 |
| Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sekadau, Sabas. |
SEKADAU - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sekadau, Sabas, mengungkapkan pentingnya pemekaran dusun yang sesuai dengan kemampuan pemerintah desa.
Pemekaran dusun menjadi topik hangat, terutama setelah beberapa desa di Kabupaten Sekadau memutuskan untuk melakukan perubahan administratif ini.
Namun, seperti yang dijelaskan Sabas, pemekaran dusun harus mempertimbangkan kemampuan dan anggaran dari masing-masing desa.
Menurut Sabas, pemekaran dusun diperbolehkan asalkan desa tersebut memiliki kapasitas dan anggaran yang memadai.
"Pemekaran dusun boleh dilakukan, terutama jika desa mampu menangani perubahan ini, termasuk dalam hal gaji perangkat dusun. Pemekaran ini harus dilakukan atas kesepakatan Pemdes, BPD, dan masyarakat setempat, yang akan dituangkan dalam Perdes. Kami hanya memberikan persetujuan saja. Saat ini, sekitar 2 sampai 3 dusun baru telah terdaftar," jelas Sabas, 8 Agustus 2024 kemarin.
Salah satu contoh pemekaran dusun yang berhasil adalah pendirian Dusun Lanaw Alom di Desa Maboh Permai, Kecamatan Belitang.
Pada Sabtu, 29 Juni 2024, Bupati Sekadau, Aron, meresmikan Dusun Lanaw Alom sebagai dusun ketiga di wilayah Desa Maboh Permai.
Sebelumnya, Dusun Lanaw Alom merupakan bagian dari Desa Tapang Pulau, Kecamatan Belitang Hilir. Dengan jumlah penduduk sebanyak 634 jiwa, dusun ini kini berdiri sebagai contoh sukses pemekaran di Kabupaten Sekadau.
Pemekaran dusun adalah langkah penting dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan pemerintahan di tingkat desa.
Dengan adanya pemekaran, diharapkan bisa lebih mempercepat pembangunan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Bagi desa yang mempertimbangkan pemekaran dusun, penting untuk memastikan bahwa mereka siap secara administratif dan finansial untuk menghadapi perubahan ini.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS