 |
| Wabup Subandrio High Level Meeting TP2DD Bersama Bank Indonesia. |
Dalam acara tersebut, Subandrio menyampaikan ucapan selamat datang kepada kepala perwakilan wilayah Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya atas kehadiran mereka.
"Kedatangan Bapak dan Ibu sekalian kami maknai sebagai bentuk perhatian Bank Indonesia dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Subandrio.
Subandrio juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sekadau telah berkomitmen untuk mengimplementasikan dan mempercepat penerapan transaksi Pemerintah Daerah yang sebelumnya menggunakan uang tunai menjadi non tunai melalui berbagai instrumen kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Sekadau, termasuk transaksi di tingkat Pemerintah desa yang baru-baru ini diatur oleh Bupati Sekadau dengan dukungan Bank Kalbar Cabang Sekadau.
"Dalam keberlangsungan ekosistem elektronifikasi keuangan Pemerintah Daerah, diperlukan pemerintah daerah yang memiliki konektivitas dengan sistem perbankan sebagai pengelola RKUD, ketersediaan instrumen dan kanal pembayaran yang diperluas, serta edukasi kepada masyarakat dalam pengenalan dan perluasan akses keuangan melalui pemanfaatan instrumen dan pembayaran non tunai," jelasnya.
Subandrio berharap agar kepala SKPD pengelola retribusi dan pajak daerah terus bekerja sama dengan perbankan dan mitra kerja lainnya untuk mempermudah dan memperluas akses bagi masyarakat dalam melakukan transaksi non tunai dengan Pemerintah Daerah. Ia juga mengimbau untuk terus melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat agar benar-benar memahami proses digitalisasi transaksi.
Dengan adanya komitmen dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sekadau, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya, diharapkan digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sekadau dapat berjalan dengan baik.
Hal ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam bertransaksi dengan Pemerintah Daerah.
(Tim/Hermanto)
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
