 |
| Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Bahas Rencana Kerja Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 di Istana Negara. |
JAKARTA - Presiden RI, Joko Widodo, memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Kebijakan di Bidang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kamis (02/03/2023) di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pengantarannya, Presiden mengingatkan jajaran pemerintah untuk menyelesaikan semua program dan pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2024 mendatang.
"Yang paling penting dalam hal ini adalah tidak ada program pembangunan yang tidak terselesaikan di 2024, sehingga semuanya dapat kita selesaikan menuju tahun 2024," ujar Presiden.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa, mengungkapkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun terakhir untuk pemenuhan target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.
"Target-target pembangunan atau sasaran-sasaran pembangunan pada tahun 2024 harus dekat dengan target yang sudah disusun dalam kerangka RPJMN 2019-2024," ujarnya.
Lebih lanjut, Suharso menjelaskan arah kebijakan yang diusung dalam RKP Tahun 2024 dengan tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," mulai dari penghapusan kemiskinan ekstrem hingga pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
"Penekanannya dalam RKP 2024 yang pertama adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024," ujarnya.
Lebih lanjut, Suharso memaparkan bahwa berdasarkan skenario yang disusun oleh Bappenas, sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam RKP 2024 adalah sebesar 5,3 hingga 5,7 persen.
"Salah satu sumber pertumbuhannya, jika kita melihat dari sisi pengeluaran, adalah investasi. Kita juga berharap tingkat produktivitas pada UMKM, pertanian, dan industri manufaktur dapat menjadi pengungkit atau enabler dalam pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Sementara untuk tingkat kemiskinan, Kepala Bappenas mengharapkan dapat ditekan di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5 hingga 5,7 persen, rasio Gini 0,374 hingga 0,377.
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS