 |
| Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membuka Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2023, Kamis (02/03/2023), di JiExpo, Kemayoran, Jakarta. (Foto: BPMI Setpres/Rusman) |
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memahami potensi bencana yang ada di daerahnya dan mempersiapkan anggaran untuk penanggulangan bencana.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023, yang diadakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada hari Kamis (02/03/2023).
Presiden menyatakan bahwa daerah-daerah yang memiliki kemungkinan besar terjadi bencana harus menganggarkan untuk penanggulangan bencana.
"Harus dianggarkan," ujar Presiden setelah membuka Rakornas.
Presiden menilai bahwa pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seharusnya sudah dapat menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi geografis dan sebaran potensi bencana di daerahnya.
Presiden mencontohkan bahwa daerah yang sering terjadi erupsi gunung berapi harus menganggarkan dana, sedangkan daerah yang tidak memiliki gunung berapi tidak perlu menganggarkan dana untuk hal tersebut.
Demikian pula, daerah-daerah yang terletak di garis kebencanaan untuk gempa bumi sudah seharusnya mengetahui kondisi tersebut.
Sebelumnya, dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa saat ini semua negara tengah mewaspadai perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan frekuensi bencana.
Presiden juga mengungkapkan bahwa frekuensi bencana di Indonesia naik 81 persen dari tahun 2010 hingga 2022, yang meliputi banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, gempa bumi, serta bencana alam dan non-alam lainnya.
Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan di semua tahapan penanggulangan bencana, baik pra-bencana, tanggap darurat, maupun pascabencana, dan semuanya harus disiapkan dan dikelola dengan baik. (*)
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
