 |
| Gambar Ho- Sekretariat Kabinet RI. |
Berita BorneoTribun Jakarta - Pemerintah Tambah 20 Ribu Kuota Bantuan Subsidi Perumahan Tahun 2023 dan Tertinggi Sejak Pandemi, Kunjungan Turis Asing Juli 2022 Capai 477 Ribu hingga Pemerintah Lanjutkan PPKM, Seluruh Daerah Berstatus Level 1.
Pemerintah Tambah 20 Ribu Kuota Bantuan Subsidi Perumahan Tahun 2023
 |
| Sumber: pu.go.id |
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran 2023 menambah jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Jumlah kuota pada tahun 2023 mencapai 220 ribu unit, atau meningkat 20 ribu dari kuota tahun 2022 yang sebanyak 200 ribu. Penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP juga akan diikuti dengan penambahan anggaran dari tahun 2022 sebesar Rp23 triliun menjadi Rp25,18 triliun.
“Program FLPP tahun 2023 akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama 220.000 unit sebesar Rp0,89 triliun dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp3,46 triliun,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, dikutip BorneoTribun dari laman Kementerian PUPR, Selasa (06/09/2022).
Pada tahun 2023 juga akan disalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp4,64 triliun dari dana masyarakat untuk 54.924 unit.
Sehingga total target penyaluran bantuan subsidi perumahan tahun 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun.
Tekait realisasi bantuan pembiayaan perumahan di tahun 2022, Herry mengungkapkan hingga 31 Agustus 2022 program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP sudah mencapai 132.288 unit atau sebesar 66,14 persen dari target 200 ribu unit.
Penyerapan anggaran mencapai 63,91 persen atau sebesar Rp14,6 triliun dari Rp23 triliun. Sedangkan untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) terealisasi sebanyak 5.042 unit atau sebesar 69,23 persen dari target 7.283 unit.
Anggaran yang terserap mencapai Rp196,5 miliar atau 67,44 persen dari Rp291,4 miliar.
“Untuk BP2BT, bank pelaksana masih fokus menerbitkan KPR subsidi dengan skema FLPP dibanding dengan skema BP2BT,” kata Herry.
Fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR diharapkan dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni.
Selain itu juga upaya mengatasi kekurangan perumahan (backlog), di mana pada tahun 2021 mencapai sebesar 12,7 juta dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun 640 ribu.
Tertinggi Sejak Pandemi, Kunjungan Turis Asing Juli 2022 Capai 477 Ribu
.jpeg "Tertinggi Sejak Pandemi, Kunjungan Turis Asing Juli 2022 Capai 477 Ribu") |
| Menparekraf Sandiaga Uno (BorneoTribun/Ho-Humas Setkab/Agung) |
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia selama Juli 2022 mencapai 476.970 ribu orang.
Ini merupakan rekor tertinggi sejak pandemi COVID-19.
“Pada Juli 2022, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia (mencapai angka) tertinggi sejak pandemi,” ujar Sandiaga dikutip BorneoTribun dari laman resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Selasa (06/09/2022).
Sandiaga mengungkapkan kunjungan turis asing ini didominasi oleh lima negara yaitu Australia, Singapura, Malaysia, India, dan Amerika Serikat dengan persentase peningkatan hampir 40 persen.
“Secara kumulatif dari Januari hingga Juli, jumlah kunjungan wisman mencapai 1,2 juta kunjungan. Total peningkatannya hampir 15 kali lipat,” ujarnya.
Peningkatan ini, kata Menparekraf dipicu oleh kebijakan visa on arrival bagi wisman, khususnya ke Bali.
Di mana, saat ini kunjungan wisman ke Bali telah mencapai angka 246.504 kunjungan per Juli 2022.
“Ini merupakan angka tertinggi setelah pandemi dengan angka kunjungan per hari mencapai sembilan ribu kunjungan. Di mana wisman-wisman ini masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa,” ujarnya.
Mengenai kebijakan visa on arrival, Sandiaga menuturkan saat ini sudah ada 75 negara yang masuk ke dalam daftar penerima visa on arrival dengan tambahan tiga negara baru yaitu Maladewa, Monaco, dan Kolombia.
“Ada tambahan sembilan negara subjek bebas visa kunjungan khusus wisata ke Indonesia yaitu Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam,” pungkasnya.
Pemerintah Lanjutkan PPKM, Seluruh Daerah Berstatus Level 1
.jpeg "Pemerintah Lanjutkan PPKM, Seluruh Daerah Berstatus Level 1") |
| Gambar Ho-Humas Setkab/Agung. |
Pemerintah kembali melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 42 Tahun 2022 untuk wilayah Jawa-Bali dan Inmendagri Nomor 43 Tahun 2022 untuk wilayah di luar Jawa-Bali. Kedua Inmendagri tersebut berlaku mulai dari 6 September hingga 3 Oktober 2022.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil), Kemendagri, Safrizal ZA menjelaskan, secara substansi Inmendagri tersebut tidak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya.
Selain itu, berdasarkan masukan dari para ahli seluruh daerah di Indonesia berstatus PPKM level 1, meski positivity rate masih di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
“Hasil asesmen PPKM kali ini dan berdasarkan pertimbangan para ahli masih ditetapkan seluruh daerah di Indonesia berada di level 1.
Namun kita tetap harus terus waspada karena hingga saat ini positivity rate kita selama 30 hari ke belakang masih di atas standar normal yang ditetapkan WHO yaitu lima persen,” ujar Safrizal dalam keterangan resminya, Dikutip BorneoTribun dari Humas kemendagri, Selasa (06/09/2022).
Safrizal membeberkan, sejumlah penyesuaian diatur dalam Inmendagri kali ini. Hal itu misalnya, dalam Inmendagri Nomor 43 Tahun 2022 memuat penyesuaian pengaturan pintu masuk bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).
Penyesuaian itu mengacu pada adendum Surat Edaran Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Nomor 25 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi COVID-19.
Adapun pintu masuk tersebut di antaranya Bandar Udara (Bandara) Soekarno Hatta, Banten; Bandara Juanda, Jawa Timur; Bandara Ngurah Rai, Bali; Bandara Hang Nadim, Kepulauan Riau; Bandara Sam Ratulangi, Sulawesi Utara; Bandara Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat; Bandara Kualanamu, Sumatra Utara; serta Bandara Internasional Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pintu masuk lainnya yakni Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh; Bandara Minangkabau, Sumatra Barat; Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kalimantan Timur; Bandara Sultan Syarif Kasim II, Riau; Bandara Kertajati, Jawa Barat; Bandara H.A.S. Hanandjoeddin, Kepulauan Bangka Belitung; serta Bandara Sentani, Papua.
Di lain sisi, Safrizal menegaskan, pemerintah daerah harus merespons adanya regulasi terbaru yang mensyaratkan vaksinasi booster bagi pelaku perjalanan dengan transportasi umum seperti kereta api dan pesawat.
Pemerintah daerah, imbuhnya, harus terus berkolaborasi untuk meningkatkan capaian vaksinasi dosis lanjutan.
“Setiap kesempatan tak henti-hentinya kami memberikan penekanan pentingnya percepatan vaksin dosis lanjutan (booster) yang capaian secara nasional masih di bawah angka 30 persen.
Para kepala daerah terus kami imbau untuk bersinergi dengan seluruh pihak, mengampanyekan kembali vaksinasi khususnya untuk dosis lanjutan di pusat keramaian masyarakat,” pungkasnya.
(Yakop/Jek)
*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS