 |
| RKPD Pontianak 2026 fokuskan pembangunan inklusif berkelanjutan. (ANTARA) |
Pontianak - Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pontianak 2026 yang memfokuskan pada pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
"Kemudian kami juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan," ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto saat membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak 2026 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Senin.
Ia menjelaskan bahwa RKPD Pontianak 2026 mengusung tema meletakkan pondasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta budaya.
"Tema yang diangkat mencerminkan harapan kita bersama untuk membangun Pontianak yang lebih maju, sejahtera dan berwawasan lingkungan,” kata dia.
Ia menjelaskan terkait Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak 2026 sebagai wadah untuk mendengarkan masukan dari semua pihak, dalam penyusunan perencanaan.
Menurutnya, pembangunan Kota Pontianak akan difokuskan pada empat aspek utama, yakni peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya.
Pemerintah akan memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak serta masyarakat miskin dan marginal.
“Kami ingin memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar,” kata dia.
Pemkot Pontianak juga menitikberatkan penguatan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor perdagangan, pariwisata, pertanian, dan UMKM akan didorong agar semakin produktif dan kreatif. Selain itu, inovasi dan digitalisasi akan dioptimalkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas dan menciptakan peluang ekonomi baru.
Dalam aspek lingkungan, konsep pembangunan hijau akan diterapkan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Sementara itu, sektor budaya akan mendapat perhatian khusus dengan pelestarian seni dan tradisi lokal.
“Pembangunan modern tidak boleh mengabaikan kearifan budaya. Oleh karena itu, kami akan memastikan budaya Pontianak tetap lestari seiring perkembangan zaman,” kata Edi Suryanto.
Dalam forum tersebut, Pj Wali Kota juga memaparkan sejumlah capaian ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pontianak mencapai 82,22 poin, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat (71,19) dan nasional (75,02). Tingkat kemiskinan juga lebih rendah, yakni 4,2 persen, dibandingkan Kalimantan Barat (6,32 persen) dan nasional (8,57 persen).
Namun, tantangan masih ada, terutama dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di angka 8,29 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (4,91 persen).
"Perlu kecermatan dalam perencanaan, karena pengangguran kita 8,29 persen, tapi kemiskinan 4,2 persen. Pengangguran belum tentu menyebabkan kemiskinan," sebutnya.
Ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Forum Konsultasi Publik ini merupakan wujud keterbukaan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa RKPD 2026 berorientasi pada kepentingan masyarakat, berkelanjutan, inklusif, dan sinergis,” kata dia.
Pewarta : Dedi/ANTARA
DIIKLANKAN BORNEOTRIBUN
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS