Pontianak - Kepemimpinan baru DPRD Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik dalam Rapat Paripurna Istimewa di Balairungsari Kantor DPRD Provinsi Kalbar dan siap bersinergi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik.
"Tugas utama kepemimpinan baru adalah mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan. Sebagai pimpinan DPRD, kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi demi mencapai target pembangunan yang telah direncanakan di mana semua langkah kami akan berlandaskan pada kepentingan masyarakat," kata Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, yang baru saja di lantik, Senin.
Sebagai informasi, Ketua DPRD Kalbar yang baru, Aloysius, dari Fraksi PDI Perjuangan, bersama tiga Wakil Ketua Hj. Hadijah Fitriah, (NasDem), Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H., (Golkar), dan Nofal Nofiendra, S.H., (Gerindra) menegaskan komitmen mereka untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik.
Di tempat yang sama, Ketua Sementara DPRD Kalbar, Minsen, S.H., dalam pidatonya mengapresiasi pimpinan sebelumnya atas dedikasi mereka selama masa jabatan, sekaligus berharap kepemimpinan yang baru dapat melanjutkan capaian positif yang ada.
Kegiatan pelantikan unsur pimpinan DPRD Kalbar yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kalimantan Barat, jajaran Kepala OPD, serta tokoh masyarakat. Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung kinerja legislatif.
Kepemimpinan baru DPRD Kalbar diharapkan mampu memberikan energi baru dalam membangun Kalimantan Barat yang lebih baik, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah provinsi dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan.
Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson mengucapkan selamat kepada unsur pimpinan DPRD yang baru dilantik dan menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif.
"Hubungan yang harmonis antara pemerintah provinsi dan DPRD akan menjadi kunci dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bersama, kita dapat merealisasikan visi menjadikan Kalimantan Barat lebih maju, sejahtera, dan bermartabat," kata Harisson.
Ia juga menyinggung beberapa agenda prioritas yang memerlukan kerja sama erat antara kedua lembaga, terutama terkait pelaksanaan program pembangunan tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam APBD.
Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS