 |
| Akademis Lampumg dari berbagai perguruan tinggi baik swasta dan negeri nyatakan sikap terhadap.situasi politik terkini. Bandarlampung, Rabu, (7/3/2024). (ANTARA/Dian Hadiyatna) |
LAMPUNG - Sejumlah akademisi Lampung dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, telah menyampaikan pandangan mereka terhadap situasi politik dalam konteks Pemilu 2024. Profesor Dr. Ari Darmastuti dari Universitas Lampung (Unila) menegaskan bahwa sikap yang mereka sampaikan tidak didasarkan pada afiliasi politik tertentu, melainkan sebagai upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat.
"Dalam menghadapi situasi politik pada Pemilu 2024, kami sebagai akademisi merasa perlu menyuarakan sikap, kritik, dan seruan kami. Hal ini bukan semata-mata karena kepentingan partai politik, tetapi untuk membangun kesadaran kolektif," ujar Prof. Dr. Ari Darmastuti di Bandarlampung pada hari Rabu.
Menurutnya, perkembangan terkini menunjukkan adanya penurunan moralitas dan perilaku politik yang tidak mengikuti norma etika, prinsip demokratis, dan rasa keadilan.
"Oleh karena itu, kami merasa prihatin terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan negara," tambahnya.
Para akademisi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim demokrasi, mengutamakan kepentingan bersama, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan.
"Ketidakpatuhan terhadap etika bukan hanya merusak reputasi negara yang seharusnya bersih dan berwibawa, namun juga mengancam hak-hak fundamental warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilu," paparnya.
Prof. Ari menegaskan bahwa pernyataan sikap dari pemimpin negara yang dapat mengganggu prinsip demokrasi dan mengancam fondasi negara akan menimbulkan ketidakpercayaan yang mendalam dan mengurangi legitimasi proses pemilihan umum yang demokratis dan adil.
Sebagai seorang Guru Besar Ilmu Politik yang memiliki pengalaman panjang di FISIP Unila, Prof. Ari berharap agar para pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta penyelenggara negara lainnya, dapat memperbaiki sikap mereka dan menghindari perilaku yang melanggar etika.
"Dengan demikian, diharapkan kita dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi yang transparan, jujur, dan berintegritas. Kami juga mengingatkan Presiden Jokowi, para menteri, kepala daerah, aparatur sipil negara, dan kepala desa untuk memegang teguh sikap yang benar," tegasnya.
Para akademisi Lampung yang terlibat dalam menyuarakan pandangan ini berasal dari berbagai institusi pendidikan tinggi di daerah tersebut, antara lain Universitas Lampung, Universitas Tulang Bawang, Universitas Bandar Lampung, Universitas Saburai, Universitas Malahayati, Universitas Muhammadiyah Metro, dan Universitas Mitra Indonesia (UMITRA).
Oleh: Antara/Dian Hadiyatna
Editor: Yakop
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS