 |
| Pemerintah Thailand Berencana Menjual Stok Beras Dekade Terakhir, Ada Kekhawatiran Aflatoksin. (Gambar ilustrasi) |
BANGKOK - Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan Thailand, Phumtham Wechayachai, pada Senin (13/5) mengumumkan bahwa pemerintah berencana untuk melelang stok beras berusia satu dekade yang tersisa dari skema penjaminan beras yang kontroversial di era pemerintahan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
Phumtham berharap langkah ini dapat membantu pemerintah memperoleh pendapatan daripada membiarkan beras tersebut membusuk tanpa nilai ekonomis.
"Lebih baik melelang beras yang tersisa daripada membiarkannya rusak tanpa nilai," kata Phumtham, seperti dilaporkan oleh Bangkok Post.
Dia juga menambahkan bahwa jika kualitas beras dapat ditingkatkan menggunakan teknologi modern, maka beras tersebut akan aman untuk dikonsumsi.
Namun, langkah ini memicu kekhawatiran terkait adanya aflatoksin, zat berbahaya yang dapat menyebabkan kanker, terutama kanker hati, pada beras berusia lama.
Seorang ahli kimia organik yang diminta oleh media untuk menguji sampel beras dari Surin menemukan adanya aflatoksin dalam beras tersebut.
Di tengah kekhawatiran ini, Menteri Pertahanan Thailand, Sutin Klungsang, membantah laporan bahwa kementeriannya akan membeli beras berusia satu dekade tersebut untuk konsumsi tentara.
"Kami tidak memiliki rencana untuk membeli atau menggunakan beras tua tersebut," tegasnya.
Perdana Menteri Srettha Thavisin sebelumnya telah menyatakan bahwa pemerintah akan mengirimkan sampel beras tua ini ke laboratorium untuk memastikan keamanannya.
Langkah ini dilakukan untuk menjawab kekhawatiran publik mengenai potensi bahaya kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh konsumsi beras tersebut.
Phumtham tetap optimis, dengan menekankan bahwa teknologi modern dapat membantu meningkatkan kualitas beras sehingga aman untuk dikonsumsi, dan penjualan beras ini dapat memberikan tambahan pendapatan bagi negara di tengah situasi ekonomi yang menantang.
Dengan berbagai tanggapan dan langkah yang diambil pemerintah, nasib beras berusia satu dekade ini masih menjadi perdebatan, dan hasil uji laboratorium yang dijanjikan pemerintah akan menjadi penentu utama keputusan selanjutnya.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
