Supir dan Nelayan Lakukan Aksi Orasi Bebas Suarakan Kelangkaan Solar | Borneotribun.com

Kamis, 04 Agustus 2022

Supir dan Nelayan Lakukan Aksi Orasi Bebas Suarakan Kelangkaan Solar

Supir dan Nelayan Lakukan Aksi Orasi Bebas Suarakan Kelangkaan Solar
Foto: Sekda Ketapang, Alexander Wilyo saat menemui massa yang melakukan orasi damai (Muzahidin/Borneotribun)
Borneo Tribun Ketapang, Kalbar - Ratusan orang buruh dan nelayan plus Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Ketapang lakukan aksi demo damai di depan kantor Bupati Ketapang jalan Jenderal Sudirman. Aksi mereka dimulai sekitar pukul 14.00 Wib pada Rabu (03/02/22). 

Mereka menyuarakan kelangkaan BBM terutama jenis solar subsidi yang sudah terjadi sejak beberapa waktu terakhir ini. 

Meski suasana hujan gerimis saat itu, para demonstran tetap bertahan sambil membawa sejumlah poster berisikan tuntutan mereka. Nampak ratusan mobil truk dan pickup berjajar rapi di sepanjang ruas jalan Sudirman tersebut.
Foto: Truk dan mobil pickup saat orasi damai di depan Kantor Bupati Ketapang, Rabu 3 Agustus 2022 (BorneoTribun/Muzahidin)


Polisi melakukan penutupan jalan dan mengalihkan arus lalu lintas, baik dari arah kantor bupati Ketapang menuju jalan jenderal S Parman ataupun dari jalan MT Haryono depan tugu Tsanawiyah Negeri. 

Sekretaris Daerah Ketapang Alexander Wilyo yang menemui para pendemo menyampaikan keadaan ini sudah terjadi di seluruh negeri. Pemkab katanya tidak tinggal diam atas masalah ini, akan bekerja sesuai aturan dan kewenangan masing-masing. 

"Kami juga telah melakukan rapat. Pada hari ini kita akan menghadirkan Pertamina dan Hiswana migas untuk bisa memberikan pernyataan," kata Alexander Wilyo. 

Setelah itu, Alex meminta perwakilan massa masuk ikut rapat bersama pihak yang dihadiri oleh Perwakilan Pertamina rayon IV, kepolisian, Pemkab Ketapang.

Perwakilan massa menyampaikan 7 point pernyataan. Diantaranya, meminta bupati mencabut surat edaran bupati nomor 451/0593/Distamben -B tanggal 15 Maret 2011 tentang pengisian BBM memakai surat rekomendasi. 

Alasannya karena menjadi dalih terjadinya aksi penyelewengan BBM solar subsidi ditambah hampir seluruh kecamatan di Ketapang telah mempunyai SPBU terkecuali kecamatan Hulu Sungai dan kecamatan Jelai Hulu. 

Berikutnya mendesak Pertamina mencabut izin SPBU nelayan yang kedapatan melakukan penyelewengan solar subsidi yang bekerjasama dengan oknum tertentu. 

Reporter : Muzahidin

*BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  

Bagikan artikel ini

Tambahkan Komentar Anda
Komentar