 |
| Proyek Lelang DAK Dinas Pendidikan Masih Nihil, Realisasinya Rendah, Minta Copot PPK. |
KETAPANG - Sampai pertengahan bulan ini, dinas Pendidikan Ketapang belum ajukan dokumen penawaran via unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa Pemda Ketapang katagori proyek tender bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024.
Hal tersebut diketahui saat dipantau di portal data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE ) Pemkab Ketapang, Kamis (17/05/24) sekitar pukul 08.00 WIBA.
Hanya terlihat dibagian penawaran proyek non tender, baru beberapa paket PL (penunjukann langsung) yang nampak diupload dokumen penawaranya.
Situasi ini berpeluang merugikan publik lantaran keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan proyek. Hal lainya adalah ancaman finalty karena regulasi mengatur soal serapan anggaran berasal dari pembiayaan dari DAK.
Berdasarkan keterangan dari salah seorang pihak swasta mengatakan, dinas Pendidikan Ketapang mendapat floating DAK bidang fisik tahun ini sebesar 50-an milyar.
Anggaran gendut itu diperuntukan untuk proyek pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan yang dikerjakan secara kontraktual oleh pihak swasta.
Menurut kontraktor itu, dengan nominal sebegitu banyak, Ia memprediksi sekitar 200 an paket lelang akan ditawarkan oleh PPK melalui UPBJ Pemda Ketapang.
"Keadaan ini cermin ketidakmampuan PPK dinas itu. Perlu dikaji lagi jabatanya, copot saja jika tak mampu," saran kontraktor itu yang meminta namanya tidak dituliskan, Rabu (17/05/24).
Pejabat Pembuat Komitmen dinas itu, Rahmat diminta informasi pilih menghindar, kendati upaya sudah dilakukan berkali kali. Pesan konfirmasi sudah dikirimkan tetapi tidak dijawab.
Sementara itu, asisten II pemda Ketapang Syamsul Islami dihubungi terkait hal itu menyampaikan, Pemda juga merasa khawatir soal proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) di dinas tersebut.
Dismapaikan Samsul, Kepala Dinas Pendidikan Ketapang, Ucup Supriatna berkomitmen akan memproses dokumen pengadaannya sesegera mungkin.
Hal itu diutarakan Syamsul saat dirinya memimpin rapat evaluasi bersama dengan BPKAD Ketapang.
"Sudah dilakukan rapat evaluasi dan konfirmasi ke dinas Pendidikan. Menurut Kadisdik, secepatnya akan dilakukan proses PBJ-nya," kata Syamsul, Kamis (17/05/24).
Terkait angka floating DAK di dinas itu, asisten II bidang pembangunan itu menyarankan Borneo Tribun mengkonfirmasi besaranya ke Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik).
"Untuk detail nya boleh di konfirmasi ke Kadisdik. Ndak hapal angkanya," pungkasnya.
Penulis: Muzahidin
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
