Ketapang (BT) - Percepatan penurunan gizi buruk dan masalah tumbuh kembang anak alias stunting menjadi salah satu fokus percepatan penurunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Untuk itu, Pemda bersinergi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi profesi dalam program tersebut.
Wakil Bupati Ketapang Farhan mengatakan, sebagai salah satu cara penurunan kasus stunting, maka peran stakeholder perlu dilibatkan menjadi agen sosialisasi kepada publik.
"Kita butuh sosialisasi yang masif. Misalnya nanti kalau ada program kerja IDI atau IBI, saya pinta bisa memilih program seperti memberikan makanan bergizi di desa lokus stunting, jadi bisa seperti itu,"katanya saat mengarahkan stakeholder di ruang rapat kantor Bupati, Senin (22/05/23).
Dia melanjutkan, sesuai dengan target Pemerintah pusat, tahun ini, kasus stunting di Ketapang perlu penurunan sekitar 8.3 persen.
Karena tahun 2022, prevalensi stunting sebesar 22,3 persen.
Menurut Farhan, peran organisasi kegamaan dan organsiasi kemasyarakatan memiliki peran penting. Bisa bekerja membantu pemerintah dalam mensosialisasikan penyebab stunting. Sama halnya dengan organisasi profesi.
"Makannya kita undang banyak pihak hari ini, Ini tugas berat, tahun 2022 prevalensi stunting 22,3 persen, kita butuh penurunan 8,3 persen di tahun 2024 agar sesuai dengan target pemerintah pusat," tandasnya.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang, Albertin Tri Kurniasih menjelaskan, pelibatan multi pihak ini diharapkan dapat membantu pihaknya dalam program tersebut.
"Seperti FKUB, ini kan lintas agama, jadi harapan kita kasus perkawinan dini kami bisa dibantu dengan mereka, kalau organsiasi kewanitaan, itukan juga bisa bergerak di calon pengantin atau remaja putri, juga pada ibu hamil, menyusui dan pembelajaran pola asuh bagi ibu-ibu yang memiliki Balita," kata Asih.
Oleh: Muzahidin
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS