujuh tahun terakhir," ungkap Menteri AHY dalam amanatnya.

Diketahui, program PTSL yang sudah dijalankan dari tahun 2017 ini menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan. "Tentunya, nilai tambah ini kita harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia dengan tujuan bersama, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia," terang Menteri AHY.

Dengan terus meningkatnya jumlah tanah terdaftar, artinya jumlah Kabupaten/Kota Lengkap juga terus meningkat. Hingga saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota telah dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap. Suatu kabupaten/kota dapat dikatakan lengkap apabila seluruh bidang tanah telah terpetakan dan lengkap secara spasial, no gap, no overlap. "Dengan status itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta Kabupaten/Kota Lengkap tersebut, untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya," ujar Menteri AHY.

"Untuk itu, kita berharap, agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Tidak hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertipikasi aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, Good and Clean Governance," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Upacara Peringatan HANTARU setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tahun ini, peringatan HANTARU mengusung tema "Semangat HANTARU, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045" sejalan dengan visi besar bangsa Indonesia. 

Turut mengikuti Upacara Peringatan HANTARU 2024, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; undangan yang hadir dari mitra Kementerian ATR/BPN; para purnabakti yang menerima penghargaan; dan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)

Senin, 23 September 2024

Pertemuan dengan Ketua Umum KADIN, Menteri AHY Bahas Peluang Sinergi dalam Membangun Ekonomi Indonesia

Pertemuan dengan Ketua Umum KADIN, Menteri AHY Bahas Peluang Sinergi dalam Membangun Ekonomi Indonesia
Pertemuan dengan Ketua Umum KADIN, Menteri AHY Bahas Peluang Sinergi dalam Membangun Ekonomi Indonesia.
Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Anindya Bakrie pada Senin (23/09/2024) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membicarakan soal langkah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan serta peluang sinergi dalam aspek pertanahan dan tata ruang. 

“Kehadiran Mas Anin di Kementerian ATR/BPN ini menyampaikan pesan bahwa untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan di berbagai sektor itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Tentu KADIN juga akan menaungi berbagai organisasi, tidak hanya KADIN di daerah tapi juga berbagai asosiasi,” ujar Menteri AHY di depan awak media. 

Ia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN juga punya peran penting dan strategis dalam membangun ekonomi Indonesia ke depan. Salah satunya melalui perencanaan tata ruang wilayah di Indonesia yang baik. “Tata ruang ini bisa benar-benar dikelola dengan baik peruntukannya, jelas mana yang buat hunian, mana yang buat industri, mana yang buat pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Tentunya kami juga ingin menghadirkan kepastian hukum,” ungkap Menteri AHY. 

Lebih lanjut, dari kepastian hukum hak atas tanah yang terus dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN, menurut Menteri AHY akan berdampak pada jalannya investasi. “Karena tadi bicara investasi itu akan mengalir jika ada kepastian hukum, termasuk kepastian hukum atas tanah di Indonesia. Sehingga, tentunya saya berharap KADIN bisa semakin maju dan bisa terus berkontribusi pada ekonomi Indonesia,” ucapnya.

Ketua Umum KADIN, Anindya Bakrie mengapresiasi kesempatan bertemu dengan Menteri ATR/Kepala BPN dan membicarakan soal peluang kerja sama antara KADIN dengan ATR/BPN. “Saya sangat bahagia Pak Menteri meluangkan waktu untuk menerima kami. Ini sangat membantu untuk bisa bekerja sama dan kita melihat kerja samanya dengan KADIN sangat besar karena memang KADIN adalah mitra strategis pemerintah dan juga payung dunia usaha berdasarkan undang-undang,” ungkapnya.

Pada pertemuan ini mengemuka pula bahasan terkait Redistribusi Tanah yang dikerjakan Kementerian ATR/BPN. Anindya Bakrie menyebut bahwa program Redistribusi Tanah bisa menjadi suatu kesempatan bagi KADIN di kabupaten/kota maupun provinsi untuk ikut mendukung ekonomi Indonesia semakin bertumbuh.

“Selain itu, tadi juga kita bicara mengenai bagaimana inovasi Bank Tanah, di mana itu sangat membantu untuk investasi di Indonesia, terutama dalam hal kepastian hukumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Juga kita akan sentuh sedikit mengenai peraturan pemerintah mengenai carbon trading agar bisa melibatkan dunia usaha swasta agar menjadi bensin untuk bisa mengedepankan program pemerintah,” pungkas Anindya Bakrie yang hadir didampingi sejumlah jajarannya. (AR/FA/RT)

Senin, 09 September 2024

Tandatangani Lukisan untuk Sampul Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini”, Menteri AHY: Terus Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Masyarakat Adat

Tandatangani Lukisan untuk Sampul Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini”, Menteri AHY: Terus Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Masyarakat Adat
Tandatangani Lukisan untuk Sampul Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini”, Menteri AHY: Terus Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Masyarakat Adat. 
BANDUNG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menandatangani lukisan yang merupakan _cover_ atau Sampul dari Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” pada Rabu (04/09/2024) di The Trans Luxury Hotel, Bandung. 

Di atas lukisan tersebut, Menteri AHY menorehkan pesan yang berbunyi, “Terus perjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat adat di mana pun berada”. Ungkapan itu adalah bentuk dukungan dan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.

Bentuk dukungan dan komitmennya dibuktikan melalui penerbitan dua buku mengenai Masyarakat Hukum Adat, yakni buku berjudul “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” dan Buku Saku Pendaftaran Tanah Ulayat. Kedua buku diluncurkan dalam rangkaian International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries yang berlangsung dari tanggal 4-7 September 2024.

Lukisan yang menggambarkan sebuah rumah adat, hutan, dan perbukitan tersebut dilukis oleh seorang seniman yang saat ini berkarya di Kota Cirebon, Saefudin. Pria ini menyebut lukisan yang ia buat merupakan bentuk apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN karena telah berupaya menyertipikasi tanah-tanah adat yang telah memberi kehidupan bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” berisi tentang identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat yang tersebar di seluruh Indonesia. Buku tersebut memudahkan pembaca untuk memahami sebaran Masyarakat Hukum Adat. Buku ini disusun oleh tim penulis yang terdiri dari Prof. Dr. Kurnia Warman; M. Adli Abdullah; Iskandar Syah; Setyo Anggraini; Adi Putra Fauzi; dan Beni Kurnia Illahi. 

Sebagai informasi, Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini dihadiri ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari Kementerian-kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, dan perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (GE/PHAL)

Jumat, 06 September 2024

Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Masyarakat Hukum Adat di Kapuas Hulu: Ini Penting bagi Keberlangsungan Kami

Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Masyarakat Hukum Adat di Kapuas Hulu: Ini Penting bagi Keberlangsungan Kami
Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Masyarakat Hukum Adat di Kapuas Hulu: Ini Penting bagi Keberlangsungan Kami. 
BANDUNG - Jarak ribuan kilometer dari Kapuas Hulu ke Kota Bandung tak mengurangi semangat Kepala Desa Batu Lintang, Ray Mundus Remang untuk hadir dalam , Kamis (05/09/2024). Pasalnya, di momen ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan langsung sertipikat untuk tanah ulayat, termasuk bagi Masyarakat Hukum Adat Menua Kulan dan Iban Menua Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Kepala Desa Batu Lintang merasa sangat terhormat mendapat kesempatan mewakili Masyarakat Hukum Adatnya menerima Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk tanah ulayat yang dihuni 184 kepala keluarga (KK) dengan total 578 jiwa. 

“Sertipikat tanah ini sangatlah penting bagi keberlangsungan kami Masyarakat Hukum Adat. Dengan memiliki sertipikat, dasar hukumnya jelas, ada kekuatan hukum yang bisa kita pegang,” tutur Ray Mundus Remang yang ditemui dalam Konferensi Internasional tentang Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan Negara-negara ASEAN, di The Trans Luxury Hotel, Bandung.

Tidak hanya memiliki kekuatan hukum, dengan adanya sertipikat, tanah yang masyarakat adatnya tempati bisa semakin aman untuk dimanfaatkan, baik menjadi hunian maupun dikelola untuk sumber penghidupan. “Pengelolaannya nanti kita atur bersama. Karena ini tanah ulayat, memang tidak boleh diklaim milik individu, itu milik komunal,” ungkap Kepala Desa Batu Lintang.

Sejak awal memulai proses musyawarah sebelum lanjut mendaftarkan tanah ulayat ini, Ray Mundus Remang dan seluruh bagian masyarakat adatnya telah bersepakat untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai ruang pengetahuan bagi generasi penerus.

“Supaya generasi selanjutnya tetap bisa tahu dan pelajari ragam kayu-kayu, jenis tanaman. Di sana akan jadi tempat bermacam-macam tumbuhan langka. Sangat penting buat kita, bukan hanya sepakat menjaga tumbuhannya, tapi juga memperkaya ragam tanaman dan memberi edukasi kepada masyarakat,” pungkas Ray Mundus Remang. 

Sebagai informasi, dalam Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini, hadir ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, serta perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (GE/PHAL)

Rabu, 28 Agustus 2024

Pertemuan dengan USAID, Menteri AHY Bicara Target Pendaftaran Tanah dan Keberlanjutan Pembangunan Indonesia

Pertemuan dengan USAID, Menteri AHY Bicara Target Pendaftaran Tanah dan Keberlanjutan Pembangunan Indonesia
Pertemuan dengan USAID, Menteri AHY Bicara Target Pendaftaran Tanah dan Keberlanjutan Pembangunan Indonesia.
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan Mission Director of United States Agency for International Development (USAID) Indonesia, Jeffery P. Cohen. Pembahasan pertemuan ini berkisar seputar peluang kerja sama antara kedua negara, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang. Di mana hal ini juga sejalan dengan target kementerian untuk menyelesaikan target pendaftaran 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia.

“Hingga akhir tahun, seluruh bidang tanah di Indonesia harus seluruhnya terdaftar. Ini sudah mau selesai. Terlebih persoalan tanah merupakan merupakan hal yang kritikal,” jelas Menteri AHY dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Rabu (28/08/2024). 

Menteri AHY menyebut, saat ini Indonesia tengah berfokus dalam melanjutkan perkembangan di banyak sektor. Mulai dari sektor ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pemberantasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. 

“Dalam hal ini, kita ingin seimbang, kita ingin terus mendukung pertumbuhan infrastruktur secara menyeluruh di Indonesia, namun secara bersamaan, kita juga ingin terus memastikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang," ujar Menteri AHY.

Menteri AHY menilai peluang kerja sama antara Indonesia dengan Amerika Serikat dapat diperkuat. "Saya ingin mendengar lebih banyak terkait program-program yang ditawarkan, serta peluang kolaborasi dan kerja sama apa yang bisa kita bangun,” ujar Menteri AHY.                   

Mission Director USAID Indonesia, Jeffery P. Cohen berkata kerja sama antara Amerika Serikat dengan Indonesia memiliki visi, yaitu demokrasi, keberagaman, dan kemakmuran. Beberapa program yang sudah berlangsung antara lain program air dan sanitasi. Program ini berperan dalam bagaimana penanganan limbah dan daur ulang limbah. 

“Kita juga bekerja di sektor kelautan, seperti halnya konservasi laut. Kita juga berupaya dalam mengatasi dampak perubahan iklim melalui pencegahan deforestasi melalui program Forest Watch. Program Forest Watch ini bertujuan untuk mengetahui titik-titik deforestasi seluruh dunia. Melalui penegakan pencegahan perubahan iklim ini, kita ingin melindungi keberlanjutan lingkungan,” jelas Jeffery P. Cohen.

Dalam kegiatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Tenaga Ahli Bidang Manajemen Internal, Mira Permatasari. (AR/FA)

Jumat, 23 Agustus 2024

Buka Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024, Menteri AHY Berharap Keluarga Besar Kementerian ATR/BPN Semakin Kuat dan Solid

Buka Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024, Menteri AHY Berharap Keluarga Besar Kementerian ATR/BPN Semakin Kuat dan Solid
Buka Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024, Menteri AHY Berharap Keluarga Besar Kementerian ATR/BPN Semakin Kuat dan Solid.
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024 dalam rangka Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU), di GOR Nanggala Kopassus, Cijantung, Jakarta, Jumat (23/08/2024). Pembukaan berlangsung secara serentak di enam regional, yakni Kota Batam, Lampung, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan Jakarta. 

Dengan diselenggarakannya pertandingan ini, diharapkan dapat mempererat silaturahmi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dari berbagai penjuru. "Semoga kekeluargaan ini, sesama keluarga besar Kementerian ATR/BPN bisa semakin kuat dan solid ke depan," lanjut Menteri AHY dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, Menteri AHY berharap peserta turnamen dapat menghadirkan permainan yang menyenangkan yang tetap menjunjung tinggi sportivitas. "Semoga turnamen ini semarak dari Aceh hingga Papua, kita bergembira bersama berolahraga bersama," kata Menteri ATR/Kepala BPN usai menyapa seluruh suporter dari masing-masing daerah yang hadir di GOR Nanggala Kopassus, Cijantung.

Mulainya Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024 ditandai dengan dilakukannya _hand scanning_ pada layar tablet oleh Menteri AHY yang didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Inspektur Jenderal, R.B. Agus Widjayanto; dan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Olahraga HANTARU 2024, Mujahidin Maruf yang juga selaku Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang pada Ditjen PHPT melaporkan teknis pelaksanaan Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024. "Turnamen voli ini bertemakan ‘Sinergi, Sportif, dan Kolaboratif’ sebagai komitmen Kementerian ATR/BPN untuk berperan aktif dan bersama mengembangkan olahraga voli," ucapnya.

Untuk diketahui, Turnamen Voli Menteri ATR/Kepala BPN Cup 2024 dilaksanakan mulai 23 Agustus-22 September 2024. Sebagai penutup dari rangkaian pertandingan ini nantinya akan digelar pertandingan eksibisi antara ATR/BPN All Star melawan LavAni. Sistem pertandingan ini menggunakan sistem _three winning set_, yaitu salah satu tim memenangkan tiga set kemenangan. Nantinya, tim juara dari tiap regional akan dipertandingkan dalam babak 6 besar yang akan dilangsungkan di Jakarta.

Hadir langsung dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY. Hadir secara daring, seluruh peserta dari masing-masing regional. (LS/PHAL)

Sabtu, 17 Agustus 2024

Menteri AHY Kenakan Baamar Galung Pancar Matahari dari Kalimantan Tengah pada Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI

Menteri AHY Kenakan Baamar Galung Pancar Matahari dari Kalimantan Tengah pada Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI
Menteri AHY Kenakan Baamar Galung Pancar Matahari dari Kalimantan Tengah pada Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.
JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ini digelar di Lapangan Upacara Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu (17/08/2024). 

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY bersama Pembina IKAWATI ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono mengenakan Baamar Galung Pancar Matahari, pakaian adat dari daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Pakaian yang biasa dipakai oleh pengantin dari Suku Banjar ini memiliki ciri khas aplikasi warna dan detail yang gemerlap, sehingga seolah bermandikan sinar matahari.

Melengkapi pakaian adatnya, Menteri AHY mengenakan hiasan kepala, jas, celana panjang, dan sarung pendek sepanjang lutut. Sementara itu, Annisa Pohan Yudhoyono mengenakan amar/mahkota dari logam berwarna emas berbentuk dua naga berebutan mustika dan tumpukan kembang goyang yang dipercantik dengan hiasan bunga serta ronce dari kelopak mawar merah dan kembang melati yang menguncup untuk melambangkan kesucian. (LS/PHAL)

Jumat, 16 Agustus 2024

Usai Ikuti Sidang Tahunan DPR-MPR RI, Menteri AHY Bertolak ke Kaltim untuk Ikuti Rangkaian Acara HUT ke-79 RI di IKN

Usai Ikuti Sidang Tahunan DPR-MPR RI, Menteri AHY Bertolak ke Kaltim untuk Ikuti Rangkaian Acara HUT ke-79 RI di IKN
Usai Ikuti Sidang Tahunan DPR-MPR RI, Menteri AHY Bertolak ke Kaltim untuk Ikuti Rangkaian Acara HUT ke-79 RI di IKN.
JAKARTA - Usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024 di Jakarta pada Jumat (16/08/2024), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertolak menuju Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya Kota Balikpapan. Kunjungannya kali ini, dalam rangka mengikuti rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Insyaallah malam ini kita akan mengikuti upacara renungan suci dan besok pagi tentunya momentum yang bersejarah, pertama kalinya memperingati Upacara Kemerdekaan 17 Agustus di IKN, di ibu kota negara yang baru," terang Menteri AHY kepada awak media di Jakarta.

Untuk diketahui, rangkaian acara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di IKN ini dimulai dengan Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Kusuma Bangsa IKN, Sabtu (17/08/2024) dini hari, tepatnya pukul 00.00 WITA. Selanjutnya, Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI digelar di Lapangan Upacara Istana Negara IKN pada pukul 10.00 WITA.

Menteri AHY berharap, diselenggarakannya rangkaian HUT RI di IKN bisa menjadi semangat Indonesia untuk semakin maju, di mana menurutnya IKN adalah simbol pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya Jawasentris tetapi menjadi Indonesiasentris.
 
"Kita ingin Indonesia ini sama baiknya dari Sabang sampai Merauke dan tentunya kita berharap Indonesia di masa-masa mendatang menuju Indonesia Emas 2045 juga semakin progresif, pembangunan pertumbuhan ekonomi semakin maju, tapi juga kesejahteraan rakyat makin baik," lanjut Menteri AHY.

Seluruh peserta Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI, nantinya akan mengenakan pakaian adat dari seluruh wilayah Indonesia. Ketika ditanya mengenai hal ini, Menteri AHY tersenyum sambil mengatakan, "Saya dan istri merencanakan menggunakan dua pakaian adat yang jelas. Kode waktunya Indonesia tengah sepertinya ya sesuai dengan lokasi upacara, satunya lagi di wilayah lainnya," ungkap Menteri AHY kepada rekan media.

Selama rangkaian kegiatan di IKN, Menteri AHY akan didampingi Pembina IKAWATI ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kaltim beserta jajaran. (LS/PHAL)

Kamis, 15 Agustus 2024

Dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Jokowi, Menteri AHY Akan Terus Fokus pada Target Pencapaian Kementerian ATR/BPN

Dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Jokowi, Menteri AHY Akan Terus Fokus pada Target Pencapaian Kementerian ATR/BPN
Dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Jokowi, Menteri AHY Akan Terus Fokus pada Target Pencapaian Kementerian ATR/BPN.
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (14/08/2024). Menteri AHY mengatakan bahwa bintang ini adalah bentuk penghargaan dan tanggung jawab yang diberikan presiden.

"Sesungguhnya apa yang kita lakukan bukan demi sebuah penghargaan atau sebuah bintang. Tetapi tentu kita ingin bekerja semaksimal mungkin, saat ini saya sebagai Menteri ATR/Kepala BPN ingin juga terus fokus pada target-target pencapaian, terutama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan dan tata ruang di Indonesia," ungkap Menteri AHY seusai penyematan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 28, penghargaan ini diberikan apabila seseorang berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara; pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang besar manfaatnya bagi bangsa dan negara; dan/atau darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional.

Dalam hal ini, Menteri AHY telah mendorong percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal tersebut dibuktikan dengan sudah terdaftarnya lebih dari 116 juta dari target 120 juta bidang tanah di tahun 2024. 

Menteri AHY juga berhasil mempercepat Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik secara masif, sehingga di tahun ini sudah 396 Kantor Pertanahan yang melakukan implementasi layanan sertipikat tanah elektronik dalam lima bulan terakhir.

Selain itu, Menteri AHY juga memberikan dukungan terhadap pembangunan IKN dalam hal Pengadaan Tanah. Saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 9 paket pengadaan, 4 dalam proses penyerahan hasil parsial, dan 11 sedang dalam proses.

"Saya dan tentunya keluarga bersyukur atas penganugerahan Bintang Mahaputera Nararya yang tadi diserahkan secara langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo dalam sebuah upacara yang penuh dengan kehormatan. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa tentunya menambah semangat," ucap Menteri AHY

Adapun pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga menyematkan tanda jasa kepada 64 orang yang dianggap berjasa bagi bangsa Indonesia. Turut hadir mendampingi Menteri AHY, Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono. (JM/PHAL)

Selasa, 13 Agustus 2024

Akhiri Kegiatan di Kaltim, Menteri AHY Kunjungi Kantor Badan Bank Tanah di Penajam Paser Utara

Akhiri Kegiatan di Kaltim, Menteri AHY Kunjungi Kantor Badan Bank Tanah di Penajam Paser Utara
Akhiri Kegiatan di Kaltim, Menteri AHY Kunjungi Kantor Badan Bank Tanah di Penajam Paser Utara.
JAKARTA – Mengakhiri kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (12/08/2024), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Kantor Badan Bank Tanah yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kehadirannya disambut oleh Team Leader Project Badan Bank Tanah Penajam Paser Utara (PPU), Moh Syafran Zamzami.

Dalam kesempatan ini, Menteri AHY meninjau lokasi kantor yang akan dibangun di atas lahan seluas 4.161,9 hektare. Kantor Badan Bank Tanah yang terletak tidak jauh dari kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) ini diharapkan dapat menunjang tugas-tugas yang berkaitan dengan pembangunan IKN.

Badan Bank Tanah sendiri dibentuk sebagai perwujudan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), hadir untuk menjalankan fungsi pengelolaan tanah dalam hal ini perolehan, pengadaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Di mana salah satu tujuannya ialah menjamin ketersediaan tanah demi menciptakan ekonomi berkeadilan.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat. (YS/PHAL)

Hadiri Sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN, Menteri AHY: Semangat Lanjutkan Pembangunan

Hadiri Sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN, Menteri AHY: Semangat Lanjutkan Pembangunan
Hadiri Sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN, Menteri AHY: Semangat Lanjutkan Pembangunan
Nusantara - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (12/08/2024). Pada sidang perdana yang berlangsung di IKN ini, Presiden RI menyampaikan latar belakang pemindahan ibu kota ini bukan hanya fisik, namun juga pola pikir, pola kerja, serta mobilitas di mana seluruhnya menggunakan kendaraan listrik dan energi hijau.

Sidang Kabinet Paripurna kali ini bertajuk ‘Nusantara Baru, Indonesia Maju’. Seusai pertemuan ini ditutup, Menteri AHY menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN mendukung pembangunan IKN agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

“Kita juga memiliki tekad, semangat kita bagaimana pembangunan IKN ini bisa dilanjutkan, tentunya dengan harapan bisa diselesaikan dengan baik. Di waktu-waktu mendatang, memang butuh waktu, butuh proses, tetapi semangatnya adalah bagaimana bisa dilanjutkan dan diselesaikan dengan baik,” ujar Menteri AHY di hadapan awak media.

Sidang ini turut membahas persiapan transisi pemerintahan pada Oktober 2024 dengan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan agar bisa memajukan Indonesia. “Bagaimana target-target pencapaian pemerintahan hari ini bisa dituntaskan dengan baik sekaligus kita menyiapkan _baseline_ untuk bisa dibawa di pemerintahan berikutnya. Tentu hal-hal baik, segala yang telah dicapai selama ini bisa dilanjutkan sambil terus kita menyiapkan kebijakan-kebijakan yang juga bisa semakin memajukan negeri kita,” ungkap Menteri AHY.

Ia pun berharap dengan terselenggaranya kegiatan yang berlangsung di IKN sejak Minggu (11/08/2024) ini dapat menjadi sejarah dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan. “Jadi secara umum pertemuan berjalan dengan baik, cair, dan semua bisa merasakan hangat dan suka cita kita menyongsong tanggal 17 Agustus, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momen yang bersejarah dan menghadirkan semangat tersendiri bagi masyarakat Indonesia,” ujar Menteri AHY.

Adapun Sidang Kabinet Paripurna ini turut diikuti oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Plt. Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni serta seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju. (YS/PHAL)

Minggu, 11 Agustus 2024

Tiba di Kaltim, Menteri AHY Akan Ikuti Sidang Kabinet Paripurna Pertama Bersama Presiden di IKN

Tiba di Kaltim, Menteri AHY Akan Ikuti Sidang Kabinet Paripurna Pertama Bersama Presiden di IKN
Tiba di Kaltim, Menteri AHY Akan Ikuti Sidang Kabinet Paripurna Pertama Bersama Presiden di IKN.
Kota Balikpapan - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu (11/08/2024). Dalam kunjungan kerja ini, ia akan melakukan sejumlah agenda, mulai dari meninjau Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) hingga mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (12/08/2024).

“Secara khusus, besok kita akan mengikuti Sidang Kabinet Paripurna pertama yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang menghadirkan seluruh anggota kabinet pertama kalinya di IKN. Tentunya ini akan menjadi momen yang penting dan bersejarah,” ujar Menteri AHY setibanya di Bandar Udara Internasional Sepinggan, Kota Balikpapan.

Tiba di Kaltim, Menteri AHY Akan Ikuti Sidang Kabinet Paripurna Pertama Bersama Presiden di IKN
Tiba di Kaltim, Menteri AHY Akan Ikuti Sidang Kabinet Paripurna Pertama Bersama Presiden di IKN.
Keikutsertaannya selaku Menteri ATR/Kepala BPN juga untuk memastikan hadirnya solusi permasalahan pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini merupakan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kemudahan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.

“Jadi mudah-mudahan kehadiran kami di sini juga bisa terus menghadirkan solusi urusan pertanahan yang kita tahu juga seringkali kompleks dan penuh dengan tantangan. Tapi komitmen kita ingin terus menjadi responsif terhadap apa yang dibutuhkan oleh warga,” tutur Menteri AHY.

Ia berharap, dengan pertemuan esok, persiapan menuju peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang juga bisa berjalan baik. Setelah sidang kabinet, Menteri AHY juga akan mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan _groundbreaking_ sejumlah proyek pembangunan di IKN, yaitu PT BCA, PT Intiland, PT Hotel Papua Internasional, dan PT Royal Golden Eagle.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. Kehadiran Menteri AHY disambut oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran dan perwakilan Forkopimda setempat. (PHAL)

Jumat, 09 Agustus 2024

Menteri AHY Dorong Pembangunan yang Berkelanjutan serta Berkeadilan Melalui Fungsi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

Menteri AHY Dorong Pembangunan yang Berkelanjutan serta Berkeadilan Melalui Fungsi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Menteri AHY Dorong Pembangunan yang Berkelanjutan serta Berkeadilan Melalui Fungsi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pembangunan berkelanjutan yang bukan hanya memperhatikan lingkungan, namun juga humanis. Menurutnya, hal itu menjadi tugas Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan tercipta berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat.

"_Sustainable growth with equity_, kita ingin investasi dan pembangunan semakin cepat, transformasi ekonomi terjadi. Itu kembali pada semangat kita menghadirkan iklim investasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan," ujar Menteri AHY saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen PPTR yang berlangsung di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Kamis (08/08/2024).

Pembangunan berkelanjutan yang adil bagi masyarakat bisa terwujud salah satunya dengan menjalankan fungsi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. Menteri AHY mengingatkan, pengendalian dan penertiban dilakukan secara tegas dan tetap humanis agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban karena kelalaian dari pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. 

"Apa yang terjadi jika ada lokasi yang melanggar atau tidak sesuai dengan peruntukannya, bisa menjadi korban bencana alam dan ini sudah terjadi di berbagai daerah. Kita harus mencegah, jangan sampai ada lagi masyarakat yang menjadi korban akibat bermukim di daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya," kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Menteri AHY menekankan bangsa Indonesia harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dengan penyelamatan dan konservasi lingkungan hidup. 

Direktur Jenderal (Dirjen) PPTR, Jonahar dalam kesempatan ini pun sepakat jika fungsi pengendalian dan penertiban harus dijalankan untuk memastikan tanah digunakan sesuai dengan peruntukannya. "Jadi setelah program pendaftaran tanah melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan penyediaan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) selesai, perlu dilakukan pengendalian untuk memastikan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya,” tuturnya.

Pada Rakernis bertema “Implementasi Pengendalian dan Penertiban untuk Mewujudkan Pemanfaatan Tanah dan Ruang yang Berkualitas” ini diberikan penghargaan kepada satuan kerja yang telah mendukung program kerja pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. Penghargaan tersebut antara lain bagi Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau sebagai Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Terbaik dalam mendukung kegiatan operasional kegiatan PPNS Penataan Ruang di daerah pada tahun 2023 dan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kanwil BPN Provinsi Terbaik pada kegiatan Pengendalian Hak Tanah dalam rangka mendukung terlaksananya Quick Win Program Kinerja 100 Hari Pertama Menteri ATR/Kepala BPN Tahun 2024.

Adapun rangkaian Rakernis dibuka dengan laporan oleh Ketua Panitia, yaitu Sekretaris Ditjen PPTR, Ariodilah Virgantara. Dalam laporannya, diketahui rapat ini diikuti oleh 706 peserta, di mana 125 hadir langsung dengan rincian 92 peserta dari pusat dan 33 peserta mewakili Kanwil BPN Provinsi. Sementara, 583 peserta hadir secara daring yang terdiri dari jajaran satuan kerja di kabupaten/kota. Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Menteri AHY Dorong Pembangunan yang Berkelanjutan serta Berkeadilan Melalui Fungsi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang

Menteri AHY Dorong Pembangunan yang Berkelanjutan serta Berkeadilan Melalui Fungsi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Menteri AHY Dorong Pembangunan yang Berkelanjutan serta Berkeadilan Melalui Fungsi Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pembangunan berkelanjutan yang bukan hanya memperhatikan lingkungan, namun juga humanis. Menurutnya, hal itu menjadi tugas Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan tercipta berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat.

"_Sustainable growth with equity_, kita ingin investasi dan pembangunan semakin cepat, transformasi ekonomi terjadi. Itu kembali pada semangat kita menghadirkan iklim investasi dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan," ujar Menteri AHY saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen PPTR yang berlangsung di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Kamis (08/08/2024).

Pembangunan berkelanjutan yang adil bagi masyarakat bisa terwujud salah satunya dengan menjalankan fungsi pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. Menteri AHY mengingatkan, pengendalian dan penertiban dilakukan secara tegas dan tetap humanis agar tidak ada masyarakat yang menjadi korban karena kelalaian dari pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. 

"Apa yang terjadi jika ada lokasi yang melanggar atau tidak sesuai dengan peruntukannya, bisa menjadi korban bencana alam dan ini sudah terjadi di berbagai daerah. Kita harus mencegah, jangan sampai ada lagi masyarakat yang menjadi korban akibat bermukim di daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya," kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Lebih lanjut, Menteri AHY menekankan bangsa Indonesia harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dengan penyelamatan dan konservasi lingkungan hidup. 

Direktur Jenderal (Dirjen) PPTR, Jonahar dalam kesempatan ini pun sepakat jika fungsi pengendalian dan penertiban harus dijalankan untuk memastikan tanah digunakan sesuai dengan peruntukannya. "Jadi setelah program pendaftaran tanah melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan penyediaan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) selesai, perlu dilakukan pengendalian untuk memastikan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya,” tuturnya.

Pada Rakernis bertema “Implementasi Pengendalian dan Penertiban untuk Mewujudkan Pemanfaatan Tanah dan Ruang yang Berkualitas” ini diberikan penghargaan kepada satuan kerja yang telah mendukung program kerja pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. Penghargaan tersebut antara lain bagi Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau sebagai Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Terbaik dalam mendukung kegiatan operasional kegiatan PPNS Penataan Ruang di daerah pada tahun 2023 dan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kanwil BPN Provinsi Terbaik pada kegiatan Pengendalian Hak Tanah dalam rangka mendukung terlaksananya Quick Win Program Kinerja 100 Hari Pertama Menteri ATR/Kepala BPN Tahun 2024.

Adapun rangkaian Rakernis dibuka dengan laporan oleh Ketua Panitia, yaitu Sekretaris Ditjen PPTR, Ariodilah Virgantara. Dalam laporannya, diketahui rapat ini diikuti oleh 706 peserta, di mana 125 hadir langsung dengan rincian 92 peserta dari pusat dan 33 peserta mewakili Kanwil BPN Provinsi. Sementara, 583 peserta hadir secara daring yang terdiri dari jajaran satuan kerja di kabupaten/kota. Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Rabu, 07 Agustus 2024

Serahkan Sertipikat Hasil PTSL di Kaki Gunung Salak, Menteri AHY Yakinkan Semua Masyarakat Miliki Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

Serahkan Sertipikat Hasil PTSL di Kaki Gunung Salak, Menteri AHY Yakinkan Semua Masyarakat Miliki Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
Serahkan Sertipikat Hasil PTSL di Kaki Gunung Salak, Menteri AHY Yakinkan Semua Masyarakat Miliki Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.
Kabupaten Bogor - Usai melangsungkan kunjungan kerja ke Kota Bekasi, pada Selasa (06/08/2024) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertolak ke Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Di kecamatan yang berada pada kaki Gunung Salak ini, Menteri AHY menyapa masyarakat sekaligus menyerahkan 15 sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Kementerian ATR/BPN ingin terus meyakinkan agar semua pada akhirnya punya sertipikat tanah yang sah dari negara karena dari situ kita semua punya kepastian hukum hak atas tanah," kata Menteri AHY kepada warga yang hadir usai menyerahkan sertipikat tanah secara _door to door_.

Dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah, masyarakat tidak perlu lagi khawatir jika kemudian tanahnya diserobot oleh pihak mana pun karena sudah ada bukti kepemilikan yang jelas. "Artinya kalau sudah punya sertipikat, sudah punya kepastian hukum. Jadi tanahnya tidak mungkin lagi diserobot orang, kalau terjadi langsung lapor," ujar Menteri AHY.

"Dengan demikian, jika sudah punya sertipikat, masyarakat akan lebih tenang hidupnya sekaligus sertipikat tanah itu punya nilai ekonomi. Bisa menjadi jaminan mendapatkan modal usaha, tapi tentu harus dipergunakan secara bertanggung jawab dan benar-benar kita jaga dengan baik," tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Ia mengaku sengaja menyerahkan sertipikat tanah secara _door to door_ untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. "Mengapa saya datang langsung, karena ingin juga secara langsung melihat kondisi masyarakat sekaligus juga mendengarkan apa yang menjadi aspirasi warga di sini," pungkas Menteri AHY.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran. Turut hadir, jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor. (LS/PHAL)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno